Lintasan Mundur Peta Jalan Pendidikan

SUARA TANGERANG – Filosofi dan landasan satuan sistem pendidikan nasional amat jelas. Bertitik tolak dari ruh agama. Pasal 31 ayat (3) UU 1945 mengamanatkan penyelenggaraan satuan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia.

Lalu dijabarkan di Pasal 30 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tegas dan rinci. Sistem pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan seterusnya.

Maka frasa “agama” yang raib dari draft Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020 – 2035 adalah alarm tanda bahaya. Cuma satu kata memang; agama. Tetapi hal itu memberi kesan ke arah mana dunia pendidikan kita akan dibawa. Hendak menjauh dan memisahkan diri dari agama.

Ini ancaman sistemik terhadap dunia pendidikan. Padahal, dunia justru krisis karakter di tengah pembangunan yang bertabur kemewahan. Agama, apapun dan dimanapun, selalu diakui sebagai kawah candradimuka pembentukan karakter paling efektif.

Adopsi religiusitas bahkan menjadi trend di dunia barat yang bergelimang materi. Studi-studi mutakhir seperti yang dilakukan oleh Pew Research Center dan Live Science menyimpulkan, bahwa dunia bergerak ke arah yang semakin religius. Fenomena ini, seperti gagal ditangkap sebagai peluang oleh para pengampu pendidikan di dalam negeri.

Itulah sebabnya visi misi pendidikan selalu memasukkan frasa agama. Tapi, yang kita saksikan hari ini sungguh mencederai cita-cita bangsa. Impian yang tertuang jelas dalam pembukaan UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Peta Jalan Pendidikan Nasional keluar orbit. Bagai lintasan mundur.

Visi misi lembaga atau Kementerian, sejatinya harus tunduk dan mengakar pada UUD 1945 dan produk hukum turunannya. Penghilangan frasa agama dalam visi misi pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi. Tidak ada alasan sengaja atau tidak sengaja, terbuka pada masukan masyarakat atau tidak.

Seperti diberitakan, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Hendarman berdalih, status Peta Jalan Pendidikan Nasional  2020-2035 masih berupa rancangan yang terus disempurnakan. Kemendikbud menyatakan akan terus menyampaikan perkembangan penyusunan PJPN dengan memperhatikan masukan masyarakat.

Terasa ada yang aneh pada argumentasi itu. Pertama, raibnya frasa agama tentu tak perlu menunggu diingatkan oleh masukan masyarakat. Konstitusi menekankan urgensi keimanan dan ketaqwaan dalam sistem pendidikan nasional sehingga hal pertama dan utama yang harus dipertaimbangkan dalam menyusun visi misi pendidikan adalah agama.

Itulah sebabnya dari dulu frasa agama tak pernah hilang atau berubah kecuali saat ini. Bahwa ada dialektika atau komunikasi yang coba dibangun Kemendikbud dengan masyarakat, ya itu baik. Tetapi itu jelas tidak mengurangi bobot persoalan: atas dasar apa frasa agama raib dalam visi-misi pendidikan?

Kedua, Menteri Nadiem memang orang baru di Kemendikbud. Namun, tenaga PNS dan profesional di kementerian ini tentu tidak semuanya orang baru. Mereka berpengalaman dan tahu apa yang harus dilakukan. Maka, menjadi aneh kalau tiba-tiba ada perubahan substansi. Apakah perubahan ini terjadi karena faktor orang baru tersebut?

Ketiga, penghilangan frasa agama jelas tanda tanya besar. Ada kesan Mendikbud ingin cek ombak, mengoper visi misi PJPN 2020-2035 tanpa frasa agama guna melihat reaksi umat. Bila umat protes, alasan yang paling logis adalah visi misi PJPN masih berupa draft, memungkinkan berubah, dan terbuka bagi saran masyarakat.

 

Pendidikan Menuju Sekuler

Presiden pernah bilang tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden. Di lain saat, presiden juga mengatakan pisahkan agama dan politik.

