Memerintah itu mendengar

SUARA TANGERANG – Menjadi Pemerintah itu harus responsif, kebijakan dibuat berdasarkan aspirasi warganya. Aspirasi berupa gagasan, saran, keluhan maupun kritik. Pemerintah lalu merespon melalui rumusan kebijakan. Itu idealnya, yang kita sebut sebagai pemerintahan partisipatif. Gubernur Anies Baswedan (disingkat ABW) coba terapkan itu di Jakarta.

Ada sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) yang dibangun. Warga bisa melaporkan permasalahannya melalui 14 kanal yang ada, untuk ditindaklanjuti segera. Jalan berlobang, got mampet, sampah menumpuk, genangan, pohon tumbang, parkir sembarangan dan lain-lain.

Laporan masuk lalu sistem akan merespon cepat, memerintahkan petugas selesaikan masalah. SOP-nya harus selesai dalam 3 hari maksimal. Pernah ada laporan jalan berlobang di bundaran Patung Kuda Merdeka Selatan, hanya dalam waktu beberapa jam persoalan di atasi. Ada laporan soal marka zebra cross hilang karena dampak pembangunan trotoar, tak sampai sehari masalah diatasi oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Namun ada juga persoalan yang butuh waktu untuk tuntas diselesaikan. Biasanya karena belum ada anggaran di APBD tahun berjalan dan butuh anggaran cukup besar. Contohnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pasar Minggu dan Jembatan Gantung Daan Mogot. Ada keluhan, memang direspon dengan cepat tapi prosesnya butuh waktu. Harus mengusulkannya sebagai program dan membuat rencana anggaran di  RAPBD baru. Itulah mengapa proyek semacam ini baru setahun kemudian terealisasi. Tapi pemerintah tetap responsif. JPO Pasar Minggu dan JPO Daan Mogot kini berdiri dengan cantik, siap melayani.

Ada juga karena alasan kewenangan yang bukan di Pemprov DKI. Warga Perumahan Nuansa Biru pernah melaporkan, kok jalan di perumahannya tak pernah diperbaiki padahal sudah rusak. Usut punya usut ternyata jalan di perumahan itu dibuat oleh pengembang, dan tak diserahkan asetnya ke Pemprov DKI. Solusi ditawarkan, jika memang jalan mau diurus oleh Pemprov DKI maka harus dimulai lebih dulu dengan penyerahan aset. Jalan juga dipersyaratkan boleh untuk dipakai publik, bukan lagi milik eksklusif perumahan. Bahwa warga perumahan akhirnya memilih memperbaiki sendiri ketimbang membuka jalan untuk publik, itu soal lain. Yang terpenting warga paham duduk perkaranya.

Mirip dengan urusan under pass Kemayoran yang kemarin banjir. Kawasan Kemayoran bukan termasuk kewenangan Pemprov DKI, tapi adalah kewenangan Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Pembangunan, pengelolaan kawasan, pemeliharaan, termasuk urusan persampahan — semuanya diurus oleh PPKK. Bahwa kemudian Pemprov DKI Jakarta mengulurkan tangan, bekerja keras, agar underpass tak banjir lagi — itu adalah goodwill, kemauan baik. Jika melihat, kita tetap harus meletakkannya pada tempatnya. Agar adil. Siapa semestinya bertanggung jawab, siapa yang membantu. Jangan menumpahkan marah pada sasaran yang salah.

Respon yang sama ditunjukkan menanggapi pengangkatan Direktur Trans Jakarta yang baru. Ia ternyata punya masalah hukum. Padahal Tim Seleksi dibuat, dari orang-orang kredibel sekelas Mantan Ketua KPK, Profesor Hukum UI, dan mantan Komisioner KASN. Persyaratan dan seleksi dibuat ketat, dan ada syarat tidak pernah dihukum. Tapi ternyata ia tak jujur mengungkapkan fakta sebenarnya. Untunglah publik jeli, menemukan bahwa Dirut Trans Jakarta pernah punya kasus hukum lalu pengangkatanpun dibatalkan oleh RUPS Trans Jakarta.

Dari kasus ini kita melihat bahwa Pemprov DKI tak menolerir orang yang pernah dihukum penjara untuk menduduki posisi penting. Integritas adalah syarat utama.

Begitulah, Pemprov DKI mencoba mendengar aspirasi warganya. Ia membangun berbagai sistem agar dapat merespon aspirasi publik dengan cepat. Ada CRM yang saya sebut di atas. Ada e musrenbang. Ada juga desk pengaduan di Balaikota, kantor Walikota, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan. Pemprov DKI juga mencermati berita dan perbincangan di sosial media untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan secara cepat.

Bagaimana menurut Anda, adakah yang perlu diperbaiki dalam sistem pemerintahan di DKI Jakarta saat ini?.  Yuk disampaikan. ABW memang memerintahkan jajarannya untuk bersikap terbuka dan mendengar aspirasi warga. Agar kita bisa perbaiki Jakarta bersama-sama.

 

Jakarta, 5 Mei 2021

 

Tatak Ujiyati

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

76 Tahun Merdeka, Indonesia Makin Terpuruk

SUARA TANGERANG – Usia 76 tahun, seseorang menikmati masa tuanya. Begitu seharusnya Indonesia. Namun, Indonesia ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com