Tag Archives: PPK Kecamatan Pinang

KPU Kota Tangerang gelar jalan sehat serentak di 13 kecamatan

April 29, 2018 Leave a comment 585 Views

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menggelar jalan sehat serentak di 13 Kecamatan menuju Pilkada 2018 yang jujur dan adil (Jurdil), Minggu (29/4). Satau di antaranya, di Kecamatan Pinang, kurang lebih sekitar 3000 orang tumpah ruah mengikuti jalan sehat sepanjang 4 km tersebut. Acara yang bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Pinang kemudian mengelilingi Jalan Baru, Jalan Pikun, Jalan Rasuna Said dan finish kembali di Kantor Kecamatan. Panitia menyediakan berbagai hadiah doorprize berupa kulkas, mesin cuci, sepeda, kipas angin bahkan sampai uang tunai yang diberikan langsung oleh Camat Pinang. Untuk memeriahkan panitia juga menyuguhkan hiburan dangdut. ...

PPK Kecamatan Pinang minta tokoh agama ajak masyarakat gunakan hak pilih

February 8, 2018 Leave a comment 649 Views

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pinang melakukan sosialisasi jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Pinang, Kamis (8/2). Dalam sambutannya, Ketua PPK Kecamatan Pinang Supriyatna mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu KPU mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pilkada kota Tangerang tahun ini. “Salah satu permohonan kami kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah ikut dalam mensosialisasikan pilkada kota tangerang ke masyarakat di lingkungan.” Harap Supriyatna. “Target KPU Kota Tangerang adalah meningkatkan partisipasi pemilih hingga ...

