BREAKING NEWS

BPJS Kesehatan gandeng KPK tumbuhkan budaya anti gratifikasi program JKN–KIS

Jakarta, SUARA TANGERANG – Sebagai apresiasi terhadap upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor BPJS Kesehatan, Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan,  Ali  Ghufron  Mukti  memberikan  penghargaan  kepada  mitra kerja/fasilitas  kesehatan  dan  sejumlah  Unit  Pengendalian  Gratifikasi  (UPG)  BPJS  Kesehatan  di  tingkat kedeputian wilayah dan kantor cabang, Senin (27/09).

“BPJS Kesehatan telah  menerapkan  sistem  untuk  mengendalikan  penerimaan  gratifikasi  melalui  Program Pengendalian Gratifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja kita,” kata Ghufron dalam acara Penghargaan UPG BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang digelar secara daring tersebut.

Di tingkat kedeputian  wilayah,  UPG  BPJS  Kesehatan yang menerima penghargaan antara  lain Kedeputian Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara; Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi; serta Kedeputian Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sementara di tingkat cabang, penghargaan tersebut diterima oleh Kantor Cabang Soreang, Kantor Cabang Waingapu, dan Kantor Cabang Jember.

Ghufron  menjelaskan,  Program  Pengendalian  Gratifikasi  tidak  hanya  melibatkan  pihak  internal  BPJS

Kesehatan, melainkan juga pihak eksternal dan stakeholders JKN-KIS seperti mitra fasilitas kesehatan. Untuk itu,  BPJS  Kesehatan  juga  menyelenggarakan  Lomba  TikTok  dan  Vlog  Anti  Gratifikasi  yang  diharapkan menjadi sarana sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait upaya pengendalian gratifikasi di BPJS Kesehatan.

“Lomba ini diharapkan mampu mendorong awareness dan dukungan mitra kerja BPJS Kesehatan terhadap penerapan  pengendalian  gratifikasi.  Sebab,  penerapan  pengendalian  gratifikasi  tidak  hanya  merupakan komitmen dari diri sendiri maupun seluruh organ di BPJS Kesehatan, tetapi juga harus dilandasi kesadaran bersama dari para stakeholders JKN-KIS,” kata Ghufron.

Lomba Tiktok Anti Gratifikasi BPJS Kesehatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari fasilitas kesehatan, mitra kerja dan stakeholders JKN-KIS lainnya. Juara pertama diraih oleh Puskemas Pandanaran Jawa Tengah, juara kedua adalah Klinik Cerme Gresik Jawa Timur, dan juara ketiga diperoleh RSUD Cimacan Jawa  Barat. Sementara  dalam  Lomba  Vlog  Anti  Gratifikasi,  juara  pertama  berhasil  disabet Puskemas Madukara Jawa Tengah, juara kedua diraih RSUD Sayang Cianjur Jawa Barat, dan juara ketiga disandang oleh Puskesmas Karanggeneng Jawa Timur.

Ketua Dewan Pengawas  BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan, UPG BPJS Kesehatan tersebut memiliki peran strategis dan membutuhkan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Ia pun optimis, dengan tingginya komitmen seluruh duta BPJS Kesehatan selama ini dalam bertugas menjalankan Program JKN-KIS, ia yakin, BPJS Kesehatan akan mampu mengelaborasikan dan mengembangkan kualitas pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS.

“Mari  kita  bersama-sama  berkomitmen  melaksanakan  pencegahan  dan  pemberantasan  gratifikasi  di  BPJS Kesehatan,  sebagai  bentuk  upaya  mewujudkan  tata  kelola  (good  governance)  yang  bersih

dan  berwibawa dengan melibatkan partisipasi aktif dari para mitra BPJS Kesehatan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan pemerintah terkait lainnya, dunia usaha dan masyarakat,” katanya.

Dalam  kesempatan  yang  sama,  Direktur Gratifikasi  dan  Pelayanan  Publik  KPK  RI,  Syarief  Hidayat  turut mengapresiasi BPJS Kesehatan yang dari tahun ke tahun berupaya menyempurnakan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya. Bahkan menurutnya, BPJS Kesehatan telah melakukan terobosan dengan mengadakan   penghargaan   UPG   BPJS   Kesehatan   Tahun   2021   yang   belum   banyak   diadakan   oleh kementerian/lembaga lain.

“Kami sudah melakukan evaluasi terhadap apa saja yang telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam mengendalikan gratifikasi. Bahkan pada tahun 2020, BPJS Kesehatan masuk dalam daftar top five kementrian/lembaga dengan UPG terbaik. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kedepannya, seperti melakukan deteksi komponen titik-titik rawan gratifikasi dan menyusun mitigasi resiko terhadap  titik-titik rawan gratifikasi yang berpotensi timbul ketika memberikan layanan kepada masyarakat. Terima kasih BPJS Kesehatan sudah mendukung KPK mewujudkan budaya anti gratifikasi di Indonesia,” ujarnya. (1st/*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Jakarta Smart City raih penghargaan di IDC Future Enterprise Awards 2021

Jakarta, SUARA TANGERANG  –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BLUD Jakarta Smart City mendapat penghargaan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com