BREAKING NEWS

Tag Archives: Kemendagri

Komisi II DPR RI dan Kemendagri setujui Rancangan PKPU Pendaftaran Parpol

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR RI dan DPRD. Lebih lanjut, Komisi II DPR RI meminta KPU menggunakan data administrasi kependudukan dan data desa serta kecamatan terbaru berasal dari Kemendagri. Termasuk, di 3 provinsi baru hasil pemekaran di Papua sebagai basis data utama dalam verifikasi keanggotaan serta kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR ...

Read More »

Pemkot Tangerang Masuk Lima Besar Daerah dengan Realisasi PAD Tertinggi di Indonesia

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat, kali ini apresiasi diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2022. Dalam acara tersebut, Pemkot Tangerang mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dari tahun 2020 ke tahun 2021 kategori Kota, sekaligus menjadi satu dari lima kota dengan realisasi PAD tertinggi di Indonesia. Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menjelaskan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tangerang masih dapat dioptimalkan walaupun di tengah terpaan pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada sektor ekonomi, ...

Read More »

86,6 persen penduduk Indonesia memiliki antibodi terhadap COVID-19

Jakarta, SUARA TANGERANG – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI mengumumkan hasil survei serologi antibodi penduduk Indonesia terhadap virus SARS-CoV-2. Hasil nya sebanyak 86,6% populasi Indonesia memiliki antibodi terhadap COVID-19. Sero survey dilakukan pada November Desember 2021. Artinya 86,6% penduduk Indonesia memiliki kekebalan terhadap COVID-19 itu pada bulan tersebut. Namun seiring dengan masih dilakukannya vaksinasi COVID-19 maka jumlah penduduk yang memiliki kekebalan terhadap COVID-19 akan semakin bertambah. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil survei serologi akan menunjukkan berapa persen penduduk Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV- ...

Read More »

Kemendagri kembali perpanjang masa PPKM, luar Jawa-Bali 1-14 Maret 2022

Jakarta, SUARA TANGERANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah luar Jawa-Bali. Hal itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2022 yang berlaku dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, penilaian level daerah pada perpanjangan PPKM luar Jawa-Bali masih menggunakan indikator vaksinasi yang sama seperti aturan sebelumnya. “Yaitu capaian total vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia di atas 60 tahun dosis pertama,” kata Safrizal di sela-sela Peringatan HUT Damkar ke-103 di Jakarta, Selasa (1/3/2022). Pada PPKM di luar Jawa-Bali, ...

Read More »

PAN usul masa jabatan kepala daerah yang selesai 2022 dan 2023 diperpanjang

Jakarta, SUARA TANGERANG – Usulan (wacana) perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang akan selesai pada 2022 dan 2023 hingga 2024 mendatang terus bergulir ke ruang publik. Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus. Ia menjelaskan, salah satu alasan mendesak agar masa jabatan kepala daerah itu diperpanjang karena jumlahnya yang sangat banyak dan waktunya yang juga cukup panjang. Rinciannya, ada 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 dan 171 kepala daerah akan mengakhiri masa baktinya pada 2023. Hal ini mengingat menjelang Pilkada Serentak 2024 akan membuat 272 daerah dijabat oleh penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ...

Read More »

Komisi II DPR RI setujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2022

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2022 sebesar Rp3,034 triliun. Termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp18,480 miliar untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kemendagri tahun 2022. Adapun pengalokasian anggaran per program di Kemendagri yaitu Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp146,626 miliar, Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp476,338 miliar, Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp460,065 miliar, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,951 triliun. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja ...

Read More »

Kemendagri kukuhkan 80 kurator Festival Gapura Cinta Negeri

Gapura HUT RI 74 2019

Jakarta, SUARA TANGERANG –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih dan mengukuhkan 80 orang kurator Festival Gapura Cinta Negeri. Mereka akan mengamati dan melakukan penilian atas foto yang dikirimkan dalam festival berhadiah total Rp 1 Miliar itu. “Ini berjumlah 80 orang, yang mana anggotanya dari seluruh perguruan tinggi. Tugas kurator adalah mengamati, menganalisis, mengkurasi terhadap foto-foto atau unggahan yang telah dikirim pada website Festival Gapura cinta Negeri www.gapuracintanegeri.com, sehingga tugas dari kurator setelah tanggal 7 Agustus 2019 ini tentunya akan melihat mengkurasi kiriman unggahan dari masyarakat,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam ...

Read More »

Pantau situasi Pemilu, Kemendagri buka posko monitoring 24 jam non stop

Tjahjo pantau Pemilu 2019

Jakarta, SUARA TANGERANG – Setelah mengirimkan Tim Pemantauan Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri membuka Posko Monitoring 24 jam non stop untuk memantau perkembangan situasi daerah sebelum dan setelah pelaksanaan Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sesaat setelah memberikan hak pilihnya di TPS 72, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan “Setelah mengirimkan Tim Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia, Kemendagri membuka posko monitoring pelaksanaan Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia melalui video conference selama 24 jam nonstop,” kata Tjahjo di Jakarta, pada Rabu (17/4/2019). Posko monitoring Pemilu tersebut telah berjalan ...

Read More »

Kemendagri: WNA yang punya KTP-el tidak bisa memilih di pemilu

KTP el

Jakarta, SUARA TANGERANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, warga negara asing (WNA) diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) apabila mereka memiliki izin tinggal tetap di Indonesia, dan berumur lebih dari 17 tahun. “Aturan tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu wajib memiliki KTP-El diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Rabu pagi (27/2) kemarin. Mengutip ayat (1) Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2013, Bahtiar menjelaskan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 ...

Read More »

PKPU larangan mantan koruptor jadi caleg telah sah diundangkan, Kemendagri homati keputusan Kemenkumham

Bahtiar Kapuspen Kemendagri

Jakarta,  SUARA TANGERANG  – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah memberi nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif, dimana salah satunya memuat ketentuan tentang larangan mantan napi korupsi (mantan koruptor) menjadi calon legislatif. Maka, dengan sudah diberi nomor, peraturan KPU telah sah diundangkan. Apabila sudah diundangkan daalm lembaran negara maka sah menjadi peraturan perundang-undangan sebagaimana persyaratan yang diatur Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta, Rabu (4/7). Bahtiar menegaskan, terkait polemik pelarangan mantan napi korupsi menjadi caleg,  sejak awal posisi Kemendagri sudah jelas, ...

Read More »