Tag Archives: PPKM Level 4 dan Level 3

Pelaksanaan PPKM Level 4 dan Level 3 harus didukung masyarakat

July 28, 2021 Leave a comment 220 Views

Kota Serang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 di Provinsi Banten membutuhkan dukungan masyarakat. Hal itu bertujuan untuk menekan peningkatan kasus atau penyebaran dan penularan Covid-19 di Provinsi Banten. “Secara substansial adalah sama antara PPKM Darurat dengan PPKM Level 4 dan Level 3. Pada PPKM Level 4 dan Level 3, tracing dan penyekatan lebih dalam. Tentunya dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan disertai dengan sanksi-sanksi ringan,” ungkap Gubernur di Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Jenderal Ahmad Yani No.158 Kota Serang, Selasa (27/7). “Saya berharap agar masyarakat mentaati segenap arahan maupun ...

BNN RI-PT BTN MoU selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba
Jakarta, SUARA TANGERANG – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bersama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melaksanakan Penandatangan Nota Kesepahaman di Jakarta, Rabu (21/9/2022). Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya perang melawan narkoba atau War on Drugs menuju Indonesia Bersinar. Dalam kesempatan ini, Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose menyampaikan apresiasi atas komitmen PT BTN dalam mendukung upaya penanggulangan narkoba bersama dengan pihaknya. Menurut orang nomor satu di BNN RI, ancaman narkoba sangatlah nyata sehingga upaya yang dilakukan harus komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari pemberantasan, rehabilitasi hingga ke pemberantasan jaringan sindikatnya. Kepala BNN RI menyebutkan data sitaan narkotika di tahun 2022, seperti sabu sudah mencapai 4,7 ton. Melalui upaya penyitaan tersebut, maka BNN RI telah menyelamatkan lebih dari 5 juta anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN RI menambahkan, narkoba tidak memandang profesi, dengan kata lain, semua lapisan berpotensi terpapar penyalahgunaan dan peredarannya. Bahkan, dalam kondisi pandemi Covid-19, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba bukannya turun malah justru naik. Masalah lainnya yang cukup kompleks adalah tingkat hunian di lapas yang begitu penuh karena kasus narkoba. Jenderal bintang tiga menyebutkan di salah satu lapas di NTB, dari total 160 napi perempuan, 130 diantaranya berasal dari kasus narkoba. Oleh karena itulah, Kepala BNN RI menyampaikan ekspektasinya agar dengan UU narkotika yang baru dapat mengakomodir penempatan penyalah guna narkotika ke tempat rehabilitasi bukan ke penjara, sesuai dengan persyaratan tertentu. Kepala BNN RI juga menggarisbawahi bahwa upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba selalu dilanjutkan dengan pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Melalui kerja sama dengan pihak perbankan salah satunya BTN, BNN RI melakukan upaya tracing terkait pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika. “Dari kerja sama yang dilakukan ini, yang paling utama adalah Kita bersama-sama memiliki tujuan mulia, yaitu menyelamatkan generasi bangsa,” ungkap Kepala BNN RI memungkasi sambutannya. Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT BTN, Haru Koesmahargyo, menyampaikan komitmen dan dukungannya terhadap BNN RI dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebagai salah satu bentuk nyata dari pencegahan narkoba, BTN melaksanakan kegiatan deteksi dini melalui tes urine terhadap dua ratusan pegawainya, pada Rabu (21/9). Kegiatan ini dilaksanakan sebelum penandatangan nota kesepahaman antara BNN RI dengan PT BTN. Dalam sambutannya, Dirut PT BTN menyebutkan, ruang lingkup kerja sama kedua pihak mencakup antara lain : penyebarluasan informasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), peningkatan peran serta PT BTN dalam kegiatan P4GN, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, peningkatan kapasitas SDM, pertukaran data, pengelolaan dana, penyediaan dan pemanfaatan produk perbankan, dan bidang-bidang lainnya yang disepakati kedua pihak. Di akhir pernyataannya, Dirut PT BTN memberikan apresiasi kepada BNN RI yang telah bekerja keras menyelamatkan generasi bangsa, dan mendukung pemulihan perekonomian negara. (1st/*)
