PBB bertekad hantarkan Benyamin-Pilar jadi pemenang Pilkada Tangsel

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Partai Bulan Bintang (PBB) resmi memberikan dukungan kepada Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan sebagai pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Tangsel M. Yopi Rianda mengatakan, PBB secara resmi telah mendukung Benyamin-Pilar pada Pilkada Desember 2020 mendatag.

“Surat rekomendasi dari DPP berupa dukungan kepada Ben-Pilar sudah diserahkan kepada pasangan bakal calon, ” kata Yopi kepada suaratangerang.com melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (2/9).

Dengan demikian, maka partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra ini menjadi partai non parlemen yang ketiga setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gelora yang telah lebih dulu memberikan dukungan kepada Benyamin-Pilar.

Yopi mengatakan akan memenangkan Benyamin-Pilar di Pilkada Desember 2020.

“DPC PBB Kota Tangsel akan bekerja keras menghantarkan Benyamin-Pilar menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, ” pungkasnya. (YCR)

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Transformasi ekonomi Indonesia: Menyiasati “middle income trap”
Jakarta, SUARA TANGERANG – Indonesia termasuk dalam klasifikasi sebagai negara yang mengalami middle income trap, demikian disampaikan Dr. Iin Mayasari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina dalam webinar “Transformasi Ekonomi Indonesia: Menyiasati Jebakan Middle Income Trap.” yang dipandu Direktur Paramadina Graduate School of Business, Dr. Adman Nursal. Middle income trap, sebuah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Negara berpenghasilan menengah (MIC) tidak hanya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan low-wage countries, tetapi juga kesulitan untuk bersaing dengan high-technology countries. “Negara yang terjebak dalam middle income trap disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu kurangnya perlindungan sosial, rendahnya infrastruktur, kurangnya kemandirian pangan, birokrasi, kurangnya profesionalisme, dan kurangnya supremasi hukum.” kata Iin. Pada pertengahan 2020, Indonesia berada pada upper middle income country. Pada Juli 2021, Indonesia kembali ke lower middle income country. “Hal ini ditunjukkan dengan adanya GNI Indonesia di tahun 2020 turun menjadi 3870 dollar yang sebelumnya 4050 dollar. Indikator hal tersebut adalah perubahan indikator dari kelas menengah atas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan populasi.” ujar Iin. Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadian menyatakan bahwa dikarenakan krisis Indonesia turun lagi menjadi negara berpendapat menengah bawah karena pendapatan per kapita turun di bawah batas 4045 dollar AS. “World Bank mengklasifikasikan negara berpendapatan menengah bawah atau Lower middle income (pendapatan menengah ke bawah), antara USD 1.036 hingga 4.045. Sementara itu, kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper middle income (pendapatan menengah ke atas), antara USD 4.046 hingga 12.535.” katanya. Negara yang tidak bisa menerobos menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan terus terjebak sangat lama dalam pendapatan di bawah 12 ribu dollar AS per kapita akan mengalami banyak masalah ekonomi dan sosial politik. “Tingkat kemiskinan masih tinggi diikuti oleh kesenjangan yang lebar. Ini memicu masalah sosial dan stabilitas politik yang rapuh.” kata Didik. Indonesia sebagai negara dengan klasifikasi pendapatan middle income mengalami middle income trap. “Karena itu, tidak ada jalan lain bagi Indonesia kecuali dari jebakan negara berpendapatan menengah dengan menjalankan outward looking strategy, strategi daya saing, dan orientasi ekspor.” kata Didik. Menurut Didik, kebijakan ini pernah dijalankan oleh Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an dan menghasilkan tingkat pertumbuhan 7 persen rata-rata per tahun. Tetapi sayang itu tidak berlanjut sekarang karena tingkat pertumbuhan stagnan di tingkat 5 persen atau di bawahnya. Kekuatan ekonomi, lanjut Didik diukur dengan seberapa jauh Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. “Karena itu, kemampuan ekspor harus kuat dengan produk-produk industri bernilai tambah tinggi – bukan ekspor bahan mentah seeperti sekarang, industrialisasi dan hilirisasi perlu dikuatkan.” katanya. Menyinggung strategi promosi ekspor Didik memandang perlunya menghapus kendala melalui penyesuaian struktur untuk produksi yang efisien dan mampu bersaing di pasar internasional. “Birokrasi harus efisien dan mendukung dunia usaha untuk masuk ke pasar internasional.” katanya. Terkait dengan strategi promosi ekspor tersebut ia mengurai sejumlah dampak yang diharapkan “Memperkuat posisi eksternal, memacu ekspor mencari peluang pasar, memperkuat dan memperluas ekspor komoditas tradisional, meningkatkan penerimaan produsen dan eksportir, menguatkan kepastian usaha karena pasar tidak terbatas, penyerapan tenaga kerja, proses substitusi barang manufaktur.” pungkasnya. (1st/4t)
