Ini makna logo HUT ke 28 Kota Tangerang

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Tepatnya tanggal 28 Februari 2021 mendatang, Kota Tangerang akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke- 28.

Kota yang dijuluki kota 1000 industri ini terus berbenah diri sehingga menjadi kota yang layak huni bagi warganya dan layak dikunjungi sebagai destinasi wisata di wilayah Jabodetabek.

Dan, di HUT ke-28 nanti Pemkot Tangerang telah mendesain sebuah logo khusus dengan makna:

Ikon Kota Tangerang

Identitas daya Tarik Kota Tangerang menjadi kota yang layak dikunjungi sebagai destinasi wisata.

Gedung dan Masjid

Merepresentasikan kemajuan pembangunan di Kota Tangerang bukan hanya dari segi tata Kelola kota melainkan juga pembangunan masyarakat menuju masyarakat yang semakin maju dalam bingkai akhlakul karimah

Peta Kota Tangerang

Wajah Kota Tangerang yang terus maju dan produktif sebagai kota yang berdampingan langsung dengan Ibukota

Penari menggunakan masker

Melambangkan aktifitas rutinyang tetap berjalan walaupun dalam masa pandemic

Warna Logo Biru, Kuning, Hijau, dan Merah

Melambangkan identitas Kota Tangerang sebagai Kota “e-city” dengan representasi dari logo Tangerang LIVE (Liveable, Investable, Visitable, & e-city)

Pesawat Terbang

Kota Tangerang semakin tahun semakin menjadi kota yang layak huni, layak investasi, layak dikunjungi dan kota yang maju, hingga dapat tinggal landamenjadi kota Internasional.

Tema Kota

Ajakan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk semangat dan bangkit bersama demi wujudkan Kota Tangerang terbebas dari pandemic Covid-19

Tema desain angka 28 yang saling berjabat tangan dan menjadi satu kesatuan logo HUT Kota Tangerang ke-28

Melambangkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan saling bahu-membahu antara masyarakat dan pemerintah di Kota Tangerang. Demi wujudkan Kota Tangerang yang sehat, kokoh, saling melengkapi menghadapi situasi pandemic Covid-19. (1st/*)