Persija langsung tatap Persebaya
Yogyakarta, SUARA TANGERANG – Usai meraih kemenangan 3-2 atas Madura United FC dalam pekan 8 BRI Liga 1 2021/2022 di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jumat (22/10), Persija Jakarta langsung fokus menatap pertandingan vs Persebaya (26/10). Pelatih Persija, Angelo Alessio, mengatakan bahwa timnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk segera dibereskan. “Jujur sebenarnya ada hal yang mungkin belum bisa kami maksimalkan dan ini harus kami perbaiki di laga selanjutnya (vs Persebaya). Kami memiliki kekurangan di posisi gelandang karena Rohit (Chand) belum bisa bermain,” ucap Angelo. “Untuk laga besok Tony (Sucipto) pun tak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning. Tapi di satu sisi Rohit telah kembali dan itu bisa menambal posisi yang ditinggalkan oleh Tony,” ujarnya melanjutkan. Selain itu, juru taktik asal Italia itu pun mengaku kurang puas terhadap performa anak didiknya menjelang akhir laga. “Persija tampil baik selama 70 menit waktu pertandingan. Tapi setelah itu kami seolah mematikan saklar sehingga lemah dalam 20 menit terakhir dan kebobolan dua gol. Itu yang perlu dikoreksi. Tapi saya sangat puas dengan kemenangan tersebut,” tutur Angelo. “Memang banyak hal yang harus dievaluasi. Namun salah satu kendala kami dalam pertandingan berikutnya adalah kami memiliki waktu istirahat yang lebih sedikit daripada lawan kami karena mereka sudah bertanding lebih dulu (21/10). Alhasil, kami punya waktu satu hari lebih sedikit dari lawan kami,” katanya lagi. (1st/bola)
Dukung TEI 2021, BNI Xpora resmi diluncurkan
Jakarta, SUARA TANGERANG – Upaya mendorong ekspor oleh usaha kecil dan menengah (UKM) terus dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui program BNI Xpora. Dimana melalui progran tersebut, beberapa pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) telah merasakan manfaat percepatan ekspor yang terintegrasi. Peluncuran BNI Xpora dilaksanakan bersamaan dengan Acara Opening Ceremony Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2021 yang diusung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (21 Oktober 2021). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu lainnya. Pada kesempatan tersebut, Peluncuran BNI Xpora dilakukan oleh Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi. “Izinkan pada kesempatan ini Kami memperkenalkan BNI Xpora. Xpora merupakan bentuk dukungan BNI terhadap pelaku usaha nasional khususnya UMKM untuk mengembangkan usahanya agar Go Global. Layanan BNI Xpora ini dapat diakses melalui digital platform,” ungkap Susi. Sebagai rangkaian dukungan terhadap ekspor tersebut, BNI akan menyelenggarakan Global Trade Connection and Forum (GTCF) pada tahun 2022. Dimana BNI Xpora diharapkan dapat menjadi wahana untuk business matching perusahaan berorientasi ekspor di Indonesia dengan potensial buyer maupun investor dari luar negeri. Peningkatan kelas UKM menjadi fokus utama melalui kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan besar dan masuk dalam rantai pasar global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional, dan membangun kemandirian ekonomi nasional. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari upaya percepatan digitalisasi seluruh pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bea dan Cukai, BKPM, e-commerce, asosiasi perdagangan global, hingga Smesco. Setelah lebih dari 1,5 tahun pandemi dengan kondisi ekonomi yang menantang, semangat memulihkan kembali cross-border trade transaction sangat terasa dalam penyelenggaraan TEI ke-36 Digital Edition di tahun 2021 ini, dengan adanya tema “Reviving Global Trade”. BNI sebagai agent of change dalam digitalisasi transaksi keuangan nasional, secara aktif mendorong digitalisasi bisnis proses dan layanan bagi segenap nasabah dan mitra. Hal ini sangat sejalan dengan tujuan penyelenggaraan TEI tahun 2021 yaitu mendorong percepatan transformasi perdagangan secara digital. Digitalisasi ini akan memberikan akses tak terbatas bagi seluruh pelaku usaha dalam hal promosi, kemitraan, penetrasi pasar baru baik lokal maupun global, membangun citra positif, meningkatkan daya saing produk dan jasa, serta transaksi keuangan yang cepat dan seamless. Tujuh Kota Oleh karena itu, BNI berkomitmen dalam pengembangan UKM nasional dan digitalisasi UKM. BNI memperkenalkan BNI Xpora yang telah memberikan layanan di 7 kota yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Selain itu, BNI Xpora juga dapat diakses oleh pelaku usaha UKM di seluruh Indonesia bahkan diaspora yang berada di mancanegara melalui Digital Platform BNI Xpora. Melalui BNI Xpora, dengan tagline Ekspor Menjadi Mudah, BNI memberikan layanan terintegrasi dan pendampingan kepada UKM menjadi lebih produktif (Go Productive), meningkatkan literasi, inklusi, dan kapabilitas digital (Go Digital), serta mampu mengembangkan usahanya hingga menembus pasar global (Go Global). “BNI Xpora juga kami canangkan menjadi orkestrator ekosistem bisnis nasional yang mampu memfasilitasi UKM dan Diaspora Indonesia sebagai buyer dan seller, serta menyiapkan enablers bagi transaksi ekspor-impor lainnya, melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders dan strategic partner,” papar Susi. Peran penting dalam upaya mendorong ekspor dan memperkuat fungsi BNI Xpora adalah dengan adanya kantor cabang BNI di 6 pusat keuangan dunia. Melalui kantor BNI di Singapura, Hong Kong, Seoul, Tokyo, London, dan New York upaya membuka akses ke pasar global semakin dipertajam. “BNI