Hukrim

KY sosialiasikan penjaringan calon hakim agung

February 1, 2024 Leave a comment 5,754 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Yudisial (KY) terus menyosialisasikan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024. KY telah membuka pendaftaran secara daring seleksi calon hakim agung tahun 2024 sejak Selasa (30/1/2024) hingga Kamis (22/2/2024). Penyebarluasan informasi terus dilakukan guna menjaring partisipasi calon-calon potensial untuk mengikuti seleksi. “KY berharap agar informasi tentang seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA lebih masif dengan melibatkan semua pihak,” ujar Ketua KY Amzulian Rifai, Kamis (1/2/2024) di Gedung KY, Jakarta. Amzulian menyebutkan pihaknya akan menggencarkan sosialisasi ke kantong-kantong yang potensial, termasuk secara daring. ...

Hasil investigasi, Ombudsman RI temukan maladministrasi dalam pengembangan Kawasan Rempang Eco City

January 30, 2024 Leave a comment 641 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menyatakan Ombudsman telah menemukan beberapa temuan maladministrasi berupa kelalaian, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur pada aspek perencanaan pembangunan, aspek pertanahan dan aspek penanganan atas keberatan serta penolakan warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terhadap pengembangan Kawasan Rempang Eco City. Hal tersebut disampaikan Johanes Widijantoro dalam konferensi pers, Senin (29/1/2024) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. “Ombudsman RI telah melakukan investigasi sejak bulan September tahun 2023 dan hasilnya telah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kami memberikan waktu selama 30 hari ke depan bagi seluruh pihak untuk melaksanakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman ...

KY perkuat pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum

November 20, 2023 Leave a comment 6,766 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Pedoman untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) sudah diatur oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017. Pedoman ini untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik pemeriksaan persidangan di Indonesia. Salah satu bentuk komitmen Komisi Yudisial (KY) terhadap kasus perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), yaitu melakukan pemantauan persidangan sebagaimana tugas yang diberikan oleh undang-undang. “KY mempunyai andil dalam pemenuhan hak PBH melalui tugasnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan KEPPH. Pemantauan terhadap perkara PBH dimaksudkan untuk mengamati hakim ...

Dukung kelancaran Pemilu, KY – KPU tanda tangani MoU

November 10, 2023 Leave a comment 7,368 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan nota kesepahaman untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dalam rangka menjaga dan menegakkan integritas hakim. Nota kesepahaman ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dan KPU dalam koridor kewenangan masing-masing. Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan, ada enam ruang lingkup yang diatur dalam nota kesepahaman ini, yaitu: pertukaran informasi atau data; koordinasi dan penyelesaian permohonan pemantauan dan pengaduan perkara pemilu; peningkatan kapasitas hakim tentang penyelenggaraan pemilu; sosialisasi; pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pemanfaatan sarana dan prasarana. Menurut Ketua KY Amzulian Rifai, Pemilu 2024 harus didukung oleh semua elemen, ...

KY usulkan 45 hakim dijatuhi sanksi

November 4, 2023 Leave a comment 770 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan 45 hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) periode Januari s.d September tahun 2023. Adapun rincian hakim yang terbukti melanggar KEPPH, yaitu: 13 orang hakim dijatuhi sanksi ringan, 7 orang hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 13 orang hakim dijatuhi sanksi berat. Sementara, ada 12 orang hakim lainnya tidak bisa diberikan usul penjatuhan sanksi karena laporan tersebut sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA). Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito merinci lebih lanjut usulan sanksi tersebut. Sanksi ringan berupa teguran lisan dijatuhkan kepada ...

Januari – September 2023, Komisi Yudisial terima 1.592 laporan

November 3, 2023 Leave a comment 847 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Yudisial (KY) telah menerima sebanyak 1.592 laporan masyarakat dan 1.062 surat tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan permohonan pemantauan persidangan dalam Januari s.d September tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah laporan sebanyak 1.158 dapat disebutkan terjadi kenaikan laporan tersebut. Dari laporan yang masuk, KY melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan secara administrasi dan substansi sebanyak 204 laporan untuk dapat diregistrasi. “Kemudian KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi sebanyak 204 laporan yang terdiri dari 53 laporan sebelum tahun 2023 dan 151 laporan di tahun 2023,” jelas Anggota KY ...

