Tag Archives: 16 daerah belum setujui NPHD

Tahapan Pilkada Serentak 2018 dimulai Oktober, 16 daerah belum setujui NPHD

September 6, 2017 Leave a comment 764 Views

Jakarta, SUARA TANGERANG – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan dimulai pada Oktober 2017. Namun, per 5 September, masih ada 16 dari 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yang belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada di daerahnya. “Masih 17 lagi yang belum, tapi pagi tadi satu sudah tanda tangan,” kata Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis, Jakarta, Selasa (5/9). Sebelumnya (23/8), Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan sebanyak 29 daerah belum menyetujui NPHD. Arief berharap NPHD selesai pada akhir Agustus 2017. “Masih ada 29 yang belum. Sudah kita minta. Semoga Agustus sudah ...

Peringati HUT ke-15, Pemkot Tangsel Ajak Masyarakat Bersholawat
Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan doa bersama dalam kegiatan Tangsel Bersholawat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara menuju Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Kota Tangsel. Kegiatan yang digelar di Lapangan Sunburst BSD pada Senin (20/11/2023) ini, dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat untuk mengikuti acara Tangsel Bersholawat bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengaku berbahagia atas kehadiran Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf untuk memimpin sholawat bersama puluhan ribu masyarakat yang telah hadir sejak Sore hari di Lapangan Sunburst. “Malam ini kami sangat berbahagia atas kehadiran ulama kita, guru kita semua Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. Dimana beliau akan menyampaikan tausyiah, dan doa. Dan, semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Swt,” ucap Pilar. Tak hanya itu, di momentum ini pula, beliau mengajak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. “Kita doakan juga saudara-saudara kita di sana terbebas dari segala keburukan, penjajahan dan mudah-mudahan mereka selalu dilindungi oleh Allah Swt,” ujarnya. Sementara itu, Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf, menyampaikan, bahwa kegiatan Tangsel Bersholawat ini sangatlah istimewa. Terlebih menuju perayaan hari jadi ke-15 Kota Tangsel. “Tangsel ini semboyannya Cerdas, Modern, Religius. Ini bagus sekali, orang kalo cerdas dan tahu kehidupan zaman ini dan paham agamanya, dia akan selamat. Tetapi kalo cerdas tidak tahu agama, dia akan menipu,” ucap Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. “Selamat hari lahir ke-15 Kota Tangsel, semoga sukses selalu,” tambahnya. (rls)
Kritik tajam diaspora Indonesia: Marwah MK terguncang, demokrasi sedang diuji
Jakarta, SUARA TANGERANG – Asosiasi pengacara Indonesia-Amerika Serikat mengapresiasi keputusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Hakim Ketua MK, serta melarang Anwar terlibat dalam setiap pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilu. Meski belum sempurna, hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. “Tanpa adanya sistem hukum yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat, konsep negara hukum akan jatuh pada rezim anarkis atau menjadi negara totalitarian,” kata Michael B. Indrajana, juru bicara Indonesian American Lawyers Association (IALA) yang dikutip dari keterangan tertulis kepada media massa, Senin (20/11/2023). Michael menambahkan bahwa pemulihan kepercayaan publik jelas membutuhkan waktu terutama setelah guncangan yang hebat atas kredibilitas, integritas dan marwah MK. Namun, prinsip bahwa kepercayaan masyarakat atas sistem hukum peradilan dan supremasi hukum sipil (civil law) adalah salah satu landasan terpenting bagi kelangsungan demokrasi di negara manapun. IALA sendiri baru saja menyelenggarakan serangkaian diskusi ilmiah bertajuk “The Critical Hour”, dengan fokus pada tema “Judicialization of Politics: Bird’s Eye View from the U.S. and Indonesia”. Diskusi ini melibatkan advokat dan praktisi hukum dari diaspora Indonesia yang berbasis di AS, Anggota IALA, serta advokat senior dari Indonesia. Mereka membahas yudisialisasi politik dan membandingkan sistem peradilan