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Kepala DPPKB Tangerang berharap Kampung KB dapat meningkatkan kulitas hidup masyarakat Kuta Jaya
Tangerang, SUARA TANGERANG – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang, dr Hendra Tarmizi berharap lomba Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) yang digelar di Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis dapat memengaruhi ikhtiar masyarakat di wilayah ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya. “Saya berharap dengan adanya kampung KB di Kelurahan Kuta Jaya ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kuta Jaya dan terhindar dari stunting serta penyakit lainnya, dengan demikian Tangerang dapat lebih gemilang oleh generasi yang akan datang,” ujar dr Hendra Tarmizi di acara lomba Kampung Keluarga Berkualitas (KKB), Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Rabu (25/5/2022). Menurutnya, Kelurahan Kutajaya merupakan salah satu dari tiga kampung terbaik di Propinsi Banten, oleh karena itu program KKB ini perlu upayakan secara sustanable oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas di semua aspek kehidupan. “Kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk keluarga berkualitas yang pada akhirnya juga membentuk masyarakat berkualitas,” tutup Hendra. (4rDi)
Pembangunan kota berkelanjutan: Perusahaan Finlandia, Betolar, memperkenalkan solusi rendah karbon geoprime ke pasar beton Indonesia
Jakarta, SUARA TANGERANG – Risiko iklim meningkat di seluruh dunia, dan kita perlu menemukan solusi untuk mengubah arah dengan cepat. Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC – The Intergovernmental Panel on Climate Change) menyoroti kesenjangan antara kebutuhan dan tindakan yang diambil – sebagian karena kurangnya pilihan. Industri konstruksi memiliki jejak karbon yang signifikan namun belum mampu memangkas emisi untuk semen yang menyebabkan 7% emisi CO2 dunia. Pemerintah Indonesia telah mengambil pendekatan aktif untuk menemukan solusi inovatif untuk membangun kota yang berkelanjutan. Indonesia perlu mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di seluruh masyarakat untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 atau lebih awal. Targetnya adalah mengajak negara untuk fokus pada solusi yang lebih holistik dan sistemik yang mencakup solusi energi, TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi), dan kota berkelanjutan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia hari ini menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Urusan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Finlandia, untuk memungkinkan kolaborasi yang lebih dalam di bidang energi yang berkelanjutan, bersih dan terbarukan serta efisiensi energi antara Finlandia dan Indonesia. Perusahaan teknologi material Finlandia, Betolar, telah mengembangkan solusi Geoprime untuk produksi beton yang tahan lama, berkelanjutan, dan rendah karbon dengan memanfaatkan aliran samping industri sebagai alternatif semen. Dengan demikian Betolar memungkinkan transisi hijau dari berbagai industri dan menjadikan beton sebagai bahan bangunan yang berkelanjutan dengan kebutuhan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan semen tradisional. “Finlandia mendorong inovasi berkelanjutan di berbagai bidang. Solusi rendah karbon Betolar untuk industri konstruksi Indonesia adalah contoh yang bagus dari ekonomi sirkular di pasar yang berkembang pesat. Indonesia berencana membangun kota baru, Nusantara, di Kalimantan sebagai ibu kota, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, kesatuan, dan konektivitas dalam Smart City. Kami akan mengikuti pembangunan tersebut dengan cermat dan sangat mendukung perusahaan Finlandia dalam partisipasi mereka di proyek senilai US$33 miliar ini,” ujar Ann Mari Kemell, Wakil Menteri Urusan Ekonomi Finlandia. “Industri beton sedang menghadapi momen penting dalam perjuangan global melawan perubahan iklim, dan Indonesia mengambil tindakan penting dalam mengubah cara kota dibangun”, kata Juha Pinomaa, Head of Asia, Betolar. “Solusi Geoprime Betolar dapat membuka tantangan industri konstruksi untuk mengurangi emisi CO2 mereka. Tidak mengherankan bahwa kami melihat pertumbuhan yang cepat terutama di Asia Tenggara dimana urbanisasi adalah salah satu yang tercepat di dunia.” Betolar telah menguji coba uji ketahanan dengan kliennya di Indonesia untuk menjamin produksi beton berkualitas tinggi, dengan mempertimbangkan aliran samping setempat dan berbagai kondisi iklim. “Tim di Betolar memiliki pengetahuan, pengalaman lokal, dan ambisi untuk membantu transisi ke material konstruksi ramah lingkungan. Sangat menyenangkan melihat Geoprime mendorong industri di Indonesia untuk mengambil lebih banyak tindakan dan menerapkan proses ramah iklim sambil meningkatkan upaya kolektif kami untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan,” tambah Matti Naakka, Direktur Pengembangan Bisnis Betolar di Asia Tenggara. (1st)