Densus 88: Aksi teror di Indonesia turun dalam 3 tahun terakhir

November 2, 2023 Leave a comment 600 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88 Polri mengungkapkan tren aksi teror di Indonesia menurun selama 3 tahun terakhir. Bahkan, tahun ini belum ada aksi teror yang terjadi. Dari grafik pada 2021 ada 6 kejadian teror. Kemudian pada 2022 aksi teror terjadi satu kali. Lalu hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. “Terdapat tren penurunan kejadian teror dan pelaku tindak pidana terorisme dalam 3 tahun terakhir,” ujar juru bicara Densus 88 Polri, Kombes Aswin Siregar dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023). Sementara untuk penegakan hukum terkait terorisme, angkanya juga terus menurun. Pada 2021 ada 370 penegakan ...

Instruksi Kapolri: Amankan seluruh tahapan pemilu dan program pembangunan nasional

November 1, 2023 Leave a comment 525 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Utama, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu serentak tahun 2024 hingga mengawal agenda program nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jowi. Hal itu disampaikan oleh Kapolri saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) se-Indonesia di Hotel Ritz Cartlon, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/11/2023). “Hari ini, Polri melaksanakan Apel Kasatwil yang diikuti oleh seluruh Pejabat Utama, para Kapolda, Kapolres seluruh wilayah, untuk mempersiapkan personel Polri baik di pusat maupun daerah untuk bisa mengawal dan melaksanakan tahapan Pemilu yang saat ini sudah berjalan, betul-betul bisa ...

Polisi tangkap 8 orang pengedar uang palsu senilai Rp3 miliar di Bekasi dan Bandung

February 15, 2023 Leave a comment 1,158 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri mengungkap pemalsuan dolar AS pecahan USD 100 di Bekasi dan Bandung, Jawa Barat. Delapan orang ditangkap atas peredaran uang palsu tersebut. “Dari kasus ini polisi menetapkan 8 orang tersangka, 2 ditangkap di Bandung atas nama MM alis D dan AF. Kemudian 6 tersangka lainnya ditangkap di Bekasi atas nama AW, DD, MUS, ET alias AC, IB dan AS alias AB,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, dalam keterangannya saat konfrensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Rabu (15/2/2023). Ramadhan mengungkapkan kasus ini terungkap setelah pihak kepolisian ...

PTUN Bandung: Tanah milik PT Bogor Raya Development bukan aset obligor BLBI

November 17, 2022 Leave a comment 647 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung akhirnya memenagkan gugatan yang diajukan oleh PT Bogor Raya Development (BRD) terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang telah memblokir bidang-bidang tanahnya atas permohonan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI. Sebelumnya, BRD mengajukan gugatan lantaran bidang-bidang tanah miliknya telah diblokir oleh Kantah Kabupaten Bogor atas permohonan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI yang menganggap bahwa bidang-bidang tanah BRD terkait dengan utang obligor BLBI atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono. “Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bukanlah subyek/pihak yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir oleh karenanya tidak ...

Page 1 of 6012 3 4 5 » 10 20 30...Last »

