Abdullah Hehamahua

New normal, sama dengan new president?

SUARA TANGERANG – “Jadi dia guru dansa dan dia berdansa dengan teman dekatnya itu (WN Jepang, red),” kata Menkes Terawan Agus Putranto dalam jumpa pers di RSPI Sulianto Saroso, Jakarta Utara, Senin (2/3/2020). Maknanya, guru tersebut tertular setelah berdansa dengan warga negara Jepang yang bukan mahramnya. Otomatis, ibunya yang serumah pun tertular. Dansa bukan budaya Indonesia, apalagi Islam. Al-Qur’an mengingatkan, “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al Isra: 32).

Presiden, secara resmi mengumumkan dua orang terpapar virus corona China tersebut. Aneh !. Dua orang saja yang baru terpapar virus China, belum meninggal, serius diumumkan. Padahal, lebih 800 petugas KPPS meninggal ketika Pilpres, tidak ada empatinya. Presiden, Menteri, gubernur, bupati, walikota, camat, kades, boleh dibilang tidak ada yang merespons. KPU, KPUD, Bawaslu, dan Panwaslu, seirama dengan sikap bos mereka. Apalagi, sebagian kepala daerah pikir, jangan-jangan mereka berada dalam radar Jaksa Agung, orang parpol yang ada dalam koalisi penguasa waktu itu. Bahkan, dokter Ani Hasibuan yang mengemukakan pendapat ilmiahnya secara professional, dikriminalisasi. Inilah contoh negara kekuasaan, bukan negara hukum. Ilustrasi pertama pengkhianatan bangsa.

Teori kekekalan energi

Semua energi yang ada di alam semesta ini tidak dapat dihilangkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya menjadi energi bentuk lain. Panas setrika misalnya merupakan hasil perubahan dari energi listrik. Jumlah enerji dari listrik sama banyak dengan yang digunakan di setrika. Berlaku hukum keseimbangan. Jumlah air yang menguap dengan yang turun dalam bentuk hujan, sama banyaknya. Satu detik, 16 juta ton air menguap dari bumi. Jumlah itu, sama dengan banyaknya air hujan yang turun ke bumi dalam satu detik.

Ketika korban nyawa akibat virus China sudah mencapai empat ratusan orang, di salah satu grup WA, saya katakan, angka itu akan mencapai 800-an, baru serangan wabah menurun. “Menurut Arief, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit,” tulis Kompas.com tanggal 22 Januari 2020, pukul 15.46 WIB. Maknanya, menurut Ketua KPU, Arief Budiman, ada 894 petugas KPPS yang meninggal dan 5.175 yang sakit dalam Pilres 2019. Faktanya, 11 Juni 2020, 2.000 orang sudah meninggal. Apakah teori kekekalan enerji yang saya sebutkan di grup WA itu, keliru. ? Sebab, petugas KPPS Pilpres 2019 yang meninggal 894 sedangkan korban virus China, sudah 2.000 orang. Apakah itu berarti, dari 5.175 petugas KPPS yang sakit, tidak dilaporkan berapa yang meninggal kemudian. ? Jika teori kekekalan enerji itu benar, maka diperkirakan korban meninggal dunia akibat virus China akan mencapai 6.069 orang. Maknanya, kebijakan Presiden tentang new normal akan menambah empat ribuan orang lagi yang akan meninggal.

New normal bermakna presiden baru?

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan COVID-19. Sekali lagi, yang penting masyaraat produktif, aman, dan nyaman,” kata presiden melalui keterangan resmi dari Istana Merdeka, Jum’at, 15 Mei lalu. Tanggal 26 Mei. Presdien mengumumkan 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota bisa bersiap menerapkan tatanan baru. Sidoarjo termasuk salah kota yang akan melaksanakan new normal padahal ia masih berstatus merah di mana 609 kasus positif pada tanggal 29 Mei.

Pertanyaannya, presiden mengutamakan produksi atau keselamatan rakyat. ? Keduanya berjalan serentak.? Teoritik, kedua hal tersebut dapat berjalan beriringan. Syaratnya, pemerintah dan rakyat sudah siap. Pemerintah siap dengan sistem kepemimpinan baru, pengelolaan negara yang modern serta sarana dan prasarana penanggulangan virus China termutakhir. Kepemimpinan baru bermakna ganti presiden? Bisa iya. Tapi, juga bisa tidak. Sistem kepemimpinan baru, bermakna reshuffle kabinet atau cara kerja kabinet yang harus dibaiki? Bisa iya. Tapi, bisa juga tidak. Sebab, ikan selalu busuk dari kepala. Sarana dan prasarana baru bermakna, penambahan rumah sakit, tenaga medis, peralatan medis, dan obat-obatan mutakhir.

