Dodi PA: Hati-hati dengan malapraktek pemilu di Pilkada 2020

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB), Dodi Prasetya Azhari menilai pelaksanaan Pilkada 2020 pada pandemi COVID-19 saat ini, akan menimbulkan malapraktek pemilu.

Apa itu malapraktek pemilu? Menurutnya, malaprakterk pemilu adalah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, atau tidak sengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumberdaya, atau ketidak mampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu.

“Situasi pandemi COVID-19 saat ini, seolah menguji proses pelaksanaan demokrasi. Pandemi dinilai akan menguji imunitas Pilkada, yaitu berupa kemampuan mempertahankan tujuan utama dan nilai-nilai demokrasi di tengah ancaman pandemi,” ujar Dodi, kepada wartawan, Jumat, (3/7) kemarin.

Ia menilai pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19, bakal memunculkan sejumlah kerawanan atau malapraktek dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada nanti.

Karena itu, hal ini harus jadi perhatian semua pihak, terutama bagi penyelenggara dan pelaksana pemilu. Proses yang menimbulkan malpraktik pada Pilkada 2020 itu salah satunya ialah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

“Bila penyelenggara hanya mengandalkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang terus menerus terjadi dan tidak ada perbaikan, sebenarnya dapat disebut sebagai bagian dari malapraktek penyelenggaraan pemilu,” kata Dodi.

Dodi kemudian mencotohkan masalah DPTb pada Pemilu 2019 lalu, umumnya para pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya, ternyata mengalami berbagai kendala, akibat dari proses pengurusan administrasi yang njlimet. Hal itu juga bisa terjadi di masa pandemi COVID-19 saat itu, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pembatasan-pembatasan physical distancing atau social distancing yang ketat di suatu wilayah akan menyulitkan pemilih untuk menggunakan hal pilihnya karena aturan tersebut. Karenanya, hal ini harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu atau Pilkada.

Dodi juga mengingatkan bahwa, Pilkada kali ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi lima tahuan di tingkat daerah ini, agar Pilkada tidak dibajak kepentingan oligarki.

Dodi pun menuturkan situasi pandemi saat ini juga memungkinkan terjadinya aksi money politic.

“Penguasa dan oligarki justru cenderung diuntungkan dengan kondisi Pilkada di masa pandemi saat ini. Dimana publik sekarang sedang memerlukan perhatian atau kepedulian dari pihak yang mpunya, dan kesempatan seperti inilah yang akan dimanfaatkan oleh mereka untuk menarik simpati pemilih,” tuturnya.

“Karena itu perlu ada pengawasan yang cukup ketat, terutama bagi calon yang mempunyai akses langsung terhadap kekuasaan, potensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) akan sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Dodi tambahkan sementara bagi mereka yang tidak memiliki akses langsung kepada kekuasaan maka akan lebih sulit dan leluasa bergerak dalam meraih simpati masyarakat.

“Untuk itu, beban justru ada pada pengawas pemilu yang harus ekstra keras memilah milih mana pelanggaran dan mana bukan, karena dalam kondisi darurat, bisa saja ada diskresi yang memungkinkan oligarki atau penguasa saat ini bisa membantu pasangan calon untuk melakukan kampanye dalam bentuk penanganan wabah,” tandasnya.

Dodi pun menyebut, kalau ada pihak Paslon atas aksesnya kepada penguasa saat ini menggunakan bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan popularitas, dan elektabilitas, serta memakai berbagai cara untuk merebut kekuasaan, maka demokrasi kita mengalami kemunduran. Demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin, tapi cara-caranya tidak demokratis dan kurang mencerdaskan.

“Jika ada unsur memanfaatkan kondisi untuk kontestasi, maka Bawaslu harus sigap menyikapinya. Sementara bagi mereka yang bukan berasal dari bagian oligarki dan tidak mempunyai kondisi financial yang besar sepertinya tidak banyak yang perlu dikhawatirkan, selama tidak melanggar regulasi masa kampanye,”

“Bawaslu harus tetap aktif bekerja terutama pengawasan terhadap oligarki dan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan. Karena bagaimanapun, kekuasaan itu miliki batas-batas yang harus dijaga,” pungkas Dodi. (1st/*)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Besok Rabu dan Kamis, KSPN akan aksi tolak RUU Omnibus Law

Jakarta, SUARA TANGERANG – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) baru akan melakukan aksi dan unjuk rasa ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com