di AS dan Indonesia, termasuk penanganan konflik hukum di kedua negara. Acara ini diadakan sebagai tanggapan atas berbagai peristiwa terkini yang telah mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan di AS dan Indonesia akibat ketidakpastian hukum. Diketahui di AS, saat ini baru saja menyelesaikan pemilihan umum paruh waktu yang dimenangkan oleh partai Demokrat. Aementara di Indonesia, fokusnya adalah pada kontroversi hukum dan politik yang muncul dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Diskusi dipimpin oleh Bhirawa J. Arifi dari Badranaya Partnership di Jakarta sebagai moderator, yang membuka pembahasan mengenai judisialisasi politik dan kondisi politik ketatanegaraan saat ini di Indonesia dan AS. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Michael B. Indrajana, seorang pengacara Indonesia-Amerika yang berpraktik di San Mateo, California dan anggota Indonesian American Lawyers Association (IALA). Seperti diketahui, Michael adalah pengacara 57 ahli waris korban kecelakaan udara Boeing 737-MAX Lion Air Penerbangan JT 610 yang menggugat secara perdata melawan Boeing di Federal Court di negara bagian Illinois, AS. “Bahwa masalah utama bukanlah isi dari Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 itu sendiri, melainkan konflik kepentingan yang terkait dengan putusan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum,” terang Michael pada keterangan tertulis. “Ketua MK, Anwar Usman, terlibat secara langsung karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, yang menimbulkan pertentangan etik serius dan pelanggaran Pasal 17 UU No. 48 (2009) tentang Kekuasaan Kehakiman,” sambungnya. Para narasumber menyoroti beberapa aspek konflik dari putusan tersebut: Pertama, Keputusan MK yang menambahkan klausul terkait jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, dianggap melebihi kewenangan MK karena tidak melalui proses legislasi yang sah sesuai UU No. 24 (2003) tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Putusan MK ini dianggap batal karena cacat hukum akibat konflik kepentingan. Ada potensi konflik antara Pasal 10 UU No. 24 (2003) tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa putusan MK bersifat final, dan Pasal 17 UU No. 48 (2009) tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa putusan yang melanggar hukum dinyatakan tidak sah. Para pembicara dalam diskusi tersebut mengamati kesamaan antara aturan mengenai konflik kepentingan yang terdapat dalam Pasal 17 UU No. 48 (2009) tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan ABA Model Code of Judicial Conduct, Canon 2, Rule 2.11 di AS, terkait dengan diskualifikasi hakim dalam kasus tertentu. Namun, mereka menekankan bahwa kontroversi utama di Indonesia saat ini adalah persepsi publik tentang konflik kepentingan, khususnya dalam kasus di mana Anwar Usman tidak mengundurkan diri (self recusal) sebagai Hakim Ketua yang turut serta menyidangkan perkara tersebut, sehingga keputusan MK itu menimbulkan pertanyaan apakah hukum sudah berjalan secara adil dan netral. Pada akhir diskusi, para narasumber menekankan pentingnya menjaga kredibilitas, integritas, dan etika dalam sistem hukum, baik di AS maupun di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berintegritas dan adil bergantung pada reputasi dan kredibilitas ahli hukum, pengacara, dan institusi kehakiman. Di setiap negara, termasuk AS yang dianggap sebagai demokrasi tertua di era modern, dan Indonesia yang telah membuat kemajuan sejak 1998, konflik dan tantangan adalah bagian normal dari perkembangan demokrasi, sering disebut sebagai “growing pains of democracy.” Selain Michael dan Bhirawa, para narasumber anggota-anggota IALA yang hadir pada diskusi ini lainnya adalah yaitu Albertus M. Alfridijanta (New York dan England & Wales), Lia Sundah Suntoso (New York), Jason Y. Lie (Los Angeles) dan advokat senior Saor Siagian. “Tekanan publik adalah tanda jelas bahwa demokrasi di Indonesia sedang diuji. Namun selama seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, proses demokrasi akan terus berlangsung dan menjadi semakin matang,” pungkas Bhirawa. (rls/ris)
Keadilan dan kemanusiaan landasan kemerdekaan Palestina