Gandeng Urais dan Binsyar Kemenag, DMI Gelar Edukasi Singkat Penaataan Akustik dan Sistem Audio Masjid
Jakarta, SUARA TANGERANG – Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) bekerja sama dengan Direktorat Urusan Agama Islam (Urais) dan Pembinaan Syariah (Binsyar) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) akan menyelenggarakan Edukasi Singkat Penataan Akustik dan Sistem Audio Masjid pada Rabu (21/2/24). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi, Informasi (Kominfo), Pengembangan Arsitektur dan Infrastruktur Masjid PP DMI, sebagai bagian dari Agenda Pra Muktamar VIII DMI yang akan diselenggarakan pada Jumat hingga Ahad, (1-3/3/24) di Hotel Sultan, Jakarta. Acara ini akan berlangsung di Gedung DMI Pusat, Lantai 4, Jakarta, dan diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari Takmir Masjid di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Berdasarkan susunan acara yang penulis terima dari panitia penyelenggara, rencananya, acara ini akan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Dr. H. Imam Addaruqutni, M.Ag. Beliau juga akan menyampaikan kata sambutan dalam acara ini. Turut hadir dan menyampaikan kata sambutan Direktur Urais dan Binsyar – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag RI, Dr. H. Adib, M.Ag. Hadir pula Ketua Departemen Kominfo, Pengembangan Arsitektur dan Infrastruktur Masjid PP DMI, Ir. H. Achmad Sugiarto, M.M. Sejumlah Diskusi Panel juga akan digelar dalam acara ini, antara lain, dengan tema: “Penataan Akustik Masjid dan Penguatan Harmoni Kehidupan Umat Beragama”. Tema lainnya yang akan dibahas dalam Diskusi Panel di acara ini ialah “Dasar-Dasar Penataan Akustik Masjid,” “Dasar-Dasar Sound System Masjid,” dan “Pengukuran Gaung dan Tingkat Kekerasan Suara,” serta “Praktikum Merangkai Sound System dan Penataan Akustik Masjid”. Acara ini akan dimulai pada Pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan rangkaian acara pembacaan doa, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, dan penyematan secara simbolis kartu identitas kepada tiga orang peserta oleh Sekjen PP DMI. Adapun pemateri berasal dari perusahaan rekanan DMI, yakni PT. TOA GALVA Prima Karya, serta Anggota Departemen Kominfo, Pengembangan Arsitektur dan Infrastruktur Masjid PP DMI, Ir. H. Bram Syakir. (rls)
Ini sejumlah program pembangunan Pemkot Tangsel yang manjakan warganya
Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) telah mengalokasikan dana khusus untuk membantu 15 ribu warga tidak mampu dan pekerja rentan kecelakaan. “Pemkot Tangsel di tahun ini telah mengalokasikan dana pada program BPJS Ketenagakerjaan khususnya JKM dan JKK bagi 15 ribu warga tidak mampu dan pekerja rentan kecelakaan. Seperti buruh, supir, ojek, pedagang kecil dan sebagainya,” terang Pilar saat menghadiri Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial, di Aula Kelurahan Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Selasa (6/2/2024). Pada kesempatan tersebut, Pilar, juga telah menyerahkan bantuan berupa santunan kepada salah satu ahli waris penerima bantuan. “Saya serahkan bantuan santunan ini ke ahli waris al-marhum bapak Mahmudin, senilai 42 juta rupiah,” ucapnya. Dijelaskan Pilar, bahwa santunan ini merupakan penyempurnaan program PemkotTangsel terkait santunan kematian. Dimana sebelumnya masyarakat mendapatkan santunan sebesar 4 juta rupiah. Lewat program ini, Wakil Wali Kota, Pilar Saga Ichasan berharap dapat membantu keluarga yang ditinggalkan. Sehingga bisa dimanfaatkan nantinya untuk hal-hal kebutuhan sehari-hari dan hal produktif lainnya. “Kami berharap santunan ini sangatlah membantu bagi keluarga yang ditinggalkan. Apalagi bila yang meninggal dunia adalah tulang punggung bagi keluarga,” ujar Pilar “Insha Allah setiap tahun penerima manfaat bisa lebih luas lagi dan tentunya tepat sasaran,” tambahnya. (rls)
Bansos, pengentasan kemiskinan atau tujuan politik?
