Tinjau vaksinasi dosis kedua di SDN Pisangan 02, Benyamin berharap PTM bisa dilakukan

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis kedua di SDN Pisangan 02, Ciputat Timur, Selasa (15/2).

Kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan atas kerjasama Pemkot Tangsel dan Badan Intelijen Nasional (BIN) Provinsi Banten.

Wali Kota Benyamin menjelaskan, bahwa pemerintah kini terus berupaya meningkatkan daya tahan tubuh masyarakatnya melalui vaksinasi. Sehingga selain fokus terhadap vaksin booster, untuk vaksinasi tahap kedua juga dilakukan secara bersamaan.

“Kita ingin masyarakat imunnya lebih kuat. Melalui vaksinasi ini anak-anak di Tangsel terlindungi,” ujar Benyamin pada saat meninjau kegiatan vaksinasi tersebut.

Dia menambahkan, pemberian vaksin ini untuk mencegah terjadinya penularan di lingkungan sekolah, agar siswa dan guru memiliki imun yang baik.

Untuk membentuk imun tersebut, diberikan vaksin yang sudah teruji dan terbukti mampu mencegah penularan yang lebih masif. Karena itu seluruh anggota masyarakat harus mau divaksin.

Selain itu dengan adanya vaksinasi di sekolah ini, Benyamin berharap proses belajar mengajar tatap muka bisa dilakukan. Karena dengan meningkatnya daya tahan tubuh atau imunitas siswa, maka semakin memungkinkan proses PTM dapat diberlakukan.

“Yang jelas sekarang kita fokus, untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat di Kota Tangsel” ujarnya. (1^st/htk)

