BREAKING NEWS

Pandora Papers

SUARA TANGERANG – Berita tentang Pandora Papers menghebohkan, tapi apa poin yang bisa jadi pelajaran dan bagaimana tindak lanjutnya?

Sama seperti Panama Papers sebelumnya, heboh sebentar lalu dihajar bantahan, setelah itu hilang. Bahkan jika melihat perkembangan di media-media internasional, isu dibelokkan dengan mempertanyakan siapa sponsor di balik publikasi itu dan untuk tujuan apa? Mengapa tidak ada tokoh besar Amerika Serikat yang ditonjolkan? Siapa dan apa maksud Adessium Foundation, Open Society Foundation (OSF)/George Soros, The Sigrid Rausing Trust, The Ford Foundation, Fritt Ord Foundation, dan Pulitzer Center on Crisis Reporting yang menyokong kegiatan jurnalis di bawah ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) itu?

Ada kecenderungan untuk mengarahkan spekulasi bahwa dana lepas pantai (offshore) itu dipakai juga untuk membiayai kegiatan ekstremisme sayap kanan!

Begitu wajah isu globalnya.

Di Indonesia, dua pejabat tinggi (Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan/LBP dan Menko Perekonomian/Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto/AH) masuk daftar Pandora Papers. Tapi seolah dengan mudah dipatahkan oleh para juru bicara mereka yang menyatakan itu semua kegiatan legal. Media pun kehabisan bensin untuk mengembangkan topik, selain mengangkat duga-menduga kegiatan memanipulasi pajak.

Saya juga ada dalam milis ICIJ dan dapat update-nya terus. Tapi, saya berpikir, bagaimana kehebohan macam Pandora Papers itu menemukan konteks substansi yang tepat untuk dimengerti masyarakat. Lebih baik lagi kemudian diteruskan menjadi perkara hukum atau ‘perkara politik’ di parlemen untuk dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Itu artinya perlu pembuktian yuridis yang lebih solid!

Harus ada pisau analisis yang tajam untuk membingkai berita semacam Pandora Papers: 1) Jenis kejahatan asal apa yang hendak disembunyikan?; 2) Berapa jumlah pendapatan/profit yang hendak ditutupi?; 3) Jenis pajak apa yang mau dihindari?; 4) Bagaimana perusahaan cangkang (shell-corporation) dan Special Purpose Vehicle (SPV) dibentuk, siapa saja pihak yang terlibat, dan secara spesifik untuk membantu mencapai tujuan apa?; 5) Bagaimana rekayasa keuangan terjadi?; 6) Mengapa prosedur formal seperti pelaporan pajak dan LHKPN tidak bisa mendeteksi kegiatan macam itu?

Sampai saat ini, menurut saya, kesimpulan paling dasar yang bisa ditarik dari masuknya nama LBP dan AH dalam Pandora Papers adalah bahwa pejabat publik pilihan Presiden Jokowi itu berasal dari habitat pedagang/pebisnis.

Lalu apa masalahnya? Kalau memang dari habitat bisnis, kenapa?

Skeptisisme saya itu tidak berarti saya membenarkan kegiatan semacam itu. Investopedia menulis “even though there are legitimate reasons to set up a shell company, many wealthy individuals ABUSE shell companies for personal gain!”

Banyak kasus menunjukkan perusahaan cangkang dipakai untuk menyamarkan uang hasil kejahatan narkoba, korupsi dsb; SPV dipakai untuk rekayasa akuntansi (misal kasus Enron, dengan melempar rugi ke SPV-SPV); dipakai pula untuk manipulasi pajak; digunakan pula untuk tujuan berutang demi menyamarkan original borrower.

Apalagi tarif PPh di Indonesia masih tinggi: 5-30%. Bandingkan dengan Singapura yang 2%-22%. Anda boleh cek sendiri, misalnya, menjadi Youtuber yang mendapatkan income dari fitur berlangganan channel komunitas. Anda akan dipotong PPN 10%, bagi hasil Youtube 30%, dan PPh yang bisa mencapai 30% jika ada profit di atas Rp500 juta.

Di negara-negara tax havens bahkan tidak dikenakan pajak atas pendapatan, dividen, saham, bahkan terbuka kesempatan lebar untuk menginvestasikan lagi kekayaan dalam berbagai instrumen dengan berbagai kemudahan. Selain jaminan atas privasi dan fasilitas kustodian.