Jakarta, SUARA TANGERANG – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didin S Damanhuri yang juga merupakan Guru Besar Universitas Paramadina⁠⁠ menilai bantuan sosial (bansos) yang dibagi-bagikan oleh rezim penguasa saat ini, sudah sangat jelas digunakan sebagai alat politik. Hal ini disampaikannya dalam diskusi yang digelar Universitas Paramadina bekerjasama dengan LP3ES bertajuk “Bansos, Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik?”. Acara ini diselenggarakan secara daring pada Rabu (7/2/2024) dan dimoderatori oleh Swary Utami Dewi. Indikasinya menurut Didin adalah penggelontoran besar-besaran bansos sekira Rp 500 triliun, terbesar selama reformasi, tidak didukung oleh data kemiskinan yang sebetulnya sudah agak menurun meski tidak signifikan. “Jadi, semestinya kalau bansos digelontorkan dengan amat besar itu pertanda indikasi kemiskinan kembali meningkat, nyatanya kemiskinan sudah agak menurun, dan itu pertanda Bansos telah menjadi alat politik, terlebih dibagikan menjelang pemilu 2024,” katanya. Indikasi lainnya bahwa bansos dibagikan oleh Jokowi sendiri bukan melalui Kementerian Sosial, bahkan tidak mendampingi Jokowi ketika bansos tersebut dibagikan. “Hal tersebut memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan pemilu. Di banyak daerah pembagian bansos bahkan dilabeli dengan paslon 02 dengan pesan jika paslon 01 dan 03 menang maka bansos tidak lagi dibagikan,” lanjutnya. “Dalam 5 tahun terakhir ada gejala Indonesia sedang dalam fase neo-otoritarianism. Beberapa pihak sudah memastikan gejala-gejala itu dengan bukti-bukti yang sangat kuat,” tuturnya. Didin menjelaskan bahwa pada era Soekarno memainkan isu Nasakom dengan perimbangan kekuasaan antara TNI-AD vs PKI, kemudian Soekarno menciptakan suatu ekosistem hingga MPR ketika itu memutuskan sebagai presiden seumur hidup meski dengan dekrit Soekarno sendiri. Pada era Suharto menciptakan partai pelopor agar proses pembangunan ekonomi berlanjut dengan industrialisasi tanpa instabilitas politik dengan represi politik domestik. Sejak 2014 Presiden Jokowi tampil dengan program-program nyata dan populis dengan indikasinya parlemen yang pro kekuasaan semula 65% menjadi 85% pro kekuasaan. “Ada banyak mekanisme pelumpuhan check and balance di parlemen dalam mengontrol proses legislasi dan lainnya, sehingga ada 8 Undang-undang yang konon bukan merupakan kepentingan rakyat banyak seperti UU KPK, UU Minerba, UU Ciptaker, UU Kesehatan dan lainnya,” ujar Didin. Gejala lainnya dengan memasukkan Gibran Rakabuming putra Jokowi melalui MK, dengan memanipulasi proses hukum dan politik sehingga menjadi cawapres 02. Setelah itu kita melihat bansos dijadikan alat politik untuk memenangkan kekuasaan dalam pilpres 2024. “Suara-suara kampus dan civil society tidak diindahkan, bahkan tidak ada dialog sebagaimana dulu Soeharto mengadakan dialog dengan para mahasiswa. Itulah yang disebut gejala Otorianisme Baru. Jadi, bansos sebagai instrumen pemenangan politik adalah bagian dari konstruksi politik otoritarian” tambahnya. Narasumber lainnya, Dr. Elan Satriawan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada melihat saat ini sudah menjadi alat tujuan utama dari politik. Bansos juga dikategorikan sangat penting untuk penanggulangan kemiskinan, faktanya hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Bansos sering kali dijadikan sebagai strategi tetapi juga sangat rentan terhadap upaya-upaya politisasi. “Hal yang harus dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan bukan hanya bansos saja yang seolah menjadi satu-satunya jalan, karena jelas tidak akan cukup. Harus ada program afirmasi yang dapat menghilangkan/mengatasi kendala-kendala yang membuat kelompok bawah/miskin, bisa relatif setara dengan rakyat yang lain,” kata Elan. Elan memandang harus ada program perlindungan sosial yang berfungsi untuk melindungi agar kesejahteraan mereka tidak jatuh. Khususnya dalam situasi krisis, contohnya ada peristiwa penggusuran kaki lima, atau kepala keluarga yang sakit berkepanjangan, dan lainnya. Krisis yang sifatnya agregat atau pun yang unik per individu. “Sayangnya program-program seperti UMKM, inklusifitas dan lain sebagainya tidak secara efektif dan sistematis dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan. Sejauh ini, yang dikenal masyarakat mengenai penanggulangan kemiskinan hanya bansos,” tambah Elan. Dr. Ninasapti Triaswati dosen dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melihat tujuan dari adanya bansos memang pencapaian target dengan tujuan politiknya pengentasan kemiskinan. “Sebenarnya tujuan bansos itu komprehensif bukan hanya memberikan sejumlah uang atau