Terpilih jadi Ketua Umum Apdesi, karangan bunga ucapan penuhi rumah H Surta Wijaya
Jakarta, SUARA TANGERANG – Karangan bunga ucapan selamat penuhi rumah H. Surta Wijaya di Babakan Asem, Kecamatan Teluk naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Senin,(20/9). Puluhan karangan bunga tersebut, tak lain adalah dalam rangka memberikan ucapan selamat kepada H.Surta Wijaya yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP Apdesi di Tahun 2021-2026, pada Minggu (19/9) di Jakarta kemarin. Terpilihnya Surta Wijaya menjadi Ketum DPP Apdesi tentunya menjadi sebuah kebanggaan bersama masyarakat Banten. Dan ini menjadi sejarah baru bagi masyarakat Provinsi Banten. “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholder di Pemerintahan Provinsi Banten. Atas dukungan dari semua pihak, saya tepilih menjadi Ketum DPP Apdesi,” ungkap H.Surta Wijaya yang juga Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga kepada SuaraTangerang.com, Senin, (20/9). Menurutnya, terpilihnya sebagai Ketua Umum Apdesi sebuah amanah besar. Organisasi agar berjalan sesuai tujuan, pihaknya akan terus lakukan koordinasi dan konsolidasi bersama pengurus Apdesi di Seluruh Indonesia. “Ke depan mudah-mudahan Organisasi ini menjadi lebih baik dan dapat berkontribusi terhadap Desa-desa, Daerah dan Bangsa ini,” tuturnya. (Ardi)
Ujian CASN hari pertama di Kota Tangerang, 20% dari 250 kursi kosong
Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggelar ujian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) formasi tahun 2021 yang berlangsung mulai hari ini, Senin, 20 September 2021 hingga Kamis, 24 September 2021 mendatang. Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah meninjau langsung seleksi tahapan CASN hari pertama yang dijadwalkan diikuti oleh sebanyak 250 peserta. “Dari 250 kursi yang disediakan, ada sekitar 20% kursi yang kosong karena tidak datang,” “Untuk waktu ujiannya 100 menit dan hari ini dibagi dalam dua sesi,” ujar Wali Kota Arief saat meninjau seleksi CASN yang berlangsung di Tangerang Convention Center (TCC), Karawaci, Senin (20/9). Arief menjabarkan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tahun 2021 diikuti tak kurang dari 4.505 pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. “Formasi CPNS yang tersedia sebanyak 122 orang, dan yang mendaftar sebanyak 4.925 orang,” jelasnya. Lebih lanjut Wali Kota menerangkan kegiatan seleksi CASN tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19. “Setiap peserta wajib membawa bukti swab antigen dengan hasil negatif, tapi jika ada peserta yang masih menderita Covid maka seleksi akan ditunda,” terang Arief. Sebagai informasi, pada tahun 2021 ini Pemerintah Kota Tangerang membuka formasi penerimaan pegawai dengan rincian formasi CPNS sebanyak 122 orang, P3K guru sebanyak 3.453 orang dan P3K non guru sebanyak 53 orang. “Seleksi untuk P3K akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 di TCC,” pungkas Wali Kota Arief. (1st/*)
Jokowi resmikan Rusun Pasar Rumput
Jakarta, SUARA TANGERANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput yang terletak di Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin (20/9). Rusun yang dibangun sejak tahun 2016 ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi. “Keberadaan pasar dengan fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) yang lengkap ini memberikan kemudahan bagi para penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti pedagang dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya,” ucap Presiden Jokowi. Kepala Negara menyebutkan bahwa rusun yang dibangun dengan biaya Rp970 miliar ini didukung oleh jalur transportasi yang baik, sehingga dapat memudahkan mobilitas penghuninya. “Rusun Pasar Rumput ini juga istimewa karena juga didukung oleh jalur transportasi yang sangat baik, terintegrasi dengan busway dan interkoneksi timur selatan menuju Dukuh Atas,” jelas