Sekda Maesyal: Hewan ternak yang masuk Kabupaten Tangerang harus bebas dari PMK
Tangerang, SUARA TANGERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid menekankan bahwa hewan ternak yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang harus bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hal tersebut disampaikan Maesyal saat memimpin rapat koordinasi pembentukan satuan tugas pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Ruang Rapat Wareng Gedung Bupati Tangerang. “Hewan ternak yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan”, ujar Maesyal, Selasa (24/5/22). Sekda Maesyal menjelaskan bahwa rapat yang dipimpinnya tersebut juga bertujuan untuk merumuskan sekaligus memonitoring peredaran hewan ternak seperti kambing, domba, dan sapi yang terjangkit PMK menjelang Idul Adha 1443 H. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan sebagai antisipasi dan pencegahan meluasnya peredaran PMK pada hewan ternak yang sudah menjadi wabah di beberapa wilayah Indonesia. “Monitoring nanti akan menyasar ke lapak hewan qurban, kandang ternak, hingga distribusi ternak dari daerah lain. Apakah hewan ternaknya sehat atau tidak, kita periksa kesehatannya,” jelas Sekda Pemkab Tangerang akan melakukan monitoring dan memperketat hewan ternak yang datang ke Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan dalam rangka mencegah dan mengendalikan peredaran hewan ternak yang terjangkiti PMK. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang Asep Jatnika menambahkan sampai saat ini suspek hewan yang terjangkiti PMK sudah ada, namun perlu waktu untuk memastikannya karena harus dibuktikan lagi dengan hasil laboratorium sehingga akurat hasilnya. Lanjut Asep, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kini tengah berkoordinasi dengan instansi terkait, dan akan terus melakukan pengecekan kesehatan hewan di Kabupaten Tangerang. “Kita sudah mengecek beberapa hewan di setiap kandang atau lapak hewan, saat ini belum terlihat hasil labnya PMK atau bukan,” ungkapnya. Menurut Asep, ada 8 titik pengawasan atau pos pantau lalu lintas pengiriman hewan di Kabupaten Tangerang. Pos pantau itu antara lain di perbatasan Serang-Tangerang Kecamatan Jayanti, pos pantau perbatasan Lebak-Tangerang di Taman Adiyasa Kecamatan Solear, pos pantau perbatasan Bogor-Tangerang Kecamatan Legok, pos pantau Bogor-Tangerang di Suradita Kecamatan Cisauk, pos pantau Bojong Renged untuk perbatasan Kota-Kabupaten Tangerang, pos pantau di Jalan Raya Prancis untuk perbatasan Jakarta-Tangerang, pos pantau Karawaci Kepala Dua untuk perbatasan Kota-Kabupaten dan pos pantau Bitung Kec. Curug untuk Kota- Kabupaten. (4rDi)
Dianggap sudah tidak faktual, ketentuan verifikasi parpol diuji
Jakarta, SUARA TANGERANG – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk Pengujian materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Selasa (24/5/2022) kemarin, pukul 09.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XX/2022. Permohonan tersebut dimohonkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang diwakili Agus Priyono, selaku Ketua Umum dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik, selaku Sekretaris Jenderal. Dalam permohonannya, pemohon menilai bahwa adanya proses verifikasi peserta pemilu terhadap partai politik (parpol) secara faktual tidak lagi relevan. Selain itu menurut pendapat pemohon, adanya perlakuan berbeda, khusus dan/atau perlakuan istimewa (privilage) terhadap partai politik yang lolos Parliamentary Threshold pada pemilu 2019, sehingga mencederai asas equality before the law dan keadilan itu sendiri. Oleh karena partai parlemen pada faktanya sudah mapan dan memiliki kursi di parlemen yang tentunya dalam batas-batas tertentu