Mendagri: Soal urusan pemakzulan Bupati Jember, tunggu dulu putusan MA

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian  menunggu putusan Mahkamah Agung (MA), terkait pemakzulan Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, yang dilakukan melalui hak menyatakan pendapat (HMP)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.

“Bupati Jember ini kan ada istilahnya itu pemakzulan ya, adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka prosedurnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA,” kata Tito, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7).

Menurut  Tito, nantinya akan dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak. Ia menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku.

“MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan katakanlah begitu Bupati Jember, nanti apapun hasil keputusan MA baru nanti akan diserahkan kepada Mendagri,” urainya.

Tito menyatakan, dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah.

“Nanti Mendagri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari MA,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan,  pihaknya terus melakukan monitoring terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Kemendagri hanya memonitor saja. Dan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk memfasilitasi sesuai aturan,” katanya Seperti diketahui pada Pasal 80 UU Pemda disebutkan bahwa pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur. Serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan serta tidak melaksanakan kewajiban. (1st/inf/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Besok Rabu dan Kamis, KSPN akan aksi tolak RUU Omnibus Law

Jakarta, SUARA TANGERANG – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) baru akan melakukan aksi dan unjuk rasa ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com