BREAKING NEWS

Politik

Ironis, pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi pengangguran masih tinggi

Jakarta, SUARA TANGERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 tumbuh 7,07 persen secara year on year (yoy). Ironisnya angka pengangguran masih tinggi. Di satu sisi capaian pertumbuhan ekonomi itu memang patut diapresiasi. Sayangnya, tidak disertai penyerapan tenaga kerja yang signifikan, terutama di sektor pertanian. “Sangat disayangkan sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi seperti pertanian cuma tumbuh 0,38 persen (yoy),” kata Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin dalam keterangan persnya, Jumat (5/8). Dikatakan Hamid, dalam kondisi ekonomi saat ini setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya dapat menyerap 110.000 tenaga ...

Read More »

Tinjau ulang pengadaan pakaian seragam anggota DPRD Kota Tangerang di masa pandemi, Pengamat: Ada perasaan yang harus dijaga

Kota Tangerang,  SUARA TANGERANG – Pengamat komunikasi publik, Mochmmad Mirza menilai pengadaan pakaian seragam anggota DPRD Kota Tangerang untuk tahun anggaran berjalan perlu ditinjau ulang. Selain karena nila anggaran pakaian dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan hingga 100%. Ada faktor lain yang harus dipertimbangkan, yaitu menjaga perasaan warga Tangerang yang harus bertahan hidup di tengah situasi pandemi saat ini, yang penuh dengan ketidakpastian. Hal tersebut disampaikan Mochmmad Mirza secara tertulis dalam press relasenya kepada Redaksi www. suaratangerang.com, pada Rabu (4/8) sore kemarin.  Menurut Mirza, pengadaan seragam tersebut perlu ditinjau ulang. “Pengadaan seragam tersebut perlu ditinjau ulang, baik dari sisi kenaikan anggaran ...

Read More »

Bincang secara virtual, Anies ajak Wali Kota London kolaborasi soal kota berketahan dan nol emisi

Jakarta, SUARA TANGERANG – Gubernur DKI, Anies Baswedan melalui akun Facebooknya, Anies  Baswedan, pada Rabu (4/8) di Balaikota Jakarta, menyampaikan rasa senangnya, karena telah berbincang secara virtual dengan Wali Kota London, Mr. Sadiq Khan. “Senang sekali kemarin bisa berbincang secara virtual dengan Wali Kota London, Mr. Sadiq Khan,” tulis Gubernur Anies. Menurut Gubernur Anies, meski London dan Jakarta bukan sister cities, tapi kedua kota ini memiliki semangat yang sama dalam menghadapi krisis iklim. “Pertama, sebagai sesama anggota C40 Cities, Jakarta terus mengerjakan gerakan mengatasi krisis iklim dengan menjadi kota berketahanan dan nol emisi. Semua itu dikerjakan dengan semangat kolaborasi berbagai ...

Read More »

Ace Hasan Syadzily: Usut tuntas oknum pemotong dana bansos

Jakarta, SUARA TANGERANG – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat. Ia mendesak kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut. “Tentu kami sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima secara utuh. Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” pungkas Ace dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/7). Menurut Ace, dalam menyalurkan bansos sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Karena apabila ...

Read More »

Novita Wijayanti ajak masyarakat tetap patuhi prokes selama PPKM penyesuaian

Jakarta, SUARA TANGERANG – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang harus disertai dengan kesadaran tinggi. Terlebih, saat ini tengah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan penyesuaian dalam penggolongan level diantaranya level 3 dan level 4 di berbagai wilayah. Dalam siaran persnya Selasa (27/7) kemarin, Novita mencontohkan PPKM Level 3 yang diterapkan di Kabupaten Cilacap dan PPKM Level 4 di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai penyesuaian, jangan sampai membuat seluruh pihak menjadi lengah terhadap penerapan prokes. “Alhamdulillah, ada penyesuaian penetapan status PPKM berbagai daerah di ...

Read More »

Demi keselamatan rakyat, Sufmi Dasco setuju PPKM diperpanjang

Jakarta, SUARA TANGERANG – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat untuk tetap mematuhi perpanjangan PPKM Darurat. Hal tersebut disampaikan SufmiDasco Ahmad  sehubungan dengan keputusan Pemerintah untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 sejak tanggal 26 Juli lalu sampai dengan 2 Agustus 2021 mendatang. Terkait hal tersebut, ini. “Saya setuju PPKM diperpanjang. Ini keputusan cukup berat, tapi harus tetap diambil untuk menyelamatkan nyawa rakyat,” tegas Dasco dalam keterangan persnya, Senin (26/7). Ia menyampaikan, sedianya PPKM level 4 berakhir pada  25 Juli 2021, namun Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat ini diperpanjang sampai 2 Agustus. “Menurut Presiden, sudah ...

Read More »

DPR sebut Kampung Tangguh Narkoba ide cerdas Kapolri sebagai pertahanan peredaran gelap narkoba

Jakarta, SUARA TANGERANG —Kalangan DPR merespon positif pembentukan Kampung Tangguh Narkoba yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait maraknya peredaran narkoba di Indonesia. Anggota Komisi III DPR Supriansa menilai, pembentukan Kampung Tangguh Narkoba merupakan ide cerdas Kapolri sebagai benteng pertahanan untuk menjaga masyarakat dari bahaya narkoba. “Kami dari Farksi Golkar sangat mengapresiasi ide cerdas Bapak Kapolri untuk membuat pertahanan yang kuat guna mencegah peredaran gelap narkoba di tengah-tengah masyarakat yang diberi nama Kampung Tangguh Narkoba,” kata Supriansa kepada wartawan, Selasa (15/6). Menurutnya, narkoba memang sudah sangat merusak dan mengkawatirkan, karena menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama generasi penerus bangsa. ...

Read More »

DPR: Kebijakan pengenaan PPN terhadap sembako perlu ditinjau kembali

Jakarta, SUARA TANGERANG – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta Pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako di masa pemulihan ekonomi Indonesia kini. Menurutnya, meskipun belum sampai pada tahap pembahasan, dirinya berharap agar pemerintah lebih mengoptimalisasikan penerimaan negara bukan dari bahan pokok masyarakat. “Semestinya kita juga menyisir anggaran-anggaran yang tidak urgent untuk bisa mengoptimalisasi anggaran yang bisa kita pakai untuk penanganan pandemi Covid-19 ini dari sektor kesehatan dan juga ekonomi,” ujar Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6). Dalam Rapat ...

Read More »

DPR desak Kemenag segera tentukan kebijakan haji

Jakarta, SUARA TANGERANG – Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Agama (Kemenag) segera menentukan kebijakan haji yang hingga kini belum jelas. Apalagi, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kuota bagi Indonesia. Selama pandemi Covid-19, kuota haji Indonesia menurun dari sebelum pandemi sebanyak 221.000 jemaah per tahun. “Sebelum pandemi, jemaah haji kita, kan, 221.000 per tahun. Mengelola jemaah sebanyak itu tidak mudah. Kalaupun diberangkatkan tahun ini, tentu tidak bisa semua. Pasti ada pengurangan kuota. Nah, kalau ada pengurangan, pasti akan ada masalah teknis untuk memilih siapa di antara para jemaah haji yang akan didahulukan,” kata Saleh dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, ...

Read More »

Minta agar Kapolri tarik Firli Bahuri Kapitra Ampera sebut statemen ICW menyesatkan publik

Jakarta, SUARA TANGERANG – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri. Pengaduan koalisi masyarakat sip antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar. “Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat (28/5) lalu. Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak ...

Read More »