memiliki wewenang kekuasaan, serta secara realtif lebih unggul dalam hal kekuatan struktur, infrastruktur dan finansial dibandingkan partai-partai non-parlemen. Menurut pemohon perlakuan istimewa ini, akan menciptakan kompetisi pada Pemilu 2024 menjadi tidak fair, oleh karena berkonsekuensi pada adanya perbedaan kesiapan masing-masing partai politik. “Partai-partai politik yang tidak dibebani verifikasi faktual tersebut akan selangkah mendahului partai-partai politik yang harus melalui verifikasi faktual. Pada saat partai-partai non-parlemen berjibaku menghadapi tahapan verifikasi faktual yang tentunya mengeluarkan energi biaya yang sangat besar, partai-partai parlemen telah dapat mempersiapkan hal-hal lain seperti konsolidasi dan kampanye untuk memenangkan Pemilihan Umum, “ ujar pemohon, dikutip dari siaran pers MK, Selasa (24/5/2022). Dengan pokok permasalahan tersebut, pemohon meminta Mahkamah untuk meninjau dan memperbaikinya dengan menyatakan Pasal 17ayat (1) UU a quo bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik berbadan hukum dan telah lolos verifikasi administrasi oleh KPU.” (1st)
Tokopedia bersama BI dan OJK luncurkan modul literasi keuangan untuk UMKM lokal
Jakarta, SUARA TANGERANG – Tokopedia bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Modul Literasi Keuangan. Modul ini dihadirkan guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal, agar dapat bangkit bersama memulihkan ekonomi nasional. Berdasarkan survei OJK pada 2019, tingkat literasi keuangan masyarakat masih berada di 38,03%, berbanding terbalik dengan inklusi keuangan masyarakat yang telah mencapai 76,19%. Berdasarkan survei internal Tokopedia pada pelatihan digitalisasi tahun 2021-2022 menunjukkan 97% pelaku UMKM merasa sangat terbantu dengan pelatihan digitalisasi yang diberikan. Dalam survey tersebut, 60,1% pelaku UMKM merasa membutuhkan materi yang dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan. “Hal inilah yang melatarbelakangi Tokopedia membuat Modul Literasi Keuangan, yang sejalan dengan agenda literasi keuangan BI dan OJK untuk mendukung perkembangan UMKM dan mendorong penggunaan transaksi digital,” jelas Vice Chairman and Co-founder Tokopedia, Leontinus Alpha Edison. Modul Literasi Keuangan ini juga merupakan salah satu upaya Tokopedia dalam mewujudkan misi pemerataan ekonomi secara digital. “Harapan kami, modul ini dapat dimanfaatkan dan menjadi panduan bagi masyarakat, khususnya sekitar 12 juta penjual di Tokopedia yang hampir 100% merupakan UMKM lokal, untuk terus mengembangkan usaha mereka,” tambah Leontinus. Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menyampaikan literasi keuangan merupakan faktor penting untuk UMKM mengembangkan usaha. “Sinergi pada acara ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa mendukung pengembangan UMKM melalui sinergi dengan berbagai pihak. Tujuannya untuk mempercepat UMKM naik kelas dan meningkatkan kontribusinya dalam pemulihan ekonomi nasional melalui literasi keuangan, digitalisasi, dan globalisasi.” Peluncuran modul ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, serta Presidensi Indonesia pada G20. Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner OJK, Tirta Segara, mengapresiasi langkah Tokopedia dalam meningkatkan literasi keuangan, “OJK berkomitmen penuh dalam mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional. Oleh karena itu, upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi pegiat UMKM, tetapi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat berkontribusi dalam memulihkan ekonomi negeri.” Modul Literasi Keuangan ini terdiri dari empat topik besar, yaitu (1) perencanaan dan pengelolaan keuangan, (2) cara memperoleh dan mengelola modal usaha, (3) metode dan transaksi online serta cara melapor pajak, hingga (4) investasi yang aman dan menguntungkan lewat Tokopedia Emas dan Tokopedia Reksa Dana. Modul ini dapat diakses secara gratis oleh seluruh UMKM di Indonesia melalui Pusat Edukasi Seller Tokopedia mulai 23 Mei 2022. “Melalui kesempatan ini kami harap seluruh pihak lebih gencar berkolaborasi dalam membantu pegiat usaha di Indonesia, khususnya UMKM lokal, untuk bangkit dan terus berkontribusi memulihkan ekonomi bangsa, mengingat UMKM adalah penyokong lebih dari 60% PDB Indonesia,” tutup Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni. (1st)