Jokowi. Jokowi berharap keberadaan rusun ini dapat meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan hunian yang nyaman, terjangkau, dan dapat memfasilitasi kegiatan produktif masyarakat. “Saya berharap dengan beroperasinya Rusun Pasar Rumput ini bisa membantu saudara-saudara kita untuk memiliki hunian yang layak dan nyaman dengan lokasi strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi,” tuturnya. Selain itu, Jokowi menuturkan, keberadaan rusun ini juga akan dapat menampung masyarakat dari sisi Sungai Ciliwung yang terdampak program normalisasi sungai bagi penanganan banjir. Untuk diketahui, Rusun Pasar Rumput dibangun dengan konsep mixed-use development dan memiliki 1.984 unit hunian tipe 36 yang terdapat di lantai 4 sampai lantai 25. Selain itu, pada lantai 1 rusun ini juga dibangun pasar dengan 318 kios dan 350 los, pada lantai 2 terdapat 649 kios, serta pada lantai 3 terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial. Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (1st/ Setpres)
KY usulkan 11 calon hakim agung ke DPR
Jakarta, SUARA TANGERANG – Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyerahkan 11 nama calon hakim agung (CHA) 2021 ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Jumat (17/9) lalu di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta. CHA yang diusulkan telah memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR. Berikut adalah daftar nama CHA yang diusulkan: Kamar Pidana: Aviantara (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA) Dwiarso Budi Santiarto (Kepala Badan Pengawasan MA) Jupriyadi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA) Prim Haryadi (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA) Subiharta (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung) Suharto (Panitera Muda Pidana Khusus pada MA) Suradi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA) Yohanes Priyana (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang) Kamar Perdata: Ennid Hasanuddin (Hakim Pengadilan Tinggi Banten) Haswandi (Panitera Muda Perdata Khusus MA) Kamar Militer: Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama) Dalam kesempatan itu, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan bahwa MA membutuhkan 13 hakim agung terdiri dari 2 orang untuk kamar perdata, 8 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 2 orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak. Namun, dalam seleksi kali ini KY hanya mengirimkan 11 nama dari 13 kebutuhan MA. Mukti menuturkan, 2 orang CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak terpenuhi. “Kebutuhan 2 CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak dapat dipenuhi karena tidak ada calon yang lulus seleksi hingga tahap akhir,” ungkap Mukti. Para CHA telah menjalani rangkaian seleksi di KY, yaitu dimulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan termasuk rekam jejak, serta wawancara. “Setelah dilaksanakan seleksi administrasi pada 27 Maret – 4 April 2021, KY menyatakan 116 orang lulus. Selanjutnya para CHA mengikuti seleksi kualitas secara daring, ada 45 CHA yang ditanyakan lulus. Pada seleksi kesehatan dan kepribadian, KY menyatakan ada 24 orang CHA yang lulus. Terakhir, para CHA mengikuti wawancara pada 3-7 Agustus 2021 lalu,” tutur Mukti. Setelah proses wawancara, lanjut Ketua KY, KY kemudian menetapkan sebanyak 11 orang CHA dinyatakan lulus yang selanjutya diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua CHA yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan mempertimbangkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi. “KY menjamin bahwa CHA yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas,” tambah Mukti. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, proses seleksi calon hakim agung di DPR akan dilakukan secara transparan kepada publik. Puan juga mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan ke DPR telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya. Hal ini, menurutnya, guna menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. “Meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, namun calon Hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen,” tegas Puan. Hari Jumat (17/9) lalu, Komisi III DPR RI telah memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses fit and proper test terhadap masing-masing calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin s.d Selasa, 20 s.d 21 September 2021 di Gedung DPR RI. (1st/*)