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Mobil Autonomous Vehicle pertama di Indonesia ada di Kabupaten Tangerang
Tangerang, SUARA TANGERANG – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mendampingi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Kepala Badan Otorita Ibukota Baru IKN, Bambang Susantono dalam.rangka meresmikan sekaligus meluncurkan mobil Autonomous Vehicle pertama di Indonesia yang ada di Kabupaten Tangerang khususnya di kawasan BSD City. Launching mobil Autonomous Vehicle pertama di Indonesia tersebut dilaksanakan di QBig BSD City, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Jumat (20/5/2022). Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan Autonomous Vehicle tersebut merupakan suatu kemajuan teknologi yang nantinya ke depan bisa membuat penyederhanaan sistem transportasi terutama untuk di kawasan Pemerintah Kabupaten Tangerang. “Tentu kami sangat mensupport dan memberikan semangat kepada BSD City, Sinarmas Land untuk meningkatkan lagi potensi layanan masyarakat yang lebih ramah lingkungan. Dengan adanya mobil tenaga listrik ataupun sistem transportasi yang terintegrasi dengan digitalisasi ini akan mempermudah masyarakat dan menguntungkan masyarakat,” terangnya. Menurut Bupati Zaki, untuk sementara pengoperasian mobil otonom ini hanya di kota-kota satelit dulu karena diperlukan infrastruktur seperti titik-titik GPS dan juga jalan yang memang harus tersedia dengan baik, belum lagi masalah sensornya yang sangat sensitif sekali. Kalau di jalan umum terbuka mungkin masih lama, kemungkinan kita baru bisa operasikan di jalan umum sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan. “Pengalaman saya naik mobil autonomous ini barusan, semuanya aman. Kecepatan juga aman, tidak terlalu cepat, kecepatan maksimum hanya 20 km/jam dan dilengkapi juga dengan sabuk pengaman. Jadi aman dan nyaman berada di dalam mobil autonom tersebut,” kata Zaki usai menaikin mobil Autonomous. Sementara itu Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah sedang menggodok aturan mengenai penggunaan kendaraan otonom atau tanpa pengemudi di Indonesia. Regulasi tersebut rencananya akan rampung tahun ini. “Kita sedang tahap finalisasi, tahun ini selesai,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi juga mengatakan perkembangan industri otomotif saat ini sangat pesat. Pemerintah berupaya untuk mendukung perkembangan industri tersebut, baik infrastruktur maupun regulasinya. “Pemerintah juga berkolaborasi dengan swasta untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan teknologi kendaraan listrik otonom. Kendaraan tanpa pengemudi ini juga selanjutnya akan menjadi tulang punggung transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN)”, kata Budi. (4rDi)
OJK terbitkan POJK baru perlindungan konsumen
Jakarta, SUARA TANGERANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan yang memperbarui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 ini antara lain mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, POJK ini memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen. “POJK ini semakin memperkuat pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagai respon terhadap dinamika perubahan di sektor jasa keuangan,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara beberapa waktu lalu. Menurutnya, penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan serta upaya perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. “Harapan kami, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 ini dapat menjawab kebutuhan hal tersebut agar sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,” tambah Tirta. Penyusunan POJK ini juga telah melibatkan berbagai stakeholder antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan dari sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank, akademisi, ahli hukum, asosiasi dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan masukan atau saran. Substansi penyempurnaan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 antara lain: Pendekatan pengaturan pada siklus hidup produk dan atau layanan (product life cycle) yang semakin mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa; Penguatan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat antara lain mewajibkan PUJK melaksanakan “edukasi yang memadai” sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan; Penguatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk dan layanan; Penguatan dukungan terhadap konsumen dan atau masyarakat disabilitas dan lanjut usia, serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen; Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian sebelum ditandatangani atau masa jeda setelah penandatanganan perjanjian terhadap produk dan layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan atau bersifat kompleks; Kewajiban merekam apabila penawaran produk dan atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan atau video; Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan market conductsebagai wujud implementasi pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang OJK; Kewajiban pembentukan unit atau fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat; Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri oleh PUJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen. Dengan diterbitkannya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 ini, maka POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (1st)
Sosialisasi ekstensifikasi pajak BPHTB, Benyamin harap target terealisasi
Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengadakan sosialisasi ekstensifikasi penerimaan pajak daerah sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bertempat d̤i̤ S̤o̤l̤ M̤a̤r̤i̤n̤a̤ H̤o̤t̤e̤l̤ Serpong Utara, Kamis (19/5/2022). Dalam sosialisasi tersebut, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengungkapkan, BPHTB merupakan salah satu sumber PAD terbesar di Kota Tangsel. Karena itu targetnya terus meningkat setiap tahun bahkan di tahun 2022 ini. Bukan tanpa alasan target ini ditentukan atas dasar RPJMD masa kepemimpinannya bersama dengan Pilar Saga yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. ”Jadi di tahun 2024 itu masa jabatan kami berdua akan habis,” ujar Benyamin. Dikarenakan masa jabatan yang tidak genap lima tahun seperti sebelumnya, maka seluruh kinerja atau RPJMD yang sudah ditentukan harus segera rampung. Paling tidak, tahun depan, semua pekerjaan yang sempat tertunda dan yang akan direncanakan harus segera selesai. Karena itu dirinya berharap, agar Bapenda bisa merealisasikan target yang sudah ditentukan. Salah satu caranya adalah memastikan laporan BPHTB ini benar-benar riil agar pajaknya sesuai. Hal senada disampaikan oleh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah Dua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Agus Priyanto menjelaskan pada umumnya masyarakat ingin mencantumkan nominal harga aset yang mereka miliki dengan harga minimal. Sehingga berperngaruh terhadap pajak yang harus dipenuhi. ”Karena itu kita perlu mensosialisasikan, butuh kejujuran dari kedua belah pihak pembeli dan penjual untuk transaksi jual belinya, butuh data yang rill sehingga pemasukan pajak dari sektor BPHTB bisa sesuai dengan kondisi transaksi,”ungkapnya. Bahkan di daerah, sudah menerapkan sistem laporan secara aplikasi, sehingga mereka melaporkan transaksi dengan jujur tanpa harus dikurangi. Aplikasi berbentuk web ini sudah diserahkan dan dibekalkan kepada seluruh petugas pelayanan. Dengan harapan bahwa target pendapatan bisa tercapai. Dan Pemerintah bisa melanjutkan pembangunan daerah yang sempat tertunda. Sementara Kepala Bidang Pajak Daerah Satu, Burhan menjelaskan bahwa target pendapatan di sektor BPHTB memang terus meningkat. Per hari ini setidaknya dari sektor BPHTB sudah berhasil menarik pajak sebesar Rp190 miliar. ”Jika tidak ada hambatan yang bersifat signifikan, kami optimis realisasi target Rp 494 miliar tercapai,” ujar Burhan. Burhan pun menjelaskan, sekarang untuk pelaporan pajak BPHTB berbeda, sekarang sistem pelaporannya lapor pajak dahulu baru bayar, sedangkan yang dulu, bayar dahulu baru lapor pajaknya. “Dengan sistem yang baru ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor BPHTB,” singkatnya. (1st)
Mudah lokalisir gangguan, PPDB Tahun 2022 di Baten akan berbasis web sekolah
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten Tabrani memimpin Rapat Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 bersama puluhan operator tingkat SMA di Aula SMKN 1 Kota Serang, Jalan KH Abdul Fatah Hasan No.88, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Kamis (19/5/2022). Pj Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, pihaknya ingin menguatkan prinsip dasar dalam proses PPDB Tahun 2022 ini. Prinsip dasar yang dimaksud yang harus menjadi prioritas untuk disiapkan adalah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. “Oleh karena itu, dari sekarang saya ingin OPD terkait mempersiapkan segala infrastrukturnya dengan baik dan optimal sebagai bentuk ikhtiar kita mendekatkan layanan kepada masyarakat yang berjalan dengan baik,” ujar Pj Gubernur Banten. Secara teknis, lanjut Al Muktabar, mekanisme PPDB Tahun 2022 ini akan diserahkan kepada server masing-masing sekolah, tidak terpusat pada satu server seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, Pemprov Banten tentu tetap akan melakukan pengawasan agar pelaksanaan PPDB tetap berjalan dengan baik dan lancar. “Tentunya untuk menghindari berbagai gangguan jaringan yang menghambat pelayanan, akan ada perbaikan dalam beberapa hal di setiap server sekolah,” jelasnya. Dikatakan Muktabar, rangkaian proses PPDB Tahun 2022 akan dimulai pada tanggal 20 Mei 2022, dengan melakukan soft lauching sosialisasi PPDB. “Secara umum struktur PPDB tahun ini hampir sama dengan sebelumnya, ada basis zonasi kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi,” pungkasnya. Sementara itu Kepala Disdikbud Provinsi Banten Tabrani menambahkan, sebagaimana kebijakan dari Pj. Gubernur Banten, untuk PPDB tahun ini berbasis web server di sekolah masing-masing. “Kebijakan itu sangat bagus untuk mempermudah melokalisir ketika terjadi gangguan pada saat pelaksanaan,” katanya. Persoalan nanti ada hal-hal kendala, lanjut Tabrani, itu merupakan bagian dari yang harus dicarikan solusinya bersama. Pemprov Banten menekankan kepada masing-masing sekolah untuk mempersiapkan seluruh infrastrukturnya dengan baik dan maksimal. “Seperti mempersiapkan hardware dan software-nya. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai apa yang sudah kita evaluasi dari PPDB tahun lalu kembali terjadi,” pungkasnya. (1st)
Pelonggaran penggunaan masker, Melki: Sinyal positif pengendalian pandemi
Jakarta, SUARA TANGERANG – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan. Melki, sapaan akrabnya, menyebutkan kalau ini merupakan sinyal positif lantaran pengendalian pandemi di tanah air sudah makin baik. “Dimana justru setelah habis Idulfitri, dengan berbagai parameter tentunya, itu dilakukan pelonggarkan (penggunaan masker di luar ruangan),” jelas Melki saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi ‘Hepatitis Akut Mengancam, Bagaimana Antisipasinya?’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin (19/5/2022). Politisi Partai Golkar ini meyakini, pemerintah melalui Presiden Jokowi pasti sudah melihat berbagai parameter sebelum menetapkan pelonggaran kebijakan masker ini. Seperti pertama, penularan yang terjadi tidak lebih tinggi dari 20 orang dibanding 100 ribu penduduk. Lalu di rumah sakit hanya ada 5 orang pasien dibanding 100 penduduk. Sementara untuk kasus meninggal hanya satu orang dibanding 100 ribu orang penduduk, kemudian vaksinasinya di atas 70 persen, kemudian tingkat penularan di wilayah RT nya hanya satu. “Itu kalau kita lihat parameter seperti itu, memang pemerintah sudah bisa mengatakan kalau kita ini sudah menjadi endemi,” tambahnya. Meski demikian, legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II tersebut tetap meminta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) meski kebijakan ini diberlakukan secara nasional. Pasalnya, penerapan kebijakan ini akan bersifat individu yang memerlukan kepekaan masyarakat dalam pelaksanaannya. “Cuman bagi masyarakat sendiri, karena ini akan menjadi sangat individu sifatnya, apabila ada seseorang atau anggota keluarganya atau teman-teman sekitarnya juga yang ternyata dia terindikasi agar gejala-gejala Covid-19 sebaiknya orang itu dikarantina dan diharapkan pakai masker. Harus ada kesadaran dari orang per orang, komunitas perkomunitas, apabila anggota keluarga atau teman, atau kerabat, yang ada gejala itu, dikarantina dulu, dicek, kemudian pakai masker,” tutup Melki. (1st/*)