juga menyertakan platfrom digital terintegrasi serta akses pasar global dengan memanfaatkan jaringan BNI di Kantor Cabang Luar Negeri untuk business matchmaking, serta berkolaborasi dengan beberapa lembaga terkait. Ketangguhan, adaptif, dan kolaboratif menjadi kunci bagi pelaku ekspor dan UKM untuk bangkit menghadapi berbagai tantang saat ini“, kata Susi menambahkan. BNI Xpora Dongkrak Kredit Ekspor Bersamaan dengan launching BNI Xpora tersebut, BNI juga turut mendukung perluasan akses ekspor tanaman hias melalui kegiatan Workshop Akselerasi Ekspor Tanaman Hias yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor, kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Kab Bogor. Diikuti oleh puluhan eksportir tanaman hias di daerah Bogor dan sekitarnya. Workshop tersebut bertujuan memberikan solusi bagi para UKM untuk dapat memperluas akses pasarnya sekaligus solusi atas kebutuhan permodalan dan layanan perbankan lain untuk mendukung usaha ekspor tersebut. Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal menyampaikan, “Kegiatan ini menjadi bukti komitmen BNI mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing UKM di pasar global pada para petani tanaman hias, sehingga nantinya turut membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Iqbal. Selain memberikan dukungan permodalan melalui KUR, BNI juga berperan dalam membangun ekosistem pertanian florikultura dengan membentuk jaringan serta pendampingan terhadap UKM serta korporasi. Pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani tersebut dilakukan agar dapat menjadi hub dalam jaring ekosistem yang ada. “BNI akan terus menghadirkan berbagai macam inovasi produk baik pembiayaan maupun layanan perbankan lainnya agar dapat diakses oleh semakin banyak UKM dan mendorong UKM untuk dapat Go Ekspor melalui BNI Xpora. Hal tersebut sejalan dengan komitmen BNI mendukung bisnis UKM Indonesia untuk dapat bersaing di Pasar Global”, tutup Iqbal. Dukungan Layanan Internasional BNI Direktur Tresury dan Internasional BNI Henry Panjaitan menyampaikan, “Salah satu keunggulan kami dalam mendukung bisnis di pasar global adalah melalui jaringan outlet BNI yang tidak hanya di dalam negeri namun juga tersebar di sentra dan pusat bisnis dunia yaitu melalui Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) BNI yang memegang peran penting dalam menyukseskan BNI Xpora, terutama dengan fasilitas Go Global”, ujar Henry. Hadirnya KCLN BNI menjadi salah satu value proposition BNI untuk dapat merealisasikan UKM go global, melalui program konsultasi mengenai kondisi pasar tempat KCLN berada, hingga business matching dengan mitra-mitra KCLN BNI. “Kami memberikan kemudahan kepada para eksportir untuk mendapatkan akses kepada importir dengan melakukan business matching melalui kerjasama BNI dengan Lembaga/asosiasi di luar negeri (seperti Chamber of Commerce setempat, Asosiasi Importir, KBRI, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)”, tambah Henry. (1st/*)
Polri bongkar 13 pinjol ilegal, 57 orang ditetapkan sebagai tersangka
Jakarta, SUARA TANGERANG – Polri terus berupaya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan saat ini, Polri sudah ada 13 kasus pinjol ilegal yang dibongkar. “Penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran Polri sesuai dengan instruksi Presiden melalui Bapak Kapolri, kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (22/10). Komjen Agus mengungkapkan, 13 kasus pinjol ilegal yang diungkap itu tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat hingga Jawa Tengah. “Yang pertama kita mengungkap dari Bareskrim sendiri. Kemudian dari Polda Metro kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Jawa Tengah,” ujarnya. Komjen Agus mengatakan, saat ini kasus pinjol ilegal itu masih dianalisis. Nantinya, hasil analisis akan didiskusikan ke seluruh jajaran Polri di wilayah agar pelaku usaha pinjol ilegal bisa ditindak sesuai dengan aturan yang ada. “Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak memenuhi unsur keperdataan, artinya kepada mereka tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan illegal sehingga ini perlu kita melakukan penindakan,” tutur Agus. (1st/*)
Mahasiswa visioner menjadi kunci keberhasilan Indonesia di masa depan
Jakarta, SUARA TANGERANG – Mahasiswa berkualitas menjadi kata kunci untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Demikian disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Hj. Sri Wahyuningsih, S.E., M.M. pada Seminar “Menumbuhkan Karakter Mahasiswa Yang Kompetitif, Kritis Dan Visioner” yang diselenggarakan secara online Sabtu, 23/3/2021. Wahyuningsih juga berpesan bahwa mahasiswa juga harus memupuk kecintaan terhadap tanah air sebagai kekuatan untuk memenangkan kompetisi dalam iklim persaingan global. “Mahasiswa harus memiliki pandangan jauh kedepan untuk membangun bangsa yang lebih maju, berperadaban, cerdas, berkeadilan dan sehat lahir dan batin” katanya. Lebih lanjut ia berpesan “Mahasiswa hendaknya bertekad untuk menjadi pemimpin masa depan, keilmuan, keimanan, integritas dan kredibilitas dalam meningkatkan kedewasaan dalam berfikir, merasa, bersikap, bertindak dan bertanggungjawab.” Ujarnya. Acara yang diikuti ratusan mahasiswa D3, S2 dan S2 ini dimoderator Ibu Dra. Nurwulan Kusumadevi, M.M berlangsung dari pukul 09.00-12.00wib. Dihubungi pada kesempatan yang sama, Ketua Program Studi S2 STIMA IMMI, Assoc. Prof. Dr. Harries Mardisitriyatno, M.Si menyatakan bahwa mahasiswa generasi sekarang dituntut untuk mengembangkan dirinya