BREAKING NEWS

Idul Qurban, Virus China, dan Taubat Nasional

SUARA TANGERANG – Mimpi itu berulang-ulang datang ke Nabi Ibrahim AS. Beliau sebagai seorang nabi, paham bahwa, iblis tidak bisa memasuki dirinya ketika tidur sehingga mimpi tersebut bukan bunga tidur seperti yang dialami manusia biasa. Ibrahim AS, sekalipun seorang ayah, apalagi sebagai nabi, tidak otoriter. Beliau tidak menyalah-gunakan kedudukannya untuk memveto anaknya menjadi calon walikota. Eh, maaf, maksud saya, Ibrahim tidak memaksa Ismail anaknya untuk harus mau disembelih. Ibrahim sebagai guru bangsa dengan kebapakannya menyampaikan mimpinya tersebut ke anaknya sebagaimana dikisahkan dalam ayat Al-Qur’an berikut: Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” (QS Ash Shaaffat: 102).

Hakikat Idul Qur’an

Ibrahim AS dalam usia renta, 86 tahun, baru dikurniai putera. Ibrahim sangat bahagia karena selama puluhan tahun menunggu, lahirlah buah hati, Ismail. Namun, ketika Ismail baru menjelang remaja, datang perintah dari langit untuk disembelih. Ibrahim AS adalah hamba yang muttaqin, maka tidak ada pilihan lain kecuali menaatinya. Ibrahim sadar, anak, isteri, pangkat, jabatan, bahkan nyawa sendiri hanyalah titipan dari Maha Pemilik, Allah SWT. Maknanya, hakikat Idul Qur’ban, setidaknya ada dua substansi nilai.

Pertama, Ibrahim seorang demokrat, ahli syuro. Beliau musyawarahkan dengan anaknya, bagaimana menyikapi perintah Allah SWT. Ibrahim tidak langsung menerbitkan Perppu utuk membubarkan ormas, tanpa melalui Pengadilan. Beliau juga tidak langsung memangkas kewenangan KPK, tanpa melibatkan pihak terkait dalam musyawarah. Ibrahim samasekali tidak merampas kewenangan controlling dan budgeting Lembaga  legislative via Perppu virus China. Ibrahim juga tidak secara curang mengajukan UU Minerba dan RUU Omnibus Law yang menguntungkan golongan kapitalis barat, komunis China, dan konglomerat hitam dalam negeri.

Kedua, Ibrahim seorang ahli tauhid. Beliau sadar, Allah SWT sebagai Pencipta, Pemilik, Penguasa, Pentadbir, Pengawas, dan Pemutus segala urusan makhluk-Nya. Maknanya, Allah SWT berhak dan berwenang mencabut nyawa Ismail, satu-satunya putera kesayangan Ibrahim waktu itu. Ketauhidan Ibrahim dan anaknya mengajarkan kita bahwa, hakikat Idul Qurban adalah menyembelih ego sendiri, baik berupa pangkat, jabatan, harta, suami, isteri, anak, bahkan nyawa sendiri. Aplikasinya, jika jabatan yang disandang, dipertikaikan pihak lain, sembelihlah ego tersebut. Pemberi amanah, rakyat, jika sudah tidak memercayai kita, sembelilah ego tersebut. Penyembelihan ego sebagai pejabat dilakukan dengan cara mengembalikan mandat tersebut ke pemilik amanah. Mereka adalah rakyat. Maknanya, presiden, wakil presiden, para Menteri, kepala daerah, pimpinan Lembaga, dan anggota legislative yang merasa kehilangan kepercayaan rakyat, legowolah. Sebab, di medsos, berita teve, unjuk rasa, sering kita dengar tuntutan pemakzulan presiden, pemberhentian beberapa Menteri serta pembubaran Lembaga tertentu.

Jokowi bukan Soekarno, Soeharto, atau Gusdur.  Ketiga orang tersebut adalah pejuang dan negarawan. Soekarno adalah proklamator dan presiden pertama Indonesia. Soeharto, jenderal penerima Supersemar dari Soekarno, presiden kedua yang membubarkan PKI. Gusdur, mantan Pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan seorang demokrat, pejuang hak-hak asasi manusia. Mereka bertiga juga negarawan sehingga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mereka berpikir, daripada bangsa terbelah atau dijajah bangsa asing, lebih baik mereka lengser. Saya bisa dituduh naif kalau membandingkan Jokowi dengan ketiga mantan presiden tersebut karena tidak selevel. Namun, sekalipun bukan seorang pejuang, Jokowi bisa membuat surprise dengan cara menjadi seorang negarawan. Aplikasinya, pada pidato kenegaraan di DPR, tanggal 18 Agustus nanti, beliau sekaligus menyampaikan pernyataan “pamitan” mundur sebagai presiden. Masalahnya, jika Jokowi tidak memahami hakikat Idul Qur’ban sehingga bangsa betul-betul terbelah seperti peristiwa 1965 atau 1998. Dampaknya, bukan saja presiden yang diganti, tetapi kepresidenan yang bubar. Maknanya, seperti tahun 1967, Soekarno dan beberapa anggota kabinet ditangkap dan partai yang dlindunginya, PKI, dibubarkan.

