BREAKING NEWS
Yusril Putusan MK

Tanggapi Zainal Arifin Mochtar dkk, Yusril: Siapa sebenarnya yang melakukan manipulasi intelektual?

Jakarta, SUARA TANGERANG – Advokat Yusril Ihza Mahendra menanggapi gelengan kepala dan kritik Zainal Arifin Mochtar dan Ferry Amsary yang menilai langkah dirinya menggugat AD/ART Partai Demokrat melalui judicial review (JR) pada Mahkamah Agung (MA).

Langkah hukum Yusril tersebut dinilai sebagai manipulasi intelektual yang berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.

Menanggapi hal tersebut, Yusril mengatakan, mereka geleng kepala karena tidak belajar filsafat hukum dan teori ilmu hukum dengan mendalam saja. Zainal Arifin Mochtar dan Ferry Amsary selama ini sibuk ngurusi korupsi, gebuk sana gebuk sini, sehingga lupa belajar HTN dalam-dalam.

Lanjut Yusril, argumen saya mengapa MA berwenang menguji AD ART Partai karena AD ART itu diperintahkan pembentukannya oleh UU. Partai juga diberi delegasi wewenang oleh UU untuk membentuk AD ART. Sehingga jika AD ART itu menabrak UU, maka harus ada lembaga yang dapat menguji dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

“Sebab itu saya heran kalau ada akademisi, yang matanya buta tidak bisa melihat fakta bahwa begitu banyak AD ART partai yang menabrak UU bahkan UUD 45. Sementara kita tahu partai memainkan peran sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (7/10).

Akademisi hukum tata negara ini juga menyampaikan, bahwa partai itu bukan lembaga negara, semua orang tahu hal itu. Tetapi orang juga tidak bisa mengabaikan bahwa hanya partai yang bisa ikut Pemilu. Hanya partai yang bisa calonkan Presiden dan Wakil Presiden. Peran partai di dalam jauh lebih besar daripada peran bupati dan wali kota sementara peraturan yang dibuatnya bisa diuji di Mahkamah Agung.

“Saya tercengang membaca komentar Zainal Arifin Mochtar yang menggunakan kedok intelektual untuk melindungi partai-partai yang mempraktekkan oligarki, kediktatoran dan nepotisme,” ucap Yusril.

Menurut Yusril, mereka ini adalah jenis intelektual yang tidak punya rasa sensitif terhadap demokrasi dan berlindung dibalik hukum formal yang kaku dengan otak yang beku.

“Lebih heran lagi saya dengan komentar pakar hukum dari UII, Luthfi Yazid yang mengatakan bahwa pengujian AD ART ini dikabulkan, maka akan mendorong siapa saja untuk menguji AD ART partai sehingga menghilangkan kepastian hukum. Ia pun tidak segan-segan menuduh saya sebagai melakukan manipulasi intelektual”.

Kata Yusril, pandangan Luthfi ini sangat mengherankan, seolah dia tidak tahu kalau semua peraturan perundang-undangan dapat diuji ke MK dan MA, dan hal itu diatur di dalam UUD 45.

“Kapan Luthfie pernah mengatakan bahwa dibukanya pintu pengujian semua peraturan perundang-undangan itu menimbulkan tidak adanya kepastian hukum?”, ujar Yusril.

Advokat yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun menuturkan bahwa, para akademisi hukum dan lawyers cukup lama memperjuangkan keberadaan pengujian terhadap UU agar tidak terjadi manipulasi pengaturan yang bertentangan dengan konstutusi, apalagi berisi manipulasi politik untuk kepentingan rezim.

“Jadi siapa sebenarnya yang melakukan manipulasi intelektual untuk menakut-nakuti masyarakat bahwa dibukanya pengujian AD ART partai akan menimbulkan ketidak-pastian hukum, bahkan lebih jauh lagi, anarkisme hukum?”. Tanya Yusril mengakhiri keterangan tertulisnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Jakarta Smart City raih penghargaan di IDC Future Enterprise Awards 2021

Jakarta, SUARA TANGERANG  –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BLUD Jakarta Smart City mendapat penghargaan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com