dan siap menghadapi perubahan yang terus terjadi. “Kalau dulu mahasiswa hanya dituntut untuk memiliki kinerja dan kompetensi, sekarang ini bertambah untuk memiliki pandangan visioner. Kehidupan, teknologi dan tuntutan selalu berkembang dan mahasiswa harus mampu menjawabnya” ujarnya. Narasumber Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. seorang praktisi pendidikan menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) itu harus memiliki keterampilan secara individu, dan ini merupakan pendorong utama untuk kesejahteraan. “Bagi SDM yang tidak memiliki potensi, tidak terampil maka dia akan sulit masuk pasar kerja. Pada akhirnya SDM ini akan sulit untuk menjadi sejahtera.” katanya SDM Indonesia menurut data terakhir 2019, berada pada posisi competitivenes di urutan 50, dibawah Malaysia dan hanya sedikit diatas Vietnam. “Menurut hasil penelitian suatu perkerjaan yang sama yang dilakukan SDM Indonesia membutuhkan waktu selama 8 jam, hal ini bisa dilakukan oleh SDM dari Singapura selamat 4jam, sedangkan SDM dari China hanya butuh 1 jam. Kita ketinggalan jauh” ungkapnya. Catharina menyatatakan bahwa jika dilihat kelemahan umum yang menjadikan rendahnya SDM Indonesia adalah ketidakmampuan untuk mengenali potensi diri dan rendahnya kemampuan membuat strategi dalam mengembangan diri. “Strategi menumbuhkan potensi adalah dengan melihat potensi diri kita, buat dan laksanakan action plan. Hindari membuat orang lain nampak kecil, jangan melanggar hak orang lain, hindari meninggikan diri sendiri dan berfikirlah kreatif.” Katanya. Pembicara lainnya, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyinggung tantangan Era 4.0 dan 5.0. “Kemajuan teknologi mengharuskan mahasiswa memiliki competitiveness yang tinggi. Internet of Things harus menjadi bagian kehidupan mahasiswa sekarang. Mahasiswa harus memahami penetrasi internet dalam kehidupan sehari-hari.” Katanya. Karakter yang diperlukan mahasiswa saat ini yakni harus menjadi digital leaders yang visioner, mereka yang memahami disruption era. “Apa yang kita butuhkan adalah Competitive – Adaptive Human Capital, Pemimpin Visioner yang memahami digital leader. “ Budi juga menyampaikan bahwa untuk mencapai visi, mahasiswa atau lulusan harus dapat menjadi penggerak utama kemampuan pertumbuhan ekonomi indonesia yang inklusif di abad ke-21. “Karakter yang harus dimiliki mahasiswa kita harus berubah, karena zaman sudah berubah. Diperlukan kecerdasan holistik untuk menghadapi era perubahan yang fundamental.” pungkasnya. (1st/4t)
Komisi III DPR RI dukung Kapolri tindak tegas polisi yang sewenang-wenang pada rakyat
Jakarta, SUARA TANGERANG – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendukung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar bertindak tegas pada personelnya yang melakukan tindak represif dan sewenang-wenang terhadap rakyat. Didik menyatakan langkah Kapolri ini sebagai bentuk upaya agar memastikan tidak adanya perlakuan sewenang-wenang dari personel kepolisian karena memiliki kekuasaan atau disebut abuse of power. “Saya mendukung langkah-langkah taktis dan strategis Kapolri yang terus update, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan khususnya perlikau anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Didik dalam siaran persnya kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (19/10/2021). Menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini, di negara hukum demokrasi seperti Indonesia terdapat ruang digital yang cukup terbuka sehingga semua peristiwa dan kejadian tidak akan luput dari pengawasan publik tidak terkecuali perilaku aparat kepolisian. “Untuk itu jika Kapolri tidak punya kepekaan untuk segera melakukan perbaikan dan mitigasi terhadap perilaku para anggotanya yang merugikan masyarakat, maka bukan saja kepercayaan publik akan terus menurun, namun transformasi kultural Polri tidak akan pernah terwujud,” jelas Didik. Dia berharap Kapolri terus membangun dan mewujudkan Civilian Police Management dengan harapan terwujudnya polisi yang humanis dan menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Didik juga berpendapat terkait penyimpangan perilaku personel yang sewenang-wenang agar tidak terulang, menurutnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan Polri. Yang pertama yakni pengawasan intensif dan berkesinambungan disertai penindakan yang terukur kepada setiap anggota agar tidak ada ruang untuk berniat menyimpang atau abuse of power. Kedua yaitu terkait langkah melakukan pembinaan mental, moral dan penugasan serta jabatan yang transparan, profesional dan terukur. Untuk yang ketiga perlu diberlakukan reward and punishment, sebagai bentuk ideal dari upaya pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Kendati demikian, sebelumnya Polri sudah melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota kepolisan yang melakukan pelangaran dalam kasus kekerasan yang berlebih terhadap masyarakat. Pernyataan itu tertuang dalam surat telegram atas nama Kapolri dengan Nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani Irjen Ferdy Sambo Kepala Divisi Propam Polri pada Senin 18 Oktiber 2021. Sementara itu Irjen Pol Argo Yuwono Kepala Divis Humas membenarkan telah diterbitkannya telegram Polri itu. “Surat telegram tersebut sebagai upaya mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebih yang dilakukan oleh anggota Polri kami, agar tidak terulang kembali serta sebagai bentuk kepastian hukum dan rasa keadilan,” ujar Irjen Pol Argo Yuwono dalam kesempatan berbeda. (1st/es/*)