Mudah lokalisir gangguan, PPDB Tahun 2022 di Baten akan berbasis web sekolah
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten Tabrani memimpin Rapat Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 bersama puluhan operator tingkat SMA di Aula SMKN 1 Kota Serang, Jalan KH Abdul Fatah Hasan No.88, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Kamis (19/5/2022). Pj Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, pihaknya ingin menguatkan prinsip dasar dalam proses PPDB Tahun 2022 ini. Prinsip dasar yang dimaksud yang harus menjadi prioritas untuk disiapkan adalah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. “Oleh karena itu, dari sekarang saya ingin OPD terkait mempersiapkan segala infrastrukturnya dengan baik dan optimal sebagai bentuk ikhtiar kita mendekatkan layanan kepada masyarakat yang berjalan dengan baik,” ujar Pj Gubernur Banten. Secara teknis, lanjut Al Muktabar, mekanisme PPDB Tahun 2022 ini akan diserahkan kepada server masing-masing sekolah, tidak terpusat pada satu server seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, Pemprov Banten tentu tetap akan melakukan pengawasan agar pelaksanaan PPDB tetap berjalan dengan baik dan lancar. “Tentunya untuk menghindari berbagai gangguan jaringan yang menghambat pelayanan, akan ada perbaikan dalam beberapa hal di setiap server sekolah,” jelasnya. Dikatakan Muktabar, rangkaian proses PPDB Tahun 2022 akan dimulai pada tanggal 20 Mei 2022, dengan melakukan soft lauching sosialisasi PPDB. “Secara umum struktur PPDB tahun ini hampir sama dengan sebelumnya, ada basis zonasi kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi,” pungkasnya. Sementara itu Kepala Disdikbud Provinsi Banten Tabrani menambahkan, sebagaimana kebijakan dari Pj. Gubernur Banten, untuk PPDB tahun ini berbasis web server di sekolah masing-masing. “Kebijakan itu sangat bagus untuk mempermudah melokalisir ketika terjadi gangguan pada saat pelaksanaan,” katanya. Persoalan nanti ada hal-hal kendala, lanjut Tabrani, itu merupakan bagian dari yang harus dicarikan solusinya bersama. Pemprov Banten menekankan kepada masing-masing sekolah untuk mempersiapkan seluruh infrastrukturnya dengan baik dan maksimal. “Seperti mempersiapkan hardware dan software-nya. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai apa yang sudah kita evaluasi dari PPDB tahun lalu kembali terjadi,” pungkasnya. (1st)
Jelang Lebaran, Andika: Stok dan harga migor di Banten aman
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Wakil Gubernur Provinsi Banten Andika Hazrumy mengungkapkan Banten mendapat kuota minyak goreng (migor) curah sebanyak 11 ribu ton yang akan didistribusikan oleh 6 produsen minyak goreng, hingga April mendatang. Kuota distribusi migor curah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menekan harga minyak goreng yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, harapannya agar migor tersebut sampai di tangan konsumen dengan HET atau Harga Eceran Tertinggi. “Jadi untuk Banten sendiri nanti ada 11 ribu ton minyak goreng curah dari 6 produsen minyak goreng yang biasa menjadi pemasok untuk pasar Indonesia,” kata Andika kepada pers saat mendampingi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan sidak ke Pasar Lama, Kota Serang, Kamis (14/4/2022). Menurut Andika, Pemerintah menargetkan agar kuota minyak goreng curah tersebut bisa didistribusikan seluruhnya atau 100 persen maksimal sampai dengan bulan April mendatang. Untuk itu Andika memastikan bahwa komoditas minyak goreng akan aman baik harga maupun stoknya menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Tahun 2022 ini yang akan jatuh pada awal Mei mendatang. “Sampai sekarang laporan yang masuk distribusinya sudah 25 persen, dan kami Pemerintah Daerah akan terus ‘mengawal’ pendistribusian kuota migor curah kita ini agar sampai kepada masyarakat tepat harga dan waktunya,” papar Andika. Lebih jauh Andika mengungkapkan, hasil sidak Wamendag bersama dirinya memang masih menunjukkan migor curah masih dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14 ribu per liter atau 15,5 ribu per kilogram. “Barusan informasi yang kita dapat dari para pedagang memang mereka masih agak mahal dapat harganya waktu membeli komoditas itu karena masih agak panjangnya rantai pasar yang ada di lapangan,” kata Andika menjelaskan. Terkait hal itu, Wamendag Jerry mengaku pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh stake holder minyak goreng curah. Stake holder dimaksud yakni mulai dari produsen, distributor, Pemerintah Daerah, Kementerian terkait hingga aparat penegak hukum. Namun demikian, kata dia, secara umum hasil pemantauannya di sejumlah pasar termasuk Pasar Lama, Kota Serang, yang baru saja dikunjunginya, harga dan stok bahan-bahan pokok, dinyatakan masih dalam status aman. “Memang tadi seperti migor curah itu seperti kata Pak Wagub masih dijual di atas HET. Mereka beralasan mereka dapatnya juga sudah mahal. Ini yang akan kita upayakan terus agar harganya bisa HET,” kata Jerry. Sementara itu, lanjutnya, untuk harga-harga bahan pokok lainnya seperti beras, tepung terigu, telur dan gula, hasil pemantauan dirinya di sejumlah pasar dalam beberapa waktu terakhir ini menunjukkan masih pada level aman, baik dari sisi harga maupun stok. Dikatakan dia, dirinya bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan jajaran hampir setiap hari turun ke pasar-pasar untukmemastikan ketersediaan dan harga bahan pokok selama Ramadan dan menjelang Lebaran Mei mendatang. (1st/*)
