BREAKING NEWS

Pak Jokowi, Berhentilah Berutang

SUARA TANGERANG – Sejak merdeka, Indonesia tidak sepi dari utang. Sebab, salah satu ganjalan KMB di Denhag (1949) adalah masalah utang. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia jika utang mereka ditanggung. Aneh bin ajaib. Pemerintah Indonesia harus membayar utang Belanda, 1,13 milyar dollar AS.

Soekarno mewariskan utang ke Soeharto, Rp 794 miliar, 29% PDB. Utang orde baru selama 32 tahun, Rp. 1.500 trilyun, 58% PDB. Habibi mewariskan Rp. 938,8 trilyun, 85,4% PDB. Gusdur mewariskan Rp. 1.271 trilyun, 77,2% PDB. Megawati mewariskan, Rp. 1,298 trilyun, 56,5% PDB. SBY mewariskan Rp. 2,608 trilyun, 24,74% PDB. Utang pak Jokowi, terhitung Maret 2022, Rp. 7.052,50 trilyun, 40,39% PDB. Utang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Utang Menurut Islam

Ajaran Islam itu tidak seperti yang dipahami pak Jokowi. Sebab, pak Jokowi pernah bilang di hadapan masyarakat Barus, Sumatera Utara (24/3/2017), “Di pisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik.” Maksudnya, pisahkan agama dari politik. Itu ajaran komunis. Pak Jokowi kan bukan komunis. Mungkin seorang kapitalis, liberal atau sekuler.? Wallahu’alam. !!!.

Pak Jokowi pernah belajar kewarnegaraan bukan.? Pasal 29 ayat 1, UUD 45: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Maknanya, Indonesia, negara tauhid. Bukan negara kapitalis, liberal, apalagi komunis. Ayat kedua berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ibadat dalam Islam, meliputi kegiatan spiritual secara vertikal dan aktivitas muamalah secara horizontal. Olehnya, berdasarkan pasal 29 UUD 45 tersebut, Islam juga mengatur masalah utang. Pak Jokowi sebagai presiden, wajib melaksanakannya. Apa pandangan Islam tentang utang.?

Utang yang dalam bahasa Arab, ‘al-qardh’, secara etimologi, berarti ‘memotong’. Secara syar’i, utang bermakna memberikan harta dengan dasar ‘kasih sayang’ ke siapa pun yang ‘membutuhkan’ dan ‘dimanfaatkan dengan benar’ serta akan ‘dikembalikan’ lagi ke yang memberikan. Status hukumnya “mubah.” Maknanya, tidak diwajibkan. Namun, tidak juga dilarang.

Persayaratannya, ada empat hal. Pertama, jenis dan jumlah utang harus dicatat dan disaksikan para saksi yang amanah. Kedua, Pengutang harus segera melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Ketiga, utang hanya dibenarkan untuk hal-hal yang sangat mendesak seperti membeli makanan karena kelaparan. Utang juga dibenarkan untuk berobat yang kalau tidak segera ditangani, akan mendatangkan mudharat lebih besar seperti kecacatan atau meninggal dunia. Jadi, Islam tidak membenarkan berutang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, keperluan sekunder dan tersier. Utang untuk membeli HP, kenderaan bermotor, lahan, dan saham, tidak dibenarkan. Apalagi membangun infrastruktur dan pindah ibu kota negara. Keempat, Pemberi utang hendaknya menagih utangnya dengan cara yang baik.

Pak Jokowi, utang pajenengan itu, melanggar pasal 29 UUD 45. Jadi, segeralah bertobat. Bertobat dengan cara, segera lunasi utang-utang tersebut dan tidak lagi menambah pinjaman baru. Bertobat juga bisa dalam bentuk pengakuan bahwa, pajenengan sudah tidak mampu memikul amanah yang ada. Konsekwensinya, pak Jokowi harus mengembalikan kekuasaan ke rakyat secara damai.

Utang Tidak Boleh Untuk Membangun Infrastruktur

Pak Jokowi, pajenengan dilantik sebagai Presiden oleh MPR, 20 Oktober 2014. Jadi, utangnya kita mulai pada tahun 2015. Besarnya, Rp 3.165,13 triliun, 27,4% PDB. Tahun 2016, meningkat menjadi Rp 3.706,52 triliun, 27,9% PDB.  Tahun berikutnya (2017), terus meningkat menjadi Rp 3.938,70 triliun, 28,2% PDB. Tahun 2018, jumlahnya Rp 4.418,30 triliun, 29,8% PDB. Tahun 2019, utangnya Rp 4.779,28 triliun, 29,9% PDB.

Pilpres 2019, mayoritas akademisi, politisi, Menteri, Hakim, KPU, dan Bawaslu, tersihir oleh Abu Nawas. Salah satu indikatornya, MK memutuskan pilpres 2019 dimenangkan pak Jokowi dengan skor 9 – 0. Artinya, tidak seorang pun dari sembilan anggota MK yang  rasional terhadap sihir Abu Nawas. Padahal, dari 54 janji pajenengan pada kampanye 2014, hanya 11 poin (20%) yang dipenuhi. Itu pun, asal-asalan. Apalagi beberapa proyek inftrasturktur, mangkrak. Bandara Kertajati (biaya Rp.2,6 trilyun) dengan anggaran pemeliharaan, enam milyar rupiah sebulan,. sekarang menjadi bengkel pesawat. Sebab, sepi penumpang. Kereta api Jakarta – bandara Soeta yang menelan biaya 5 trilyun rupiah, juga sepi penumpang. LRT Palembang yang menghabiskan biaya Rp. 10,9 trilyun, rugi karena sepi pelanggan.