Jakarta, SUARA TANGERANG – Universitas Paramadina, bekerjasama dengan Paramadina Institute of Ethic and Civilization (PIEC), dan Yayasan Persada Hati mengadakan Kajian Etika dan Peradaban ke – 23, dengan mengangkat tema “Keadilan dan Kemanusiaan: Landasan Kemerdekaan Palestina.” Acara yang berlangsung pada Rabu (15/11/2023) lalu ini selenggarakan secara hibrid, di Auditorium Nurcholis Madjid dan melalui zoom meeting dan dimoderatori oleh Alfikalia. Dalam sambutannya, Pipip A. Rifai Hasan selaku Ketua PIEC menyampaikan bahwa persoalan utamanya adanya migrasi dari orang-orang Yahudi ke Palestina, dan dibiayai Yahudi di barat sehingga timbulnya nasionalisme diberbagai kawasan. “Orang Yahudi disana sendiri, sebagai imigran dan sudah lama tinggal berdampingan dengan berbagai etnis keagamaan. Sehingga nasionalisme Arab tidak mampu melawan Israel, kemudian pindah ke marxis sebagai ideologi alternatif,” paparnya. Husain Heriyanto, selaku dosen Paramadina Graduate School of Islamic Studies melihat permasalahan ini terjadi karena efek migrasi besar-besaran ke tanah palestina. “Palestina adalah tanah yang disucikan oleh agama-agama Ibrahim (Yahudi, Kristiani, Islam), tetapi justru menjadi lokus konflik yang paling akut dan sengit, lokus genosida dan pembersihan etnis secara masif dan sistematis terhadap penghuni asli tanah Palestina (Muslim, Kristiani, Yahudi) oleh rezim apartheid Zionis Israel,” katanya. Husain Heriyanto mengutip Scott Ritter yang merupakan analis intelijen dan mantan marinir Amerika Serikat serta pengawas senjata PBB, “Ada tiga target strategis Hamas dan organisasi perlawanan dalam badai Aqsha, yaitu Pertama, menunjukkan eksistensi perjuangan Palestina dengan menghapus mitos militer Israel tak terkalahkan – intelijen yang paripurna; selama ini ada adagium bahwa arsitektur keamanan dan militer Israel diakui sebagai produk terbaik dari doktrin militer Barat,” jelasnya “Kedua, pertukaran tahanan untuk membebaskan ribuan anak-anak dan perempuan Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang dikurung tanpa proses pengadilan. Ketiga, menghidupkan kembali gagasan kemerdekaan Palestina yang otentik dan riil setelah nyaris dilupakan dunia dengan perjanjian Abraham Accord, normalisasi Israel-Arab. Ini persis seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta-Solo,” tambah Husein. Dian Wirengjurit mantan Duta Besar RI untuk Iran tahun 2012–2016 menyampaikan sudut pandangnya bahwa kejadian ini merupakan murni politik internasional. “Two state solution adalah solusi terbaik yang diberikan untuk Palestina dan Israel,” terangnya. Karena pada dasarnya merupakan konflik politik internasional, Dian menekankan bahwa konflik Palestina – Israel hanya bisa diselesaikan oleh bangsa Palestina sendiri. “Organisasi internasional yang dianggap paling kompeten untuk menangani konflik tersebut adalah PBB. Tetapi pada dasarnya resolusi, deklarasi, dan pernyataan dari deklarasi internasional tidak ada yang mengikat, termasuk halnya Dewan Keamanan,” pungkas Dian. (rls/AT)
KY perkuat pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum
Jakarta, SUARA TANGERANG – Pedoman untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) sudah diatur oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017. Pedoman ini untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik pemeriksaan persidangan di Indonesia. Salah satu bentuk komitmen Komisi Yudisial (KY) terhadap kasus perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), yaitu melakukan pemantauan persidangan sebagaimana tugas yang diberikan oleh undang-undang. “KY mempunyai andil dalam pemenuhan hak PBH melalui tugasnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan KEPPH. Pemantauan terhadap perkara PBH dimaksudkan untuk mengamati hakim dalam menerapkan asas-asas keadilan, non diskriminasi, dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak PBH sebagai wujud penegakkan KEPPH,” ujar Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat membuka peluncuran buku “Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”, Kamis (16/11/2023) di Auditorium KY, Jakarta. Nurdjanah melanjutkan, KY merespons isu kesetaraan