Lapor ke Wapres, Wagub Andika: Satu pekan PTM di Banten aman tanpa penularan
Balaraja, SUARA TANGERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat mendampingi Wakil Presiden RI KH Maruf Amin meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/9). Kepada Wapres, Andika melaporkan pelaksanaan PTM yang sudah dimulai sejak satu pekan terakhir ini di Provinsi Banten aman tanpa adanya kasus penularan Covid-19. “Tadi kami melaporkan PTM yang sudah mulai dilakukan sejak satu pekan ini Alhamdulillah di Banten aman tanpa penularan Covid-19,” kata Wagub Andika usai peninjauan. Andika didampingi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tabrani. Sementara Wapres sendiri didampingi Ibu Wury Ma’ruf Amin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito. Mendapati laporan tersebut, kata Andika, tak urung Wapres tetap berpesan agar PTM dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Kemendikbudristek seperti menyangkut pelaksanaanya yang bergelombang, batas waktu pelaksanaan hingga penerapan protokol kesehatan Covid-19. Lebih jauh, masih kata Andika, Wapres juga menginstruksikan agar PTM juga segera dilaksanakan di daerah yang saat ini berstatus zona hijau dan kuning penyebaran Covid-19. Adapun untuk vaksinasi Covid-19 kepada para murid dan gurunya sendiri sembari dilakukan secara pro aktif oleh Pemerintah Daerah. “Pesan Pak Wapres tadi bisa dengan cara jemput bola atau juga memasifkan pelaksanaan vaksinasinya,” imbuhnya. Dijelaskan Andika, perintah Wapres agar PTM segera digelar di semua zona penyebaran Covid-19, kecuali Zona Orange dan Zona Merah tersebut mengingat telah banyak terjadinya learning loss pada murid-murid sekolah di Indonesia akibat pembelajaran online yang dilakukan hampir selama dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19 ini. “Tadi saja ada murid yang cerita kalau dia sudah hampir lupa mengenai kegiatan bersekolah, karena terakhir dia sekolah masih SMP dan tiba-tiba sekarang dia sudah SMA,” kata Andika. Pada kesempatan itu Andika juga mengungkapkan bahwa di Provinsi Banten saat ini, jumlah murid yang sudah divaksinasi mencapai 57 persen. Adapun untuk gurunya sendiri, angka vaksinasi Covid-19 di Banten sudah hampir 100 persen. Untuk diketahui, setelah melakukan peninjauan PTM terbatas di SMAN 19 Kabupaten Tangerang tersebut, Wapres sendiri beserta rombongan bergerak ke Ponpes An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua kepada para santri, pengajar, dan masyarakat sekitar pesantren. Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Wapres menyebut, bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang selama ini secara daring atau online dinilai tidaklah optimal. Bahkan ada potensi para murid tidak belajar sama sekali jika ada kendala internet. “Menurut informasi yang kita peroleh memang pendidikan melalui daring itu tidak optimal. Jadi sangat kurang, apalagi kalau daerahnya internetnya blank atau tidak tertangkap, lemah. Kan mereka sebenarnya tidak belajar, bukan lagi belajar daring tapi tidak belajar,” ujarnya. (1st/*)
Gubernur WH terima vaksinasi Covid-19 dosis kedua
Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim, pada Selasa, 14 September 2021 telah menerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua. Sebelumnya, pemberian vakinasi dosis pertama telah dilaksanakan pada akhir bulan lalu, yaitu pada Rabu (24/8). Pemberian dosis kedua vaksin Pfizer itu dilakukan oleh tenaga vaksinator Dinas Kesehatan Provinsi Banten di kediaman Gubernur yang akrab disapat WH ini di Jalan Haji Jiran, Pinang, Kota Tangerang. Sebelum menerima suntikan vaksin dosis kedua, Gubernur WH sempet bertegur sapa dengan vaksinator, selanjutnya menjalani penapisan terlebih dahulu mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga pemeriksaan tekanan darah yang semuanya normal. Usai menerima suntikan vaksinasi Covid-19 dosis kedua itu, Gubernur WH mengaku biasa saja, tidak merasakan adanya keluhan. Usai menerima vaksin, Gubernur sempat foto bersama para tenaga kesehatan. Sebagai informasi, data Dinas Kesehatan Provinsi Banten per 13 September 2021, sasaran vaksinasi Covid-19 Provinsi Banten sebanyak 9.229.383 orang. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis 1 (pertama) cakupannya sudah mencapai 35,73% atau 3.297.230 sasaran. Untuk vaksinasi Covid-19 dosis 2 (kedua) cakupannya mencapai 20,35% atau 1.878.558 orang. Sedangkan untuk vaksinasi Covid-19 dosis 3 (ketiga) sudah mencapai 28.605 sasaran atau 62,78% dari 45.566 tenaga kesehatan. (1st/*)
APBD Banten 2021, Gubernur WH: Anggaran terbesar pada belanja pendidikan
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa Struktur Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 terbesar pada belanja pendidikan. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Hal itu dikatakan Gubernur yang akrab disapa WH ini kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda: 1) Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Mengenai Usulan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021; 2) Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Usul Gubernur tentang Pemerintahan Desa Adat; serta 3) Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Raperda Usul Gubernur tentang Pemerintahan Desa Adat. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, dihadiri 28 anggota secara fisik dan 18 anggota secara virtual di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (7/9) kemarin. Kepada wartawan, Gubernur WH mengaku optimis hingga Mei 2021 target RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Banten bakal tercapai. “Saat ini hampir memenuhi,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu Gubernur WH juga mengimbau kepada masyarakat Banten untuk tetap taat pada protokol kesehatan seiring dengan adanya pelonggaran pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Banten yang berlaku hingga 13 September 2021. “Saya percaya masyarakat Banten taat protokol kesehatan,” ungkapnya. Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Mengenai Usulan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 Gubernur mengapresiasi atas respon cepat DPRD Provinsi Banten yang mempercepat pembahasan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2021 serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas tersusunnya rancangan tersebut. Dikatakan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan, tidak hanya pada sisi kesehatan saja, tetapi juga pada sisi perekonomian baik dari sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. “Kondisi perekonomian saat ini masih dibayangi oleh pandemi Covid-19, namun demikian kita harus tetap optimis dapat pulih dan tumbuh positif seperti sebelum pandemi terjadi. Oleh karena itu upaya sungguh-sungguh mendorong pemulihan atau recovery ekonomi perlu menjadi perhatian kita agar tidak terjadi dampak yang lebih luas pada perekonomian nasional maupun perekonomian Banten,” ungkap Gubernur WH. Dijelaskan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Selain itu penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 juga telah mengacu pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD pada tanggal 02 September 2021. Secara garis besar, papar Gubernur WH, komposisi Rancangan Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: pertama, pendapatan daerah ditargetkan semula sebesar Rp 11,63 triliun lebih menjadi Rp 12,01 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp 379,15 miliar lebih atau 3,26%. Kedua, belanja daerah semula dianggarkan sebesar Rp 15,94 triliun lebih menjadi Rp 12,61 triliun atau berkurang sebesar 3,32 triliun lebih atau 20,87%. Ketiga, defisit anggaran semula sebesar minus Rp 4,31 triliun lebih menjadi minus Rp 607,46 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp 3,70 triliun lebih atau minus 610%, defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 607,46 miliar lebih. Keempat, pembiayaan daerah semula sebesar Rp 4,31 triliun lebih menjadi Rp 607,4 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp 3,70 triliun lebih atau 85,92%. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp 681,4 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 73,9 miliar lebih yaitu sebagai penyertaan modal sebesar Rp 65 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT SMI sebesar Rp 8,9 miliar lebih, sedangkan penerimaan pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp 4,14 triliun lebih tidak direalisasikan. Namun, pada tahun Anggaran 2020 Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang berasal dari PT SMI telah direalisasikan Pemprov Banten dengan perhitungan pinjaman tanpa bunga serta sudah dialokasi untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Dijelaskan oleh Gubernur WH, belanja mandatory dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah terpenuhi, yaitu: Alokasi belanja fungsi pendidikan semula sebesar 31,04% menjadi sebesar 34,38% dari ketentuan paling sedikit 20% dari total belanja daerah; Alokasi anggaran kesehatan semula sebesar 14.96%, menjadi sebesar 10,31% dari ketentuan paling sedikit 10% dari total belanja di luar gaji; Alokasi belanja infrastruktur daerah telah memenuhi dari ketentuan minimal 25%; Belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) semula sebesar 0,38% menjadi sebesar 0,55% dari paling sedikit 0,30% dari total belanja daerah; serta, Belanja pengembangan sumber daya manusia semula sebesar 0,34% menjadi 0,44% dari paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah. “Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa beberapa program dan kegiatan yang semula akan didanai dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang bersumber dari pinjaman PT SMI, tetap masih dilaksanakan antara lain yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Banten 8 lantai dan pembangunan Kawasan Sport Centre dengan mekanisme tahun jamak (multiyears) yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Gubernur WH. Program kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan mampu mendukung capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2017-2022, serta dapat menyerap tenaga kerja melalui program padat karya, penggunaan bahan baku lokal, memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, mengurangi persentase tingkat kemiskinan dan diharapkan akan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga mengungkapkan nama Banten Internatuional Stadium untuk nama stadion di Kawasan Sport Center yang saat ini masih dibangun, pembangunan jembatan Bogeg di Kota Serang yang masih berlangsung serta rencana ground breaking pembangunan jembatan sungai Ciberang di Kampung Muhara, Desa Ciladauen, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. (1st/*)
Plt Sekda Muhtarom: Pemprov Banten berkomintmen cegah stunting
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Muhtarom menegaskan Pemprov Banten berkomitmen dalam penurunan dan pencegahan stunting dari tahun ke tahun, sehingga stunting di Provinsi Banten turun. “Pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, orang per orang atau keluarga” ungkapnya dalam Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (3/8) lalu. Dikatakannya, dalam hal pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy memiliki komitmen yang tinggi. Hal ini tertuang dalam visi dan misi beliau berdua dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Banten yang selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) serta disinkronkan dengan program Kementerian. “Pemprov Banten berkomitmen bagaimana generasi mendatang menjadi generasi yang kuat. Dari tahun ke tahun, stunting di Provinsi Banten turun,” ungkap Muhtarom. Dijelaskan, prevalensi stunting di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada kisaran 14% hingga 38%. Untuk Provinsi Banten prevalensi stunting ada dikisaran 23,4% lebih baik dibanding rata-rata nasional yg berada di angka 27,7 %. Dalam kesempatan itu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni mengungkapkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menargetkan pada tahun 2024 prevalensi stunting Nasional turun menjadi 14%. Saat ini prevalensi stunting Indonesia secara global berada di posisi 108 dari 132 negara. Dikatakan, penyebab stunting adalah masalah asupan gizi dan status kesehatan. Provinsi Banten saat ini berada pada posisi 9 Nasional atau di angka 24,11%. “Pada tahun 2024 harus turun menjadi 14%,” ungkapnya. Untuk diketahui, turut hadir acara tersebut antara lain, Asda II Setda Provinsi Banten M Yusuf, Kepala Bappeda Banten, Mahdani dan para Kepala OPD Pemprov Banten, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atau yang mewakili. (1st/*)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Ujian CASN hari pertama di Kota Tangerang, 20% dari 250 kursi kosong

