Tandatangani komitmen penyelenggaraan MPP 2021, Airin ingin Tangsel sinergi melayani masyarakat

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, Selasa, 2 Februari 2021 telah menandatangani komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2021 dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan KB), Tjahjo Kumulo dan Menteri Hukum dan HAM,  Yasona Laoly di Hotel Fairmon Jakarta.

Komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2021 itu merupakan komitmen untuk penyerderhanaan sekaligus percepatan pelayanan publik ditandatangani 38 kepala daerah di Indonesia, satu di antranya , Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany.

Wali Kota Airin menyatakan dirinya sangat serius untuk merealisasikan komitemen MPP tersebut. Dengan MPP itu diharapan segala bentuk pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara berkualitas, modern dan terintegrasi. Sekaligus, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan. ”Insha Allah, April mendatang. Kami akan meresmikan Mal Pelayanan Publik,” ujar Airin.

Airin menambahkan berdirinya MPP akan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusan administrasi dari kelahiran hingga kematian, perizinan investasi, layanan hukum dan akses perbankan menjadi satu atap. ”MPP satu atap ini, bentuk reformasi birokrasi. Harapannya, mampu memberikan pelayanan yang cepat, hemat waktu, efisien dan efektif sehingga masyarakat merasa senang,” bebernya.

”Layanan MPP hadir untuk memberikan kemudahan dan mendorong penerbitan izin usaha yang akan berdampak positif menyerap tenaga kerja dan  meningkatkan perekonomian daerah,” tukas walikota dua periode.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan MPP bisa berperan memberikan daya saing global karena memberikan kemudahan. MPP menggunakan sistem digital yang terintegrasi. ”MPP merupakan revolusi digital urusan administrasi, perijinan, hingga pelayanan administrasi hukum umum (AHU),” katanya.

Yasona juga menyatakan implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja mempercepat pelayanan publik. Dengan UU Cipta Kerja, mendorong perkembangan ekonomi mikro dan usaha kecil menengah (UKM) dalam membuat perseroan terbatas (PT). ”Pelaku usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah bisa membuat PT sehingga akan mempermudah akses perbankan dalam mendapatkan pinjaman modal. Dengan begitu, usaha akan berkembang dan berdampak pada ekonomi negara,” tandasnya.

Senada, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyampaikan dan berharap kepada pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk mendukung komitmen pembuatan  MPP guna mempercepat pelayanan ke masyarakat dari instansi atau lembaga pemerintahan. ”Sekarang baru 38 daerah yang melakukan komitmen, saya berharap tahun ini bisa mencapai 100 daerah dan tahun berikutnya bertambah sampai 514 Kabupaten/Kota mendirikan MPP,” singkatnya. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Input data delay, Tangsel masuk dalam zona merah Covid-19

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG  – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Kepala Dinas Kesehatan, ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com