LPPI anggap rekomendasi Ombusman soal TKW KPK, tak logis

Jakarta, SUARA TANGERANG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Dedi Siregar menilai rekomendasi Ombudsman soal TWK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat tidak logis dan terlalu mengada-ada.

Menurut Dedi, Ombudsman yang seharusnya tak mencapuri urusan TKW KPK yang pada dasarnya telah menjadi lembaga pemerintah. Rekomendasi dari  Ombudsman soal TWK KPK dianggap bertentangan dengan aturan UU yang berlaku.

Salah satu rekomendasi Ombusman yakni, KPK tak boleh memberhentikan pegawai akibat tak lulus TWK, serta meminta KPK untuk mencabut Surat Keputusan (SK) 652.

“Bagaimana mungkin dapat dijalankan jika rekomendasinya seperti ini, mengingat itu adalah salah satu hasil TWK yang dijalankan karena ketentuan Undang – Undang, pelaksanaan TWK sendiri merupakan amanat UU 19/2019 dimana pegawai KPK haruslah bestatus ASN.

“Ombudsman yang telah mengeluarkan rekomendasi soal TWK KPK harus lebih teliti dan cermat lagi dalam membaca UU KPK, sehingga Ombudsman tidak salah langkah dalam menyerap laporan dari pegawai KPK yang tidak lolos seleksi TWK di KPK.”

“Adapun alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN bukan urusan pelayanan publik yang menjadi domain Ombudsman RI. Namun, ini adalah domain Pengadilan TUN yang memiliki kewenangan memeriksa urusan kepegawaian seperti dinyatakan pada Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 tentang Peradilan TUN,” urai Dedi, Kamis  kemarin (12/8) di Jakarta.

Dedi Siregar pun menuturkan bahwa Indonesia menganut pemisahan kekuasaan agar lembaga pelaksana tugas kenegaraan tidak saling mencampuri lembaga lain. Otoritas KPK sangat jelas, diatur oleh UU. Seharusnya Ombudsman tidak berwenang untuk memeriksa proses pelaksanaan TWK yang menjadi ranah internal. Selain itu juga Ombudsman dapat memahami dan memakai rem yang tegas untuk tidak masuk ke wilayah yang bukan yurisdiksi kewenangannya.

“Atas dasar itulah, maka kami mendukung KPK agar tidak gentar dengan intervensi Ombudsman soal adanya penyimpangan mal administrasi yang diklaim oleh Ombudsman. Sebab permasalahan TWK KPK sudah sangat transparan di publik oleh KPK.”

“KPK sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan, terkait dengan  hasil TWK, jika ada kelompok atau perorangan yang keberatan dengan hasil TWK, KPK sangat terbuka  dan memersilahkan untu mengugat ke PTUN,” beber Dedy penuh semangat.

Dedi kemudian menyampaikan agar KPK tidak gentar intervensi Ombudsman soal adanya penyimpangan berupa mal administrasi yang diklaim dilakukan lembaga anti rasua ini. “Sebab permasalahan TWK KPK sudah sangat transparan di publik,” pungkas Dedy. (1st/*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Komisi II DPR: Pemilu serentak tetap dilaksanakan 2024

Jakarta, SUARA TANGERANG – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus membenarkan pernyataan Komisi Pemilihan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com