Pemancing yang tengelam di Pantai Muara Teluknaga Tangerang, akhirnya ditemukan BPBD

Tangerang, SUARA TANGERANG – Setelah dilakukan pencarian selama tiga hari oleh Tim Basarnas bersama BPBD Kabupaten Tangerang. Akhirnya Supriyadi (41) pria pemancing yang merupakan warga Pesing Koneng, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang dikabarkan tengelam beberapa hari lalu di Pantai Muara Teluknaga ditemukan dalam keadaan terapung.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Tangerang, Abdul Munir mengatakan korban sudah ditemukan Tim gabungan dari Basarnas. Jasad korban diketemukan dalam keadaan terapung di sebelah Selatan dari titik Nol.

“Korban sudah diketemukan dari jarak sekitar 2 km dari titik awal tenggelam arah selatan,” kata Abdul Munir, Selasa (23/8/2022).

“Korban ditemukan pagi jam 8:00 WIB oleh Tim Basarnas Jakarta dengan jarak 2 km, posisi korban terapung di atas air laut,” ujarnya.

Diterangkan Abdul Munir, jasad Supriyadi langsung dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah duka.

“Saat ini korban sudah dibawa ke rumah duka yang ada di Jakarta, dan keluarga menolak untuk dilakukan autopsi,” pungkasnya. (4rD1)

