BREAKING NEWS

KPAI: Kasus SMKN 2 Kota Padang pintu masuk evaluasi aturan sekolah yang diskriminatif dan berpotensi langgar HAM

Jakarta, SUARA TANGERANG –  Komisioner Komisi Perlingdungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menyampaikan kalau pihaknya mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri yang akan mengkaji ulang aturan yang diskriminatif dibeberapa sekolah yang dikelola provinsi di Sumatera Barat.

Sikap Kadisdik Sumbar ini terkait erat dengan munculnya kasus di SMK 2 Padang, yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab di sekolah tersebut.

Untuk diketahui, sejumlah siswa nonmuslim di Padang, Sumatera Barat,  dalam wawancaranya dengan salah satu  media nasional, berharap bisa bebas ke sekolah tanpa mengenakan jilbab. Secara pribadi, mereka tidak ingin berjilbab tetapi enggan untuk menolak aturan sekolah. Dinas Pendidikan Sumbar menyatakan akan segera mengirim surat edaran ke sekolah agar merevisi aturan yang berpotensi diskriminatif terhadap siswa nonmuslim.

“Karenanya, KPAI mengapresiasi  sikap tersebut, “ kata Retno kepada suaratangerang.com, Selasa (26/01/21).

Lanjut Retno, munculnya praktik intoleransi di berbagai sekolah di beberapa daerah di Tanah Air berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Dari berbagai kasus intoleransi dan diskriminasi yang terjadi di sekolah tersebut, maka “KPAI mendorong pengarusutamaan nilai-nilai kebhinekaan di sekolah-sekolah negeri. Sekolah harus menajadi tempat strategis membangun kesadaran kebhinekaan dan toleransi. Upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru-guru, termasuk pejabat di dinas pendidikan atau kementerian pendidikan,” ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan ini.

Retno menambahkan bahwa,” harus ada partisipasi orang tua murid untuk memastikan agar anak-anak mereka tidak mengalami diskriminasi atau mengambil jalan pemahaman intoleran. Mereka bisa melaporkan kasus-kasus diskriminasi kepada lembaga pengawas ekstrenal seperti Ombudsman atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu ini. Bisa pula memaksimalkan peran forum guru. Forum guru bisa menjadi tempat di mana mereka bisa bersama-sama mencari solusi membangun nilai-nilai toleransi.”

Terkait dengan beberapa kasus intoleransi yang gunjingkan publik saat ini,  kata Retno, ia berharap kasus SMKN 2 Kota Padang menjadi pintu masuk bagi pembenahan dan evaluasi berbagai aturan di sekolah dan di daerah yang diskriminatif dan berpotensi melanggar HAM atau hak-hak anak sebagai diatur dalam UU PA.

Apalagi banyak survey dan penelitian yang memberikan fakta lapangan bahwa terjadi praktik-praktik intoleransi di sekolah di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara terkait dengan beberapa pihak yang memviralkan meme yang membanding-bandingkan sikapnya terkait kasus intoleransi di SMKN 2 Kota Padang dan SMAN 2 Denpasar tahun 2014. Retno meyampaikan bahwa saat itu dirinya belu menjadi Komisioner KPAI.

“Saya menjadi komisioner KPAI baru berapa tahun belakangan, yaitu untuk periode 2017-2022,” kilah Retno.

“Melarang dan memaksa sesorang mengenakan jilbab semuanya salah, semuanya melanggar HAM,” pungkas Retno. (1st)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Tegas ke pelanggar Prokes, Polri beri penghargaan Satpam BRI di Makassar

Jakarta, SUARA TANGERANG – Baharkam Mabes Polri melalui Kakorbinmas Polri memberikan penghargaan kepada Satuan Pengamanan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com