Refund Dana Haji ? Jahil Sekali ! Mereka Fikir Ibadah Haji Plesiran ?

Calon jemaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi Bipih, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,”

[Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman, Jumat 4 Juni 2021]

SUARA TANGERANG – Kementerian Agama menyatakan calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dapat mengajukan pengembalian dana menyusul keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman. (4/6).

Bukannya bertanggung jawab dengan menjelaskan kepada publik, mengapa Kemenag membatalkan keberangkatan haji sepihak -padahal otoritas Kerajaan Arab Saudi belum mengambil keputusan apapun mengenai hal ini- Kemenag justru mengaburkan kritikan publik dengan menawarkan pengembalian dana haji (refund).

Padahal, siapapun yang mendaftarkan haji pasti tak akan mengambil opsi mengambil pengembalian dana, karena selain bukan aspirasi yang mereka tuntut juga akan berkonsekuensi secara fiqh. Mereka, yang mengambil pengembalian dana haji akan dihukumi menelantarkan kewajiban syari’at, padahal dana itu telah diakadkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Pemerintah nampaknya hanya ingin beropini bahwa pemerintah tidak kekurangan dana untuk melaksanakan haji, sehingga soal pembatalan bukan karena kekosongan atau adanya pengalihan dana haji untuk kepentingan lainnya. Dengan dalih, yang mau refund dananya ada. Padahal, jika pemerintah ingin meyakinkan publik bahwa duit haji masih ada, caranya adalah dengan melakukan audit terbuka yang dilakukan oleh lembaga independen. Bukan menyebar narasi refund dana haji.

Catatan kritis terhadap wacana refund ini, setidak memuat beberapa substansi persoalan, diantaranya :

Pertama, Pemerintah telah gagal memahami hakekat dan filosofi haji adalah ibadah, bukan plesir atau wisata. Sehingga, dalam konteks ibadah sebenarnya sangat tercela menawarkan refund yang dengan demikian sama saja mengajak masyarakat menelantarkan kewajiban.

Mengingat, pasca refund bisa saja dana terpakai untuk kegiatan lainnya sehingga akhirnya kewajiban menunaikan rukun Islam yang kelima menjadi terbengkalai. Pemerintah, justru mengajak masyarakat memiliki niat yang buruk atau setidaknya melenceng, dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kalau sekedar perjalanan wisata, boleh saja menawarkan refund sebagai solusi. Bisa diganti dengan tujuan wisata lainnya. Itupun, tetap menunjukkan pemerintah cacat dalam melayani rakyatnya yang hendak pergi haji.

Kedua, wacana refund tidak memuaskan publik sebab yang diinginkan jamaah itu berangkat haji, bukan pengembalian uang. Masyarakat butuh kepastian sebab pembatalan, bukan statemen sepihak Menag tanpa didukung argumentasi dan bukti.

Pasca keluarnya penjelasan dari dubes KSA, masyarakat semakin curiga bahwa pembatalan haji lebih disebabkan akal-akalan pemerintah saja. Bagaimana mungkin, dapat mengambil keputusan sebelum ada pengumuman resmi dari otoritas KSA ? Spekulasi adanya motif jahat, termasuk adanya ketidakmampuan anggaran untuk menyelenggarakan haji, meskipun jamaah telah melunasi, menjadi satu praduga kuat yang beredar ditengah masyarakat.

Ketiga, tidak ada pertanggungjawaban publik atas pembatalan sepihak yang dilakukan Menag. Padahal, tindakan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang jika menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dipidana dengan tuntutan melakukan tindak pidana korupsi.

Karena itu, satu-satunya jalan paling fair untuk menghindari kesimpangsiuran sebab pembatalan, adalah dengan melakukan audit menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji, baik audit keuangan maupun audit kinerja.  Saya berkeyakinan, banyak penyimpangan yang terjadi dalam proses, kinerja dan keuangan penyelenggara ibadah haji.

Ayo Pak Menag, diaudit lembaga yang Anda pimpin, berani ?  [].

Ditulis Oleh : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

76 Tahun Merdeka, Indonesia Makin Terpuruk

SUARA TANGERANG – Usia 76 tahun, seseorang menikmati masa tuanya. Begitu seharusnya Indonesia. Namun, Indonesia ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com