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Holding sub-holding di PLN tidak diperlukan
Jakarta, SUARA TANGERANG – Holding sub-holding di PLN tidak diperlukan. Karena hal itu justru akan menempatkan manajemen, termasuk para direski, dalam posisi yang sulit. Demikian disampaikan Prof Mukhtasor dalam Seminar Gebyar HUT SP PJB ke-23 bertajuk Holding Sub-Holding di PLN Group, Apakah Diperlukan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 September 2022. Dalam kaitan dengan hal ini, PT PLN dan PT PJB bukan sumber masalah, sebab mereka hanya menjalankan perintah. Oleh karena itu, Mukhtasor mengingatkan agar jangan sampai salah alamat ketika menyuarakan kritik terhadap kebijakan holding sub-holing, Sebab kebijakan itu datangnya dari pemerintah. Bukan dari PLN. “Terkait dengan energi, kalau ada kementerian yang basis undang-undangnya melawan UUD, itu di ESDM,” ujar Mukhtasor. UU Migas, dibuat tahun 2001 dan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melawan UUD hingga kemudian dibatalkan pada tahun 2012. Sekarang sudah 10 tahun berlalu, namun tidak ada penggantinya. Lalu ada UU Kelistrikan. Beberapa kali undang-undang ini dibawa ke MK, khususnya terkait bundling unbundling. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bertentangan dengan UUD. Jika mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, maka sistem IPP bertentangan dengan UUD. Selain itu, UU Minerba juga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Di sana ada pasal yang dibatalkan juga. Ketika berbicara mengenai penataan BUMN, yang perlu diperhatikan adalah apa dan untuk apa di balik itu. Jika kita perhatikan, sebelum membuat holding sub-holding, saat itu Menteri menyampaikan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, “Kalau alasan transparansi dan akuntabilitas, solusinya bukan IPO. Contohnya, Garuda sudah IPO. Tetapi apakah kemudian menjadi lebih baik? Justru kasus-kasus semakin banyak terjadi setelah Garuda melakukan IPO,” tegasnya. IPO membuka ruang bagi masuknya swasta. Kalau kemudian porsi IPP dominan, itu artinya bukan lagi dikuasasi negara. Akhirnya akan berbahaya bagi kedaulatan energi. Mukhtasor kemudian mengingatkan dengan kejadian di Sumatera, di mana IPP mendikte PLN, kalau tidak sesuai dengan skema bisnisnya, mereka tidak mau menyalakan pembangkitnya. “Sekarang ini PLN pasarnya digerus, kemudian hulunya dipaksa membeli dari swasta, sudah begitu jaringan mau dibagi-bagi juga. Lama-lama PLN akan menjadi Garuda kedua. Saya khawatir nasib PLN seperti Garuda. Dimana dulu bandara-bandara isinya Garuda, sekarang kalau nyari Garuda susah,” tegasnya. Mukhtasor berpesan, agar kita semua berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan memilih system sesuai Pasal 33 UUD. Menurut Bung Hatta, usaha-usaha yang besar yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Pelakunya adalah BUMN. Sementara bidang usaha yang kecil melalui partisipasi masyarakat, lalu di bagian tengahnya banyak sekali usaha yang bisa dibangun oleh swasta. Hal senada juga ditegaskan oleh Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari. Menurutnya, konsep pasal 33 yang paling banyak digunakan adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini, mengutip pendapat bung Hatta, yang dimaksud adalah koperasi. Inti dari koperasi adalah, mengembangkan ekonomi secara bersama-sama. Kalau kita lihat dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi seperti putusan Nomor 01-021-022-PPU-2003, Putusan 58-PUU-2008, hingga putusan 111 yang dibanggakan serikat pekerja dan putusan 61. Dari semua putusan itu, yang paling penting adalah hak menguasai negara. Maksudnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasasi hajat hidup orang banyak harus dikuasasi oleh negara. Namun demikian, Feri menganggap Mahkamah Konstitusi sedikit plin-plan. Di dalam putusan itu dikatakan, pasal-pasal intinya adalah mempertegas, tidak boleh ada upaya untuk melakukan privatisasi. Oleh karena sifat menguasai negara tidak boleh masuk kepentingan lain termasuk swasta, maka pasal-pasalnya dibatalkan. Karena pasal jantung dibatalkan, dengan sendirinya undang-undangnya ikut batal. Sayangnya, pemerintah dan DPR kembali membuat undang-undang baru yang isinya menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu undang-undang itu diuji lagi. Mahkamah Konstitusi kemudian bertahan dan menjelaskan, apa yang dimaksud cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ada tiga model. Pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang. Kedua, tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, tidak penting bagi orang banyak tetapi penting bagi Negara. “Kalau mengacu pada tiga kriteria di atas, maka Pertamina dan PLN tidak boleh diganggu gugat. Harus dikuasai oleh negara,” tegas Feri. Dalam putusan berikutnya, ada dua hal penting terkait dengan binsis yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jika dikuasai oleh negara tetapi berpotensi dikuasai oleh sekelompok orang yang bukan negara, maka harus dianggap batal. Kedua, begitu