Abdullah Hehamahua

KAMI Mengoreksi Pembangunan Ekonomi Indonesia

SUARA TANGERANG – Memperingati hari Konstitusi dan Pancasila, KAMI (Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia) mengumumkan jati diri dan koreksi mereka terhadap Pemerintah. Lokasi acara di Tugu Proklamasi, Jakarta. Seremoninya sangat simbolik. Hal ini dapat dilihat dari waktu pelaksanaan dan tampilnya tokoh-tokoh khusus. Tanggal 18 Agustus, tepat 75 tahun, pengesahan Pancasila, UUD 1945 serta penetapan Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia: Soekarno dan Hatta. Meutia, anak kandung proklamator, Bung Hatta, tampil membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Prof. Dr. Sri Edi Swasono, mantu Bung Hatta.

KAMI dan Koreksi Total

Deklarasi KAMI, 18 Agustus 2020, dipadati serangkaian koreksi total terhadap kinerja pemerintah. Koreksi yang diberikan meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan HAM, serta Sumber Daya Alam. Artikel hari ini, khusus membicarakan koreksi KAMI terhadap aspek ekonomi. KAMI mengoreksi ketergantungan luar biasa pembangunan ekonomi pada utang luar negeri.

Data-data yang ada menunjukkan, akhir triwulan II 2020 saja, utang Indonesia mencapai Rp.5.924 trilyun. Bunga utang yang dibayar pemerintah pada akhir April 2020, sebesar Rp 92,82 triliun. Jumlah ini tumbuh 12,37 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sepanjang 2020 ini, pemerintah menargetkan pembayaran bunga utang sebesar Rp 335,16 triliun. Padahal, pada masa SBY, maksimal bunga utang hanya Rp.100 trilyun.

Masalahnya, seberapa jauh utang segunung tersebut berdampak positif terhadap kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan, kenyamanan, dan kesempatan kerja rakyat kecil.? Satu hal yang pasti, memakan riba, sama dengan mengzinahi ibu kandung sendiri. Begitu kata Nabi Muhammad. Data-data yang ada, indeks pembangunan nasional sebelum virus China sudah di bawah 3 %. Sekarang, sudah minus 5,32%. Apakah pada akhir tahun ini, Indonesia akan mengalami resesi.? Mungkin saja.!

Bandingkan dengan data-data yang ada dalam pemerintahan sebelumnya. Ketika pemerintahan SBY, setelah krisis global tahun 2008, pertumbuhan ekonomi  2009, mencapai 4,63%,  tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Inflasi, 2,78%,  terendah dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010 – 2014 adalah: 6,2; 6,5%; 6,23; 5,78; dan  5,1%. Pencapaian pemerintahan Jokowi sejak tahun 2015 – 2020 adalah: 4,79; 5,03; 5,07; 5,17; 5,10; dan negative 5,32.

Pada waktu yang sama, mata uang rupiah pada era pemerintahan sekarang, sangat rendah. Awal pemerintahan SBY (2004), nilai mata uang rupiah sebesar Rp.9,070/US$. Akhir kepemimpinan SBY jilid satu, rupiah mencapai angka Rp. 9,395/US$. Rupiah mengalami deprisiasi sebesar 3,58%. Padahal pada tahun 2008 ketika terjadi krisis global, rupiah pernah mencapai angka Rp. 12.150/US$. Pada akhir periode kedua SBY (2014), rupiah mencapai Rp. 12,105/US$.

Bagaimana nilai rupiah dalam pemerintahan Jokowi.? Pada awal pemerintahannya (Oktober 2014), mata uang rupiah senilai Rp. 12.030/US$. Sekarang nilai rupiah mencapai Rp. 14.610/US$. Memang, jika memerhatikan pergerakan “intraday”, level terlemah sejarah rupiah adalah pada tahun 1998, yakni Rp. 16,800 per satu dollar US. Namun, jika melihat level penutupan perdagangan, saat ini, mata uang rupiah berada di rekor terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Ini pendapat Benny Soetrisno, Ketua Umum GPEI yang dikutip CNBC Indonesia. Sebab, sejak pemerintahan rezim ini (2014 – 2020), rupiah betah di atas Rp. 14.000/US$, bahkan pernah menyentuh angka Rp.15.000.

Bagaimana tentang pengangguran.? Secara prosentasi ada penurunan, tetapi tetap tidak mengurangi jurang di antara golongan kaya dan kaum dhuafa.  Tahun ini, Bapennas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menyentuh 9,2%. Sebagai perbandingan, TPT 9,1% pernah dicapai tahun 2007 dengan jumlah penganggur 10 juta orang. Pada tahun 2021 pengangguran akan mencapai 10,7-12,7 juta orang. Ini perkiraan Ketua Beppenas.

KAMI dan Solusi

Solusi apa yang harus diberikan KAMI untuk menyelamatkan kapal Indonesia agar tidak tenggelam.? Hemat saya, harus diubah pola operasional selama ini, yakni kebiasaan hanya mengganti sopir kenderaan yang bernama NKRI. Apalagi jika sopirnya hanya memiliki SIM ‘nembak’ melalui Pilpres yang curang. Masalah mendasar adalah, mengubah sistem pengelolaan kenegaraan dan pemerintahan, antara lain:

Pertama, di bidang ekonomi, pola pertumbuhan harus diubah menjadi pemerataan. Kedua, segera menyetop sistem ekonomi kapitalis liberal dan sosialis komunisme. Hentikan segera ‘free market system’ dan penguasaan sumber ekonomi dan keuangan oleh konglomerat dan perusahaan milik penguasa. Ketiga, terapkan sistem koperasi, sesuai dengan amanat konstitusi. Operasionalisanya, negara harus mengambil alih lahan dan asset yang dikuasai konglomerat, khususnya kelompok 9 naga dan didistribusikan ke rakyat kecil yang tidak punya lahan dan usaha. Keempat, hentikan seluruh bentuk riba dimulai dengan nol persen bunga oleh BI. Dengan demikian, selain terhindar dari dosa, yang paling penting rakyat kecil menikmati manfaat pembangunan melalui pola pemerataan. Bukan pertumbuhan ala kapitalisme. Kelima, para pengusaha dan rakyat yang memenuhi syarat, hendaknya mengeluarkan zakat mal untuk memajukan tingkat kesejahteraan golongan fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT (sesuai dengan sila pertama Pancasila), baik terhadap umat Islam maupun umat Nasani. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS At Taubah: 103).

“Dia (‘Isa) berkata, “Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia Memberiku Kitab (Injil) dan Dia Menjadikan aku seorang Nabi. Dan dia menjadikan Aku seorang yang diberkati di mana saja Aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama Aku hidup.”(QS Maryam: 30 – 31).l

“Dan tidaklah terpecah-belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (QS Al Bayyinah: 4 – 5).

Simpulannya, laksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang asli secara murni dan konsekwen khususnya di sektor ekonomi. Semoga !!!

Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1442 H

Depok, 1 Muharram 1442H /20 Agustus 2020

 

Abdullah Hehamahua

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kekacauan Negara di Era Jokowi

SUARA TANGERANG – Negara jadi kacau. Kekacauan itu hampir di semua aspek. Kita mulai dari ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com