BREAKING NEWS

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Aspirasi Konstitusional Umat Islam

SUARA TANGERANG – Lebih kurang 61 tahun yang lalu terjadi suatu titik balik dan sekaligus tonggak sejarah konstitusional Indonesia. Presiden Soekarno mendeklarasikan kembali ke UUD 1945 setelah UUD Sementara diterapkan dan perumusan UUD permanen tak kunjung berhasil ditelurkan oleh parlemen.

Yang ingin kita bahas adalah bahwa Dekrit Presiden tersebut mengakomodir sebagian tuntutan dan aspirasi konstitusional umat Islam. Kita tidak membahas bubarnya sistem parlementer.

Disebutkan, bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 yang didalamnya termuat Pancasila. Pengakuan resmi negara tersebut meredakan tuntutan umat Islam untuk membangun negara Indonesia dengan dasar Islam. Tepatnya sebagian besar umat Islam seperti Masyumi dan NU.

Demikian besarnya peluang dari Dekrit itu untuk digunakan bagi kemaslahatan umat Islam, tapi tidak bisa dilakukan atau tepatnya tidak ada gagasan dan inisiatif membawa dekrit itu pada waktu itu guna menguntungkan umat Islam.

Berbanding terbalik dengan Jenderal Soeharto yang dengan cerdik dan cerdas mampu memanfaatkan secarik kertas Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno yang akhirnya menguntungkan bagi kepentingan dan kedudukan politiknya dengan suatu teknik politik yang layak dipelajari. Ibaratnya, gelombang ditunggangi dan legitimasi legal dan konstitusional dipergunakan guna mendukung dan melegitimasi gelombang yang sedang dikelola dan dipimpin tersebut. Elit politik umat Islam penting sekali belajar dari teknik Jenderal Soeharto dalam menggunakan keadaan dan legitimasi legal.

Sekarang jika umat Islam hendak menggunakan Dekrit Presiden 5 Juli, sepertinya sudah kehilangan momentum. Momentumnya sudah berlalu 61 tahun yang lalu. Tapi bukan berarti kesempatan tidak bisa diciptakan. Tinggal elite umat Islam sendirilah yang harus pandai-pandai dan cerdas memanfaatkan pengakuan negara tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan, seperti saran berikut:

Jika saja setiap kali bertemu dengan 22 Juni hari disepakatinya Piagam Jakarta atau 5 Juli hari pengakuan eksplisit akan pengaruh aspirasi umat Islam terhadap rumusan preambule dan isi UUD 1945, di-blow uping dan dirayakan secara besar-besaran dengan target politik yang menguntungkan kedudukan umat Islam di Indonesia, situasinya mungkin tidak recurrent dimana selalu saja ada di antara umat Islam menuntut pemberlakuan syariat.

Kalaulah elit-elit politik umat Islam pandai mengatakan dan mengingatkan selalu di publik bahwa fakta umat Islam telah berkorban kepentingan primordial untuk persatuan dan terbentuknya konstitusi Indonesia, dan saat yang sama mereka membahasakan dengan cermat dan cerdas pentingnya konsesi bagi umat Islam atas tindakan kepahlawanan konstitusional mereka itu, dengan suatu konsesi ekonomi, budaya, hukum dan politik secara gradual dan terstruktur, umat Islam harusnya tidak melulu dikerahkan sebagai alat demo dan bargaining elite dari generasi ke generasi.

Sudahilah metode menuntut-menekan. Cukup mainkan metode propoganda pentingnya balas jasa negara terhadap umat Islam. Propoganda ini harus diulang-ulang dan dibesar-besarkan hingga mengubah persepsi dan kesadaran setiap pihak di Indonesia.

Namun harus diprioritaskan agar balas jasa dari negara bersifat objektif dan inklusif, yaitu konsesi ekonomi dan kebijakan afirmasi yang menguntungkan bagi kaum bawah dari umat Islam.

~ SED, Penulis buku Mengapa Gerakan Islam Gagal?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Buruh Mogok Gara-Gara Anies? Koplak!

SUARA TANGERANG – Menanggapi mogok nasional buruh tanggal 6-8 Oktober, seorang politisi partai “anu” berkomentar: ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com