Banten raih opini WTP enam kali berturut-turut
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk keenam kalinya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pertanggungjawaban keuangan dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku bersyukur dengan keberhasilan Pemprov Banten mempertahan opini WTP tersebut. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Banten tersebut merupakan bahan untuk introspeksi pihaknya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD Provinsi Banten. “Kami semua tentunya bersyukur dan menerima hasil pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2021 dengan opini terbaik ini,” kata Andika kepada pers usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Rabu (13/4/2022). Rapat paripurna yang ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Banten TA 2021 dengan opini WTP tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni. Sebelumnya saat membacakan sambutan Gubernur Banten dalam rapat tersebut Andika mengatakan, merujuk UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23/2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 7 Februari 2022 untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, dalam menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP BPK, kata Andika, pihaknya telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya akan tetap meminta bimbingan dan arahan dari BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu, yaitu maksimal selama 60 hari kerja. “Terutama yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan keuangan,” imbuhnya. Sebelumnya Auditor Utama KN V BPK RI Akhsanul Khaq yang mewakili BPK menyerahkan LHP BPK tersebut, dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwaklan Provinsi Banten atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2021, temasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Banten, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2021. “Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk yang ke-6 kalinya,” kata Akhsanul. Bersama LHP atas LKPD Provinsi Banten ini, kata Akhsanul, BPK juga menyampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (HPD) Tahun 2021 dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan pada Pemprov Banten. Menurutnya, BPK mengapresiasi upaya Provinsi Banten dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain Pemprov Banten telah mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakannya melalui mekanisme Musrenbang dan pokok pikiran DPRD. Selain itu, Pemprov Banten juga telah menjabarkan program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran secara selaras dan terukur. Dalam sambutannya Akhsanul menyampakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. “Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” katanya. (1st/*)
Pemprov Banten imbau pengusaha bayar THR tepat waktu
Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengimbau pengusaha untuk membayar hak Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan dan buruh dicairkan tepat waktu yakni H-7 lebaran atau bahkan bisa lebih cepat. Pemprov Banten melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah melakukan rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu sebelum bulan Ramadan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan, seluruh elemen yang ada di LKS Tripartit sudah sepakat untuk mencairkan THR tepat waktu atau mungkin bisa juga lebih cepat. “Pada hakikatnya para pengusaha juga sudah menyanggupi untuk membayarkan hak THR karyawannya itu tepat waktu. Karena memang itu sudah menjadi kewajiban perusahaan setiap tahunnya,” ujarnya. LKS Tripartit sendiri merupakan sebuah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Saat ini, lanjut Septo, Pemprov Banten sedang menunggu Surat Edaran (SE) terkait pemberian THR itu yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang akan dijadikan sebagai dasar acuan. “Bagaimana nanti aturan teknisnya, kita saat ini posisinya sedang menunggu SE itu,” pungkasnya. Adapun untuk besaran pemberian THR-nya itu sendiri, tambah Septo, disesuaikan dengan masa kerja karyawan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Dimana bagi karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan atau satu tahun, berhak mendapatkan besaran THR sebesar satu kali gaji, sedangkan karyawan yang bekerja minimal 1 bulan atau kurang dari 12 bulan akan mendapatkan THR secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya Selain itu, untuk memastikan seluruh perusahaan memberikan THR kepada karyawannya, Pemprov Banten juga akan membuka posko pengaduan atau help desk yang terpusat di kantor Disnakertrans Provinsi Banten. “Kalau ada yang tidak mampu atau persoalan lainnya, kami sudah membuka help desk pengaduan di kantor kami yang akan dibuka sampai hari terakhir kerja tanggal 28 April 2022,” ucapnya. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Disnakertrans Provinsi Banten, sampai saat ini tercatat sebanyak 29.164 perusahaan masih beroperasi. (1st/*)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Mobil Autonomous Vehicle pertama di Indonesia ada di Kabupaten Tangerang