Semua hal tersebut tidak dipikirin pak Jokowi. Bahkan, pajenengan bangga dengan putusan MK. Apalagi, rival dalam dua pilpres berturut-turut, Prabowo, menjadi anak buah pajenengan di kabinet. Olehnya, utang pajenengan (2020) tidak tanggung-tanggung, Rp 6.074,56 triliun, 38,6% PDB. Tahun berikut, pak Jokowi semakin mabuk sehingga utang menjadi Rp.6.850,20, 41% PDB.  Tahun ini, per Maret 2022, utang menjadi Rp 7.052,50 triliun, 40,39% PDB.

Pak Jokowi, dalam visi-misi kampanye 2014, mengatakan, tidak akan menambah utang luar negeri. “Membangun infra stuktur,” itu alasannya. Pak Jokowi, dengarkan nasihatku: Pertama, Islam tidak membenarkan berutang untuk membangun infrastruktur, khususnya jalan tol, jembatan dan bandara baru, serta kereta api cepat. Apalagi, pindah ibu kota negara. Islam membenarkan utang untuk keperluan yang sangat mendesak, seperti mengatasi kelaparan dan penyakit. Kedua, jika pak Jokowi meninggal dunia sebelum melunasi utang-utang tersebut, jenazahnya akan ditolak bumi. Sebab, Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang satu dinar atau satu dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham (HR Ibnu Majah). Di kesempatan lain, beliau mengatakan: “Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya (HR Tirmidzi). Bahkan, beliau bersabda, “Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR Ibnu Majah).

Jika pak Jokowi pikir, biar presiden baru yang melunasi utangnya, maka pajenengan meninggal sebagai Pencuri. Kalau pun meninggal tertembus peluruh tentara China karena pak Jokowi tidak mau jadi bonekanya, pajenengan tetap meninggal sebagai pencuri. Sebab Rasulullah SAW bersabda, “Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali karena utang.” (HR Muslim).

Infrastuktur Tidak Mengurangi Orang Miskin

Data-data yang ada menunjukkan, September 2014, orang miskin di Indonesia, 10,96%. Setahun kemudian ketika pak Jokowi berkuasa, orang miskin bertambah menjadi 11,22%. Tahun 2018, BPS mengatakan, angka kemiskinan mencapai 9,8%. Apakah angka tersebut, faktual atau rekayasa.? Satu hal yang pasti, BPS mengatakan, jika 9 dari 14 item dipunyai suatu rumah tangga, maka mereka dikategorikan sebagai keluarga miskin. Salah satunya, penghasilan setiap bulan kurang dari enam ratus ribu rupiah. Maknanya, orang miskin adalah mereka yang penghasilnnya kurang dari dua puluh ribu rupiah per hari. Jika ini kriterianya maka, pemulung dan peminta-minta di Jakarta, tidak tergolong miskin. Sebab, ada di antara mereka yang penghasilnnya lebih dari dua puluh ribu rupiah sehari. Olehnya, PBB menetapkan, orang miskin adalah mereka yang penghasilan hariannya di bawah dua dollar AS. Maknanya, orang miskin di Indonesia bisa 30-an persen. Bahkan, 90% orang miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia dan Philipina.

Jika merujuk kriteria BPS tersebut, maka prestasi pak Jokowi sampai akhir periode, 2019, orang miskin, 9,41%. Angka itu sangat jauh dari janji panejenengan dalam visi – misi Pilpres 2014 yang akan mencapai 5%. Maknanya, pembangunan infrastuktur tidak mengurangi angka orang miskin.

Bagaimana Pengangguran.? Pada tahun 2014, pengangguran 5,9%. Setahun pemerintahan pak Jokowi (2015), pengangguran meningkat menjadi 6,2%. Namun, tahun-tahun berikut, angka pengangguran sedikit menurun sekalipun tidak signifikan yakni, 5,5% dan 5,1%. Setahun sebelum pandemik, angka pengangguran Indonesia mencapai 5,28%. Angka ini menunjukkan, pembangunan infrastuktur tidak mengurangi pengangguran. Justru, beban utang yang harus dipikul rakyat yang tidak punya kepentingan dengan pembangunan infrastuktur tersebut.

Simpulannya, dalam suasana idul fitri ini, pak Jokowi harus hentikan pembangunan infrastuktur, termasuk IKN. Batalkan juga Peraturan Perundang-undangan yang merugikan rakyat, yakni UU: Minerba, Covid 19, Cipta Kerja, dan KPK. Dana yang ada digunakan untuk mengurangi orang miskin dan pengangguran. Lunasi segera utang negara tanpa pinjaman baru. Mudah-mudahan dengan itu, rakyat dapat memaafkan pajenengan, pak Jokowi. Semoga !

Depok, 6 Mei 2022

Abdullah Hehamahua

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ajak Nonton Formula E, Sinyal Kuat Presiden Jokowi Dukung Anies

SUARA TANGERANG – Trek balapan Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) atau Formula E sudah rampung ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com