Ini makna logo HUT ke 28 Kota Tangerang

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Tepatnya tanggal 28 Februari 2021 mendatang, Kota Tangerang akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke- 28.

Kota yang dijuluki kota 1000 industri ini terus berbenah diri sehingga menjadi kota yang layak huni bagi warganya dan layak dikunjungi sebagai destinasi wisata di wilayah Jabodetabek.

Dan, di HUT ke-28 nanti Pemkot Tangerang telah mendesain sebuah logo khusus dengan makna:

Ikon Kota Tangerang

Identitas daya Tarik Kota Tangerang menjadi kota yang layak dikunjungi sebagai destinasi wisata.

Gedung dan Masjid

Merepresentasikan kemajuan pembangunan di Kota Tangerang bukan hanya dari segi tata Kelola kota melainkan juga pembangunan masyarakat menuju masyarakat yang semakin maju dalam bingkai akhlakul karimah

Peta Kota Tangerang

Wajah Kota Tangerang yang terus maju dan produktif sebagai kota yang berdampingan langsung dengan Ibukota

Penari menggunakan masker

Melambangkan aktifitas rutinyang tetap berjalan walaupun dalam masa pandemic

Warna Logo Biru, Kuning, Hijau, dan Merah

Melambangkan identitas Kota Tangerang sebagai Kota “e-city” dengan representasi dari logo Tangerang LIVE (Liveable, Investable, Visitable, & e-city)

Pesawat Terbang

Kota Tangerang semakin tahun semakin menjadi kota yang layak huni, layak investasi, layak dikunjungi dan kota yang maju, hingga dapat tinggal landamenjadi kota Internasional.

Tema Kota

Ajakan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk semangat dan bangkit bersama demi wujudkan Kota Tangerang terbebas dari pandemic Covid-19

Tema desain angka 28 yang saling berjabat tangan dan menjadi satu kesatuan logo HUT Kota Tangerang ke-28

Melambangkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan saling bahu-membahu antara masyarakat dan pemerintah di Kota Tangerang. Demi wujudkan Kota Tangerang yang sehat, kokoh, saling melengkapi menghadapi situasi pandemic Covid-19. (1st/*)