Sosialisasi ekstensifikasi pajak BPHTB, Benyamin harap target terealisasi

Soal pelonggaran pemakaian masker, Pemkab Tangerang tunggu aturan pemerintah pusat

Pelonggaran penggunaan masker, Melki: Sinyal positif pengendalian pandemi

PWI Pusat kutuk keras kekejian Israel atas pembunuhan wartawan Palestina, dan serukan penyelidikan independen

Pasca pelantikan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar ajak stakeholder bersatu bangun Banten

OJK terbitkan POJK baru perlindungan konsumen

Bersama WIR Group, JakLingko Indonesia akan hadirkan layanan transportasi publik modern di metaverse

Dukung perkembangan industri voice over, Kemenparekraf-Voice Institute Indonesia gelar “Wonder Voice Over Camp”

Pengamat: Koalisi Golkar, PAN, PPP, koalisi kuat Pemilu 2024

Senator DKI Jakarta: Kampung Susun Bayam, wajah nyata keadilan pembangunan di Jakarta

Ketua DPC PPP Tangsel beri apresiasi wacana program BLK Srikandi SBM PAC Serpong Utara

Mudah lokalisir gangguan, PPDB Tahun 2022 di Baten akan berbasis web sekolah

Jelang Lebaran, Andika: Stok dan harga migor di Banten aman

Banten raih opini WTP enam kali berturut-turut

Mamah muda jadi korban begal, pelakunya bapak dan anak, ditangkap dan didor polisi saat melawan

Sengketa tanah, kuasa hukum Ahmad Ghozali: Berita di salah satu media nasional telah menyudutkan kliennya, tidak sesuai fakta

Geger, seorang pria di Jayanti nekat ceburkan diri ke dalam sumur

Upaya tingkatkan profesionalisme, dosen STIMA IMMI tandatangani pakta integritas

Kisah Dokter Beri Ivermectin kepada pasien Covid-19 di Indonesia

Terinspirasi Muhammad Salah, seorang suporter bola Inggris masuk Islam

Serunya libur Lebaran bersama keluarga di Pantai Anom Kramat Pakuhaji

Menparekraf promosikan Sedotan Purun Belitung di Sidang PBB salah satu wujud kongkrit konservasi pariwisata berbasis alam

Hari kedua Lebaran 2022, objek wisata pantai di Tangerang mulai ramai pengunjung

Shin Tae-yoe akui siapkan taktik khusus saat Garuda Muda lumat Myanmar

Serunya libur Lebaran bersama keluarga di Pantai Anom Kramat Pakuhaji

Menparekraf promosikan Sedotan Purun Belitung di Sidang PBB salah satu wujud kongkrit konservasi pariwisata berbasis alam

Anies Hanya Kalah Kalau Gak Nyapres?

7 Hal Salah Kaprah Masyarakat Mengenai Konflik di Palestina dengan Israel

Pak Jokowi, Berhentilah Berutang

Tinjau vaksinasi dosis kedua di SDN Pisangan 02, Benyamin berharap PTM bisa dilakukan

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Check Also

Pilar Saga Ichsan pimpin upacara peringatan Hardiknas 2022