KPU Kabupaten Serang: Baru JRDP yang mendaftar sebagai lembaga pemantau Pilkada

Serang, SUARA TANGERANG – Partisipasi unsur masyarakat dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tujuannya adalah, agar proses penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan UU tersebut, KPU Kabupaten Serang, telah menerima pendaftaran Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) sebagai lembaga pemantau pada Pilkada Kabupaten Serang, Desember mendatang.

Pendaftaran JRDP tersebut langsung di terima Komisioner KPU Kabupaten Serang, Zaenal Muttaqin di Kantor KPU Kabupaten Serang, di Jalan Kitapa No. 33, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

Menurut Zaenal Muttaqin, JRDP adalah lembaga pertama yang mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau Pilkada Kabupaten Serang.

“JRDP adalah lembaga pertama yang mendaftar sebagai pemantau pemilu di Kabupaten Serang,” ujar Zaenal Muttaqin usai menerima pendaftaran JRDP, Jumat (14/8).

KPU juga mempersilahkan lembaga lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam pemantauan di Pilkada Kabupaten Serang kali ini.

“Untuk lembaga pemantau bisa dari mana saja, dari luar Kabupaten Serang juga kami terima dan nanti akan kami verifikasi. Untuk semetara baru JRDP yang mendaftar pada hari ini, dan untuk lembaga survei juga baru satu, yatu dari Tangerang,” beber pria yang akrab disapa ZQ ini.

“Untuk pendaftaran lembaga pemantau masih kami buka hingga batas waktu seminggu sebelum hari ‘H’ pencoblosan, baru akan kami tutup,” imbuhnya.

KPU juga akan melakukan verifikasi setiap lembaga yang mendaftar sebagai pemantau, terkait kelengkapan persyaratan dan legalitas lembaga.

“Setelah ini nanti kami verifikasi berkas pendaftarannya, jika lengkap dan memenuhi syarat, nanti kami keluarkan sertifikat untuk keabsahan mereka bekerja di lapangan,” lanjut ZQ.

Sementara terkait anggaran pemantauan, Zaenal Muttaqin menjelaskan bahwa lembaga pemantau di Pilkada ini harus mandiri dan mampu membiayai kegiatannya sendiri.

“Untuk anggaran mereka harus biayai sendiri kegiatannya, kami (KPU-red) tidak memberikan anggaran buat mereka,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator JRDP Ade Buhori menjelaskan, pemantauan dilakukan pada enam tahapan, yakni pencalonan, pendataan pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi berjenjang.

“JRDP memiliki tradisi pemantauan yang cukup. Tahun 2018 kami mendapat akreditasi memantau Pilkada Kota Serang. Sementara pada 2019, kami mendapat akreditasi dari Bawaslu RI sebagai pemantau nasional,” kata Ade.

Ade menuturkan, JRDP telah mendaftarkan lembaganya untuk pemantauan Pilkada 2020 ini di dua daerah, yakni Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Pihaknya juga akan membangun kerjasama sosial dengan seluruh elemen agar pemantauan berjalan efektif. Misalkan dengan mahasiswa, akademisi, pers, dan lembaga pemantau lainnya.

“Jika akreditasi dari KPU sudah kami peroleh, kami berencana menemui Bawaslu di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Kami ingin membangun persepsi dengan Bawaslu agar kualitas Pilkada ini terjaga,” jelas Ade.

Selain telah mendaftar di KPU Pandeglang dan Kabupaten Serang, JRDP juga akan mendaftarkan pemantauan di Pilkada Cilegon dan Tangerang Selatan dalam beberapa waktu ke depan. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Rampungkan berkas pencalonan, Benyamin-Pilar Saga siap fight di Pilkada Tangsel

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG  – Bakal calon wakil wali kota Tangsel Pilar Saga Ichsan hari ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com