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Ahli Universitas Paramadina: Kebijakan food estate bisa jadi boomerang di masa depan
Jakarta, SUARA TANGERANG – Guna menghadapi ancaman krisis pangan, pemerintahan Joko Widodo gencar menerapkan kebijakan food estate di sejumlah daerah. Namun, program tersebut berpotensi jadi bumerang bagi Indonesia di masa depan. Demikian disampaikan Ahli politik lingkungan internasional dari Universitas Paramadina, Ica Wulansari dalam acara Evaluasi 2022 and Proyeksi 2023: Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Hadir sebagai pembicara lain Aahli pekerja migran, yang juga dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Benni Yusriza dan Tofan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Sedangkan moderator acara ini adalah Anton Aliabbas, Kepala Centre for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE). Ica menjelaskan kebijakan food estate yang dilakukan pemerintah tidak selaras dengan kebutuhan warga setempat. Di sisi lain, dalam jangka panjang, kebijakan tersebut akan menjadikan lahan tidak subur dan gangguan keseimbangan ekosistem. “Karena itu, kebijakan food estate di tahun 2023 perlu mendapat peninjauan kembali untuk memitigasi kemungkinan efek negatif ini,” kata Sekretaris Program Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina ini. Dirinya mengakui berlarutnya konflik Rusia-Ukraina telah menyebabkan krisis di sektor pangan semakin buruk. Keterlibatan Rusia yang merupakan produsen bahan aktif pupuk telah menjadikan harga pupuk global tidak terkendali dan naik mencapai 80%. Sementara, kebijakan subsidi pupuk di Indonesia masih minim evaluasi dan butuh perbaikan mendasar. Kompleksitas semakin bertambah dengan tidak jelasnya definisi terkait ketahanan pangan, kedaulatan pangan, keamanan pangan dan kemandirian pangan. “Mau tidak mau, kapasitas adaptasi menghadapi perubahan iklim dalam kebijakan pangan nasional harus ditingkatkan,” tandas Ica. Lebih lanjut, Tofan mengatakan pemerintah hendaknya memaksimalkan komoditas sawit dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, konflik Rusia-Ukraina memberi dampak signifikan terhadap pasar minyak nabati global. Akibat dari konflik tersebut, komoditas sawit dilirik sebagai salah satu produk minyak nabati global. Dirinya menambahkan, setidaknya 70 persen dari produksi kelapa sawit terabsorpsi untuk pasar ekspor. Dan khusus untuk pasar kelapa sawit internasional, produksi sawit Indonesia dan Malaysia mendominasi 85 persen pasar tersebut. Sementara, keseriusan pemerintah dalam mendorong ekspor sawit masih butuh perbaikan. “Pemerintah sudah punya kebijakan keberlanjutan kelapa sawit, tapi kenapa kebijakan tersebut kurang gigih digunakan untuk merespon standar Uni Eropa yang sering berubah. Pemerintah justru seringkali terlihat tidak berdaya menghadapi tuntutan sustainability standar,” cetus Tofan. Dirinya mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan respon memadai terkait kebijakan baru Uni Eropa perihal pelarangan produk atau komoditas terkait ‘driver of deforestation’. Kebijakan ini diprediksi akan berdampak pada ekspor kopi, sawit dan kakao. Untuk diketahui, Uni Eropa merupakan pasar tujuan ekspor sawit Indonesia terbesar ketiga, setelah Tiongkok dan India. Terkait tata kelola pekerja migran sektor perikanan, Benni berharap pemerintah secara serius mengakhiri dualisme pengaturan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja. Menurutnya, PP No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran justru tidak secara efektif mengakhiri problem dualisme pengaturan awak kapal. Padahal, kata dia, pekerja migran di sektor perikanan rentan menjadi korban penyelundupan dan perdagangan orang. “Kebijakan diplomasi Indonesia terkait pekerja migran di sektor perikanan harus selesai di sektor hulu. Jadi, urusan dualisme pengaturan yang dilakukan Kemenhub dan Kemenaker harus diselesaikan dulu,” tegas Benni. Selain itu, agar pasar domestik tenaga kerja sektor perikanan membaik, dirinya mengusulkan pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007. “Ratifikasi Konvensi 188 akan mengatur standar kerja layak di kapal ikan yang akan membuat pasar nasional lebih kompetitif bagi para AKP,” beber Benni. (1st/AT)
Syafruddin Prawiranegara dan Hari Bela Negara
SUARA TANGERANG – Hari ini, 19 Desember, 74 tahun lalu, pesawat-pesawat terbang Belanda, menerjunkan tentaranya di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Padahal, Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai Penengah berada di Kaliurang. Tentara Belanda tanpa menghiraukan eksistensi KTN, melepaskan tembakan beruntun dari pesawat terbang. Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta. Soekarno, Hatta, dan beberapa Menteri, ditangkap Belanda. Mereka dibuang ke Bangka. Panglima Besar, Jenderal Sudirman memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Namun, Soekarno dan Hatta, bersikap lain. Olehnya, sebelum ditangkap, keduanya dalam sidang kabinet terbatas, memberi mandat ke Syafruddin Prawiranegara untuk memimpin pemerintahan. “Saya tidak terima telegram itu,” kata Pak Syaf kepadaku dalam salah satu pertemuan Forum Nasi Bungkus, Dewan Da’wah (1981). “Lalu mengapa Pak Syaf membentuk PDRI,?” tanyaku penasaran. Motif Pembentukan PDRI Pak Syaf sewaktu menjawab pertanyaanku, menjelaskan, sebagai salah seorang pimpinan Masyumi yang berada di kabinet, bertanggung jawab terhadap eksistensi Indonesia. Pak Syaf, Menteri Kemakmuran yang waktu itu dengan beberapa pejabat negara berada di Bukittingi. Pak Syaf mengatakan, sehari sebelum penaklukan Yogyakarta, PKI melakukan pemberontakan di Madiun, Pemberontakan tersebut menurut Pak Syaf, dimanfaatkan Belanda untuk mempersulit wujudnya kesepakatan dalam kegiatan diplomasi kedua negara. Olehnya, menurut pak Syaf, pemerintah Indonesia bertindak tegas. Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dapat ditumpas. Sebab, pasukan Divisi Siliwangi yang berada di Surakarta waktu itu dikerahkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pak Syaf menambahkan, Masyumi sebagai partai Islam ideologis tidak membiarkan PKI atau ajarannya berkembang di Indonesia. Apalagi sampai menguasai sistem pemerintahan. Sebab, sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas menolak komunisme. Ini karena komunisme tidak mengakui agama. Bahkan, komunisme menganggap agama sebagai candu. “Itulah sebabnya saya berinisiatif membentuk kabinet,” kata Pak Syaf menjelaskan alasan pembentukan PDRI. Padahal, beliau tidak menerima telegram Soekarno dan Hatta. Pak Syaf melanjutkan alasan pembentukan PDRI yang masih kuingat, antara lain: Tujuan perjuangan Masyumi adalah terciptanya ajaran dan hukum Islam bagi orang per orang, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara menuju ridha Ilahi. Fakta di lapangan, lanjutnya, 95 persen penduduk Indonesia waktu itu beragama Islam. Jika presiden dan wakilnya ditangkap, masyarakat dunia akan menganggap, pemerintahan Indonesia sudah tiada. Dampaknya, Belanda akan kembali menjajah. Konsekwensi logisnya, pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pun pupus. Berarti, lanjut pak Syaf, Masyumi sukar mencapai tujuannya. Kabinet PDRI Pak Syaf mengajak Kolonel Hidayat, Panglima tentara dan teritorium Sumatera, mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera, guna mengadakan perundingan. Pak Syaf bersama beberapa tokoh, di perkebunan teh Halaban yang berjarak 15 Km arah selatan kota Payakumbuh, melakukan pertemuan. Hari itu, 22 Desember 1948, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk. Pak Syaf sebagai Presiden merangkap Perdana Menteri (PM). Beliau didampingi T.M. Hassan sebagai Wakil Presiden. Anggota kabinet lainnya, antara lain: Ir. Indratjaja (Menteri Perhubungan/Kemakmuran); Ir. Sitompul (Menteri PU dan Kesehatan); Mr. Lukman Hakim (Menteri Keuangan dan Kehakiman); Mr. Moch Rasjid (Menteri Keamanan dan Sosial). Kutanyakan Pak Syaf, mengapa tidak menggunakan istilah Presiden. Beliau dengan lugu mengatakan: (a) Saya waktu itu belum tahu ada mandat dari Presiden Sukarno kepadaku untuk membentuk pemerintahan transisi; (b) Saya terdorong oleh rasa keprihatinan sebagai Menteri di mana atasanku ditangkap penjajah Belanda. (c) Saya sebagai Pimpinan Masyumi yang adalah partai politik Islam ideologis, tidak etis untuk memproklamirkan diri sebagai Presiden. Apalagi, waktu itu saya tidak menerima telegram dari presiden yang mengamanatkan diriku membentuk pemerintahan. Pidato Melalui Radio Rimba Raya Pak Syaf mengumumkan pemerintahan baru dan menyampaikan tekadnya untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan melalui Radio Rimba Raya yang disiarkan secara luas. Pak Syaf mengingatkan diriku tentang tujuan kemerdekaan yang berada dalam alinea keempat mukadimah UUD 45. “Jangan lupa, empat dari sembilan orang perumus Pancasila dan UUD 45 adalah ulama yang merupakan anggota Masyumi,” kata pak Syaf. Saya kaget ! (Di rumah, kucari dan kupelajari beberapa literatur. Ternyata, empat orang dari Panitia Sembilan yang menyusun dasar negara dan UUD adalah ulama. Orang pertama, KH Agus Salim, ulama besar waktu itu. Beliau salah seorang anggota Parleman dari Masyumi ketika Wakil Presiden, Mohammad Hatta menganjurkan pembentukan partai politik. Salah satu partai politik itu adalah Masyumi yang dibentuk dalam Kongres Umat Islam, 7 November 1945 di Yogyakarta. Orang kedua, KH Wahid Hasyim, Wakil Ketua Majelis Syura Masyumi dari unsur Nahdiyin. Personil ketiga, Abdoel Kahar Muzzakir, juga anggota parlemen Masyumi dari unsur Muhammadiyah. Ulama keempat, Raden Abikusno Tjokrosoejoso, anggota parlemen Masyumi dari unsur Syarikat Islam). Pidato pak Syaf di Radio Rimba Raya menggelegar, tidak saja dalam negeri, tapi juga dunia internasional. Rakyat Indonesia, khususnya di Sumatera yang mendengar pidato tersebut, bangkit melakukan perlawanan dengan cara masing-masing. Bahkan, informasi tentang pidato tersebut sampai ke PBB. Jadi, sekalipun tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda, tapi pidato Pak Syaf mendorong PBB untuk mendesak negara penjajah tersebut kembali ke meja perundingan. Hasilnya, Indonesia berdaulat pada tanggal 29 Desember 1949, rumusan Konperensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Denhaag, Belanda. Mengembalikan Mandat Sebagai Ketua PDRI Kutanyakan, mengapa pak Syaf mengembalikan mandat sebagai Ketua PDRI. Padahal, dengan jabatan tersebut, Pak Syaf bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa. Jawaban Pak Syaf mengejutkan. Pak Syaf bilang, setelah PDRI beroperasi, beliau baru tau, ada mandat dari Presiden terhadap dirinya untuk membentuk pemerintahan transisi. Olehnya, setelah mengetahui Soekarno dan Hatta bebas, pak Syaf menganggap tugasnya selesai. Itulah sebabnya, beliau kembalikan mandat ke Soekarno dan Hatta. Pak Syaf secara resmi kembalikan mandat dalam sidang kabinet RI, 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Perilaku pak Syaf tersebut menunjukkan, tokoh-tokoh Masyumi adalah pribadi yang tidak gila jabatan. Mereka melakukan suatu kegiatan karena diperintahkan agama dan negara. Mereka menerima suatu pekerjaan atau jabatan juga karena perintah agama dan negara. Olehnya, Pak Syaf menolak jabatan jika ia bertentangan dengan perintah agama dan negara. Hal ini ditunjukkan terhadap kebijakan presiden Soekarno yang dinilainya salah. Presiden Soekarno waktu itu menunjuk Pak Syaf menjadi formatur guna membentuk Dewan Nasional sekaligus sebagai pimpinannya. Pak Syaf menolak. Sebab, lembaga Dewan Nasional itu tidak dikenal dalam UUDS 1950 yang berlaku waktu itu. Menurut Pak Syaf, tindakan Presiden Soekarno tersebut, terang-terangan melanggar konstitusi. Menjadi Pahlawan Nasional Chalid Prawiranegara, anak sulung pak Syaf memberitahuku, penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional bukan atas permintaan keluarga. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan budaya dan karakter Masyumi sebagai partai Islam ideologis. Menurutnya, pak […]