Nahas, truk trailer tersangkut kabel FO, warung warga di Mekar Jaya rusak

PPKM Level 3 di Tangsel dilanjutkan, bioskop diizinkan beroperasi

Transformasi ekonomi Indonesia: Menyiasati “middle income trap”

Jokowi resmikan Rusun Pasar Rumput

Kelurahan Taman Sari gelar vaksin malam

Pacu nilai tambah, Kemenperin-Pemda revitalisasi sentra IKM olahan porang

Gelar Developer Day 2021, Huawei perkuat dukungan kepada mitra & developer Indonesia

Perluas akses pembiayaan UMKM segmen mikro, Modalku dan BukuWarung jalin kerja sama

Terpilih jadi Ketua Umum Apdesi, karangan bunga ucapan penuhi rumah H Surta Wijaya

Politisasi sains dan riset ciri kemunduran kualitas demokrasi

Rancangan APBD-P Tangsel 2021: Anggaran Bansos dipangkas

Lapor ke Wapres, Wagub Andika: Satu pekan PTM di Banten aman tanpa penularan

Gubernur WH terima vaksinasi Covid-19 dosis kedua

APBD Banten 2021, Gubernur WH: Anggaran terbesar pada belanja pendidikan

KY usulkan 11 calon hakim agung ke DPR

Kebakaran (lagi) di Lembaga Pemasyarakatan: Evaluasi dan investigasi harus segera dilakukan

LAKSI: Hentikan dugaan dan spekulasi penyebab kebakaran Lapas Tangerang

Kisah Dokter Beri Ivermectin kepada pasien Covid-19 di Indonesia

Terinspirasi Muhammad Salah, seorang suporter bola Inggris masuk Islam

Robocup 2018, Ichiro dan Barelang FC harumkan nama Indonesia

Musik Video: Yuk Vaksin telah ditonton 1.575 kali

CEO Tamasia sebut pengusaan bahasa asing mutlak hukumnya dalam dunia kerja

Inilah 5 pahlawan perempuan yang diabadikan dalam uang rupiah

Hari Keselamatan Sedunia 2021: Lebih dari 62% kematian ibu dan bayi terjadi di rumah sakit

Plt Sekda Muhtarom: Pemprov Banten berkomintmen cegah stunting

Jelang PON Papua, Menko Polhukam: Keamanan di Bumi Cendrawasi dalam kondisi baik

Kata Anies Baswedan: “Ora Kolu”

Anies Gubernur Untuk Semua Pemeluk Agama

Anies Baswedan Ingkar Janji

PBB bertekad hantarkan Benyamin-Pilar jadi pemenang Pilkada Tangsel

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Check Also

Pengamat: Mural itu bentuk ekspresi kritik kondisi kekinian