Kepemimpinan Nadiem Makarim di Kemendikbud dan arah pendidikan Indonesia tentu layak dipertautkan dalam konteks tersebut. Hilangnya frasa agama dalam visi-misi pendidikan sebagaimana tertuang dalam draft PJPN 2020 – 2035 seolah menguatkan sinyelemen sejumlah pihak bahwa negara ini sedang menuju sekularisme.

Argumentasi  itu bukan spontanitas menyorot dan terbatas pada wacana PJPN ini saja. Faktanya, bila kita mengamati sejumlah polemik dalam dunia pendidikan belakangan ini, terlihat kontroversi yang muncul seringkali dipicu oleh wacana yang menyerempet pada isu peminggiran atau pelemahan peran agama.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang baru-baru ini mencuat, misalnya. Hanya karena dugaan pemaksaan pemakaian jilbab terhadap siswi nonmuslim di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang, seluruh sekolah negeri merasakan imbasnya.

Melalui SKB 3 Menteri, semua sekolah negeri kena getahnya, ketika larangan membuat peraturan yang mewajibkan siswa memakai pakaian berkekhususan agama diberlakukan secara nasional. Padahal, problem yang terjadi adalah pemaksaan seragam agama tertentu terhadap penganut agama lain. Bukannya mengurai masalah, SKB 3 menteri pada akirnya malah menjadi sumber kontroversi baru.

Begitu pula terhadap isu penyederhanaan kurikulum pertengahan tahun lalu. Di media sosial, Beredar tangkapan layar artikel berita yang menarasikan Mendikbud berencana menggabungkan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan. Komisi X DPR bahkan sempat bereaksi keras terhadap wacana ini.

Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan, yang diramaikan itu adalah bahan diskusi awal internal di antara tim kerja kurikulum, sementara bahan diskusi terakhir tidak ada penggabungan pelajaran dimaksud.

 

Menolak Keras

Dunia pendidikan kita harus dirawat menjauh dari sekularisme, bukannya menjauh dari agama. Karena itu, dalam kapasitas Anggota Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, saya memprotes keras hilangnya frasa agama pada visi misi pendidikan yang tertuang dalam draft Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020 – 2035.

Bersamaan dengan itu, saya juga mendesak Kemendikbud untuk segera merevisi dan kembali menempatkan frasa agama dalam visi misi PJPN 2020-2035.

Tidak ada alasan konstitusional bagi Kemendikbud menghilangkan frasa agama. Penghilangan kata ini justru berpotensi sebaliknya: melawan konstitusi. Komite III DPD RI harus merespon persoalan ini secara kelembagaan.

Visi dan misi pendidikan menentukan perjalanan sebuah bangsa menuju masa depannya. Pendidikan akan selalu berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Kita memaklumi perlu adaptasi dan pengembangan di sana-sini dalam rangka mengikuti irama perubahan tersebut. Tetapi tidak berarti mencerabut akar pendidikan dari konstitusi kita.

Fenomena korupsi dan degradasi moral yang sedang melanda bangsa seharusnya menjadi warning dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan kita. Bukan malah menambah parah dengan upaya-upaya meminggirkan agama, sengaja atau tidak.

Banyak hal lain yang mendesak dibenahi dalam dunia pendidikan negeri ini. Problem akut guru honorer, misalnya. Atau, yang kontemporer, perumusan metode baru bagi proses belajar-mengajar virtual yang terlihat tidak efektif dan menjemukan.

Pak Mendikbud, Merdeka Belajar yang anda wacanakan kami dukung penuh. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan tolong agar fokuslah. Akhir-akhir ini anda telah cukup memberi kontroversi pada dunia pendidikan kita.

 

Ditulis Oleh: Tamsil Linrung, Senator DPD RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Sorry Bro Anies, Rupanya Ada Banjir Jakarta Ya?

SUARA TANGERANG –  Sekali ini, nyaris tidak tahu ada banjir di Jakarta. Minta maaf kepada ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com