Pernikahan Kaesang dan Derita Cianjur
SUARA TANGERANG – Pagi tadi sampai siang, 11 Desember, boleh dibilang, seluruh teve mainstream menyiarkan secara langsung arak-arakan pengantin baru. Ada 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erine Sofia Gudono. Pernikahannya kemarin. Ia dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Jokowi kali ini bukan sebagai presiden. Beliau lebih tepat sebagai kaisar. Mirip kaisar Sambo dengan Satgasusnya di mana konon Kapolri pun ragu-ragu untuk menangkapnya. Jokowi sebagai kaisar karena para Menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. Padahal, acara tersebut tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Menteri Hukum dan HAM perlu mengajukan RUU tentang protokoler kepresiden ke DPR. Salah satu pasalnya menetapkan, setiap kegiatan pribadi presiden, para Menteri harus menjadi Panitia Pelaksana. Derita Cianjur Senin, 21 November 2022, ba’da dzuhur, rumahku di bilangan Depok, bergegar. Agak kuat. Sekitar 20 detik. Rupanya, terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban meninggal, 334 orang. Masih ada 8 orang yang dinyatakan hilang. Kerugian material menurut BPBD Cianjur, ada 2.834 rumah, 5 tempat ibadah, 13 fasilitas pendidikan, 10 kantor dan gedung, 5 fasilitas kesehatan, serta 1 kios mengalami kerusakan. Ada juga dua jembatan dan dua titik jalan yang terdampak. Risiko ekonomi akibat gempa mencapai Rp1.601 triliun. Namun, potensi kerugian yang dapat diklaim ke asuransi sebesar Rp.38,5 triliun. Jokowi mengunjungi tenda pengungsi di lokasi bencana, 22 November. Satu langkah positif. Jokowi, seperti biasa, di depan kamera, menyerahkan bantuan sembako. Bahkan, menyerahkan nasi kotak ke pengungsi. “Nanti dibantu Rp.50 juta yang (kerusakannya) berat, yang sedang Rp.25 juta, yang ringan Rp10 juta, ya. Nanti kalau sudah, gempanya sudah tenang, ya, dimulai pembangunan rumah, ya,” ucap Jokowi dengan raut wajah yang khas, “ndeso” Semoga tidak seperti penyerahan sertifikat tanah yang kemudian ditarik kembali. Perilaku Jokowi di tenda pengungsi korban gempa Cianjur itu, tidak tergambar dalam acara pernikahan putra bungsunya. Bahkan, kontradiksi ribuan derajat. Sebab, biaya sewa hotel khusus untuk acara ijab kabul saja, setidaknya menghabiskan Rp 85.600.000 hingga Rp 114.700.000. Sejatinya, bukan soal mewah atau bukan. Bukan juga masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel tersebut, satu milyar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Ini karena, kekayaan Jokowi yang dilaporkan ke KPK, terakhir, Rp.71.471.446.189. Kekayaan itu antara lain berasal dari gaji dan tunjangan sebagai Presiden sebesar Rp. 62.740.000/bulan. Kaesang sendiri konon punya kekayaan, Rp. 63 miliar. Sebab, dia seorang Pengusaha. Tidak tanggung-tanggung. Ada 13 perusahaan miliknya. Ada yang berkaitan dengan makanan dan minuman (pisang, roti bakar, kopi, susu, cemilan), kaos berlogo cebong, pelatihan programming dan IT, ternak ikan lele, kartu permainan mirip monopoli, aplikasi khas makanan rumahan, dan konsultan lapangan kerja. Cabang perusahaannya ada di Solo, Yogya, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota di Indonesia. Dua masalah yang muncul dalam benak anggota masyarakat pedalaman. Pertama, bagaimana Kaesang yang masih 30 tahun, memiliki 13 perusahaan dan kekayaan sebesar 63 miliar rupiah.? Kaesang mulai berbisnis pada tahun 2017. Ayahnya, Jokowi seorang Penyelenggara Negara (PN). Mulai dari walikota, gubernur, sampai presiden. Apakah tidak ada pengaruh Jokowi sebagai PN terhadap kemajuan bisnis Kaesang. ? Kedua, Islam tidak melarang orang kaya, sekaya-kayanya. Namun, cara memeroleh dan menggunakan kekayaan tersebut yang jadi masalah. Umar Ibnu Khattab sebagai khalifah misalnya, menyita sebagian harta seorang peniaga di Madinah. Peniaga ini protes. Sebab, beliau bukan PN. Jadi, beliau tidak harus taat peraturan yang ada, khususnya mengenai gratifikasi. Khalifah Umar menjelaskan alasan atas tindakannya. Menurut Umar, modal yang diperoleh pengusaha tersebut berasal dari Baitul mall. Padahal, sepupunya menjadi pegawai di Baitul Mal tersebut. Di situlah terjadi nepotisme. Bagaimana dengan usaha Kaesang yang melejit dalam waktu relative singkat?. Bagaimana dirinya dengan abangnya, Gibran yang terlibat kasus kebakaran hutan di Palembang (2015) yang dilaporkan saudara Ubedillah Badrun ke KPK.? Bagaimana sikap KPK. ? Apakah sikap KPK sama dengan kebijakannya dalam menangani kasus Harun Masiko. ? Umar Ibnu Khattab memberhentikan Atabah bin Abi Sofyan dari jabatan gubernur Thaif. Pada suatu hari, Umar berjumpa dengan Atabah. Umar menemukan, Atabah membawa 30.000 dirham. Uang tersebut disita Umar dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Atabah protes. Umar bilang, simpanan uang yang dimiliki seorang pejabat negara, melebihi apa yang diperoleh dari negara, maka uang kelebihan itu harus disita. Uang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam Baitul mall. Itulah Umar Ibnu Khattab, khalifah yang sangat tegas dalam menegakkan hukum. Utbah, sang walikota, berlibur ke Madinah dengan membawah banyak harta. Umar menanyakan, dari mana hartanya diperloleh. Utbah bilang, beliau berdagang. Umar murka. “Saya tugaskan saudara untuk menjadi walikota. Kalau saudara berdagang, siapa mengurus rakyat.?” Umar lalu memerintahkan Utbah memasukkan semua hartanya tersebut ke Baitul Mal. Pejabat yang Krisis Moral Katakanlah, bisnis Gibran dan Kaesang, murni tanpa KKN. Jokowi, anak-anak, dan mantunya memiliki kekayaan satu trilyun rupiah. Bahkan, melebihi satu trilyun rupiah. Namun, kekayaan keluarga Jokowi tersebut belum bisa menyaingi apa yang dimiliki Umar Ibnu Khattab. Jika dikonversikan dengan nilai dinar sekarang, maka