dikuasi swasta tetapi berpotensi menjadi saingan negara, karena dia menguasai hajat hidup orang banyak, maka tidak diperbolehkan. “Tetapi bisnis adalah bisnis. Walaupun sudah dibatalkan berkali-kali, tetapi hidup lagi. Di sini kita melihat, ada kepentinghan lain. Padahal kalau dilihat pasal 33, konstitusi menghendaki yang harus dipikirkan bukan orang per orangan, tetapi perekonomian secara kekeluargaan,” lanjutnya. Masalahnya adalah, di dalam putusan MK ada celah untuk itu. Di sana ada bahasa, kalau nanti PLN tidak sanggup, bolehlah dikasih sedikit. Ini bisa ditafsirkan macam-macam. Padahal undang-undangnya sudah jelas dibatalkan. “Ini problematika. Karena pada dasarnya tidak ada keinginan dalam UUD yang membuka ruang masuknya privatisasi,” ujar Feri. Dengan demikian, holding sub-holding tidak diperlukan. Pendapat Prof Mukhtasor dan Feri Amsari dipertegas oleh Ekonom Salamuddin Daeng. Menurutnya, Pemerintah sebaiknya menunda untuk mengevaluasi kembali rencana melakukan holding sub-holding, mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban PLN dalam menyelenggarakan ketenagalistrikan merupakan amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 33, melaksanakan UU nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 111/PUU-XIII/2015 yang intinya mengharuskan pelaksanaan ketenagalistrikan secara terintegrasi. Rencana kementerian BUMN melakukan holding sub-holding PLN sebagaimana disebutkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah sebagai kebijakan perbaikan portofolio dan penguatan struktur keuangan BUMN melalui pembentukan holding strategis, restrukturisasi BUMN, maupun pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan (deleveraging). Namun, perlu dicermati bahwa urusan PLN bukan hanya sehat atau tidaknya keuangan perusahaan tersebut, namun berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh PLN. Sehingga kebijakan holding sub-holding PLN haruslah dibicarakan secara lintas sektoral dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan publik secara luas. Hal ini dikarenakan masih banyaknya problem ketenagalistrikan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan oleh PLN selaku operator listrik. “Kebijakan sub holding yang terburu buru, kejar tayang, dipaksakan dan bahkan tanpa landasan regulasi akan membahayakan masa depan ketenagalistrikan di Indonesia,” tegasnya.
Heartpreneur: Seni Mengasah Vibrasi Hati dalam Emotional Healing
Karya : Iin Aura Penerbit : Pustaka Amanah Melihat kondisi zaman saat ini sudah kita ketahui bahwa hiruk pikuk dunia nggak akan pernah ada habisnya, begitu juga halnya diri kita. Setiap kali kita ada masalah apapun dalam hidup selalu aja bilang bahwa “kenapa sih.. kita nggak bisa bahagia seperti orang lain”, “kenapa aku ditakdirkan begini”, “rasanya dunia ini nggak adil” dan masih banyak lagi gumaman hati. Kita selalu aja ingin mencari jawabannya dengan curhat sana sini, selalu aja menginginkan dan menuntut sebuah penerimaan dari orang lain , tapi rasanya tidak ada orang yang mau dengarin. Ya… Jelas aja…” Karena semua orang pun sibuk bertanya dan meminta hal yang sama. Buku karya Iin Aura merupakan salah satu buku yang langka, yang mengupas dan menawarkan solusi bagi problematika hiruk pikuk kehidupan kita sehari-hari, yang banyak bersinggungan dengan berbagai problematika. Iin Aura sebagai penulis yang juga seorang praktisi dan motivator, tidak saja menyajikan teori-teori semata, tetapi juga menawarkan solusi, karena ia juga telah memiliki segudang pengalaman dalam bidangnya tersebut. “Self Healing,mampu berdamai dengan diri sendiri dan menjadikan dirinya sebagai human engineering, sehingga buku ini sangat cocok bagi kaum muda, untuk memecahkan problem solving dan decision making, “ungkap Iin Aura. Setelah membaca buku “Heartpreneur” ini para profesioanal muda akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan diatas. Buku ini akan menjelaskan tentang seni mengolah vibrasi hati dalam treatment Emotional Healing agar kita lebih mudah mendapatkan solusi tanpa harus mencari dan bertanya tanya kepada orang lain. Masih penasaran, Yuk, jangan sampai ketinggalan, pesan sekarang juga buku yang cukup menarik, dan temukan jawabanya dalam buku ini. (1st/*)
Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang eksekusi dua tindak pidana sekaligus
