Diskusi BN – PJMI: Jeratan Hukum UU ITE Terhadap Pengguna Internet

Jakarta, SUARA TANGERANG – Saat ini kebutuhan akan internet seolah telah menjadi kebutuhan primer manusia, karena memenuhi hampir semua ruang kehidupan manusia itu sendiri. Dampak dan manfaatnya pun terasa, mulai dari hal yang paling kecil dan sederhana hingga yang besar dan rumit.

Demikian sekelumit gambaran perbincangan hangat dari diskusi Barisan Nusantara (BN) dan Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) yang digelar di Sekretariat BN di Jatinegara Jakarta Timur, Rabu (14/9/2022).

Andi Warnerin Syaputra selaku pembicara dalam diskusi tersebut, mengatakan pengguna internet di Indonesia belumlah sepenuhnya lepas dari jeratan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khsusnya Pasal 27 ayat (3) yang disebutnya sebagai ‘pasal karet’.

Lebih lanjut, Andi Warnerin juga menyampaikan, kemudian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE di dalamnya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurutnya, UU ITE banyak menjerat masyarakat atau netizen dalam menggunakan media sosial. Namun, hal berbeda dengan jurnalis melansir berita untuk kepentingan umum melalui jaringan internet. Meskipun demikian, kata Andi, jurnalis dituntut harus profesional dan bertugas sesuai dengan kode etik.

” Masuk internet banyak kriminal yang kita ketahui banyak transaksi bebas. Kalau dulu ada yang meminta pulsa sekian. Bertapa masif-nya internet, perlu dilakukan regulasi UU ITE kehadirannya terkesan terburu-buru seperti KUHP,” jelas Andi.

Aktivis yang kesehariannya bergelut di bidang hukum ini juga secara detail memaparkan tentang perbedaan UU ITE dengan KUHP disela-sela diskusi dengan para peserta diskusi yang sebagian besarnya adalah anggota BN dan PJMI di Jakarta.

Ia menambahkan, Pasal penghinaan kepala negara telah melalui proses moratorium di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 134 terkait penghinaan kepala negara dibatalkan di MK. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, justru menyasar terhadap para aktivis.

Pasal ini berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Selain itu, internet saat ini banyak dimanfaatkan untuk komersial yakni dalam bentuk bisnis online. Kini, para produsen memanfaatkan sarana elektronik untuk memasarkan produk dan langkah tersebut dianggap lebih efektif. Apalagi, transaksi apapun saat ini menggunakan sistem online.

Untuk saat ini, mulai dari pemasaran hingga jasa ojek online semua melalui sarana elektronik. Andi mengungkapkan perkembangan teknologi dan informasi melalui internet dinilai sangat dahsyat.

“Setelah diterbitkan Undang-Undang ITE Pasal 27, 28 menyoal pelaku usaha sengaja tanpa hak memberitakan bohong kerugian konsumen melalui elektronik. Kita dulu belanja di supermarket harga sama dengan di barcode,” kata Andi sebagai narasumber.

Beberapa penanggap, peserta dari Persaudaraa Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) dalam kesempatan tersebut, berharap agar dimasa depan keberadaan UU ITE ini tidak lagi diterapkan dengan semena-mena, apalagi untuk membungkam lawan-lawan politik yang bersebarangan. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Didukung MUI, Gradasi gandeng ratusan masjid jaga kelestarian lingkungan hidup

Didukung MUI, Gradasi gandeng ratusan masjid jaga kelestarian lingkungan hidup Bekasi, SUARA TANGERANG   – Ketua ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com