kekayaan Umar Ibnu Khattab sewaktu meninggal dunia sebesar Rp. 11,2 trilyun. Sebab, sebagai khalifah, Umar berhak memeroleh ghonimah dari pampasan perang. Bayangkan, sewaktu Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah, kerajaan-kerajaan besar (Romawi dan Persia) ditaklukan umat Islam. Wajar jika pampasan perangnya banyak. Itulah sebabnya, harta yang diperoleh Umar Ibnu Khattab, relative banyak. Namun, sekalipun memiliki harta yang banyak, Umar tidak pernah mengosumsi lebih dari satu lauk ketika makan siang. Inilah yang disebut sebagai sense of crisis. Kepedulian Umar terhadap rakyatnya ketika musim kemarau panjang melanda Madinah, luar biasa. Apalagi, rakyat kekurangan bahan makanan. Bahkan, beliau menahan lapar sebagai manifestasi kepeduliannya terhadap rakyatnya. Padahal, beliau sedang menyampaikan khutbah Jum’at dan perutnya keroncongan. Terlontarlah ucapannya: “Hai, perut, walau engkau terus meronta-ronta, keroncongan, saya tetap tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang.” Di rumah, Umar melihat salah seorang anaknya yang masih kecil mengonsumsi semangka. Umar langsung mengambil semangka itu sambil berucap: “Celaka. ! Seorang anak Amirul Mukminin makan buah semangka, sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan.” Presiden !. Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di perkemahan bencana. Anak-anak dan bayi mereka sedang kedinginan, lapar, dan haus. Keluarga 127 korban stadion Kanjuruhan, Malang, belum kering air mata mereka. Presiden juga jangan lupa, lahar gunung […]
Hadir di OIC Halal Expo Istanbul, LPPOM MUI dorong langkah Indonesia menuju ekosistem perdagangan halal berkelanjutan
Istanbul, SUARA TANGERANG – Pameran dagang halal terbesar dunia, OIC Halal Expo kembali hadir. Kegiatan yang memasuki tahun ke-9 ini diselenggarakan oleh negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam/Organization of Islamic Conference). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan Turki, Nureddin Nebati, dihadiri oleh Sekjen OKI, Wakil Perdanan Menteri Uzbekistan Aziz Abdukhakimov, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartanto yang hadir secara virtual, menteri dan pejabat terkait lainnya (24/11/2022). Kegiatan the 9th Halal Expo ini diselenggarakan secara simultan dengan the 8th World Halal Summit. Tahun ini, kegiatan mengambil tema “For a Sustainable Trade: Explore All the Aspects of the Growing Global Halal Industry”. “Indonesia mendukung penuh sustainable trade dalam memajukan industri halal dan Indonesia sedang mengembangkan ekosistem menjadi Global Halal Hub”, ungkap Menko Airlangga Hartanto saat pembukaan. Selain itu, Menko juga mengajak negara OKI untuk saling berkolaborasi memajukan industri halal. Acara pembukaan dihadiri oleh sekitar 3.000 tamu VIP di Istanbul Expo Center, dengan sejumlah acara seremonial. Perwakilan Indonesia yang hadir pada pembukaan antara lain Duta Besar RI untuk Turki, Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kukuh S. Achmad dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono. Turut hadir perwakilan entitas regulator halal Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan BP Tanjung Pinang sebagai kawasan industri yang mendukung industri halal. “Driving force industri halal dunia adalah pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita di kalangan Muslim yang meningkat. Namun demikian, situasi krisis energi dan krisis pangan yang terjadi saat ini, telah mengganggu rantai pasok global, termasuk industri halal. Dalam situasi ini, Indonesia sebagai produsen bahan baku dapat menjadi penopang ekosistem perdagangan halal dunia yang berkelanjutan”, demikian Duta Besar RI untuk Turki, Dr. Lalu Muhamad Iqbal. Setelah pembukaan, Menteri Keuangan Turki dan para tamu VIP secara resmi membuka kegiatan Halal Expo dan berkeliling ke area pameran. Paviliun Indonesia hadir melalui 38 peserta pameran yang tergabung dalam 12 stand besar dari Kementerian/Lembaga dan Dinas Perdagangan Provinsi / daerah. Di dalam pavilion seluas 323 m2, diperkenalkan produk halal Indonesia antara lain tekstil, makanan halal, kosmetik halal dan obat-obatan halal dunia. Selain berbagai produk halal, paviliun Indonesia juga menampilkan LPPOM MUI selaku Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia serta BP Tanjung Pinang sebagai kawasan industri yang mendukung industri halal. Pada kesempatan ini, booth LPPOM MUI dikunjungi oleh berbagai pelaku usaha dari negara-negara anggota OKI, Amerika dan Eropa; Dr. Lalu Muhammad Iqbal (Duta Besar Indonesia untuk Turki); Atalia Praratya (Ketua Tim Pengerak PKK Kota Bandung & Istri Gubernur Jawa Barat); Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); Drs Kukuh S Achmad, M.Sc dan Doni Purnomo dari BSN; berbagai partner dari lembaga sertifikasi halal luar negeri; serta berbagai praktisi halal salah satunya : Prof. Dr. Marco Tieman (Researcher of Halal Logistic). “LPPOM MUI dengan bangga berpartispasi dalam OIC Halal Expo untuk memfasilitasi berbagai pelaku usaha khususnya negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam sertifikasi halal,” ungkap LPPOM MUI Operational Director, Ir. Sumunar Jati, MP. Untuk standar yang digunakan, LPPOM MUI menggunakan persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 yang dikembangkan LPPOM MUI sejak 2012. Saat ini, HAS 23000 telah menjadi empat standar teratas yang digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia dalam proses sertifikasi halal. “Melalui HAS 23000, LPPOM MUI memberikan kontribusi dalam rangka mendukung berkembangnya perdagangan halal dunia yang berkelanjutan, dan LPPOM MUI siap melanjutkan kolaborasi dengan berbagai pihak di seluruh dunia,” lanjut Sumunar Jati. Sementara itu, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Ankara, Rahmawati Alih menyampaikan bahwa tahun ini merupakan kali kedua KBRI Ankara mengkoordinir keikutsertaan dalam Halal