BREAKING NEWS

Tag Archives: Chazali H. Situmorang

Polemik Data PKH

SUARA TANGERANG – Menteri Sosial Ibu Risma marah-marah di Gorontalo dalam rapat resmi pemadanan data kesejahteraan sosial, terhadap Pendamping PKH, videonya viral dihampiri semua media elektronik  maupun media cetak. Bahkan malam ini (3 Okotober 2021), TV ONE, membahasnya secara panel dengan dokter ahli jiwa, politisi PDIP Gorontalo dan Pusat, serta pengamat/peneliti politik. Pembahasan sepertinya menjadi persoalan politik, atau dikaitkan dengan kepentingan politik, karena Ibu Risma kader PDIP, dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie adalah kader Golkar. Dokter ahli jiwa pun tidak berani secara spesifik memberikan penilaian, karena tidak atau belum bertemu langsung untuk mendiagnosis Ibu Risma. Inti persoalan menjadi kabur, karena ...

Read More »

Hoaks dan Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Belum Dipublikasikan

SUARA TANGERANG – Sampai hari ini pihak DPR, seperti yang dikatakan Ketua Baleg DPR di TV ONE malam ini (11/10/2020), belum mengedarkan hasil keputusan Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu, tentang penetapan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang katanya merupakan produk UU dari 76 UU, seribu halaman lebih,  yang dilebur atau dikandangkan dalam Bus yang bernama Omnibus Law. Oleh karena itu dalam tulisan saya sebelumnya “Korelasi Sebab Akibat Demo Buruh Dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja”  tidak menyinggung soal isi UU Cipta Kerja itu, karena memang belum ada hasil Keputusan Paripurna DPR. Memang tidak masuk dalam akal ...

Read More »

PKH, Politik dan Kemiskinan

SUARA TANGERANG – “PDI-Perjuangan terang-terangan mengejar Program Keluarga harapan (PKH). Berdalih untuk pengawasan, partai berlogo banteng ini memerintahkan kadernya untuk menjadi koordinator program bantuan keluarga miskin dengan anggaran Rp. 37,4 triliun itu. Namun Menteri Sosial Juliari Batubara, yang juga kader PDIP, mengklaim posisi itu terlarang untuk anggota partai politik” ( sumber Koran Tempo, 5/8/20). Sikap melawan kebijakan partai, yang ditunjukkan seorang menteri kader partai itu agar PKH tidak menyimpang dari tujuannya. Memang sudah menjadi rahasia umum, kegiatan bansos di Kemensos termasuk PKH, tidak lepas dari kepentingan politik, terutama partai pendukung pemerintah. Warna PKH itu, warna-warni, mulai hijau, putih, hijau, kuning, ...

Read More »

Menarik, debat soal utang, antara Menteri dan Akademisi

DS & LBP

SUARA TANGERANG – Dua hari ini, disamping persoalan korban wabah COVID-19 yang masih terus bertambah, jumlah mereka yang terinfeksi,  meninggal dunia dan yang sembuh, juga dimeriahkan dengan tantangan LBP ( Luhut Binsar Panjaitan) untuk berdiskusi  dengan  mereka yang selalu nyinyir dengan banyaknya utang pemerintah Indonesia, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini,. Diperhitungkan defisit APBN 2020 mencapai lebih 1000 triliun rupiah, dan tentunya cara menambalnya dengan berutang lagi ke negara asing,dan  atau mencetak uang yang diajukan DPR, tetapi tidak disetujui oleh Bank Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi LBP; menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya. Luhut mengaku ingin ...

Read More »

Mobil Lab PCR yang jadi rebutan

Mobil Lab PRC Tri Risma

SUARA TANGERANG – “Kekecewaan Wali Kota Surabaya Tri Rismahari terkait dengan pemakaian 2 mobil laboratorium PCR bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dijawab oleh Pemprov Jatim. Pemprov Jatim memastikan jika kedua mobil tersebut memang diberikan pada Jawa Timur dan bukan hanya untuk Kota Surabaya”. Antiklimaks dari kemarahan Wali Kota Surabaya, adalah penjelasan dari Kepala Pelaksanan BPBD Jatim sebagaimana diutarakan diatas.  Pihak Pemda Jatim menjelaskannya dengan dokumen surat permintaan resmi kepadas Kepala BNPB Letjen Doni Monardo. Dan peruntukan untuk seluruh wilayah Jatim sesuai dengan skala prioritas, termasuk Surabaya, Kemarahan dan kejengkelan Bu Risma dapat dimaklumi karena  tanggungjawab beliau sebagai Wali Kota. Apalagi sampai ...

Read More »

Perpres 64/2020 “melawan” keputusan MA

Kartu BPJS Kesehatan

SUARA TANGERANG – Dalam Perpres No. 64 tahun 2020, pemerintah menetapkan besaran iuran kembali naik menjadi Rp100.000 untuk kelas II dan Rp150.000 per bulan untuk kelas I. Sementara iuran untuk peserta BPJS kelas III ditetapkan di angka Rp25.500 per bulan. Pada tahun 2021 iuran kelas III baru naik menjadi Rp35.000 per bulan. Berita tersebut, sangat mengagetkan  masyarakat,  termasuk juga barangkali virus corona itu terkaget juga. Karena inangnya (manusia), buyar pikirannya memikirkan virus yang sedang berbulan madu dengan inangnya. Betapa tidak, masyarakat berharap pemerintah patuh pada keputusan MA Nomor 7 P/HUM/2020, yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tanggal 27 Februari 2020. ...

Read More »

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com