Mudah lokalisir gangguan, PPDB Tahun 2022 di Baten akan berbasis web sekolah
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten Tabrani memimpin Rapat Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 bersama puluhan operator tingkat SMA di Aula SMKN 1 Kota Serang, Jalan KH Abdul Fatah Hasan No.88, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Kamis (19/5/2022). Pj Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, pihaknya ingin menguatkan prinsip dasar dalam proses PPDB Tahun 2022 ini. Prinsip dasar yang dimaksud yang harus menjadi prioritas untuk disiapkan adalah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. “Oleh karena itu, dari sekarang saya ingin OPD terkait mempersiapkan segala infrastrukturnya dengan baik dan optimal sebagai bentuk ikhtiar kita mendekatkan layanan kepada masyarakat yang berjalan dengan baik,” ujar Pj Gubernur Banten. Secara teknis, lanjut Al Muktabar, mekanisme PPDB Tahun 2022 ini akan diserahkan kepada server masing-masing sekolah, tidak terpusat pada satu server seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, Pemprov Banten tentu tetap akan melakukan pengawasan agar pelaksanaan PPDB tetap berjalan dengan baik dan lancar. “Tentunya untuk menghindari berbagai gangguan jaringan yang menghambat pelayanan, akan ada perbaikan dalam beberapa hal di setiap server sekolah,” jelasnya. Dikatakan Muktabar, rangkaian proses PPDB Tahun 2022 akan dimulai pada tanggal 20 Mei 2022, dengan melakukan soft lauching sosialisasi PPDB. “Secara umum struktur PPDB tahun ini hampir sama dengan sebelumnya, ada basis zonasi kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi,” pungkasnya. Sementara itu Kepala Disdikbud Provinsi Banten Tabrani menambahkan, sebagaimana kebijakan dari Pj. Gubernur Banten, untuk PPDB tahun ini berbasis web server di sekolah masing-masing. “Kebijakan itu sangat bagus untuk mempermudah melokalisir ketika terjadi gangguan pada saat pelaksanaan,” katanya. Persoalan nanti ada hal-hal kendala, lanjut Tabrani, itu merupakan bagian dari yang harus dicarikan solusinya bersama. Pemprov Banten menekankan kepada masing-masing sekolah untuk mempersiapkan seluruh infrastrukturnya dengan baik dan maksimal. “Seperti mempersiapkan hardware dan software-nya. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai apa yang sudah kita evaluasi dari PPDB tahun lalu kembali terjadi,” pungkasnya. (1st)
Jelang Lebaran, Andika: Stok dan harga migor di Banten aman
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Wakil Gubernur Provinsi Banten Andika Hazrumy mengungkapkan Banten mendapat kuota minyak goreng (migor) curah sebanyak 11 ribu ton yang akan didistribusikan oleh 6 produsen minyak goreng, hingga April mendatang. Kuota distribusi migor curah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menekan harga minyak goreng yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, harapannya agar migor tersebut sampai di tangan konsumen dengan HET atau Harga Eceran Tertinggi. “Jadi untuk Banten sendiri nanti ada 11 ribu ton minyak goreng curah dari 6 produsen minyak goreng yang biasa menjadi pemasok untuk pasar Indonesia,” kata Andika kepada pers saat mendampingi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan sidak ke Pasar Lama, Kota Serang, Kamis (14/4/2022). Menurut Andika, Pemerintah menargetkan agar kuota minyak goreng curah tersebut bisa didistribusikan seluruhnya atau 100 persen maksimal sampai dengan bulan April mendatang. Untuk itu Andika memastikan bahwa komoditas minyak goreng akan aman baik harga maupun stoknya menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Tahun 2022 ini yang akan jatuh pada awal Mei mendatang. “Sampai sekarang laporan yang masuk distribusinya sudah 25 persen, dan kami Pemerintah Daerah akan terus ‘mengawal’ pendistribusian kuota migor curah kita ini agar sampai kepada masyarakat tepat harga dan waktunya,” papar Andika. Lebih jauh Andika mengungkapkan, hasil sidak Wamendag bersama dirinya memang masih menunjukkan migor curah masih dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14 ribu per liter atau 15,5 ribu per kilogram. “Barusan informasi yang kita dapat dari para pedagang memang mereka masih agak mahal dapat harganya waktu membeli komoditas itu karena masih agak panjangnya rantai pasar yang ada di lapangan,” kata Andika menjelaskan. Terkait hal itu, Wamendag Jerry mengaku pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh stake holder minyak goreng curah. Stake holder dimaksud yakni mulai dari produsen, distributor, Pemerintah Daerah, Kementerian terkait hingga aparat penegak hukum. Namun demikian, kata dia, secara umum hasil pemantauannya di sejumlah pasar termasuk Pasar Lama, Kota Serang, yang baru saja dikunjunginya, harga dan stok bahan-bahan pokok, dinyatakan masih dalam status aman. “Memang tadi seperti migor curah itu seperti kata Pak Wagub masih dijual di atas HET. Mereka beralasan mereka dapatnya juga sudah mahal. Ini yang akan kita upayakan terus agar harganya bisa HET,” kata Jerry. Sementara itu, lanjutnya, untuk harga-harga bahan pokok lainnya seperti beras, tepung terigu, telur dan gula, hasil pemantauan dirinya di sejumlah pasar dalam beberapa waktu terakhir ini menunjukkan masih pada level aman, baik dari sisi harga maupun stok. Dikatakan dia, dirinya bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan jajaran hampir setiap hari turun ke pasar-pasar untukmemastikan ketersediaan dan harga bahan pokok selama Ramadan dan menjelang Lebaran Mei mendatang. (1st/*)
