Mohamad Roem, Diplomat Ulung

SUARA TANGERANG – Tahun 1977, Jalan Diponegoro 16, Jakarta Pusat. Inilah Sekretariat PB.HMI, pusat kegiatan organisasi mahasiswa tertua di Indonesia. Hari itu (lupa tanggal dan bulannya), seorang kakek dengan menggunakan tongkat, memasuki pekarangan PB.HMI. Saya tertegun. Wajahnya biasa kulihat di buku-buku sejarah. Pernah juga kulihat di film dokumenter. Mohamad Roem.! Inilah diplomat ulung. Pahlawan Perjanjian Roem – Royen. Beliau mendatangi sekretariat PB.HMI sebagai Pemateri dalam acara Pusdiklat PB.HMI (Pak Roem adalah tokoh Masyumi kedua yang saya berdialog langsung. Jadi, pak Kasman, tokoh Masyumi ketiga yang kuajak dialog).

Pak Roem dan Pusdiklat PB.HMI
Pusdiklat adalah Latihan Kepemimpinan khusus yang dilaksanakan langsung oleh PB.HMI. Pesertanya dari Badko HMI se-Indonesia. Hari itu, jadwal Pak Roem mengisi materi “Politik Islam Indonesia.” Materi itu diberikan pak Roem karena pengalaman beliau yang sangat luas di bidang politik. Beliau pernah menjabat beberapa jabatan penting negara. Tiga kali menjadi Menteri Dalam Negeri. Sekali menjabat Menteri Luar Negeri. Pernah pula menjadi Wakil Perdana Menteri. Di Masyumi, beliau adalah anggota Pimpinan DPP.
“Maaf, dalam buku sejarah, terkesan bapak berbeda pendapat dengan Pimpinan Masyumi dalam peristiwa Perjanjian Linggarjati, Renville, dan Roem – Royen,” tanyaku ke pak Roem sebelum acara resmi kubuka. “Sebagai Sekjen PB.HMI, tentu pak Roem tidak menolak untuk menjawab pertanyaanku,” batinku. “Ya, jawabannya ada dalam ceramah saya nanti,” kata pak Roem membuyarkan khayalanku.

Perjanjian Roem – Royen
Pak Roem pernah menjadi delegasi Indonesia dalam perjanjian Linggarjati dan Renvile. Namun, ada yang lebih strategis. Beliau adalah Ketua Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Roem – Royen. Perjanjian inilah yang melahirkan Komperensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hasilnya, Indonesia memeroleh kedaulatan oleh dunia internasional, 27 Desember 1949.

Pak Roem, hampir tiga jam mengisahkan pergolakan politik di Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan pengakuan kedaulatan oleh dunia internasional. Inti ceramah pak Roem kurang lebih seperti berikut:

(1). Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak diterima dengan ikhlas oleh penjajah Barat, khususnya Belanda. Nafsu menjajah dan mengeruk kekayaan alam Indonesia mendorong Belanda memboncengi pasukan Sekutu yang memasuki Surabaya, 25 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen Mallaby. Pertempuran yang mengorbankan Mallaby ini adalah kontak senjata pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan (10 November 1945) tersebut melahirkan 17 pertempuran yang dilakukan rakyat di pelbagai daerah Indonesia. Perlawanan-perlawanan ini, mengakibatkan Jakarta dan Yogyakarta dikuasai Belanda serta ditangkapnya Soekarno – Hatta. Syafruddin Perwiranegara, salah seorang Pimpinan Masyumi yang waktu itu sedang berada di Sumatera Barat ditunjuk sebagai presiden kedua dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di bidang diplomasi, terjadi tiga perjanjian: Perjanjian Linggarjati, Renville, dan Roem – Royen. Perjanjian inilah yang menjadi dasar berlangsungnya Komperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. KMB melahirkan pengakuan kedaulatan RI pada 27 Desember 1949.

(2). Keberhasilan perjanjian Roem – Royen tidak terlepas dari peranan Mohamad Roem, seorang diplomat ulung. Mantan Ketua Komite Nasional (KNI) Jakarta Raya ini dengan menjadi anggota delegasi perundingan Linggarjati dan Renvile mengakibatkan beliau dipercayai menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam perjanjian Roem – Royen. Keunggulan pak Roem dalam bidang politik ini antara lain karena beliau adalah salah seorang kader Haji Agus Salim. Apalagi beliau adalah salah seorang anggota pimpinan Masyumi, partai Islam ideologis yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara berdaulat, sejahtera, dan syar’i.

(3). Masyumi, hakikatnya tidak mendukung Perjanjian Linggarjati dan Renville. Sebab, PM Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin dianggap mau bekerja sama dengan pihak Barat, sesuatu yang kontradiksi dengan aspirasi perjuangan rakyat. Soekarno dan Hatta juga tidak tertarik dengan ide Syahrir dan Amir Syarifuddin. Apalagi, bagi Masyumi, orientasi politik kedua PM ini ke kiri-kirian. Lagi pun, pada masa pemerintahan PDRI, Belanda maupun PBB harus berhubungan dengan Presiden Syafruddin Perwiranegara, bukan dengan pihak lain dalam urusan penyerahan kedaulatan Indonesia.