Tangerang, SUARA TANGERANG — Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang melaksanakan eksekusi Putusan Majelis Hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) terhadap terpidana perkara tindak pidana Kepabeanan berupa Pidana Denda sebesar Rp1.400.834.445,8. Kepala Kejari Kota Tangerang, Erich Folanda menyampaikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Noomor : 4000 K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1932/Pid.Sus/2019/PN. Tng tanggal 03 Februari 2020 dalam perkara tindak pidana Kepabeanan Terpidana Paluck Paryani berupa Pidana Denda sebesar Rp. 1.400.834.445,8. Lalu, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Pengadilan Negeri Serang Kelas I A Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 08 Agustus 2022 dalam perkara tindak pidana Korupsi Terpidana Vincentius Istikoro Murtiadji berupa Pidana Uang Pengganti sebesar Rp1.169.900.000. “Bahwa sejak proses penuntutan di persidangan, Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, telah menitipkan barang rampasan berupa uang tunai yang dititipkan di Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada Bank BRI Cabang Tangerang,” ujar Erich, Kamis (29/9/2022). Erich mengatakan selanjutnya guna tuntasnya penyelesaian kedua perkara ini, uang rampasan yang dititipkan tersebut berdasarkan putusan Majelis Hakim diperhitungkan sebagai eksekusi Pidana Denda dan Pidana Uang Pengganti. “Dan telah kami setorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Tangerang dengan nilai total semuanya sebesar Rp.2.590.734.445,8,” tandasnya. (4rD1)
KY dan MA gelar sidang MKH, 1 hakim diberhentikan
Jakarta, SUARA TANGERANG – Komidsi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar dua sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada Selasa dan Rabu (27-28/9/2022), di Gedung MA. Sidang MKH pertama, Selasa (27/9/2022), merupakan usulan dari KY dengan terlapor Hakim Pengadilan Agama Watampone MYHS. Adapun MKH terdiri dari Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ sebagai Ketua Majelis, dengan Anggota Majelis dari KY adalah Binziad Kadafi, Amzulian Rifai, dan Siti Nurdjanah. Sementara itu, perwakilan MA terdiri dari Syamsul Maarif, Purwosusilo, dan Yasardin. Namun, karena Terlapor sedang diopname dengan alasan sakit, Majelis memutus untuk menunda sidang selama 10 hari kerja sembari mengecek kebenaran alasan Terlapor. Memasuki sidang MKH kedua pada hari Rabu (28/9/2022) ditujukan kepada Hakim PN Serang SWP. MKH yang merupakan usulan dari MA terdiri dari Nurul Elmiyah sebagai Ketua majelis, dengan Anggota Haswandi dan Yodi Martono Wahyunadi. Perwakilan KY terdiri atas Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ, Binziad Kadafi, Amzulian Rifai, dan Siti Nurdjanah. Garis besar perkara adalah Hakim Terlapor SWP dianggap oleh Majelis terbukti melakukan perselingkuhan dengan cara menikah siri dengan Panitera di PN Serang hingga melahirkan anak. Pernikahan siri tersebut tanpa izin istri sah/pertama Terlapor dan istri siri Terlapor ternyata masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan suami sebelumnya. Terlapor beralasan bahwa mengira istri sirinya sudah berpisah dengan suami sebelumnya, tetapi tidak meminta bukti otentik perceraian. Sebelum menikah siri, Terlapor sering menggunakan alibi ke MA karena tugas setiap hari Jumat, tetapi cepat pulang untuk menemui istri sirinya di Serang. Terlapor mengaku sudah menalak istri sirinya melalui chat Whatsapp. Baik Terlapor maupun istri sirinya dilaporkan oleh masyarakat umum atas perselingkuhan keduanya tersebut. Dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, dihadirkan saksi meringankan Terlapor, yaitu istri sah/pertama Terlapor, ibu Terlapor, dan hakim rekan kerja Terlapor semasa bertugas di MA. Setelah mendengarkan keterangan Terlapor, para saksi, dan pembelaan dari pendamping Terlapor (IKAHI), Majelis akhirnya menjatuhkan putusan setelah melakukan musyawarah. “Satu, Hakim Terlapor terbukti telah melanggar huruf c, angka 5 dan 8 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kedua, menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada Terlapor dengan pemberhentian tetap dengan hak pensiun sesuai Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” pungkas Nurul Elmiyah. (1st)
Akibat korsleting listrik rumah warga Banyu Asih terbakar
Tangerang, SUARA TANGERANG – Akibat korsleting listrik rumah warga di Kampung Berusa Rt 03/01 Desa Banyu Asih Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang terbakar pada Pukul 10:00 WIB, Rabu (28/9/2022). Sejumlah warga pun ikut berhamburan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, pada saat itu pula warga langsung menghubungi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) terdekat. Kepala Desa Banyu Asih Ahmad Hariri saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian kebakaran di rumah salah satu warganya akibat korsleting listrik. “Kejadian kebakaran pada pukul 10:00 WIB sampai bisa dipadamkan sekitar pukul 13:00,” ujarnya saat dihubungi. Menurutnya, kejadian itu begitu cepat saat pemilik rumah sedang diluar rumah. Saat ini api sudah padam oleh petugas dan dibantu warga setempat. “Akibat kebakaran itu kerugiannya hampir mencapai seratus juta kurang lebihnya,”tuturnya. Atas kejadian itu, pihaknya turut berempati atas musibah yang sudah dialami warganya, dan ia pun mencoba memberikan dorongan moril kepada korban agar tergar menghadapi musibah ini. “Kami dari pihak Pemdes Banyu Asih beserta warga sudah berupaya memadamkan api sebelum Damkar datang, dan kami memberikan semangat serta nasihat positif kepada pihak korban agar selalu bersabar serta semoga cepat adanya bantuan dari internal Desa Banyu Asih dan Eksternal Desa Banyu Asih,” terang dia. (4rD1)