Banten raih opini WTP enam kali berturut-turut
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk keenam kalinya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pertanggungjawaban keuangan dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku bersyukur dengan keberhasilan Pemprov Banten mempertahan opini WTP tersebut. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Banten tersebut merupakan bahan untuk introspeksi pihaknya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD Provinsi Banten. “Kami semua tentunya bersyukur dan menerima hasil pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2021 dengan opini terbaik ini,” kata Andika kepada pers usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Rabu (13/4/2022). Rapat paripurna yang ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Banten TA 2021 dengan opini WTP tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni. Sebelumnya saat membacakan sambutan Gubernur Banten dalam rapat tersebut Andika mengatakan, merujuk UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23/2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 7 Februari 2022 untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, dalam menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP BPK, kata Andika, pihaknya telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya akan tetap meminta bimbingan dan arahan dari BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu, yaitu maksimal selama 60 hari kerja. “Terutama yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan keuangan,” imbuhnya. Sebelumnya Auditor Utama KN V BPK RI Akhsanul Khaq yang mewakili BPK menyerahkan LHP BPK tersebut, dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwaklan Provinsi Banten atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2021, temasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Banten, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2021. “Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk yang ke-6 kalinya,” kata Akhsanul. Bersama LHP atas LKPD Provinsi Banten ini, kata Akhsanul, BPK juga menyampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (HPD) Tahun 2021 dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan pada Pemprov Banten. Menurutnya, BPK mengapresiasi upaya Provinsi Banten dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain Pemprov Banten telah mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakannya melalui mekanisme Musrenbang dan pokok pikiran DPRD. Selain itu, Pemprov Banten juga telah menjabarkan program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran secara selaras dan terukur. Dalam sambutannya Akhsanul menyampakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. “Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” katanya. (1st/*)
Pemprov Banten imbau pengusaha bayar THR tepat waktu
Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengimbau pengusaha untuk membayar hak Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan dan buruh dicairkan tepat waktu yakni H-7 lebaran atau bahkan bisa lebih cepat. Pemprov Banten melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah melakukan rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu sebelum bulan Ramadan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan, seluruh elemen yang ada di LKS Tripartit sudah sepakat untuk mencairkan THR tepat waktu atau mungkin bisa juga lebih cepat. “Pada hakikatnya para pengusaha juga sudah menyanggupi untuk membayarkan hak THR karyawannya itu tepat waktu. Karena memang itu sudah menjadi kewajiban perusahaan setiap tahunnya,” ujarnya. LKS Tripartit sendiri merupakan sebuah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Saat ini, lanjut Septo, Pemprov Banten sedang menunggu Surat Edaran (SE) terkait pemberian THR itu yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang akan dijadikan sebagai dasar acuan. “Bagaimana nanti aturan teknisnya, kita saat ini posisinya sedang menunggu SE itu,” pungkasnya. Adapun untuk besaran pemberian THR-nya itu sendiri, tambah Septo, disesuaikan dengan masa kerja karyawan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Dimana bagi karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan atau satu tahun, berhak mendapatkan besaran THR sebesar satu kali gaji, sedangkan karyawan yang bekerja minimal 1 bulan atau kurang dari 12 bulan akan mendapatkan THR secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya Selain itu, untuk memastikan seluruh perusahaan memberikan THR kepada karyawannya, Pemprov Banten juga akan membuka posko pengaduan atau help desk yang terpusat di kantor Disnakertrans Provinsi Banten. “Kalau ada yang tidak mampu atau persoalan lainnya, kami sudah membuka help desk pengaduan di kantor kami yang akan dibuka sampai hari terakhir kerja tanggal 28 April 2022,” ucapnya. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Disnakertrans Provinsi Banten, sampai saat ini tercatat sebanyak 29.164 perusahaan masih beroperasi. (1st/*)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Kepala DPPKB Tangerang berharap Kampung KB dapat meningkatkan kulitas hidup masyarakat Kuta Jaya