makanan/pendidikan, tapi dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan,” kata Nina. “Jika dibandingkan periode saat ini nilai bansos Rp 496 triliun, sedangkan periode lalu sebesar Rp 476 T. Yang menjadi masalah bukan sekedar mencapai atau bahkan tepat sasaran tetapi juga soal pemerataan antar kelompok,” lanjut Nina. Pada 2013 ke 2014 bansos yang digelontorkan sekitar Rp 398 T, di akhir era SBY sebesar Rp 439 T, jadi bisa dilihat dengan jelas bahwa ada lonjakan anggaran sekira Rp40 T. “Bahkan jika dilihat berdasarkan data, nilai bansos yang paling besar terjadi pada 2020 yaitu sebesar Rp498 T (Pandemi Covid). Kemudian terjadi penurunan kembali ke angka Rp 397 T pada 2021. kemudian naik lagi di 2022 sebesar Rp 431 dan Rp 476 di tahun 2023. Dari angka-angka itu memang ada pertanyaan besar, apakah ada kepentingan yang muncul yakni kepentingan politik?”, imbuh Nina. Wijayanto Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES menyampaikan bahwa bansos yang dibagikan saat pemilu merupakan suatu refleksi kegagalan negara untuk memenuhi amanah konstitusi. “Tak hanya itu, bansos yang diberikan adalah refleksi kegagalan birokrasi negara untuk menjalankan bantuan sosial, sehingga terjadinya kegagalan birokrasi dan administratif didalamnya” kata Wijayanto. Wija mengingatkan bahwa dari tahun ke tahun sejak tahun 2019, buku outlook yang diterbitkan oleh LP3ES memberikan kesimpulan bahwa pemerintah secara konsisten melanggar aturan main demokrasi. “Salah satunya adalah saat pemilu saat ini, aturan main bisa berupa konstitusi dan undang-undang. Dimana pada saat ini terjadi pelanggaran etika yang terjadi tetapi tetap di lanjutkan. Aturan main lainnya adalah bansos yang digelontorkan saat masa pemilu seperti ini, sehingga di bansos tersebut terpasang stiker pasangan calon.” Bahkan lanjut Wija, dalam buku terbitan LP3ES dengan judul “Demokrasi Tanpa Demos” memiliki makna bahwa demokrasi mengabaikan suara warga, suara demos. Saat ini banyak sekali, hingga puluhan kampus saut-sautan untuk memprotes keadaan, menyuarakan perlawanan dan mengkoreksi pelanggaran etika. Salah satunya adalah ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu ini. “Rezim presiden Jokowi terjadi selama 4 periode dimana pada 2014-2016 diistilahkan sebagai honeymoon, namun pada 2016-2019 terlihat neo developmentalisme dimana pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan lain sebagainya, pada 2019-2022 terjadi oligarki ugal-ugalan dan pada 2023 hingga saat ini terjadi politik dinasti, politisasi bansos dan pengingkaran konstitusi,” pungkasnya. (AT/Ris)
Bekerjasama dengan UIA, PJMI gelar pelatihan jurnalistik dan launching portal PJMINews.com
Bekasi, SUARA TANGERANG – Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) bekerjasama dengan Universitas Islam As Syafi’iyah kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Launching Portal PJMINews.com pada Rabu (7/2/2024) di Kampus Universitas Islam As Syafi’iyah, Jatiwaringin, Bekasi. Hadir dalam acara tersebut, Prof.Dr.Masduki Ahmad, SH, MM selaku Rektor UIA, Dr.Damrah Mamang, SH, MH selaku Wakil Rektor III, Dr.Misah Fikriyanto, MM, M.Si selaku Dekan FKIP, Wakil Dekan, Sabar Lesmana, S.Pd, M.Si, Kons selaku Direktur Penamru, para Kapodri, Ketua BEM, perwakilan dari masing-masing Ketua Himpunan, Ketua Umum PJMI beserta jajarannya, narasumber serta tamu undangan lainnya. Pelatihan yang didukung penuh oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling ini mengangkat tema, “Orientasi & Penajaman Kompetensi Jurnalistik”, menghadirkan narasumber, H.Ismail Lutan selaku Ketua Umum PJMI, Mohammad Athoni (Dewan Pembina PJMI) dan Setyohadi Wiratmoko (Trainer PJMI), serta Tim dari Yayasan Peta Bencana. Ketua Umum PJMI dalam kata sambutanya menyampaikan bawah, pelatihan jurnalistik ini merupakan kegiatan PJMI yang kedua kalinya kerjasama dengan UIA. “Kegiatan ini terselenggara atas support dan dorongan dari Dekan FKIP UIA, dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi para mahasiswa dalam bidang jurnalistik dan komunikasi,”jelas Ketua Umum PJMI. Untuk itu, atas nama pribadi dan mewakili keluarga besar PJMI, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kerjasama dengan UIA ini. Lebih lanjut, Ketua Umum PJMI menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus dalam rangka launcing portlam PJMINews.com. Menurut Ismail Lutan, bawah Portal PJMINews.com ini merupakan amanat dari rekan-rekan, anggota PJMI saat awal dirinya terpilih sebagai Ketua Umum, bagaimana kedepan PJMI memiliki portal berita sekaligus sebagai rumah besar bagi anggota PJMI. Dan, Alhamdulillah, hari ini bisa kita launching, sekaligus berbagi ilmu jurnalistik kepada para mahasiswa khususnya dan juga bagi kalangan umum lainnya. Sementara itu Dekan FKIP UIA Dr.Misah Fikriyanto, MM, M.Si menyampaikan bahwa PJMI tidak bisa dipisahkan dengan UIA, khususnya FKIP untuk pengembangan komptensi bagi para mahasiswa di lingkungan UIA. Kedepan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama, tentunya dalam bidang edukasi, khusunya dalam bidang jurnalistik, dan komunikasi pada umumnya. “Menggunakan wasilah untuk edukasi, kegiatan ini menjadi bagian yang utuh dari Ketua Himpunan Mahasiwa Bimbingan dan Konseling UIA,”jelas Dekan FKIP, Misbah Fikriyanto. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini, lanjut Dekan FKIP, dalam rangka membangun ekosistem, saling membangun melalui program “Tri Dharma Perguruan Tinggi” bagi para mahasiswa dan dosen untuk terus menulis, melalui kegiatan pengembangan jurnalistik dan komunikasi pada umumnya. “Kegiatan perdana, menjadi suatu bekal bagi para mahasiwa UIA untuk memberikan konstribusi nyata bagi pembangunan manusia di Indonesia,”ungkap Misbah Fikriyanto. (ris/ws)
Pembelajaran inovatif di era digital: Tantangan dan strategi
Jakarta, SUARA TANGERANG – Dosen Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, Ed.D. memandang bahwa pada dasarnya kita tidak boleh menggantungkan diri pada teknologi, karena teknologi bisa saja salah. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Internasional sebagai Rangkaian Dies Natalis ke-26 Universitas Paramadina bekerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia dengan tema “Pembelajaran Inovatif di Era Digital: Tantangan & Strategi”. Acara yang bertempat di Aula, Universitas Paramadina Kampus Cipayung ini dimoderatori oleh Dr. Devi Wulandari, Senin (5/2/2024). Totok juga mengingatkan bahwa kampus merupakan salah satu institusi yang terancam di masa depan. “Agar tidak terjadi demikian, manusia harus mengatur waktu dalam penggunaannya, mengatasi gangguan digital dan lain sebagainya,” tuturnya. Kinerja dari guru atau tenaga pendidik lanjut Totok, sangat berpengaruh bagi orang tua dan murid atau mahasiswa. “Terkadang saya sendiri sewaktu menjabat sebagai wakil rektor sempat menangani berbagai permasalahan sebagai contoh padahal mahasiswa yang bersalah sehingga mengulang mata kuliah, akan tetapi yang disalahkan adalah dosen dan pihak universitas,” kata Totok. Ia juga menekankan bahwa beberapa hal yang dapat mendorong anak menjadi lebih aktif dan berpikir kritis adalah melakukan kolaborasi, interaksi, serta aktivitas pendukung lainnya. Prof. Dr. Novel Anak Lyndon dosen di Universitas Kebangsaan Malaysia memaparkan prediksi mengenai beberapa negara yang akan sangat berhasil kedepannya adalah Cina dan India. “Perbedaan culture, value dan berbagai hal lainnya dalam sebuah negara harus disatukan dan dicetuskan menjadi suatu hal yang dapat dijadikan acuan dan tujuan,” kata Novel. Lyndon juga mengingatkan pentingnya masyarakat Indonesia membawa isu mengenai pemikiran, budaya, makanan dan lain sebagainya terkhusus pada bagi pekerja Indonesia di Malaysia. Sehingga masyarakat Malaysia dapat menerima masyarakat Indonesia karena menganggap bahwa serumpun dan seagama Islam. Pembicara lainnya, Prof. Madya Dr. Mohd Nor Shahizan Ali dosen Universitas Kebangsaan Malaysia memaparkan bahwa tren komunikasi berubah 360 derajat dalam membuat semua pemikiran dan makna, sehingga sekarang dikenal dengan smart society. “Society sudah berubah karena mengubah kemahiran dengan adanya teknologi, terkhusus dengan hadirnya Artificial Intelligence AI),” kata Shahizan. “Smart society ini sudah mengubah kebiasaan masyarakat dan remaja dimana dengan kehadiran smartphone, dikhawatirkan akan menjadi sesat dan hilang didalam kegelapan,” tambah Shahizan. “Saat ini banyak anak remaja khususnya siswa dan mahasiswa tidak menggunakan pemikirannya, sehingga tidak dapat berpikir dengan baik dan hanya mengandalkan AI,” pungkasnya. (AT)