Gubernu WH: Alhamdulillah, jalan ini dulu tak terurus, kini berkualitas bagus dan mantab
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim via sosial media memamerkan gambar terkait kondisi terkini jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten di wilayah Kabupaten Pandeglang, yang dulunya hancur, kini mulus setelah dibangun oleh Pemprov Banten. Ruas jalan Tanjung Lesung – Sumur sepanjang 25 kilometer itu merupakan salah satu jalan Provinsi Banten yang menjadi tanggung jawab langsung Gubernur atau Pemprov Banten dalam pembangunannya. Jalan kini mulus itu dibangun dengan angaran sebesar Rp. 218 miliyar. “Alhamdulillah, dulu jalan tersebut sangat memprihatinkan tapi kini jalan milik Pemerintah Provinsi Banten itu berkualitas bagus dan mantap,” tulis Gubernur Banten yang akrab disampa WH ini di akun Instagram miliknya wh_wahidinhalim, Sabtu (16/10) lalu. Dan semua jalan berstatus jalan Provinsi, lanjut WH, di wilayah Pandeglang seperti diantaranya jalan Tanjung Lesung – Sumur, Munjul – Cikeusik, Picung – Munjul, Munjul – Panimbang dan Ciseukeut – Sobang – Tela sudah berkualitas bagus dan mantap. “Jalan bagus untuk kelancaran aktivitas dan perekonomian rakyat, jangan sakiti rakyat dengan jalan rusak. Rakyat harus dihadirkan dan diberikan jalan yang bagus dan mantap,” katanya. Diketahui sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim turun langsung meninjau kondisi jalan kewenangan Pemprov Banten di wilayah Kabupaten Pandeglang. Diantaranya jalan Tanjung Lesung – Sumur sepanjang 25 kilometer. Kemudian jalan Ciseukeut – Sobang – Tela sepanjang 15 km yang dibangun Pemprov Banten pada Tahun 2019. Selanjutnya Gubernur juga meninjau langsung kondisi ruas jalan Panimbang – Munjul – Picung. Sebagai informasi, saat ini panjang jalan kewenangan Provinsi Banten mencapai 762.026 km. Sepanjang 98% sudah dalam kondisi jalan mantap. Tinggal 15 km lagi yang perlu diperbaiki dan akan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun ini, Pemprov Banten juga menuntaskan pembangunan Jembatan Bogeg Kota Serang dan Jembatan Ciberang Kabupaten Lebak. (1st/*)
Pemprov Banten diapresiasi kalangan agamawan dalam penanganan Covid-19
Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat apresiasi positif terkait upayanya dalam penanganan pandemi Covid-19. Apresiasi ini datang dari kalangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten. Upaya dimaksud adalah berupa tanggapnya Pemprov Banten dalam menerbitkan kebijakan terkait penanganan Covid-19. “Pemprov Banten sebagai pemegang kebijakan telah sangat tanggap menangani Covid-19. Itu terlihat dari diterbitkannya Perda (peraturan daerah) penanganan Covid yang nomornya saja nomor satu di tahun 2021 ini,” kata Ketua PW Mathlaul Anwar Provinsi Banten Babay Sujawandi dalam Rapat Koordinasi FKUB Provinsi Banten yang dipimpin Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB Provinsi Banten di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (14/10). Hadir di jajaran dewan penasehat forum tersebut Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Yunianto, Wakil Kapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari, Wakil Kepala Kejati Banten Marang, dan Kepala Kanwil Kemenag Banten Nanang Fathurrochman. Dari pengurus FKUB sendiri hadir langsung ketuanya, AM Romli. Adapun dari Pemprov Banten, tampak hadir Kepala Badan Kesbangpol, Ade Arianto. Dikatakan Babay, tidak sampai dengan menerbitkan Perda No 1/2021 tentang penanganan Covid-19 tersebut itu saja, Pemprov Banten bahkan melibatkan DPRD Banten dalam mensosialisasikannya. “Dan alhamdulillah hasilnya seperti yang kita rasakan sekarang, Banten keluar dari zona risiko tinggi dan kehidupan kembali berangsur normal,” kata Babay. Meski begitu, menurut Babay, semua pihak di Banten diminta untuk tidak lantas menjadi lengah. Babay meminta Pemprov Banten bersama TNI/Polri untuk tetap tidak menurunkan tensi pengawasan pada penerapan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana juga diatur dalam Perda tersebut. “Ini mengingat sebentar lagi banyak event-event dimana akan terjadi kerumunan, mulai dari hari besar keagamaan sampai pilkades,” imbuhnya. Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Banten membalas apresiasi dimaksud dengan mengucapkan terima kasih kepada kalangan FKUB Banten yang dinilainya telah banyak membantu upaya Pemprov dalam penanaganan Covid-19. “Sejak dari turunnya kebijakan prokes, FKUB sudah aktif membagikan masker, hingga sekarang vaksinasi, hampir semua lembaga keagamaan di Banten mengadakan vaksinasi di tempat ibadahnya masing-masing,” kata Andika. Pemprov Banten, kata Andika, mengapresiasi solidaritas umat beragama bersama-sama dalam penanganan pandemi Covid-19 bergerak secara nyata seperti membagikan masker, memberikan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak Covid-19, hingga memberikan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat, serta membentuk gugus tugas untuk pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19 di Provinsi Banten. Menurut Andika, tingginya tingkat solidaritas masyarakat Indonesia dalam setiap penanganan bencana (non alam) dengan sukarela memberikan bantuan baik berupa uang atau barang merupakan cerminan gotong royong yang memang menjadi identitas Bangsa Indonesia. Charities Aid Foundation (CAF), lanjutnya, bahkan sampai menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan pada 2020. Berdasarkan World Giving Index 2021 yang disusun CAF, Indonesia memiliki skor 69%, naik dibandingkan pada 2019 yang sebesar 59%. “Hal ini juga yang menjadikan ciri gotong royong menjadi nilai-nilai penting yang harus senantiasa kita implementasikan dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam program bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19,” katanya. (1st/*)
Wahidin Halim: Target indikator makro ekonomi Banten tahun 2022 sebesar 5,6%
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan, target indikator makro ekonomi Tahun 2022 sebesar 5,6%. Penetapan target memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat. “Karena pandemi Covid-19, target yang sudah terkoreksi dalam RKPD yang telah disetujui Bappenas dan Kemendagri sebesar 2,5% – 3,5%. Realisasi target tersebut untuk Triwulan II mencapai 8,95%. Berada di atas rata-rata nasional 7,07%,” jelas Gubernur Wahidin Halim dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Nota Pengantar Atas Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (12/10). Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati itu, Gubernur Wahidin Halim juga mengungkapkan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten atas masukan dan saran yang diberikan terkait penyusunan RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. Dijelaskan, terkait angka kemiskinan pada tahun 2021 ditargetkan turun menjadi 4,9% – 5,9%. Untuk angka pengangguran, pada tahun 2021 terjadi penurunan angka pengangguran dari 10,64% di tahun 2020 menjadi 9,01% pada semester 1 2021. “Pengalokasian anggaran dan kegiatan pada APBD 2022 harus konsisten dengan pendekatan kewilayahan,” ungkap Gubernu Wahidin Halim yang akrab disapa WH. Dipaparkan untuk pembangunan wilayah Tangerang sebesar Rp 2,05 triliun lebih. Untuk wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon sebesar Rp 1,17 triliun lebih. Untuk wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.sebesar Rp 674,3 miliar lebih. Belum termasuk alokasi Bagi hasil pajak Provinsi untuk seluruh Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar 2, 7 Triliun, dan alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sesuai kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan,” ungkap Gubernur WH. “Pada Tahun 2022, akan menuntaskan pembangunan jalan mantap sepanjang 15 km,” tambahnya Masih menurut Gubernur WH, pada Tahun 2022 dianggarkan pembangunan jalan Lingkar Baros, pembebasan lahan ruas jalan Boru – Cikeusal, sebagian ruas jalan Pakupatan – Palima dan ruas jalan Tonjong – Banten Lama. “Langkah strategis yang dilakukan dalam pemulihan sektor pariwisata dilakukan dengan penataan destinasi pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta dukungan melalui RJMN 2019 – 2024 serta Perda Nomor 5 Tahun 2017,” ungkapnya. Gubernur WH juga menegaskan, alokasi belanja mandatory seluruhnya telah dapat dipenuhi dalam RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. “Menjadi komitmen bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kepada masyarakat Banten untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya. Turut hadir, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plt. Sekda Provinsi Banten Muhtarom, para kepala OPD serta tamu undangan. (1st/*)
Cegah tindak pidana korupsi, Pemprov dan Kejati Banten jalin kerjasama
