MK Tolak uji materi

Dianggap sudah tidak faktual, ketentuan verifikasi parpol diuji

Jakarta, SUARA TANGERANG – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk Pengujian materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sidang yang digelar pada Selasa (24/5/2022) kemarin, pukul 09.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XX/2022.

Permohonan tersebut dimohonkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang diwakili Agus Priyono, selaku Ketua Umum dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik, selaku Sekretaris Jenderal.

Dalam permohonannya, pemohon menilai bahwa adanya proses verifikasi peserta pemilu terhadap partai politik (parpol) secara faktual tidak lagi relevan. Selain itu menurut pendapat pemohon, adanya perlakuan berbeda, khusus dan/atau perlakuan istimewa (privilage) terhadap partai politik yang lolos Parliamentary Threshold pada pemilu 2019, sehingga mencederai asas equality before the law dan keadilan itu sendiri.

Oleh karena partai parlemen pada faktanya sudah mapan dan memiliki kursi di parlemen yang tentunya dalam batas-batas tertentu memiliki wewenang kekuasaan, serta secara realtif lebih unggul dalam hal kekuatan struktur, infrastruktur dan finansial dibandingkan partai-partai non-parlemen.

Menurut pemohon perlakuan istimewa ini, akan menciptakan kompetisi pada Pemilu 2024 menjadi tidak fair, oleh karena berkonsekuensi pada adanya perbedaan kesiapan masing-masing partai politik.

“Partai-partai politik yang tidak dibebani verifikasi faktual tersebut akan selangkah mendahului partai-partai politik yang harus melalui verifikasi faktual. Pada saat partai-partai non-parlemen berjibaku menghadapi tahapan verifikasi faktual yang tentunya mengeluarkan energi biaya yang sangat besar, partai-partai parlemen telah dapat mempersiapkan hal-hal lain seperti konsolidasi dan kampanye untuk memenangkan Pemilihan Umum, “ ujar pemohon, dikutip dari siaran pers  MK, Selasa (24/5/2022).

Dengan pokok permasalahan tersebut, pemohon meminta Mahkamah untuk meninjau dan memperbaikinya dengan menyatakan Pasal 17ayat (1) UU a quo bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik berbadan hukum dan telah lolos verifikasi administrasi oleh KPU.” (1st)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Peduli budaya Indonesia! Anies: Pemprov DKI siap gelontorkan dana miliaran rupiah untuk renovasi Gedung WOB Jakarta

Jakarta, SUARA TANGERANG – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 7 ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com