Sekda Maesyal: Hewan ternak yang masuk Kabupaten Tangerang harus bebas dari PMK

Tren COVID menurun, MTQ XXI tingkat Kota Tangerang resmi digelar secara luring

Dianggap sudah tidak faktual, ketentuan verifikasi parpol diuji

Pelonggaran penggunaan masker, Melki: Sinyal positif pengendalian pandemi

PWI Pusat kutuk keras kekejian Israel atas pembunuhan wartawan Palestina, dan serukan penyelidikan independen

Pembangunan kota berkelanjutan: Perusahaan Finlandia, Betolar, memperkenalkan solusi rendah karbon geoprime ke pasar beton Indonesia

Tokopedia bersama BI dan OJK luncurkan modul literasi keuangan untuk UMKM lokal

Harkitnas: Tokopedia bangkitkan semangat inovasi, dorong talenta digital dalam negeri

Ketua DPC PDI-P Kabupaten Tangerang serahkan SK Pengurus Ranting se-Kecamatan Solear

PPP Tangsel rekomendasikan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024

Pengamat: Koalisi Golkar, PAN, PPP, koalisi kuat Pemilu 2024

Mudah lokalisir gangguan, PPDB Tahun 2022 di Baten akan berbasis web sekolah

Jelang Lebaran, Andika: Stok dan harga migor di Banten aman

Banten raih opini WTP enam kali berturut-turut

Usai bawa kabur motor korban, Puput diciduk Resmob Polresta Tangerang

Mamah muda jadi korban begal, pelakunya bapak dan anak, ditangkap dan didor polisi saat melawan

Sengketa tanah, kuasa hukum Ahmad Ghozali: Berita di salah satu media nasional telah menyudutkan kliennya, tidak sesuai fakta

Upaya tingkatkan profesionalisme, dosen STIMA IMMI tandatangani pakta integritas

Kisah Dokter Beri Ivermectin kepada pasien Covid-19 di Indonesia

Terinspirasi Muhammad Salah, seorang suporter bola Inggris masuk Islam

Serunya libur Lebaran bersama keluarga di Pantai Anom Kramat Pakuhaji

Menparekraf promosikan Sedotan Purun Belitung di Sidang PBB salah satu wujud kongkrit konservasi pariwisata berbasis alam

Hari kedua Lebaran 2022, objek wisata pantai di Tangerang mulai ramai pengunjung

Shin Tae-yoe akui siapkan taktik khusus saat Garuda Muda lumat Myanmar

Serunya libur Lebaran bersama keluarga di Pantai Anom Kramat Pakuhaji

Menparekraf promosikan Sedotan Purun Belitung di Sidang PBB salah satu wujud kongkrit konservasi pariwisata berbasis alam

Menjaga Nyala Api Reformasi

Anies Hanya Kalah Kalau Gak Nyapres?

7 Hal Salah Kaprah Masyarakat Mengenai Konflik di Palestina dengan Israel

Ini makna logo HUT ke 28 Kota Tangerang

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Check Also

Soal pelonggaran pemakaian masker, Pemkab Tangerang tunggu aturan pemerintah pusat