Peletakan batu pertama pembangunan asrama pesantren Daarul Jameel Banten
Serang, SUARA TANGERANG – Pesantren Tadabbur Daarul Jameel Banten bersama PPPA Daarul Qur’an Banten melaksanakan peletakan batu pertama sebagai simbolis pembangunan asrama, Jumat (10/2). Pesantren Tadabbur Daarul Jameel sendiri terletak di Kampung Rencong, Desa Sukaberes, Kecamatan Waringinkurung, Serang, Banten. Sebelum dimulainya acara peletakan batu pertama, langit gerimis pada sesi doa yang dipimpinan oleh KH. Ahmad Jameel. Sementara para santri penghafal Al-Qur’an khusyuk mengaminkan doa tersebut. Dalam Sambutannya, KH. Ahmad Jameel, berkata, “InsyaAllah kehadiran Pesantren Tadabbur Daarul Jameel, akan menambah iman dan taqwa kita semua. Terutama anak anak keturunan kita, santri yang sekarang menjadi bukti keberhasilan Tahfidz Daarul Jameel yang pertama untuk adik adik kalian yang kelak belajar di pesantren Tadabbur Daarul Jameel ini.” Pesantren Tadabbur Daarul Jameel merupakan satu dari delapan pesantren tahfizh yang tengah dibangun oleh Daarul Qur’an. Selain di Banten, Daarul Qur’an sedang membangun pesantren tahfizh di Tangerang, Bandung, Jambi, Banyuwangi, Bogor, Purwakarta dan Kamilantan Utara. Seluruh pesantren tersebut akan memiliki ruang asrama atau ruang kelas tambahan. Saat ini, Pesantren Tahfizh Daarul Qur’an telah memiliki santri sebanyak 6.000 lebih yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut belum diakumulasikan dengan santri Rumah Tahfidz dan Qur’an Call yang hingga saat ini jumlahnya mencapai puluhan ribu. Dengan jumlah santri yang sebanyak itu, KH. Ahamd Jameel mengajak masyarakat untuk meraih keberkahan dari para penghafal Al-Qur’an dengan menjadi bagian dari pembangunan delapan pesantren tersebut. Sebab, setiap ayat, doa dan seluruh ibadah yang nantinya mereka lakukan di pesantren akan mengalirkan kebaikan berlimpah kepada setiap pendermanya. (ris)
Tandatangani MoU, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat danai Pemilu 2024
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten telah bersepakat untuk menyukseskan Pemilu 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang ditandatangani di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang Selasa (30/8/2022). Terkait kesepakatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan para pihak baik Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten siap sukseskan Pemilu 2024 mendatang. “Itu bagian dari kesepakatan, bahwa berdasarkan perhitungan Kabupaten/Kota dengan Provinsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024,” ungkap Al Muktabar. Ditambahkan Al Muktabar, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten/Kota nantinya akan menurunkan kesepakatan secara teknis apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Di antaranya terkait aspek pembiayaan dan hal-hal penunjang apa saja nantinya. “Dengan itu kita menyepakati besaran kemampuan keuangan daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi. Niatnya, beban itu ditanggung bersama,” jelasnya. “Termasuk mungkin porsi-porsi tertentu yang Provinsi bisa tangani sehingga Kabupaten/Kota tidak terlalu berat bebannya. Jadi ini proses pemerataan,” sambungnya. Lebih lanjut, Al Muktabar menyampaikan saat ini Pemprov Banten telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. “Provinsi Banten telah mulai dengan membuat Raperda terkait dana cadangan untuk memastikan itu tidak akan menganggu pelaksanaan pada 2024. Jadi lebih mengawal kepastiannya,” imbuhnya. Selain itu, Al Muktabar menuturkan bahwa Pemprov Banten sangat berkonsentrasi dalam turut serta menyukseskan Pilkada serentak 2024. Hal itu terlihat dengan menjadi daerah yang pertama kali merancang Raperda tentang Dana Cadangan, serta yang pertama melakukan Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Dari awal kita yang pertama dikunjungi oleh KPU, lalu Perda sedang proses dan sekarang kita juga mengawali MoU dengan Kabupaten/Kota, kita juga pertama kali memformulasikan cost sharing dan itu bagian upaya kita menyukseskan Pemilu 2024,” tuturnya. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan dengan adanya Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Itu yang harus dilaksanakan. Itu juga amanat. Bahwa ini Pilkada serentak harus dilaksanakan bersama-sama dan cost sharingnya juga sudah harus dibicarakan. Tadi juga pada nota kesepakatannya salah satunya itu,” ujarnya. Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ade Ariyanto menyampaikan bahwa pembahasan nota kesepahaman yang telah ditantangani tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. “MoU ini secara teknis kita bahas dari Januari dan merumuskan ada dua opsi, yaitu dibiayai masing-masing atau cost sharing sesuai amanat Permendagri nomo 54 Tahun 2019,” ungkapnya. “Yang disepakati opsi kedua, yaitu seluruh honor ad hoc didanai APBD Provinsi,” pungkas Ade. (1st/*)
