Pemprov Banten akan terapkan wajib masker bagi masyarakat

Kota Serang, SUARA TANGERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah bersiap untuk menerapkan peraturan wajib masker bagi masyarakat.

Menurut Andika, aturan wajib masker bagi masyarakat ini merujuk pada Instruksi Presiden RI 6/2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Sekarang ini kami sedang menggodok payung hukumnya dulu, yaitu berupa Peraturan Gubernur (Pergub) agar aturan itu bisa dilaksanakan di wilayah Provinsi Banten,” kata Andika usai menggelar rapat kordinasi persiapan penerapan wajib masker bersama Wakil Kapolda Banten Brigjen Pol Wirdhan Denny di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B),Curug, Kota Serang, Rabu (19/8) lalu.

Andika pun menjelaskan, bahwa Inpres No 6/2020  yang dikeluarkan presiden tersebut merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam upaya penanganan situasi pandemi COVID-19, serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan.

“Jadi Inpres tersebut mengatur tentang sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan COVIDd 19,” jelas Wagub.

Dalam Inpres itu, sambung Andika, presiden meminta pemerintah daerah menetapkan dan menyusun peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Sementara, Wakapolda Banten Brigjen Pol Wirdhan Denny turut menjelaskan bahwa penerapan Inpres itu akan dilakukan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah di Banten selama satu bulan mulai 24 Agustus 2020 mendatang. “Tentu saja sosialisasinya dulu yang akan kita gencarkan,” kata Wakapolda Brigjen Pol Wirdhan.

Wakapolda pun menambahkan, bahwa saat ini pihaknya tengah mengintensifkan persiapan dengan melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Banten. “Koordinasi diperlukan dalam rangka kesiapan payung hukum yang mengatur tentang sanksi, personil hingga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Inpres tersebut,” paparnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi0 menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Inpres itu, Presiden menginstruksikan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Polri, TNI dan jajaran pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjamin kepastian hukum. Kemudian, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas penanganan COVID-19 di seluruh daerah di Indonesia.

Inpres itu sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memasifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan menetapkan kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekaligus, menetapkan sanksi bagi pelanggar dimana sanksi dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Banten mulai terapkan ‘wajib masker’, Wagub Andika minta ASN jadi contoh

Kota Serang, SUARA TANGERANG – Penerapan ‘wajib masker’ di Provinsi Banten secara resmi telah diputuskan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com