Expo dan antusiasme dari pelaku usaha dan daerah terlihat meningkat. “Alhamdulillah, berkat kondisi pandemi yang sudah mulai membaik dan optimisme terhadap perkembangan industri halal global, Paviliun Indonesia dapat menampilkan lebih banyak eksibitor dengan produk yang lebih berkualitas dan beragam”, ujarnya. Pameran tahunan OIC Halal Expo diselenggarakan oleh Islamic Centre for Development of Trade (ICDT) dan the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), badan di bawah OIC. Pada penyelenggaraan tahun 2022 ini, pameran diikuti oleh sekitar 500 professional buyers dari 96 negara dunia terutama negara-negara Timur Tengah, Eropa Barat, Eropa Tengah dan Kawasan Balkan. Pameran diperkirakan akan mengakomodir sekitar 5.280 pertemuan business to business dan menarik perhatian lebih dari 50.000 pengunjung. Back to back dengan kegiatan Halal Expo adalah the 8th World Halal Summit yang menghadirkan 48 pembicara dari 16 negara dalam 11 sesi selama 3 hari hingga 26 November 2022. Konferensi menghadirkan para pembicara dari kalangan pemerintah, regulator halal, akademisi dan industri dari berbagai belahan dunia. Konferensi mengangkat isu standarisasi infrastruktur kualitas halal, peluang ekonomi baru dalam industri halal, pembiayaan halal, rantai pasok halal, makanan halal, obat-obatan halal, teknologi quality assurance halal, industri pengemasan halal, dan keberlanjutan industri pariwisata halal. (1st/*)
Imam Shamsi Ali: Kuatkan kolaborasi dan interkonektif dalam menghadirkan perdamaian dunia
Makasar, SUARA TANGERANG – Imam Islamic Center of New York dan direktur Jamaica Muslim Center Dr. Muhammad Syamsi Ali, Lc., MA hadir sebagai pembicara di dialog umum pada Musyawarah Kerja Nasional ke-XV Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, yang diadakan di Asrama Haji Sudiang Kota Makassar Sulawesi Selatan, Ahad (28/11/2022). Di awal sambutannya, Imam Shamsi Ali memaparkan pentingnya mensyukuri nikmat iman dan Islam, yang ada pada kita kadang luput dari rasa syukur tersebut apalagi ada dilingkungan mayoritas. “Iman dan Islam sudah biasa kita rasakan di lingkungan muslim, namun di lingkungan New York, dimana kita jarang merasakan sinar Islam itu membuat kita rindu akan nikmat hidayah Islam itu. Apalagi kami yang hidup ditengah-tengah kota New York, sebagai pusat ibu kota dunia atau pusat kapitalisme, disana ada pusat persyerikatan bangsa-bangsa, sumber kekuatan global dunia. Ternyata baru kita sadar bahwa ternyata ketika Islam dan sinar hidayah itu jauh, maka serasa hampa kehidupan itu,” ujarnya. Imam Islamic Center New York tersebut menjelaskan bahwa hidayah yang secara spesifik memiliki makna ma’rifat, bagaimana kita mengenal Allah yang menjadi esensi manusia, yang tanpa esensi itu orang-orang akan berpura-pura bahagia, berpura-pura menjadi manusia padahal tidak mengenal esensi dari manusia. “Fitrah manusia itu adalah Islam, yang tanpa fitrah itu kita tidak bisa bersifat seperti manusia. Maka hidayah juga bisa mengantar kita kepada ma’rifatunnas, mengenal diri kita sebagai manusia dan kemana tujuan manusia itu, tanpa itu manusia hidup tanpa orientasi dia akan lelah dari kehidupan ini,” tuturnya. Imam Shamsi Ali menegaskan bahwa manusia yang tidak memiliki tujuan mau kemana, perjalanan hidup yang tidak ada ujungnya tentu akan membuat manusia tersebut lelah dan berjalan tanpa arah, karena tidak memiliki orientasi kehidupan. “Itulah sebabnya Al-Qur’an hadir untuk memberikan orientasi yang jelas dalam kehidupan kita. Manusia yang tidak mengenal orientasi kehidupan, maka dia akan lelah dengan kehidupan itu, dan alhamdulillah Wahdah adalah salah satu wadah yang ada di garda terdepan untuk mengembang amanah dalam menyampaikan hidayah kepada seluruh pelosok dunia ini,” tegasnya. Selain mengangkat esensi nikmat hidayah itu, Imam Shamsi Ali juga mengangkat nilai-nilai ukhuwah yang bisa menjadi kekuatan melawan gerakan di west mulai dari islamophobia hingga missionaris, di tengah perkembangan dunia yang begitu cepat dan besar. “Ukhuwah yang selaras dengan tajuk Mukernas ini yakni soliditas dan kolaborasi, dunia sedang berkembang dengan cepat, negara-negara besar seperti Amerika, Cina dan lainnya telah menjadi kekuatan Ekonomi dan Politik dunia dengan sangat besar, yang kekuatan itu mereka tidak akan bisa dapatkan tanpa kolaborasi dengan negara lainnya,” ungkapnya. Namun, mayoritasnya umat Islam saat ini ternyata tidak melahirkan kekuatan besar yang disebabkan penyakit wahm yakni cinta dunia dan takut mati, makanya umat Islam saat ini mengubah hal tersebut, saatnya kita bekerja untuk dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. “Umat Islam ini adalah umat yang besar, bahkan menjadi penganut agama terbesar. Umat Kristen itu 2.2 Milliar, tapi orang Kristen itu terbagi dua ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan, dan mereka itu nggak mungkin bisa disatukan, sedangkan umat Islam yang jumlahnya 1.5 atau 1.7 Milliar, maka kita ini sudah menjadi umat terbesar di dunia,” katanya. Olehnya itu, umat Islam dan organisasi Islam harus membangun kolaborasi, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wathaniyah, dan interkonektif yang luar biasa untuk melahirkan kekuatan yang besar dan menjadi tuang dirumahnya sendiri. “Dunia sedang berkompetensi, maka mari kita sambut tantangan itu dengan meneguhkan perjuangan menjadi umat terbesar dunia, kitalah yang harus maju memimpin dunia, mari mengembangkan potensi, mari kita hadirkan masinis, pengemudi, kader dari bangsa ini dengan orang-orang terbaik kita,” tambahnya. Sehingga menurut Imam Shamsi Ali membangun dialog antar anak bangsa, sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan problem dunia saat ini. Selain itu, dialog dalam perjuangan dakwah sangat penting, karena dakwah ini adalah kompetisi untuk mengajak orang beriman, sebagaimana missionaris juga berupaya untuk memurtadkan umat Islam. (1st/*)

