Tag Archives: Mahkamah Konstitusi

Besok, MK akan sampaikan putusan gugatan Pilpres 2019

Sidang MK PHPU 2019

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dari semula Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6) besok, pada pukul 12.30 WIB. Kepala Bagian Humas dan  Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, keputusan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan itu merupakan hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/6) kemarin. “MK mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan, yakni 28 Juni 2019, karena secara internal Majelis Hakim memastikan, meyakini bahwa putusan itu sudah siap dibacakan pada Kamis (27/6),” ...

Read More »

TKN Jokowi-Ma’aruf daftarkan diri sebagai Pihak Terkait

TKN Jokowi Ma'ruf

Jakarta, SUARA TANGERANG – Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, melalui kuasa hukumnya mendatangi MK untuk mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait dalam permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 pada Selasa (11/6) siang. Usai mendaftarkan diri di Lobi Aula Lantai Dasar Gedung MK, Ade Irfan Pulungan selaku Sekretaris Kuasa Hukum TKN yang mewakili rombongan menegaskan beberapa hal terkait  pendaftaran pihaknya sebagai Pihak Terkait.  Pertama, Irfan menyebutkan telah menyampaikan surat kuasa hukum TKN yang berjumlah 33 orang yang terdiri atas Yusril Ihza Mahendra selaku ketua dan ...

Read More »

MK tolak permohonan uji aturan tindak pidana penggabungan

MK Tolak uji materi

Jakarta, SUARA TANGERANG – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan pengujian Pasal 272 KUHAP serta Pasal 12 dan Pasal 65 KUHP. Putusan Nomor 84/PUU-XVI/2018 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Senin (15/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Terpidana kasus century Robert Tantular menjadi Pemohon yang mempermasalahkan tindak pidana penggabungan. Rumusan norma dalam pasal-pasal tersebut bagi Pemohon tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan sebab pemberlakuannya menyebabkan Pemohon menjalani hukuman pidana melebihi aturan. Wakil Ketua MK Aswanto saat membacakan pertimbangan hukum menyebut sesungguhnya pemberlakuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP merupakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Khususnya terpidana ...

Read More »

MK tolak uji konstitusionalitas batas waktu magang calon advokat

MK Sidang Uji Konstitusional

Jakarta, SUARA TANGERANG – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya uji konstitusionalitas batas waktu magang bagi calon advokat. Mahkamah menilai frasa “terus-menerus” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dimaknai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang, bukan mengenai masa magang seseorang. Demikian Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh hakim konstitusi lainnya pada Senin (26/11) di Ruang Sidang Pleno MK. Sebelumnya, Rido Pradana dan Nurul Fauzi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor selaku Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf ...

Read More »

KPK harus menyidik parpol yang diduga menerima suap e-KTP agar MK dapat membubarkannya

Yusril Ihza Mahendra

SUARA TANGERANG – Dakwaan tindak pidana korupsi e-KTP yang kini mulai disidangkan, diduga bukan hanya melibatkan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, tetapi juga melibatkan politisi terkemuka dari berbagai partai politik. Terdakwa Irman bahkan menyebutkan beberapa partai politik, termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek e-KTP yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 trilyun dari nilai proyek sebesar 5,9 trilyun itu. Besarnya nilai uang yang digunakan untuk menyuap, menunjukkan kasus ini merupakan kasus besar yang mempermalukan bangsa dan negara dan karenanya kasus ini harus diungkapkan sampaj tuntas. KPK tentu tidak akan berhenti mengungkapkan kasus ini pada ...

Read More »

Soal presidential threshold 20%, Yursil: Jangan ubah demokrasi jadi oligarki

Yusril Uji Materi UU Pemilu

Jakarta, SUARA TANGERANG – Sidang pengujian UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang ambang batas pencaloan presiden atau presidential threshold oleh Mahkama Konstitusi (MK) akan digelar hari ini, Selasa (3/10). Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajak kepada masyarakat untuk menghadiri sidang pendahuluan itu. “Sidang MK utk menguji ketentuan tentang presidential threshold akan dimulai besok, Selasa 3/10/2017 jam 11.00 di Gedung MK. Silahkan hadir!,” kata Yusril di laman twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd, Senin  malam (2/9). Menurut Yursil, dengan pengujian presidential threshold ini, dirinya ingin agar setiap partai peserta pemilu dapat mencalonkan pasangan capresnya sendiri-sendiri. “Beri kesempatan yang ...

Read More »

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com