Pemerintah mampu melakukan hal tersebut ? Sebagian masyarakat, termasuk saya, ragu. Sebab, menghadapi gubernur-gubernur DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saja, pemerintah pusat sudah kedodoran. Tidak ada di antara mereka yang ikhlas menyetujui kebijakan new normal tersebut. Anies Baswedan, salah satu dari 100 cendekiawan muslim dunia, cucu pahlawan nasional yang karena kecerdasan dan keahlakkannya, menggunakan istilah “PSBB transisi” sebagai bahasa tubuh menolak kebijakan new normal.

Komponen kedua, rakyat, apakah mereka siap membantu keberhasilan new normal.? Maaf, bukan menghina bangsa sendiri. Faktanya, masyarakat Indonesia terkenal tidak disiplin. Perhatikan, bagaimana mereka tetap berdesak naik bus, angkot, kereta api, pesawat terbang. Mereka berdesak menerima bansos di kantor kelurahan atau di tempat publik lainnya. Tolok ukur untuk memerkirakan, new normal berhasil atau tidak, perlu mengamati kebijakan pemerintah Korsel. Sistem birokrasinya, salah satu dari tiga negara terbaik di Asia (Singapura, Jepang, Korsel). KPK pun berguru sama Korsel mengenai proses reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Rakyat Korsel disiplin. Negeri ginseng ini mulai menerapkan new normal pada awal Mei 2020. Faktanya, 28 Mei, pemerintah menerapkan kembali proses karantina. Sebab, pada hari itu, ada 78 kasus baru terpapar virus China. Diulangi, hanya 78 kasus baru. Bandingkan dengan Indonesia di mana 979 kasus baru pada 11 Juni setelah diberlakukan new normal, awal bulan. Total, 35.295 orang terpapar virus China dan 2.000 orang meninggal.

Pelajaran dari negeri ginseng

Pemerintah Korsel melakukan intervensi cepat, pada akhir Januari 2020, sebelum krisis. Pemerintah Indonesia, baik oleh Wakil Presiden, Menko maupun para Menteri mengatakan, Indonesia tidak akan terkena virus corona. Pemerintah Korsel, sepekan setelah diumumkan kasus pertama, pejabat terkait menemui perwakilan berbagai perusahaan medis. Perusahaan diminta segera mengembangkan alat uji virus China dan memroduksinya secara massal. Hanya dalam dua pekan, ribuan perangkat tes dikirim setiap hari. Padahal, waktu itu, kasus yang dikonfirmasi masih dua digit. Kini, Korsel mampu memroduksi 100.000 kit per hari. Sejak itu, ada pembahasan ekspor alat uji tes ke 17 negara. Kebijakan solutif pencegahan dan penyembuhan tersebut diikuti lockdown di Daegu, daerah dimulainya virus China. Bagaimana di Indonesia?

Pemerintah melakukan kebijakan sebaliknya, mengimpor. Bahkan, permintaan Gubernur DKI untuk dilakukan lockdown di Jakarta, ditolak pemerintah Pusat. Nyata benar, perbedaan kualitas kepempinan negara.

Kebijakan kedua pemerintah Korsel, dilakukan test dini anggota masyarakat, sesering dan seaman mungkin. Korsel adalah negara yang menguji anggota masyarakat terbanyak di dunia, lebih dari 300.000 tes untuk tingkat per kapita, bahkan 40 kali lipat dari AS. Pendekatan dengan cara pengujian masif dirancang untuk mengetahui seberapa besar wabah yang telah berlangsung. Rumah sakit dan klinik tak kewalahan karena pejabat membuka 600 pusat pengujian untuk menyaring orang sebanyak mungkin, secepat mungkin. Proses tersebut juga menjaga petugas kesehatan tetap aman dengan meminimalkan kontak. Pengujian juga menggunakan stasiun drive-thru di mana 50 stasiun digunakan untuk menguji pasien tanpa meninggalkan mobilnya. Mereka juga diberikan kuisioner, pemindaian suhu jarak jauh dan swab tenggorokan. Setiap proses butuh waktu sekitar 10 menit. Hasil tes diperoleh dalam beberapa jam. Bandingkan dengan Indonesia, 2 sampai 3 hari baru diketahui hasil test.