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam pencegahan tidak pidana korupsi. Kerjasama ini merupakan jalinan kerjasama yang pertama di Indonesia antara Pemerintah Provinsi dengan Kejaksaan Tinggi. Kerjasama ini juga disertai kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri se-Provinsi Banten. Gubernur Banten Wahidin Halim optimis pencegahan korupsi di Provinsi Banten bakal lebih komprehensif, jauh lebih baik. Setelah KPK dan BPKP, kini terjalin kerjasama dengan Kejati Banten dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten. “Kita bersyukur, semua lembaga rajin membina dan mendampingi kita (Pemprov Banten, red),” ungkap Gubernur Wahidin Halim dalam acara Penandatanganan MoU antara Kejati Banten dengan Pemprov Banten serta Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) Bidang Perikanan dan Kelautan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (7/10). “Korsupgah KPK dan BPKP, sejak awal mengawal dan melakukan pembinaan kepada Provinsi Banten. MoU dengan Kejati akan lebih komprehensif karena tidak hanya satu bidang tapi dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan,” tambahnya. Wahidin Halim, sosok Gubernur Banten yang akrab disapa WH ini mengaku pihaknya menyambut baik kehadiran KPK, BPK, BPKP hingga Kejati Banten. Inspektorat Pemprov Banten memiliki keterbatasan personil. “Idealnya, kita butuh 100 orang lebih inspektur, dari pembinaan KPK baru sekitar 30 orang. Kita bersyukur, semua lembaga rajin membina dan mendampingi kita (Pemprov Banten, red),” ungkap Gubernur WH. “Ini adalah para pemangku kepentingan (stakeholder) good governance. Kita harus buka ruang-ruang kerjasama. Saya bersyukur, kita jangan menolak kehadiran mereka,” tambahnya. Dikatakan, dalam sistem penganggaran ada mekanismenya. Ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan ada kesepakatannya. Ada level kebijakan dan level implementasi. “Insha Allah Provinsi Banten jauh lebih baik,” ungkap Gubernur WH. Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Reda Manthovani mengungkapkan pencegahan praktik korupsi untuk terwujudnya good governance. Pengawasan Kejaksaan Tinggi Banten untuk mencegah praktik korupsi. “Tiga unsur good governance adalah partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi,” ungkap Kajati Reda. “Peran APIP ( Aparat Pengawas Internal Pemerintah) mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar terbebas dari korupsi,” tambahnya. Dikatakan, peran kejaksaan semakin lama semakin strategis, bergerak mengikuti perkembangan jaman. Dari penemuan kesalahan menuju peran sebagai konsultan dan katalis. Menjadi bagian manajemen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ditegaskan Kajati Reda, pihaknya tidak ingin memelihara oknum-oknum jaksa yang nakal sehingga mengakses langsung dari APIP yang kerja di lapangan. Diharapkan, penandatangan kerjasama itu ditindaklanjuti dengan kerja sama APIP. “Kerjasama yang pertama antara Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Semoga membawa manfaat bagi Kejati Banten, Pemprov Banten, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkapnya. “Mari kita bangun Provinsi Banten secara bersama-sama untuk menuju lebih baik,” pungkas Kajati Reda. Sementara itu Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Yudhiawan Wibisono mengungkapkan, serah terima aset P3D bertujuan untuk optimalkan fungsi pelabuhan perikanan. “Kegiatan hari ini dalam rangka manajemen aset mengamankan aset negara,” ungkapnya Dikatakan, dalam penertiban aset yang paling utama adalah sinergi seluruh jajaran. Menjaga aset negara jangan sampai berpindah tangan seperti miliknya sendiri. Diamankan melalui sertifikasi, karena aset negara harus diamankan. Dalam laporannya Plt. Sekda Provinsi Banten Muhtarom mengungkapkan, dari 18 pelabuhan perikanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/Kepmen-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) 1 pelabuhan perikanan (PPN Karangantu) menjadi kewenangan Pusat. Sisanya, 17 pelabuhan perikanan menjadi kewenangan Pemprov Banten, 2 di antaranya sudah melakukan proses P3D yaitu Pelabuhan Perikanan Binuangeun Kabupaten Lebak dan Pelabuhan Perikanan Cituis Kabupaten Tangerang. “Hari ini dilakukan Penandatanganan P3D untuk 2 pelabuhan perikanan di Kabupaten Tangerang, 6 pelabuhan perikanan di Kabupaten Serang, dan 7 pelabuhuan perikanan di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya. Sebagai informasi, P3D Kabupaten Tangerang terdiri dari 2 lokasi dengan 3 bidang tanah seluas 3.965 m2 senilai Rp 56.430.000. Gedung dan bangunan sejumlah 6 bangunan dengan luas 3.552 m2 senilai Rp 2.672.912.295. P3D Kabupaten Serang terdiri dari 6 lokasi dengan 6 bidang tanah seluas 22.354 m2 senilai Rp 55.400.001. Gedung dan bangunan sejumlah 12 bangunan dengan luas 2.323 m2 senilai Rp 6.787.913.794. P3D Kabupaten Pandeglang terdiri dari 7 lokasi dengan 9 bidang tanah seluas 68.625 m2 senilai Rp 2.566.580.000. Gedung dan bangunan sejumlah 39 bangunan dengan luas 6.196 m2 senilai Rp 5.669.500.597. Selanjutnya jalan irigasi dan jaringan sejumlah 28, luas bangunan 2.489 m2 senilai Rp. 2.874.359.808,22. (1st/*)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Turun ke Level 2, PPKM di Tangsel kembali diperpangjang