gender dalam sistem peradilan dengan menyusun buku “Panduan Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat” yang ditulis oleh Niniek Ariyani dan Dwi Agus Susilo. Dengan memanfaatkan panduan ini, masyarakat dalam melakukan pemantauan mandiri secara akurat dalam perkara PBH, sehingga tidak diskriminasi terhadap perempuan yang berperkara di pengadilan. Dalam kesempatan sama, Anggota KY Sukma Violetta hadir sebagai narasumber diskusi turut mengungkap bahwa KY telah melakukan pemantauan persidangan perkara tindak pidana khusus anak dan perempuan (KDRT) sebanyak 19 perkara pada tahun 2022. Contoh kasus tindak pidana anak dan perempuan yang menjadi perhatian publik yang pernah dipantau KY adalah kasus pencabulan pimpinan pondok pesantren di Bandung berinisial HW, kasus human trafficking dan perkara asusila di Pesantren Jombang. “Namun, KY masih menemui kendala seperti masih banyak publik yang belum mengetahui pelayanan pemantauan persidangan oleh KY. Selain itu, persidangan pada kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang melibatkan PBH berlangsung secara tertutup,” ungkap Sukma. Hadir pula sebagai narasumber adalah Andy Yentriyani (Ketua Komnas Perempuan) dan Ninik Rahayu (Ketua Dewan Pers). Diskusi dan peluncuran buku ini dihadiri unsur pimpinan Mahkamah Agung dan hakim agung serta hakim-hakim dari empat lingkungan peradilan, penegak hukum dalam hal ini Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Kepala-Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, perwakilan Kementerian/Lembaga terutama Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, perwakilan negara sahabat dan mitra pembangunan, akademisi, pegiat masyarakat sipil, media, dan mahasiswa. Diskusi dan peluncuran buku ini diselenggarakan dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2. (rls)
Pimpin apel siaga bencana, Benyamin: Perlunya koordinasi dan kolaborasi untuk kurangi risiko bencana
Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Untuk memastikan kesiapan penanganan dan penanggulangan bencana, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie pada Sabtu (11/11/2023) memimpin Apel Kesiapan Bencana dan Gelar Pasukan Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel. Gelar pasukan BPBD Kota Tangsel ini di Lapangan Sunburst BSD ini, dihadiri oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah, Polri, TNI, beserta relawan. Benyamin menyampaikan, gelar pasukan tersebut untuk memastikan kesiapan seluruh pasukan dalam menghadapi potensi-potensi yang kemungkinan akan terjadi pada saat peralihan musim di wilayah Tangerang Selatan, khususnya jelang musim penghujan nanti. “Bahwa musim penghujan di tahun 2023 ini mengalami kemunduran. Kita mesti ingat bersama di tahun 2019 terjadi keterlambatan musim hujan, dan justru diikuti banjir besar saat memasuki tahun 2020,” ucapnya. Untuk itu, Benyamin menginstruksikan seluruh jajaran hingga tingkat kewilayahan untuk mengantisipasi hal tersebut. “Camat, lurah dan para pengurus RT/RW agar bersama-sama mengantisipasi hal ini. Bisa dilakukan giat bersih-bersih saluran air,” ujarnya. Membersamai itu semua, Beliau juga mengingatkan dinas terkait agar terus siaga dalam penanggulangan bencana yang waktu kedatangannya tidak bisa diprediksi. “Jadi kita harus selalu waspada dan siap sedia, karena hanya dengan kesiapsiagaan dan kerja sama yang baik, kita dapat meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi,” kata Benyamin. “Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam proses pengurangan risiko bencana di Tangerang Selatan. Sebab pada hakikatnya bencana adalah urusan bersama untuk kemanusiaan,” tambahnya. Disampaikan pula oleh Kepala BPBD Kota Tangsel, Sutang, bahwa apel dan gelar pasukan ini merupakan titik awal dalam kesiapan penanganan bencana yang baik. Apalagi, peralihan musim menuju musim hujan sudah mulai nampak di Tangerang Selatan. “Kita gelar pasukan untuk memastikan sejauh mana kekuatan kita untuk melakukan penanganan bencana di Tangerang Selatan. Sampai saat ini, BPBD masih mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang masih terdampak fenomena el nino, kemarau panjang dan kekeringan,” terangnya. (rls)

Peletakan batu pertama pembangunan asrama pesantren Daarul Jameel Banten
Serang, SUARA TANGERANG – Pesantren Tadabbur Daarul Jameel Banten bersama PPPA Daarul Qur’an Banten melaksanakan peletakan batu pertama sebagai simbolis pembangunan asrama, Jumat (10/2). Pesantren Tadabbur Daarul Jameel sendiri terletak di Kampung Rencong, Desa Sukaberes, Kecamatan Waringinkurung, Serang, Banten. Sebelum dimulainya acara peletakan batu pertama, langit gerimis pada sesi doa yang dipimpinan oleh KH. Ahmad Jameel. Sementara para santri penghafal Al-Qur’an khusyuk mengaminkan doa tersebut. Dalam Sambutannya, KH. Ahmad Jameel, berkata, “InsyaAllah kehadiran Pesantren Tadabbur Daarul Jameel, akan menambah iman dan taqwa kita semua. Terutama anak anak keturunan kita, santri yang sekarang menjadi bukti keberhasilan Tahfidz Daarul Jameel yang pertama untuk adik adik kalian yang kelak belajar di pesantren Tadabbur Daarul Jameel ini.” Pesantren Tadabbur Daarul Jameel merupakan satu dari delapan pesantren tahfizh yang tengah dibangun oleh Daarul Qur’an. Selain di Banten, Daarul Qur’an sedang membangun pesantren tahfizh di Tangerang, Bandung, Jambi, Banyuwangi, Bogor, Purwakarta dan Kamilantan Utara. Seluruh pesantren tersebut akan memiliki ruang asrama atau ruang kelas tambahan. Saat ini, Pesantren Tahfizh Daarul Qur’an telah memiliki santri sebanyak 6.000 lebih yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut belum diakumulasikan dengan santri Rumah Tahfidz dan Qur’an Call yang hingga saat ini jumlahnya mencapai puluhan ribu. Dengan jumlah santri yang sebanyak itu, KH. Ahamd Jameel mengajak masyarakat untuk meraih keberkahan dari para penghafal Al-Qur’an dengan menjadi bagian dari pembangunan delapan pesantren tersebut. Sebab, setiap ayat, doa dan seluruh ibadah yang nantinya mereka lakukan di pesantren akan mengalirkan kebaikan berlimpah kepada setiap pendermanya. (ris)
Tandatangani MoU, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat danai Pemilu 2024
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten telah bersepakat untuk menyukseskan Pemilu 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang ditandatangani di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang Selasa (30/8/2022). Terkait kesepakatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan para pihak baik Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten siap sukseskan Pemilu 2024 mendatang. “Itu bagian dari kesepakatan, bahwa berdasarkan perhitungan Kabupaten/Kota dengan Provinsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024,” ungkap Al Muktabar. Ditambahkan Al Muktabar, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten/Kota nantinya akan menurunkan kesepakatan secara teknis apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Di antaranya terkait aspek pembiayaan dan hal-hal penunjang apa saja nantinya. “Dengan itu kita menyepakati besaran kemampuan keuangan daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi. Niatnya, beban itu ditanggung bersama,” jelasnya. “Termasuk mungkin porsi-porsi tertentu yang Provinsi bisa tangani sehingga Kabupaten/Kota tidak terlalu berat bebannya. Jadi ini proses pemerataan,” sambungnya. Lebih lanjut, Al Muktabar menyampaikan saat ini Pemprov Banten telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. “Provinsi Banten telah mulai dengan membuat Raperda terkait dana cadangan untuk memastikan itu tidak akan menganggu pelaksanaan pada 2024. Jadi lebih mengawal kepastiannya,” imbuhnya. Selain itu, Al Muktabar menuturkan bahwa Pemprov Banten sangat berkonsentrasi dalam turut serta menyukseskan Pilkada serentak 2024. Hal itu terlihat dengan menjadi daerah yang pertama kali merancang Raperda tentang Dana Cadangan, serta yang pertama melakukan Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Dari awal kita yang pertama dikunjungi oleh KPU, lalu Perda sedang proses dan sekarang kita juga mengawali MoU dengan Kabupaten/Kota, kita juga pertama kali memformulasikan cost sharing dan itu bagian upaya kita menyukseskan Pemilu 2024,” tuturnya. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan dengan adanya Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Itu yang harus dilaksanakan. Itu juga amanat. Bahwa ini Pilkada serentak harus dilaksanakan bersama-sama dan cost sharingnya juga sudah harus dibicarakan. Tadi juga pada nota kesepakatannya salah satunya itu,” ujarnya. Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ade Ariyanto menyampaikan bahwa pembahasan nota kesepahaman yang telah ditantangani tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. “MoU ini secara teknis kita bahas dari Januari dan merumuskan ada dua opsi, yaitu dibiayai masing-masing atau cost sharing sesuai amanat Permendagri nomo 54 Tahun 2019,” ungkapnya. “Yang disepakati opsi kedua, yaitu seluruh honor ad hoc didanai APBD Provinsi,” pungkas Ade. (1st/*)