Tandatangani MoU, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat danai Pemilu 2024
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten telah bersepakat untuk menyukseskan Pemilu 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang ditandatangani di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang Selasa (30/8/2022). Terkait kesepakatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan para pihak baik Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten siap sukseskan Pemilu 2024 mendatang. “Itu bagian dari kesepakatan, bahwa berdasarkan perhitungan Kabupaten/Kota dengan Provinsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024,” ungkap Al Muktabar. Ditambahkan Al Muktabar, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten/Kota nantinya akan menurunkan kesepakatan secara teknis apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Di antaranya terkait aspek pembiayaan dan hal-hal penunjang apa saja nantinya. “Dengan itu kita menyepakati besaran kemampuan keuangan daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi. Niatnya, beban itu ditanggung bersama,” jelasnya. “Termasuk mungkin porsi-porsi tertentu yang Provinsi bisa tangani sehingga Kabupaten/Kota tidak terlalu berat bebannya. Jadi ini proses pemerataan,” sambungnya. Lebih lanjut, Al Muktabar menyampaikan saat ini Pemprov Banten telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. “Provinsi Banten telah mulai dengan membuat Raperda terkait dana cadangan untuk memastikan itu tidak akan menganggu pelaksanaan pada 2024. Jadi lebih mengawal kepastiannya,” imbuhnya. Selain itu, Al Muktabar menuturkan bahwa Pemprov Banten sangat berkonsentrasi dalam turut serta menyukseskan Pilkada serentak 2024. Hal itu terlihat dengan menjadi daerah yang pertama kali merancang Raperda tentang Dana Cadangan, serta yang pertama melakukan Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Dari awal kita yang pertama dikunjungi oleh KPU, lalu Perda sedang proses dan sekarang kita juga mengawali MoU dengan Kabupaten/Kota, kita juga pertama kali memformulasikan cost sharing dan itu bagian upaya kita menyukseskan Pemilu 2024,” tuturnya. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan dengan adanya Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Itu yang harus dilaksanakan. Itu juga amanat. Bahwa ini Pilkada serentak harus dilaksanakan bersama-sama dan cost sharingnya juga sudah harus dibicarakan. Tadi juga pada nota kesepakatannya salah satunya itu,” ujarnya. Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ade Ariyanto menyampaikan bahwa pembahasan nota kesepahaman yang telah ditantangani tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. “MoU ini secara teknis kita bahas dari Januari dan merumuskan ada dua opsi, yaitu dibiayai masing-masing atau cost sharing sesuai amanat Permendagri nomo 54 Tahun 2019,” ungkapnya. “Yang disepakati opsi kedua, yaitu seluruh honor ad hoc didanai APBD Provinsi,” pungkas Ade. (1st/*)
Roadshow Mobile Quran Banten sapa anak-anak di Lebak Banten
Lebak, SUARA TANGERANG – PPPA Daarul Qur’an terus melanjutkan aksi Mobile Qur’an hingga ke Lebak Banten. Adapun dalam kegiatan ini PPPA Daqu Banten mengunjungi MI Mathlaul Anwar dan MI Al-Hidayah di Cileles, Lebak Banten. Terhitung sebanyak 80 siswa-siswi ikut memeriahKan acara kegiatan MOQU tersebut yang diadakan pada Selasa, (16/8/2022). Kegiatan MOQU yang berlangsung di Lebak Banten ini mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa UIN SMH Banten Kelompok 85. Atas permintaannya, PPPA Daarul Quran Banten mengunjungi MI dan MTS yang ada di Lebak. Enca Anisa atau yang akrab disapa Enca selaku salah satu panitia menuturkan rasa terima kasih atas berlangsungnya MOQU di Lebak. “Ahamdulilah kegiatan Moqu berlangsung dengan lancar, para peserta yang terdiri dari MI dan MTs sangat antusias menyambut kehadiran Moqu ini bahkan mereka rela menunggu selama 2 jam utk pelaksanaan kegiatan tersebut,” ucapnya. Kegiatan Mobile Qur’an dirasa sangat memacu semangat siswa-siswi untuk menjadi Hafidz dan Hafidzah. Dilihat dari cara mereka menanggapi Ustad Makmun sebagai pengisi kegiatan dan memberikan motivasi bagi siswa yang hadir. Dongeng motivasi dan penyampaian keutamaan seorang penghafal Alquran sangat baik dan tidak membosankan . Pada sesi renungan banyak dari siswa-siswi yang menangis dan tersentuh hatinya. mereka juga berharap Semoga setelah kegiatan ini, para siswa-siswi semakin yakin dan semangat untuk menjadi penghafal Al-Qur’an dan menjadi penolong bagi diri dan keluarganya kelak. Semoga kegiatan Moqu terus berlanjut agar semakin banyak siswa-siswi yang termotivasi menjadi penghafal Al-Qur’an. PPPA Daarul Qur’an Banten merencanakan jelajah Mobile Qur’an akan terus berjalan guna memberikan motivasi kepada anak-anak di sekolah maupun TPQ. Harapannya agar dakwah tahfidzul Qur’an semakin dikenal di semua daerah khususnya di Banten. (1st)
Dukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Dispar Provinsi Banten dorong geliat objek wisata dan UMKM
Tangerang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata Banten tengah komitmen dan terus bergerak melakukan pengembangan objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten. Selain itu juga ekonomi berbasis kerakyatan seperti ekonomi kreatif yang bergerak di bidang UMKM akan terus disuport. Demikian hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Alhamidi kepada Suara Tangerang usai acara tasyakuran Sekretariat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PUB di Kampung Kelapa Desa Sindang Sono Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Banten. Sabtu (23/7/2022). Pada kesempatan tersebut, pihaknya berharap dengan adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Paguyuban Urang Banten (PUB) dapat bersinergis, serta dapat membantu dan saling mendukung program dan atau kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. “Semoga bisa bersinergis dengan program Dinas Pariwisata Banten dalam rangka pengembangan pariwisata dan usaha ekonomi kerakyatan yang ada di provinsi Banten,”ungkapnya. Alhamidi menjelaskan, saat ini Dinas yang dipimpinnya sedang bergerak dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang ada di Provinsi Banten, hal ini guna mendorong percepatan ekonomi kerakyatan. “Tentunya dalam hal ini saya sangat mendukung adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari PUB, guna dapat bersinergis dalam pengembangan dan peningkatan usaha kreatif yang ada,” jelasnya. Alhamidi menyebutkan saat ini dari aga geliat sektor pariwisata cukup baik, bergerak naik hingga mencapai angka 54%, tentunya ke depan dari sektor akomodasi dan konsumsi dapat mendorong PAD terutama bidang UMKM di bidang ekonomi kreatif, yang mana kegiatan usaha berbasis masyarakat di bidang UMKM itu sendiri lebih maju lagi. Begitupun objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten akan terus dilakukan pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan yang mana wisatawan luar daerah dapat masuk di objek wisata yang ada di Banten, hal ini guna mendorong ekonomi kreatif yang ada. “Ribuan objek wisata yang ada di Banten ini sangat indah dan menarik, dan baru 777 wisata baru kita kembangkan termasuk wisata religi yang ada di Banten. Ada Banten lama ada Tenara dan banyak wisata lain yang terus dikembangkan,” pungkasnya. (4rDi)
Tinjau lapak penjualan hewan kurban di Tangsel, Pj Gubernur Al Muktabar: Hewan kurban yang dijual dipastikan sehat
Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (22/6/2022). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban yang dijual oleh para pedagang dalam kondisi Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan juga terbebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Selain melakukan peninjauan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga melakukan pemeriksaan terhadap 60 ekor sapi yang dijual di lapak tersebut. Satu di antaranya bahkan dilakukan pemeriksaan mulut. “Alhamdulillah hasil pemeriksaan tadi semua sapi di sini aman dan sehat, tidak ada yang terjangkit PMK. Pihak penjual juga memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat meskipun berasal dari berbagai daerah,” jelasnya. Dikatakan Al Muktabar, untuk mengantisipasi sebaran PMK di Banten, seluruh penjual hewan kurban diharuskan melakukan karantina terlebih dahulu, pengecekan dokumen kelengkapan serta memeriksa kondisi fisiknya untuk memastikan kesehatan hewan kurban. Selanjutnya, Pemprov juga melakukan check point terhadap hewan kurban yang akan masuk ke Banten. Selain itu Pemprov juga secara berkala melakukan kontrol di setiap lapak yang ada, yang ditunjang juga pemeriksaan secara rutin oleh petugas di Kabupaten dan Kota. “Ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk mempersembahkan kepada masyarakat yang aman khususnya dalam melaksanakan kurban yang sebentar lagi akan dilakukan,” pungkasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus Tauchid yang turut mendampingi Pj Gubernur Al Muktabar dalam peninjauan mengatakan, pihaknya sangat fokus terhadap penanganan dan pencegahan PMK yang menyerang hewan berkuku genap seperti sapi salah satunya. “Karena PMK itu daya penyebarannya sangat cepat dan luas, perbandingannya dari seribu ekor yang terjangkit, itu mengancam 1,2 juta ekor sapi. Jadi, kalau ini tidak ditangani secara serius, maka akan berakibat fatal,” katanya. Diakui Agus, Pj Gubernur Banten sangat konsen akan hal itu. Oleh karenanya, dirinya sudah menerjunkan sejumlah tim untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin dan berkala. “Personil kita sudah rutin melakukan pengawasan. Sehingga bisa dipastikan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak yang ada itu sudah dalam kondisi sehat,” katanya. (1st/*)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Akibat korsleting listrik rumah warga Banyu Asih terbakar