Pak Roem diminta masuk dalam kabinet Syahrir dan kabinet Amir Syarifuddin. Padahal, Masyumi secara organisatoris kurang “sreeg” terhadap kedua PM tersebut. “Pimpinan sudah putuskan, Masyumi tidak masuk dalam kabinet. Jika mau masuk kabinet, hal itu merupakan sikap pribadi, bukan kebijakan partai.” Itulah kata-kata Ketua Masyumi, Soekiman ketika merespons informasi pak Roem yang diminta masuk dalam kabinet Syahrir. “Namun, jika saya tidak masuk dalam kabinet waktu itu sehingga tidak berperan aktif, maka Masyumi tidak tercatat sebagai partai yang punya andil dalam memerjuangkan pengakuan kedaulatan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia,” kenang pak Roem di hadapan peserta Pusdiklat PB.HMI.

“Saudara Abdullah,” kata pak Roem sambil menoleh ke arah saya. Saya pun menghadap ke wajah pak Roem. “Masyumi itu partai Islam dan punya akhlak dalam berpolitik. Jadi, perbedaan di antara tokoh-tokohnya tetap berada dalam koridor akhlak Islam,” katanya mengakhiri ceramahnya di hadapan 30-an peserta Pusdiklat PB.HMI Angkatan kedua tersebut. Teringat, kata-kata hikmah Buya Hamka sewaktu saya masih kuliah di Makassar. Kata buya Hamka, perbedaan di antara umat Islam, sepanjang ada dasar syar’inya, maka hadirkan sikap ‘tsamuh’ (toleran), saling menghargai sekali pun tidak mengikuti.

Pak Roem dan Nepotisme
Pada waktu istirahat, peserta Pusdiklat makan siang. Sebelum pak Roem meninggalkan tempat Pusdiklat, kuajukan pertanyaan yang bertahun-tahun mengganjal perasaan. “Maaf, mengapa tidak ada orang Masyumi yang diangkat menjadi gubernur ketika pak Roem menjadi Menteri Dalam Negeri. ?” Pak Roem menatapku dengan serius sambil menjawab dengan tegas, singkat. “Masyumi itu partai Islam, punya akhlak dalam politik,” katanya dengan wajah serius. “Apa hubungannya dengan jabatan gubernur, ?” batinku. “Jika tidak ada orang Masyumi yang layak menjadi gubernur, untuk apa mereka diangkat,” lanjut pak Roem menghentikan lamunanku. Menteri Dalam Negeri dalam tiga kabinet ini lalu mengutip sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” ( HR Bukhari).

Filosofi pak Roem itu yang menjadi dasar, saya merekrut fungsionaris PB.HMI ketika diamanatkan menjadi Ketua Umum. (1979 – 1981). Aplikasinya, saya rekrut pimpinan Dewan Mahasiswa Universitas Cendana (NTT), UI (Jakarta), UGM (Yogya), UNPAD (Bandung), dan UNHAS (Makassar) menjadi fungsionaris PB.HMI, Sebab, HMI adalah organisasi mahasiswa sehingga pengurusnya harus mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus. Saya juga merekrut individu-individu yang taat shalatnya, kukuh aqidah, dan jelas komitmen keislaman mereka. Sebab, HMI adalah organisasi mahasiswa yang beragama Islam sehingga pemahaman dan aplikasi keislamannya harus wujud sehari-hari. Sebab, dalam hymne HMI yang selalu dinyanyikan dalam setiap kegiatan formal organisasi, terdapat kata-kata: “Menjunjung tinggi syiar Islam. Turut Al-Qur’an dan Hadis, Jalan Keselamatan.”

Tak kusangka, 5 tahun kemudian, saya dengan pak Roem menempati ruangan yang sama di DDII. Disebabkan tidak ada ruangan kosong di DDII (1982), pak Burhanuddin Harahap denganku berkongsi ruangan secara bergantian dengan Pak Roem. Mr. Roem, Wakil Presiden Muktamar Alam Islami dan sekretarisnya, Mashadi. Pak Bur dan saya ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Rehabilitasi Masyumi. Pak Roem dan sekretarisnya berkantor hari Senin, Rabu, dan Jum’at. Pak Bur dan saya berkantor hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di ruangan Pak Roem.
Puluhan tahun kemudian, di KPK, saya beritahukan Biro SDM agar jangan meluluskan dua orang yang mendaftar menjadi pegawai. “Mengapa,?” tanya Biro SDM. “Mereka adalah adik ipar saya,” jawabku, tegas. Ada yang menanyakan alasanku. Kujelaskan, di KPK tidak boleh ada pegawai yang punya hubungan keluarga. Apalagi mereka tidak punya kompetensi yang disyaratkan KPK. Adik ipar yang lain bilang, “Biar aja kak, nanti kalau diketahui ada hubungan keluarga, baru mereka mundur,” katanya. “Berarti, saya korupsi Rp.140 juta uang negara,” kataku. “Kok,?” tanyanya, heran. Kujelaskan, di KPK biaya rekrut seorang pegawai, mulai dari pendaftaran sampai pelantikan menghabiskan Rp. 70 juta. Jadi, jika dibiarkan mereka sampai dilantik baru diberhentikan, berarti saya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 140 juta. “Bukankah pencegahan itu lebih baik dari pengobatan,?” kataku menegaskan. *****

Ditulis Oleh: Abdullah Hehamahua

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

76 Tahun Merdeka, Indonesia Makin Terpuruk

SUARA TANGERANG – Usia 76 tahun, seseorang menikmati masa tuanya. Begitu seharusnya Indonesia. Namun, Indonesia ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com