MPR, DPR, dan partai koalisi sekarang ini, jika tidak pandai membaca arah angin, maka tidak saja Jokowi, tetapi sebagian besar Menteri, anggota DPR, dan Kepala Daerah, dilengserkan. Lanjutannya, partai koalisi, khususnya PDIP dibubarkan dan dinyatakan terlarang seperti PKI. Bagaimana. ? Tepuk dada, tanya selera. !!!

Virus China dan Taubat Nasional

Artikel pertama tentang virus China, saya menulis, sesuai dengan teori kekekalan enerji, 800-an orang yang akan meninggal karena terpapar azab corona. Faktanya, bulan Juni ketika presiden mengumumkan new normal, lebih 2000-an meninggal. Saya lalu mengkonstatasi, 5000-an orang akan meninggal karena petugas KPPS yang tewas dan sakit pada Pilpres 2019, sebanyak jumlah tersebut. Faktanya, analisis saya juga keliru. Sebab, tanggal 30 Juli, tercatat 5.058 orang meninggal dunia. Padahal, masih ada lima bulan lagi baru kemungkinan virus China ini pulang kampung. Itu pun kalau presiden, kabinet, kepala daerah, dan anggota legislative, sadar bahwa, wabah ini adalah salah satu azab dari langit. Azab diturunkan ke suatu bangsa karena dosa yang dilakukan para pemimpinnya. Solusi yang disediakan agama, khususnya Islam,  para pemimpin harus melakukan tobat nasional.

Tobat nasuha akan diterima jika pendosa melakukan tiga hal, yakni: (1) Mengakui kesalahan yang dilakukan. (2) Minta ampun. (3) Berjanji sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aplikasinya, presiden, kabinet, dan anggota DPR harus mengaku salah bahwa, amandemen UU KPK dilakukan agar mereka terhindar dari proses hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus besar seperti: BLBI, e-KTP, Century, reklamasi Tanjung Priok, Meikarta, rekening gendut, dan buku merah. Mereka juga harus mengaku salah bahwa, Perppu Covid 19, UU Minerba, RUU HIP, RUU BPIP, dan RUU Omnibus Law karena ditekan oleh kapitalis barat, komunis China, dan konglomerat hitam di dalam negeri.

Tahap kedua, mereka mohon ampun ke Allah SWT serta minta maaf ke rakyat atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Rakyat memaafkan, mereka bisa lanjut sampai 2024. Namun, di akhirat nanti, terpulang ke Allah SWT dalam penggunaan hak-hak prerogative-Nya. Rakyat tidak memaafkan, mandat segera dikembalikan ke pengadilan jalanan. Tahap ketiga, berjanji ke Allah SWT dan rakyat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Tahap ketiga ini, sepertinya sebagian besar rakyat tidak percaya lagi. Sebab, 54 janji yang dikampanyekan Jokowi dalam pilpres 2014, hanya beberapa yang dilaksanakan. Mayoritas, tidak terlaksana, seperti: Pertumbuhan ekonomi nasional 7%, sampai sekarang tidak tercapai; Tidak berhutang ke luar negeri. Faktanya, menurut BI, hutang luar negeri Indonesia pada November 2019, Rp. 5,619 trilyun. “Kita harus berani stop impor pangan. Stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” tegas Jokowi dalam kampanye di Cianjur, Jawa Barat, tahun 2014. Faktanya, data BPS menunjukkan, nilai impor barang konsumsi sepanjang Januari-Juni 2018, US$8,18 miliar, setara Rp. 114.520 trilyun, didominasi oleh beras, gula, dan kedelai. Berjanji untuk membeli kembali Indosat. Faktanya, nihil. Berjanji akan membentuk kabinet ramping. Faktanya, kabinet tetap gebuk, bahkan pimpinan partai bisa menjadi Menteri. Berjanji untuk membuka sejuta hektar lahan pertanian baru di luar Jawa, ternyata hanya 220.000 hektar dalam waktu 5 tahun. Penat deh, kalau mesti ditulis semua. Namun, yang paling penomenal, janji Cawapres, Ma’ruf Amin. Ketua Umum MUI yang tidak mau melepaskan jabatannya tersebut mengatakan, mobil esemka akan diproduksi besar-besaran pada Oktober 2018. Hahaha, sekarang sudah pertengahan tahun 2020.

Maknanya, penyesalan harus dilakukan dalam bentuk: Menarik RUU Omnibus Law, HIP, BPIP dan Perppu virus China. Pada waktu yang sama, diberlakukan kembali UU Minerba dan UU KPK yang lama.

Simpulan

Hakikat idul Qur’ban adalah menyembelih ego sebagai presiden, Menteri, kepala daerah, pimpinan Lembaga, anggota legislative, dan jabatan publik lainnya. Penyembelihan ego itu harus dimulai dengan penyesalan sehingga membatalkan semua Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 45 dan ajaran agama sebagaimana ketentuan sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat (1) UUD 45. Perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dilakukan dalam bentuk pernyataan, “akan mengundurkan diri dari jabatan sekarang jika persyaratan di atas, tidak dilaksanakan sebelum akhir tahun 2020.” Semoga !!!

Jum’at Keramat, 31 Juli 2020

 

Abdullah Hehamahua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Buruh Mogok Gara-Gara Anies? Koplak!

SUARA TANGERANG – Menanggapi mogok nasional buruh tanggal 6-8 Oktober, seorang politisi partai “anu” berkomentar: ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com