Roadshow Mobile Quran Banten sapa anak-anak di Lebak Banten
Lebak, SUARA TANGERANG – PPPA Daarul Qur’an terus melanjutkan aksi Mobile Qur’an hingga ke Lebak Banten. Adapun dalam kegiatan ini PPPA Daqu Banten mengunjungi MI Mathlaul Anwar dan MI Al-Hidayah di Cileles, Lebak Banten. Terhitung sebanyak 80 siswa-siswi ikut memeriahKan acara kegiatan MOQU tersebut yang diadakan pada Selasa, (16/8/2022). Kegiatan MOQU yang berlangsung di Lebak Banten ini mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa UIN SMH Banten Kelompok 85. Atas permintaannya, PPPA Daarul Quran Banten mengunjungi MI dan MTS yang ada di Lebak. Enca Anisa atau yang akrab disapa Enca selaku salah satu panitia menuturkan rasa terima kasih atas berlangsungnya MOQU di Lebak. “Ahamdulilah kegiatan Moqu berlangsung dengan lancar, para peserta yang terdiri dari MI dan MTs sangat antusias menyambut kehadiran Moqu ini bahkan mereka rela menunggu selama 2 jam utk pelaksanaan kegiatan tersebut,” ucapnya. Kegiatan Mobile Qur’an dirasa sangat memacu semangat siswa-siswi untuk menjadi Hafidz dan Hafidzah. Dilihat dari cara mereka menanggapi Ustad Makmun sebagai pengisi kegiatan dan memberikan motivasi bagi siswa yang hadir. Dongeng motivasi dan penyampaian keutamaan seorang penghafal Alquran sangat baik dan tidak membosankan . Pada sesi renungan banyak dari siswa-siswi yang menangis dan tersentuh hatinya. mereka juga berharap Semoga setelah kegiatan ini, para siswa-siswi semakin yakin dan semangat untuk menjadi penghafal Al-Qur’an dan menjadi penolong bagi diri dan keluarganya kelak. Semoga kegiatan Moqu terus berlanjut agar semakin banyak siswa-siswi yang termotivasi menjadi penghafal Al-Qur’an. PPPA Daarul Qur’an Banten merencanakan jelajah Mobile Qur’an akan terus berjalan guna memberikan motivasi kepada anak-anak di sekolah maupun TPQ. Harapannya agar dakwah tahfidzul Qur’an semakin dikenal di semua daerah khususnya di Banten. (1st)
Dukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Dispar Provinsi Banten dorong geliat objek wisata dan UMKM
Tangerang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata Banten tengah komitmen dan terus bergerak melakukan pengembangan objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten. Selain itu juga ekonomi berbasis kerakyatan seperti ekonomi kreatif yang bergerak di bidang UMKM akan terus disuport. Demikian hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Alhamidi kepada Suara Tangerang usai acara tasyakuran Sekretariat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PUB di Kampung Kelapa Desa Sindang Sono Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Banten. Sabtu (23/7/2022). Pada kesempatan tersebut, pihaknya berharap dengan adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Paguyuban Urang Banten (PUB) dapat bersinergis, serta dapat membantu dan saling mendukung program dan atau kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. “Semoga bisa bersinergis dengan program Dinas Pariwisata Banten dalam rangka pengembangan pariwisata dan usaha ekonomi kerakyatan yang ada di provinsi Banten,”ungkapnya. Alhamidi menjelaskan, saat ini Dinas yang dipimpinnya sedang bergerak dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang ada di Provinsi Banten, hal ini guna mendorong percepatan ekonomi kerakyatan. “Tentunya dalam hal ini saya sangat mendukung adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari PUB, guna dapat bersinergis dalam pengembangan dan peningkatan usaha kreatif yang ada,” jelasnya. Alhamidi menyebutkan saat ini dari aga geliat sektor pariwisata cukup baik, bergerak naik hingga mencapai angka 54%, tentunya ke depan dari sektor akomodasi dan konsumsi dapat mendorong PAD terutama bidang UMKM di bidang ekonomi kreatif, yang mana kegiatan usaha berbasis masyarakat di bidang UMKM itu sendiri lebih maju lagi. Begitupun objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten akan terus dilakukan pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan yang mana wisatawan luar daerah dapat masuk di objek wisata yang ada di Banten, hal ini guna mendorong ekonomi kreatif yang ada. “Ribuan objek wisata yang ada di Banten ini sangat indah dan menarik, dan baru 777 wisata baru kita kembangkan termasuk wisata religi yang ada di Banten. Ada Banten lama ada Tenara dan banyak wisata lain yang terus dikembangkan,” pungkasnya. (4rDi)