Setahun tertunda, Pemkot Tangerang bersama BKPRMI dan FSPP kembali gelar Festival Maulid Nabi

Pemkot Tangsel dukung kesetaraan pelayanan umum dengan gunakan bahasa isyarat

Jalin kerja sama dengan Pemkab Blitar dan Gorontalo, Anies ingin bantu percepatan ekonomi nasional

PLN dukung program Container Farming pertama di Ibu kota Jakarta

12 temuan Ombudsman RI untuk perbaikan tata kelola cadangan beras pemerintah

Dukung TEI 2021, BNI Xpora resmi diluncurkan

Mulai 26 Oktober, pembelian tiket KA untuk keberangkatan wajib gunakan NIK

Toreh prestasi gemilang, BRI sabet 3 penghargaan Tempo Financial Award

Komisi III DPR RI dukung Kapolri tindak tegas polisi yang sewenang-wenang pada rakyat

PPP: Wajar Anies dapat dukungan masyarakat DKI untuk maju sebagai capres 2024

Respon pernyataan Fadli Zon, Polri tegaskan Densus 88 tidak akan bubar

Gubernu WH: Alhamdulillah, jalan ini dulu tak terurus, kini berkualitas bagus dan mantab

Pemprov Banten diapresiasi kalangan agamawan dalam penanganan Covid-19

Wahidin Halim: Target indikator makro ekonomi Banten tahun 2022 sebesar 5,6%

Polri bongkar 13 pinjol ilegal, 57 orang ditetapkan sebagai tersangka

Kapolri perintahkan jajarannya copot oknum anggota yang langgar aturan

Polda Banten berhasil tangkap pengedar obat terlarang daftar G di Cimuncang – Serang

Kisah Dokter Beri Ivermectin kepada pasien Covid-19 di Indonesia

Terinspirasi Muhammad Salah, seorang suporter bola Inggris masuk Islam

Robocup 2018, Ichiro dan Barelang FC harumkan nama Indonesia

Pulihkan pariwisata nasional, Sandiaga Uno dan Rumah Siap Kerja inisiasi gerakan sosial #KitaPeduli

Musik Video: Yuk Vaksin telah ditonton 1.575 kali

CEO Tamasia sebut pengusaan bahasa asing mutlak hukumnya dalam dunia kerja

Persija langsung tatap Persebaya

Henrique cedera, Persiraja tunggu rekomendasi dokter tim

Persipura sudah amati gaya permainan Persik

Warga Jakarta Gak Boleh Kelaparan

Pandora Papers

Polemik Data PKH

Tag Archives: PPK Kecamatan Pinang

KPU Kota Tangerang gelar jalan sehat serentak di 13 kecamatan

PPK Kecamatan Pinang minta tokoh agama ajak masyarakat gunakan hak pilih