Tekan angka inflasi, Benyamin sampaikan langkah antisipatif di rakor TPID Tangsel

Antisipasi banjir, Kades Banyu Asih turunkan ekskavator keruk lumpur irigasi

Holding sub-holding di PLN tidak diperlukan

Tetap waspada, tren bencana hidrometeorologi terus meningkat

Bantuan kemanusiaan Indonesia tiba di Pakistan

OJK siap dukung penyelenggaraan bursa karbon

Dian Ediana Rae ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Lps Ex-Officio OJK

Sambut Haornas 2022, Tokopedia bagikan tren belanja kategori olahraga di wilayah Indonesia

Kedepankan politik beretika, Relawan ABW siap dukung pencalonan Anies di Piplres 2024

Perbaikan dokumen parpol, KPU beri bimtek khusus ke Partai Gelora

Bukhori minta Kemenag beri pelatihan pengelolaan EMIS dan bantuan komputer bagi Ponpes

Tandatangani MoU, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat danai Pemilu 2024

Roadshow Mobile Quran Banten sapa anak-anak di Lebak Banten

Dukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Dispar Provinsi Banten dorong geliat objek wisata dan UMKM

Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang eksekusi dua tindak pidana sekaligus

KY resmi tutup pendataran calon haki agung dan ad hoc HAM di MA

BNN RI-PT BTN MoU selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba