BREAKING NEWS

Tag Archives: Kemendagri

Kemendagri kukuhkan 80 kurator Festival Gapura Cinta Negeri

Gapura HUT RI 74 2019

Jakarta, SUARA TANGERANG –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih dan mengukuhkan 80 orang kurator Festival Gapura Cinta Negeri. Mereka akan mengamati dan melakukan penilian atas foto yang dikirimkan dalam festival berhadiah total Rp 1 Miliar itu. “Ini berjumlah 80 orang, yang mana anggotanya dari seluruh perguruan tinggi. Tugas kurator adalah mengamati, menganalisis, mengkurasi terhadap foto-foto atau unggahan yang telah dikirim pada website Festival Gapura cinta Negeri www.gapuracintanegeri.com, sehingga tugas dari kurator setelah tanggal 7 Agustus 2019 ini tentunya akan melihat mengkurasi kiriman unggahan dari masyarakat,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam ...

Read More »

Pantau situasi Pemilu, Kemendagri buka posko monitoring 24 jam non stop

Tjahjo pantau Pemilu 2019

Jakarta, SUARA TANGERANG – Setelah mengirimkan Tim Pemantauan Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri membuka Posko Monitoring 24 jam non stop untuk memantau perkembangan situasi daerah sebelum dan setelah pelaksanaan Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sesaat setelah memberikan hak pilihnya di TPS 72, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan “Setelah mengirimkan Tim Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia, Kemendagri membuka posko monitoring pelaksanaan Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia melalui video conference selama 24 jam nonstop,” kata Tjahjo di Jakarta, pada Rabu (17/4/2019). Posko monitoring Pemilu tersebut telah berjalan ...

Read More »

Kemendagri: WNA yang punya KTP-el tidak bisa memilih di pemilu

KTP el

Jakarta, SUARA TANGERANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, warga negara asing (WNA) diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) apabila mereka memiliki izin tinggal tetap di Indonesia, dan berumur lebih dari 17 tahun. “Aturan tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu wajib memiliki KTP-El diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Rabu pagi (27/2) kemarin. Mengutip ayat (1) Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2013, Bahtiar menjelaskan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 ...

Read More »

PKPU larangan mantan koruptor jadi caleg telah sah diundangkan, Kemendagri homati keputusan Kemenkumham

Bahtiar Kapuspen Kemendagri

Jakarta,  SUARA TANGERANG  – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah memberi nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif, dimana salah satunya memuat ketentuan tentang larangan mantan napi korupsi (mantan koruptor) menjadi calon legislatif. Maka, dengan sudah diberi nomor, peraturan KPU telah sah diundangkan. Apabila sudah diundangkan daalm lembaran negara maka sah menjadi peraturan perundang-undangan sebagaimana persyaratan yang diatur Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta, Rabu (4/7). Bahtiar menegaskan, terkait polemik pelarangan mantan napi korupsi menjadi caleg,  sejak awal posisi Kemendagri sudah jelas, ...

Read More »

Ini penjelasan Kemendagri soal aturan kotak kosong menang Pilkada

Evaluasi Pilkada Serentak

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Kotak kosong menjadi pemenang di beberapa daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. Kemenangan kotak kosong versi hitung cepat atau quick count itu menimbulkan tanda tanya, bagaimana langkah selanjutnya? Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Kamis (28/6) kemarin, Bahtiar menjelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dimana pada Pasal 54D ayat  1, disebutkan bahwa “KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasnagan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal ...

Read More »

Kemendagri: PTSP sudah berjalan maksimal sampai ke tingkat kecamatan

DPMPTSP Tangsel

Jakarta, SUARA TANGERANG – Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengijak usia yang ketiga, berbagai program dinilai sudah berjalan dengan baik. Diantaranya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah menyasar sampai ke tingkat kecamatan. Dalam konfrensi pers di Gedung Kemendagri Dirjen BAK Eko Subowo mengatakan ada beberapa program yang berjalan sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Yang utama adalah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaran PTSP, Eko mengatakan ini ...

Read More »

Tahun 2018, pengguna kartu perdana selular harus registrasi NIK e-KTP

KTP -elektronik

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) telah bekerjasama dengan operator telepon selular terkait penggunaan NIK KTP elektronik. Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Suratha mengatakan, saat ini tercatat 35.290.719 pengguna telepon selular NIK-nya terdaftar dalam kartu perdana mereka. “Sekarang sudah ada 35 juta lebih keping kartu perdana telepon yang pakai NIK dari KTP elektronik,” kata Gede seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M Eddie, Jakarta, Rabu (4/10). Dari jumlah tersebut disebutkan, saat ini pengguna kartu perdana telepon selular di Indonesia sebanyak 128 juta. Namun baru 35 juta yang terdaftar. Karena ...

Read More »

Kemendagri minta Pemda sederhanakan izin pengembangan rumah

pembangunan rumah

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya adalah keterjangkauan pembiayaan rumah. Sedangkan, kredit kepemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tak selalu dapat dipenuhi, belum lagi suku bunganya yang mahal. Dikutip dari laman www.kemendagri.go.id pada Kamis (28/9/2017), disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) bekerjasama Ditjen Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus berupaya agar program satu juta rumah terwujud. “Dari ...

Read More »

Mendagri: Kepala Daerah harus verifikasi PNS terlibat ormas tak berideologi Pancasila

Menteri Tjaho Kumolo

Jakarta, SUARA TANGERANG – Kepala daerah diminta melakukan verifikasi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga terlibat dalam gerakan organisasi kemasyarakatan (ormas) tak sejalan dengan Pancasila. Perlu diukur seberapa besar kecenderungan mereka aktif dalam mendukung ideologi tersebut. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelum melangsungkan rapat di Istana Negara, Senin (24/7) lalu. Menurut Tjahjo, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah terkait upaya verifikasi ini. “Kami sudah kirimkan surat kepada kepala daerah untuk melakukan seleksi dengan benar. Sadarkan para PNS ini, ingatkan kalau tugas mereka menjabarkan nilai Pancasila, jadi tak boleh ideologinya ...

Read More »

Mendagri: Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2017 akan berlangsung beberapa tahap

Tjahjo Kumolo

Jakarta, SUARA TANGERANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dan wakilnya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 akan berlangsung beberapa tahap. Sebagian besar diagendakan pada 12 Mei, sedangkan sisanya menunggu masa habis jabatan kepala daerah tersebut. Seperti halnya Aceh dijadwalkan pada Juni dan DKI Jakarta di bulan Oktober. “Hari Jumat sore. Semuanya, Banten, Gorontalo, Sulbar, Bangka Belirung, Papua Barat, plus Wagub Riau yang kosong,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri usai jumpa pers terkait putusan hukum Gubernur DKI Jakarta, Selasa (9/5). Sedangkan untuk pelantikan kepala daerah tingkat II yakni bupati/walikota, menurut dia awalnya ...

Read More »

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com