Roadshow Mobile Quran Banten sapa anak-anak di Lebak Banten
Lebak, SUARA TANGERANG – PPPA Daarul Qur’an terus melanjutkan aksi Mobile Qur’an hingga ke Lebak Banten. Adapun dalam kegiatan ini PPPA Daqu Banten mengunjungi MI Mathlaul Anwar dan MI Al-Hidayah di Cileles, Lebak Banten. Terhitung sebanyak 80 siswa-siswi ikut memeriahKan acara kegiatan MOQU tersebut yang diadakan pada Selasa, (16/8/2022). Kegiatan MOQU yang berlangsung di Lebak Banten ini mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa UIN SMH Banten Kelompok 85. Atas permintaannya, PPPA Daarul Quran Banten mengunjungi MI dan MTS yang ada di Lebak. Enca Anisa atau yang akrab disapa Enca selaku salah satu panitia menuturkan rasa terima kasih atas berlangsungnya MOQU di Lebak. “Ahamdulilah kegiatan Moqu berlangsung dengan lancar, para peserta yang terdiri dari MI dan MTs sangat antusias menyambut kehadiran Moqu ini bahkan mereka rela menunggu selama 2 jam utk pelaksanaan kegiatan tersebut,” ucapnya. Kegiatan Mobile Qur’an dirasa sangat memacu semangat siswa-siswi untuk menjadi Hafidz dan Hafidzah. Dilihat dari cara mereka menanggapi Ustad Makmun sebagai pengisi kegiatan dan memberikan motivasi bagi siswa yang hadir. Dongeng motivasi dan penyampaian keutamaan seorang penghafal Alquran sangat baik dan tidak membosankan . Pada sesi renungan banyak dari siswa-siswi yang menangis dan tersentuh hatinya. mereka juga berharap Semoga setelah kegiatan ini, para siswa-siswi semakin yakin dan semangat untuk menjadi penghafal Al-Qur’an dan menjadi penolong bagi diri dan keluarganya kelak. Semoga kegiatan Moqu terus berlanjut agar semakin banyak siswa-siswi yang termotivasi menjadi penghafal Al-Qur’an. PPPA Daarul Qur’an Banten merencanakan jelajah Mobile Qur’an akan terus berjalan guna memberikan motivasi kepada anak-anak di sekolah maupun TPQ. Harapannya agar dakwah tahfidzul Qur’an semakin dikenal di semua daerah khususnya di Banten. (1st)
Dukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Dispar Provinsi Banten dorong geliat objek wisata dan UMKM
Tangerang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata Banten tengah komitmen dan terus bergerak melakukan pengembangan objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten. Selain itu juga ekonomi berbasis kerakyatan seperti ekonomi kreatif yang bergerak di bidang UMKM akan terus disuport. Demikian hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Alhamidi kepada Suara Tangerang usai acara tasyakuran Sekretariat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PUB di Kampung Kelapa Desa Sindang Sono Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Banten. Sabtu (23/7/2022). Pada kesempatan tersebut, pihaknya berharap dengan adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Paguyuban Urang Banten (PUB) dapat bersinergis, serta dapat membantu dan saling mendukung program dan atau kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. “Semoga bisa bersinergis dengan program Dinas Pariwisata Banten dalam rangka pengembangan pariwisata dan usaha ekonomi kerakyatan yang ada di provinsi Banten,”ungkapnya. Alhamidi menjelaskan, saat ini Dinas yang dipimpinnya sedang bergerak dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang ada di Provinsi Banten, hal ini guna mendorong percepatan ekonomi kerakyatan. “Tentunya dalam hal ini saya sangat mendukung adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari PUB, guna dapat bersinergis dalam pengembangan dan peningkatan usaha kreatif yang ada,” jelasnya. Alhamidi menyebutkan saat ini dari aga geliat sektor pariwisata cukup baik, bergerak naik hingga mencapai angka 54%, tentunya ke depan dari sektor akomodasi dan konsumsi dapat mendorong PAD terutama bidang UMKM di bidang ekonomi kreatif, yang mana kegiatan usaha berbasis masyarakat di bidang UMKM itu sendiri lebih maju lagi. Begitupun objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten akan terus dilakukan pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan yang mana wisatawan luar daerah dapat masuk di objek wisata yang ada di Banten, hal ini guna mendorong ekonomi kreatif yang ada. “Ribuan objek wisata yang ada di Banten ini sangat indah dan menarik, dan baru 777 wisata baru kita kembangkan termasuk wisata religi yang ada di Banten. Ada Banten lama ada Tenara dan banyak wisata lain yang terus dikembangkan,” pungkasnya. (4rDi)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Peringati HUT ke-15, Pemkot Tangsel Ajak Masyarakat Bersholawat