Metode ketiga, pencarian kontak dan isolasi di mana jika seseorang dinyatakan positif, petugas kesehatan akan menelusuri kembali jejak perjalanan pasien dan mengujinya. Bahkan, jika perlu segera mengisolasi siapa pun yang melakukan kontak dengan pasien positif itu. Korsel telah mengembangkan alat dan tindakan pelacakan kontak agresif sejak MERS. Petugas kesehatan menelusuri pergerakan pasien dengan menggunakan rekaman kamera keamanan, catatan kartu kredit, hingga data GPS dari mobil dan ponsel, layaknya kerja seorang detektif. Saat wabah semakin meluas, pemerintah mengandalkan pesan massal untuk melakukan pelacakan secara intensif. Ponsel warga bergetar dengan peringatan darurat setiap kasus baru ditemukan di distrik mereka. Situs web dan aplikasi ponsel merinci jadwal perjalanan orang itu jam demi jam, terkadang menit demi menit. Bahkan, bus yang dinaiki, kapan, dan di mana mereka naik-turun, terdeteksi walaupun mereka memakai masker.

Warga Korsel mengikhlaskan hilangnya privasi demi kepentingan bersama. Mereka yang melakukan karantina mandiri diwajibkan mengunduh aplikasi yang memberitahu petugas jika nanti mereka keluar dari isolasi. Korsel menerapkan denda bagi pelanggar, sebesar 2.500 dollar AS. Di Indonesia, warga tidak mau ditest.

Keempat, pendaftaran warga yang menjadi sukarelawan kesehatan. Dahsyatnya, siaran televisi, pengumuman stasiun kereta bawah tanah, dan peringatan di ponsel pribadi tak pernah berhenti mengingatkan warga untuk mengenakan masker. Pesan di ponsel pribadi juga memberi petunjuk tentang social distancing dan data transmisi pada hari itu. Wajar kalau survei menunjukkan, mayoritas warga menyetujui dan yakin dengan upaya pemerintah untuk menangani virus China ini. Bahkan, pemerintah memberi intensif bagi warga yang tak bergejala, mau dites. Berbeda dengan Indonesia di mana mayoritas masyarakat tidak percaya kemampuan pemerintah menangani virus China ini.

Mungkinkah cara Korsel diadaptasi? Para ahli menyebutkan, Korsel berhasil karena pemerintah memiliki kemauan politik yang serius untuk melindungi rakyatnya. Sedangkan Indonesia, pemerintah lebih mengutamakan keselamatan usaha asing dan aseng. Buktinya, Presiden mendatangi mall milik 9 naga ketimbang ke masjid atau pasar induk. Persoalan kedua, kepercayaan publik Korsel sangat tinggi terhadap pemerintah. Di Indonesia, ada kalangan yang menyambut kebijakan new normal dengan goyonan, new president.

Rekonsiliasi atau reorientasi ?

Dua alternatif menuntaskan virus China dan dampaknya. Pertama, rekonsiliasi nasional dengan memerhatikan aspirasi masyarakat yang ingin Sidang Umum Istimewa MPR, mema’zulkan presiden dengan mengikuti protokoler UUD 45. Menetapkan KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dengan tugas melaksanakan Pilpres dalam waktu dua tahun.

Kedua, tidak ada pema’zulan presiden dengan cara: Menarik RUU Omnibus Law dan RUU HIP; Membatalkan UU No 2/2020 tentang Covid 19 dan UU Minerba; Menahan dan memroses Penyelanggara Negara yang terindikasi komunisme, marxisme, dan leninisme; Membebaskan pemuda, mahasiswa, ulama, dan aktivis yang ditangkap karena penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Semoga!

Depok, Jum’at Keramat, 12 Juni 2020.

Abdullah Hehamahua, Ketua Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan MPUI-I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Berlakukan PSBB, Anies Diserang Buzzer

SUARA TANGERANG – Baru-baru ini, presiden menyatakan “bahwa fokus utama pemerintah adalah  kesehatan”. Sepertinya, pernyataan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com