Tandatangani MoU, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat danai Pemilu 2024
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten telah bersepakat untuk menyukseskan Pemilu 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang ditandatangani di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang Selasa (30/8/2022). Terkait kesepakatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan para pihak baik Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten siap sukseskan Pemilu 2024 mendatang. “Itu bagian dari kesepakatan, bahwa berdasarkan perhitungan Kabupaten/Kota dengan Provinsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024,” ungkap Al Muktabar. Ditambahkan Al Muktabar, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten/Kota nantinya akan menurunkan kesepakatan secara teknis apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Di antaranya terkait aspek pembiayaan dan hal-hal penunjang apa saja nantinya. “Dengan itu kita menyepakati besaran kemampuan keuangan daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi. Niatnya, beban itu ditanggung bersama,” jelasnya. “Termasuk mungkin porsi-porsi tertentu yang Provinsi bisa tangani sehingga Kabupaten/Kota tidak terlalu berat bebannya. Jadi ini proses pemerataan,” sambungnya. Lebih lanjut, Al Muktabar menyampaikan saat ini Pemprov Banten telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. “Provinsi Banten telah mulai dengan membuat Raperda terkait dana cadangan untuk memastikan itu tidak akan menganggu pelaksanaan pada 2024. Jadi lebih mengawal kepastiannya,” imbuhnya. Selain itu, Al Muktabar menuturkan bahwa Pemprov Banten sangat berkonsentrasi dalam turut serta menyukseskan Pilkada serentak 2024. Hal itu terlihat dengan menjadi daerah yang pertama kali merancang Raperda tentang Dana Cadangan, serta yang pertama melakukan Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Dari awal kita yang pertama dikunjungi oleh KPU, lalu Perda sedang proses dan sekarang kita juga mengawali MoU dengan Kabupaten/Kota, kita juga pertama kali memformulasikan cost sharing dan itu bagian upaya kita menyukseskan Pemilu 2024,” tuturnya. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan dengan adanya Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Itu yang harus dilaksanakan. Itu juga amanat. Bahwa ini Pilkada serentak harus dilaksanakan bersama-sama dan cost sharingnya juga sudah harus dibicarakan. Tadi juga pada nota kesepakatannya salah satunya itu,” ujarnya. Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ade Ariyanto menyampaikan bahwa pembahasan nota kesepahaman yang telah ditantangani tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. “MoU ini secara teknis kita bahas dari Januari dan merumuskan ada dua opsi, yaitu dibiayai masing-masing atau cost sharing sesuai amanat Permendagri nomo 54 Tahun 2019,” ungkapnya. “Yang disepakati opsi kedua, yaitu seluruh honor ad hoc didanai APBD Provinsi,” pungkas Ade. (1st/*)
Roadshow Mobile Quran Banten sapa anak-anak di Lebak Banten
Lebak, SUARA TANGERANG – PPPA Daarul Qur’an terus melanjutkan aksi Mobile Qur’an hingga ke Lebak Banten. Adapun dalam kegiatan ini PPPA Daqu Banten mengunjungi MI Mathlaul Anwar dan MI Al-Hidayah di Cileles, Lebak Banten. Terhitung sebanyak 80 siswa-siswi ikut memeriahKan acara kegiatan MOQU tersebut yang diadakan pada Selasa, (16/8/2022). Kegiatan MOQU yang berlangsung di Lebak Banten ini mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa UIN SMH Banten Kelompok 85. Atas permintaannya, PPPA Daarul Quran Banten mengunjungi MI dan MTS yang ada di Lebak. Enca Anisa atau yang akrab disapa Enca selaku salah satu panitia menuturkan rasa terima kasih atas berlangsungnya MOQU di Lebak. “Ahamdulilah kegiatan Moqu berlangsung dengan lancar, para peserta yang terdiri dari MI dan MTs sangat antusias menyambut kehadiran Moqu ini bahkan mereka rela menunggu selama 2 jam utk pelaksanaan kegiatan tersebut,” ucapnya. Kegiatan Mobile Qur’an dirasa sangat memacu semangat siswa-siswi untuk menjadi Hafidz dan Hafidzah. Dilihat dari cara mereka menanggapi Ustad Makmun sebagai pengisi kegiatan dan memberikan motivasi bagi siswa yang hadir. Dongeng motivasi dan penyampaian keutamaan seorang penghafal Alquran sangat baik dan tidak membosankan . Pada sesi renungan banyak dari siswa-siswi yang menangis dan tersentuh hatinya. mereka juga berharap Semoga setelah kegiatan ini, para siswa-siswi semakin yakin dan semangat untuk menjadi penghafal Al-Qur’an dan menjadi penolong bagi diri dan keluarganya kelak. Semoga kegiatan Moqu terus berlanjut agar semakin banyak siswa-siswi yang termotivasi menjadi penghafal Al-Qur’an. PPPA Daarul Qur’an Banten merencanakan jelajah Mobile Qur’an akan terus berjalan guna memberikan motivasi kepada anak-anak di sekolah maupun TPQ. Harapannya agar dakwah tahfidzul Qur’an semakin dikenal di semua daerah khususnya di Banten. (1st)
Dukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Dispar Provinsi Banten dorong geliat objek wisata dan UMKM
Tangerang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata Banten tengah komitmen dan terus bergerak melakukan pengembangan objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten. Selain itu juga ekonomi berbasis kerakyatan seperti ekonomi kreatif yang bergerak di bidang UMKM akan terus disuport. Demikian hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Alhamidi kepada Suara Tangerang usai acara tasyakuran Sekretariat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PUB di Kampung Kelapa Desa Sindang Sono Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Banten. Sabtu (23/7/2022). Pada kesempatan tersebut, pihaknya berharap dengan adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Paguyuban Urang Banten (PUB) dapat bersinergis, serta dapat membantu dan saling mendukung program dan atau kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. “Semoga bisa bersinergis dengan program Dinas Pariwisata Banten dalam rangka pengembangan pariwisata dan usaha ekonomi kerakyatan yang ada di provinsi Banten,”ungkapnya. Alhamidi menjelaskan, saat ini Dinas yang dipimpinnya sedang bergerak dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang ada di Provinsi Banten, hal ini guna mendorong percepatan ekonomi kerakyatan. “Tentunya dalam hal ini saya sangat mendukung adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari PUB, guna dapat bersinergis dalam pengembangan dan peningkatan usaha kreatif yang ada,” jelasnya. Alhamidi menyebutkan saat ini dari aga geliat sektor pariwisata cukup baik, bergerak naik hingga mencapai angka 54%, tentunya ke depan dari sektor akomodasi dan konsumsi dapat mendorong PAD terutama bidang UMKM di bidang ekonomi kreatif, yang mana kegiatan usaha berbasis masyarakat di bidang UMKM itu sendiri lebih maju lagi. Begitupun objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten akan terus dilakukan pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan yang mana wisatawan luar daerah dapat masuk di objek wisata yang ada di Banten, hal ini guna mendorong ekonomi kreatif yang ada. “Ribuan objek wisata yang ada di Banten ini sangat indah dan menarik, dan baru 777 wisata baru kita kembangkan termasuk wisata religi yang ada di Banten. Ada Banten lama ada Tenara dan banyak wisata lain yang terus dikembangkan,” pungkasnya. (4rDi)
Tinjau lapak penjualan hewan kurban di Tangsel, Pj Gubernur Al Muktabar: Hewan kurban yang dijual dipastikan sehat
Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (22/6/2022). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban yang dijual oleh para pedagang dalam kondisi Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan juga terbebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Selain melakukan peninjauan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga melakukan pemeriksaan terhadap 60 ekor sapi yang dijual di lapak tersebut. Satu di antaranya bahkan dilakukan pemeriksaan mulut. “Alhamdulillah hasil pemeriksaan tadi semua sapi di sini aman dan sehat, tidak ada yang terjangkit PMK. Pihak penjual juga memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat meskipun berasal dari berbagai daerah,” jelasnya. Dikatakan Al Muktabar, untuk mengantisipasi sebaran PMK di Banten, seluruh penjual hewan kurban diharuskan melakukan karantina terlebih dahulu, pengecekan dokumen kelengkapan serta memeriksa kondisi fisiknya untuk memastikan kesehatan hewan kurban. Selanjutnya, Pemprov juga melakukan check point terhadap hewan kurban yang akan masuk ke Banten. Selain itu Pemprov juga secara berkala melakukan kontrol di setiap lapak yang ada, yang ditunjang juga pemeriksaan secara rutin oleh petugas di Kabupaten dan Kota. “Ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk mempersembahkan kepada masyarakat yang aman khususnya dalam melaksanakan kurban yang sebentar lagi akan dilakukan,” pungkasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus Tauchid yang turut mendampingi Pj Gubernur Al Muktabar dalam peninjauan mengatakan, pihaknya sangat fokus terhadap penanganan dan pencegahan PMK yang menyerang hewan berkuku genap seperti sapi salah satunya. “Karena PMK itu daya penyebarannya sangat cepat dan luas, perbandingannya dari seribu ekor yang terjangkit, itu mengancam 1,2 juta ekor sapi. Jadi, kalau ini tidak ditangani secara serius, maka akan berakibat fatal,” katanya. Diakui Agus, Pj Gubernur Banten sangat konsen akan hal itu. Oleh karenanya, dirinya sudah menerjunkan sejumlah tim untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin dan berkala. “Personil kita sudah rutin melakukan pengawasan. Sehingga bisa dipastikan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak yang ada itu sudah dalam kondisi sehat,” katanya. (1st/*)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Tangsel raih penghargaan Badan Publik Informatif 2022