Pimpin apel siaga bencana, Benyamin: Perlunya koordinasi dan kolaborasi untuk kurangi risiko bencana

HPN 2023, Pilar ingatkan generasi muda untuk teladani perjuangan para pahlawan

Keadilan dan kemanusiaan landasan kemerdekaan Palestina

Bedah Buku, Imajinasi Islam: 70 Tahun Komaruddin Hidayat

Anies Baswedan: Jangan jadi penonton atas tragedi pembantaian rakyat Palestina

Kadin Indonesia dan KPPU tandatangani MoU dukung pertumbuhan dan persaingan usaha sehat untuk industri digital Indonesia

Bank Muamalat beri beasiswa pendidikan kepada anak karyawan

KAI imbau masyarakat waspadai penipuan berkedok rekrutmen

Kritik tajam diaspora Indonesia: Marwah MK terguncang, demokrasi sedang diuji

Hensat: Masyarakat percaya Presiden netral jika ia minta anaknya mundur jadi cawapres

Survei Lembaga Populi Center: Elektabilitas Prabowo – Gibran melejit jauh

Peletakan batu pertama pembangunan asrama pesantren Daarul Jameel Banten

Tandatangani MoU, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat danai Pemilu 2024

Roadshow Mobile Quran Banten sapa anak-anak di Lebak Banten

KY perkuat pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum

Dukung kelancaran Pemilu, KY – KPU tanda tangani MoU

KY usulkan 45 hakim dijatuhi sanksi

Pemancing yang tengelam di Pantai Muara Teluknaga Tangerang, akhirnya ditemukan BPBD

Upaya tingkatkan profesionalisme, dosen STIMA IMMI tandatangani pakta integritas

Kisah Dokter Beri Ivermectin kepada pasien Covid-19 di Indonesia

Hibur masyarakat di HUT ke 77 RI, Arif Setiawan gelar seni budaya Lenong pusaka asli Pekayon

Hibur masyarakat di HUT ke 77 RI, Pemerintah Kecamatan Teluknaga suguhkan seni budaya Lenong

Menparekraf: Kenaikan tarif masuk kawasan TN Komodo untuk biaya konservasi jasa ekosistem

Pangdam Brawijaya dan Gubernur beri semangat kontingen Jatim 3

Tinjau ATF 2023, Menparekraf Sandiaga Uno rerekomendasikan Arkamaya Sembung

Nggak cuma Skincare yang bisa dikombinasikan, Treatment kecantikan juga!

Kriminalisasi Anies, Apa yang akan Terjadi?

Syafruddin Prawiranegara dan Hari Bela Negara

Pernikahan Kaesang dan Derita Cianjur

Tag Archives: 16 daerah belum setujui NPHD

Tahapan Pilkada Serentak 2018 dimulai Oktober, 16 daerah belum setujui NPHD