BREAKING NEWS

Tag Archives: Mendagri

Mendagri: Tambahan anggaran Pilkada 2020 segera cair

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengatakan, tambahan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahap kedua dan ketiga akan digabungkan. Sedangkan realisasi anggaran tersebut direncanakan Menteri Keuangan (Menkeu) selambat-lambatnya pekan depan. “Saat ini masih review. Rencana paling lambat minggu depan. Kami akan kejar terus. Minggu depan itu lebih kurang Rp 3 triliun lebih dibagikan KPU, Bawaslu daerah,” kata Tito dalam rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2020 secara daring, Kamis (3/9) lalu. Tito mengatakan, jika sudah ditransfer, maka 270 Bawaslu maupun KPU daerah memiliki cukup ...

Read More »

Mendagri: Soal urusan pemakzulan Bupati Jember, tunggu dulu putusan MA

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian  menunggu putusan Mahkamah Agung (MA), terkait pemakzulan Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, yang dilakukan melalui hak menyatakan pendapat (HMP)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. “Bupati Jember ini kan ada istilahnya itu pemakzulan ya, adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka prosedurnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA,” kata Tito, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7). Menurut  Tito, nantinya akan dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak. Ia menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku. “MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada ...

Read More »

Menteri Tito: Pilkada 9 Desember 2020 skenario optimis pemerintah

KAMPANYE MEMAKAI MASKER KPU KOTA BLITAR

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyebut Pilkada Serentak 2020 yang akan pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, merupakan skenario optimisme Pemerintah untuk menjalankan pesta demokrasi di 270 daerah dengan berpegang pada Protokol Kesehatan. Hal tersebut disampaikan Mendagri usai menerima kunjungan kerja Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Jakarta, Kamis (28/5). “Nah ini sehingga kita skenario optimis jalan, tapi protokol kesehatannya jangan lupa, dibuat sedemikian rupa, sehingga di tahapan-tahap kritis, pelantikan PPS, pemutakhiran data pemilih door to door, kemudian nanti pada saat kampanye di bulan September, Oktober, November, kemudian pemungutan suara itu protokolnya betul-betul bisa ...

Read More »

Mendagri Tjahjo: Indonesia jadi teladan dunia dalam demokrasi

Mendagri Tjahjo Kumolo

Jakarta, SUARA TANGERANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Indonesia menjadi teladan negara seluruh dunia dalam membangun peradaban bemokrasi. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dianggap mampu melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. “Kita harus bangga, Indonesia menjadi teladan bagi  negara-negara di seluruh dunia dalam membangun peradaban demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena mampu menyelenggarakan Pileg dan Pilpres secara serentak,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (14/4) lalu. Sebagai negara demokrasi yang mampu menyenggarakan salah satu Pemilu terbesar di dunia, ...

Read More »

Jamin hak pilih di Pilpres, Mendagri minta warga pro aktif merekam data

Mendagri

Semarang, SUARA TANGERANG – Pemerintah akan bekerja keras menjamin hak pilih warga di pemilihan presiden 2019. Namun warga yang sudah punya hak pilih pun diminta pro aktif merekam datanya. Sehingga mereka cepat punya KTP elektronik. Prinsipnya pemerintah lewat Dinas Kependudukan akan cepat melayani. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyerap data dari Dukcapil kita. Saya kira enggak ada masalah, yang penting masyarakat mau pro aktif dan jajaran pemdanya mau melayani,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Semarang, Senin (13/8). Saat ini, lanjut Tjahjo yang jadi konsen pemerintah adalah menjamin hak pilih warga yang masuk kategori pemilih pemula. Sebab banyak remaja ...

Read More »

Pendaftaran Pilpres 2019, Mendagri : Parpol saling intip siapa capres – cawapresnya

Menteri Tjahjo Kumolo

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran Pilpres 2019. Namun hingga sekarang, belum ada partai yang mendaftarkan bakal pasangan capres -cawapresnya. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, belum adanya capres – cawapres yang didaftarkan, karena masing- masing partai punya strategi. Semua partai masih saling intip. Sehingga mereka masih saling tunggu. Jadi wajar, kalau kemudian belum ada deklarasi. “Karena  masing- masing parpol tentunya punya strategi. Sekarang saling mengintip, siapa capres dan cawapresnya,” ujar Tjahjo di Jakarta, Minggu (5/8). Terkait pemilu serentak 2019, yang akan menggabungkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dalam satu waktu, Tjahjo berharap jadi ...

Read More »

Mendagri : Anggaran untuk Pilkada 2018 sudah clear

Mendagri Tjahjo

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Menteri Dalam Negeri Tjhajo Kumolo mengatakan, Pemerintah terus memantau persiapan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada 2018. Karenanya, rapat untuk menguatkan koordinasi terus diintensifkan. Terutama memantau kesiapan anggaran. Dari 171 daerah yang akan menghelat pemilihan,  anggaran telah clear. Hanya anggaran keamanan yang belum seluruhnya siap. “Kami terus melakukan rapat rutin, terutama menyiapkan anggaran supaya tercukupi,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu juga Tjahjo kembali memperingatkan agar jangan sekali-kali kepala daerah yang maju lagi dalam pemilihan, mempolitisasi anggaran untuk kepentingan politik. Tjahjo juga minta, semua calon yang hendak bertarung di Pilkada, dewasa dalam ...

Read More »

Mendagri minta Sekda yang mencalonkan diri di Pilkada mundur

Tjahjo Kumolo

Serang, SUARA TANGERANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para Sekretaris Daerah (Sekda) di pemda seluruh Indonesia untuk melepaskan jabatannya jika mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Kalau Sekda mau nyalon ya boleh. Hak warga negara. Tapi mundur dong dari Sekda,” kata Tjahjo, Selasa (22/8). Menurut Tjahjo, aturan mundur bagi Sekda yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang berniat mencalonkan diri di Pilkada secara formal dilakukan pada saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, kepala daerah, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota bisa mengajukan rekomendasi penggantian Sekda kepada Mendagri. Ia mengaku paham betul ...

Read More »

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com