Program perbaikan RUTLH, Benyamin: Hingga akhir 2024 akan ada 1000 rumah yang dibedah

Kendalikan inflasi, Pemkot Tangsel gelar bazar murah di 7 kecamatan

Ahli Universitas Paramadina: Kebijakan food estate bisa jadi boomerang di masa depan

Imam Shamsi Ali: Kuatkan kolaborasi dan interkonektif dalam menghadirkan perdamaian dunia

Korban gempa Cianjur tetap membaca Al-Qur’an di tenda pengungsian

Hadir di OIC Halal Expo Istanbul, LPPOM MUI dorong langkah Indonesia menuju ekosistem perdagangan halal berkelanjutan

LACAK: Cianjur bisa bangkit dan pulih, dari kita untuk saudara kita

Genjot penjualan haji khusus dan umrah, Bank Muamalat gandeng Patuna

Legislator usul pembentukan forum haji internasional guna imbangi kebijakan haji Arab Saudi

Komisi II DPR RI minta tinjau ulang penghapusan tenaga honorer

Partai NasDem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, ini alasannya

Tandatangani MoU, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat danai Pemilu 2024

Roadshow Mobile Quran Banten sapa anak-anak di Lebak Banten

Dukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Dispar Provinsi Banten dorong geliat objek wisata dan UMKM

PTUN Bandung: Tanah milik PT Bogor Raya Development bukan aset obligor BLBI

Penemuan 4 jasad di Kalideres, Polisi: Tidak ditemukan adanya kekerasan pada korban

Dosen UI: Pemerintah tidak boleh menagih utang BLBI secara sewenang-wenang

Pemancing yang tengelam di Pantai Muara Teluknaga Tangerang, akhirnya ditemukan BPBD

Upaya tingkatkan profesionalisme, dosen STIMA IMMI tandatangani pakta integritas

Kisah Dokter Beri Ivermectin kepada pasien Covid-19 di Indonesia

Hibur masyarakat di HUT ke 77 RI, Arif Setiawan gelar seni budaya Lenong pusaka asli Pekayon

Hibur masyarakat di HUT ke 77 RI, Pemerintah Kecamatan Teluknaga suguhkan seni budaya Lenong

Menparekraf: Kenaikan tarif masuk kawasan TN Komodo untuk biaya konservasi jasa ekosistem

Pangdam Brawijaya dan Gubernur beri semangat kontingen Jatim 3

Tinjau ATF 2023, Menparekraf Sandiaga Uno rerekomendasikan Arkamaya Sembung

Nggak cuma Skincare yang bisa dikombinasikan, Treatment kecantikan juga!

Syafruddin Prawiranegara dan Hari Bela Negara

Pernikahan Kaesang dan Derita Cianjur

Kenapa Anies Harus Dijegal?

Ini makna logo HUT ke 28 Kota Tangerang

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Check Also

Roadshow Bus KPK di Tangsel resmi digelar, Benyamin: Bangun budaya anti korupsi sejak dini