PUSDAK UNUSIA temukan akar masalah kendala pengungkapan kasus korupsi terkait kebencanaan

Jakarta, SUARA TANGERANG – Hasil penelitian Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (PUSDAK UNUSIA) menemukan bahwa akar masalah dari terhalangnya pengungkapan tindak pidana korupsi. Pertama, karena tertutupnya oleh suatu kepentingan yang saling berkaitan di antara pelaku dengan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dengan pihak ketiga, misalnya keterlibatan swasta dalam korupsi pengadaan barang dan jasa.

Kedua, jika berbicara soal pencegahan dan penanggulangan korupsi pada anggaran kebencanaanan, tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) adalah kesalahan soal penganggaran bantuan yang kurang akurat atau keterlambatan pendistribusian anggaran karena tidak memiliki sumber data yang jelas (mapan), serta cenderung ambur adul. Hal tersebut disampaikan Muhammad Aras Prabowo, SE, M.Ak selaku Peneliti PUSDAK UNUSIA.

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Aras mengatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dapat mengakibatkan hingga 3,78 juta penduduk mengalami kemiskinan, dan 5,2 juta orang dapat kehilangan pekerjaan mereka. “Hal tersebut juga terungkap dari penelitian Gorbiano (2020),” ujar Aras, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Karenanya, kata Aras, perlu adanya pemetaan potensi korupsi anggaran COVID-19. Dan mendorong peningkatan strategi pencegahan dan penindakan dalam tidak pidana korupsi anggaran COVID-19.

“Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2020 ± Rp. 1.626,09 T, terdiri dari APD Rp. 2,06 T; Infrastruktur RS Rp. 1,09 T; Subsidi Pemulihan Ekonomi Rp. 1.601,75 T; Bantuan Sosial RP. 21,19 T. Sedangkan, tahun 2021 ± Rp. 1.171,72 T diantaranya APD Rp. 193,93 T; Infrastruktur RS Rp. 23,94 T; Vaksin 1 Rp. 13,92 T; Vaksin 2 Rp. 161,20 T; Vaksin 3 Rp. 33,98 T; Subsidi Pemulihan Ekonomi Rp. 744,75 T” terang Aras.

Ketua Program Studi Akuntansi UNUSIA ini pun mengungkapkan, bahwa korupsi anggaran untuk penanganan COVID-19 tahun 2020 ± Rp. 41,447 T terdiri dari APD Rp. 0,006 T; Infrastruktur RS Rp. 0,062 T; Subsidi Pemulihan Ekonomi Rp. 41,3 T; Bantuan Sosial Rp. 0,067 T. Sedangkan, tahun 2021 ± Rp. 0,048 T yaitu APD 0,002 T; Infrastruktur RS Rp. 0,014 T; Subsidi Pemulihan Ekonomi Rp. 0,032 T.

“Oknum dan Instansi yang terseret korupsi adalah Pemerintah Pusat diantaranya Kementerian Sosial RI dan Pihak Swasta. Pemerintah Provinsi diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara. Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya Mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat dan Pihak Swasta. Pemerintah Desa yaitu Matan Kades Jomaya, Cirebon,” beber Aras mempresentasikan hasil penelitian PUSDAK.

Diakhir presentasinya tersebut, kepada KPK Aras merekomendasikan agar pengadaan dengan kondisi darurat tetap harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Pemerintah perlu membuat kanal informasi yang bersifat real-time, akurat dan dapat diakses oleh publik luas agar implementasi realokasi anggaran COVID-19 di tingkat pusat maupun daerah dapat diawasi; dan penguatan keterlibatan masyarakat melalui upaya pengawasan partisipatif.”

“Dan pengawasan partisipatif hanya bisa diwujudkan jika KPK bersahabat dengan seluruh elemen masayarakat, termasuk lembaga pusat kajian korupsi di Indonesia,” pungkas Aras. (1st)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Tolak kenaikan harga BBM, HMI Cabang Jakarta minta Presiden copot Menkeu, Menteri ESDM dan Dirut Pertamina

Jakarta, SUARA TANGERANG – Ratusan mahasiswa yang menamakan diri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta, ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com