Saya termasuk orang yang berpikiran ‘pendek’ dan melihat yang konkret-konkret saja sambil membaca pola potensi kejahatan/penyalahgunaan wewenang selanjutnya oleh penyelenggara negara: berapa pendapatan LBP yang sebenarnya dari gaji maupun di luar gaji? Apa alasan kuat bahwa kita bisa yakin total kekayaannya hanya Rp745 miliar sesuai LHKPN 2020? Apa saja pendapatan-pendapatan lainnya di luar gaji dan bagaimana ia diperoleh? Apakah ia membayar PPh sesuai aturan (pribadi maupun badan) dan tidak mengurang-ngurangkan dengan berbagai cara/rekayasa? Apakah kegiatan bisnisnya itu masih mempengaruhi dirinya ketika mengambil kebijakan? Mengapa ia mendorong begitu getol investasi China, mobil listrik, payment-gateway, IPO Start-up? Keuntungan/potensi keuntungan apa yang bisa ia dapat dari situ dalam posisinya sebagai penyelenggara negara? Apakah terjadi konflik kepentingan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara?

Apakah ia bisa men-disclose secara rinci bagaimana proses bisnis Grup Toba yang didirikannya: bagaimana proses akuisisi dari PT Buana Persada Gemilang menjadi PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) pada 2007; bagaimana ia mengalihkan 99,98% kepemilikannya di TOBA kepada Highland Strategic Holding Singapura pada 2017 yang nilainya Rp1,07 triliun?; siapa itu Highland sebenarnya, siapa pengendalinya? Mengapa TOBA berubah menjadi TBS Energy Utama Tbk yang mengincar bisnis energi? Apakah Anda mau incar bisnis energi masa depan?

Tahu sama tahu saja. Menjadi pejabat tidak selalu berarti lepas dari bisnis sama sekali. Tetap akan ada pengaruh-mempengaruhinya, entah itu lewat penempatan orang (bisa dilihat betapa strategisnya posisi keponakan LBP, Pandu Sjahrir, baik di emiten, struktur bursa, start-up dll) atau hal lainnya.

Disclose semuanya, mundurlah jika sudah sangat berpotensi penyelewengan kekuasaan. Jangan malah ditambah-tambah jabatannya oleh Presiden.

Ini berlaku juga buat AH, yang LHKPN-nya hanya mencantumkan kekayaan Rp260 miliar. Saya duga sekelas AH lebih rapi lagi ‘strukturnya’. Bagaimana kita yakin ia membayar pajak sesuai kenyataan bisnisnya; bagaimana kita bisa yakin ia tidak turut ambil bagian dari proyek-proyek pemerintah (Kartu Prakerja, operasional pabrik pupuk, dsb); bagaimana kita bisa yakin ia tidak menggunakan cangkang/SPV untuk menarik utang, mengurangi pajak, melipatgandakan kekayaan; bagaimana kita bisa yakin ia tidak menggunakan informasi orang dalam untuk memuluskan bisnis…

Ketua DPR? Ya, sama saja. Disclose saja apa sebetulnya kegiatan bisnis suaminya dan bagaimana kita bisa yakin bisnis dimaksud tidak ‘diuntungkan’ dengan posisi istrinya.

Saya berharap, berita semacam Pandora Papers menjadi pintu masuk bagi seluruh masyarakat untuk meneliti dan mengawasi lebih jauh lagi aktivitas bisnis para pejabat. Tidak sekadar heboh-hebohan tapi menusuk lebih dalam kepada substansi.

Itu semua hal yang memang tidak mudah. Proses bisnis semacam itu melibatkan para ahli (advokat, konsultan pajak, koneksi politik, akuntan) yang tidak bisa secara telanjang dicium oleh masyarakat.

Tapi, kini setidaknya alarm kita harus makin kuat menyala, di setiap kebijakan yang dicetuskan Presiden Jokowi dan para pembantu dekatnya, besar potensinya untuk diboncengi kekuatan pemodal besar.

Salam,

Agustinus Edy Kristianto

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Anies JMF

Anies Gubernur Untuk Semua Pemeluk Agama

SUARA TANGERANG – Ketika anda dilantik jadi pemimpin, saat itu anda menjadi pemimpin untuk semua rakyat ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com