KY raih WTP lima belas kali berturut-turut
Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Yudisial (KY) kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP didapatkan KY sebagai capaian tertinggi atas pelaporan dalam hal pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara Tahun 2021. Dengan raihan Opini WTP tersebut, maka sejak tahun 2007 KY telah memperoleh penghargaan Opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut. Penghargaan Opini WTP diberikan langsung oleh pemerintah yang melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Menurut Sri Mulyani, penghargaan yang diraih Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah ini merupakan pencapaian yang luar biasa dalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab. Walaupun masih dalam suasana pandemi, namun di tahun 2022 ini makin banyak Kementerian/Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini WTP. “Saya berharap tidak hanya dari status penghargaan yang didapat namun yang sangat penting adalah bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat betul-betul bermanfaat serta instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dapat memecahkan segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia”, tutur Sri Mulyani. Sementara itu Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KY yang telah bekerja dengan baik dan akuntabel sehingga KY mendapatkan penghargaan yang luar biasa tersebut. “Selamat dan sukses kepada seluruh pegawai KY atas penghargaan yang diraih. Semoga perhargaan Opini WTP ini tidak menjadikan kita lengah dan bangga saja, tetapi menjadi spirit untuk terus mengembangkan kinerja kedepannya. KY Sakti, Lebih Cepat Lebih Pasti,” Mukti Fajar menyemangati. (1st/*)
Pemkab Tangerang siap salurkan 134 ribu STB ke masyarakat
Tangerang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang siap menyalurkan sebanyak 134 ribu unit bantuan Set Top Box (STB) dari pemerintah pusat kepada masyarakat umum. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban dan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan layanan informasi. “Ada sekitar 70 ribu STB yang sudah dan siap diberikan pada tahap pertama ini. Insha Allah, STB untuk Kabupaten Tangerang bisa selesai akhir bulan November ini. Secara teknis nanti juga akan ada sosialisasi,” kata Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bintek) Pendistribusian Bantuan STB dari Pemerintah ke Kabupaten Tangerang dalam Rangka Analog Switch Off (ASO) yang digelar di Hotel Novotel, Kota Tangerang. Wabup H. Mad Romli menekankan bahwa yang perlu dicermati bersama, seluruh pihak terkait yaitu penyaluran bantuan STB harus benar-benar sampai tujuan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi penerimanya. “Komunikasi, koordinasi dan sinergitas dari semua unsur pelaksana sangat diperlukan sehingga penyaluran bantuan STB nantinya tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat,” ungkap H. Mad Romli, Rabu (21/09/2022). Wabup dalam sambutannya juga mengatakan berdasarkan pasal 63, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021, pelaksanaan penghentian siaran analog (Analog Switch Off/ASO) secara menyeluruh akan dilaksanakan di 341 Kab/Kota di seluruh wilayah Indonesia, paling lambat 2 November 2022. “Kami sangat mendukung dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atas diselenggarakannya Bintek ini dan diharapkan melalui bintek tersebut, para peserta dapat memperoleh bekal yang cukup khususnya dalam memperlancar pelaksanaan tugasnya di lapangan nantinya,”jelasnya “Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan,”tambahnya. Kegiatan ini dibuka dengan pemukulan gong dan dilanjutkan secara simbolis dengan penyerahan STB kepada penerima manfaat. Hadir juga pada acara Bintek tersebut atara lain: Kadis Diskominfo Kabupaten Tangerang, Kadis Dukcapil, perwakilan dari DPMPD, para Camat dan masyarakat. Untuk diketahui, TV analog makin jarang digunakan karena masyarakat mulai beralih pada smart TV yang biasanya berbasis Android. Kehadiran TV berbasis Android menyeruak di pasaran di antara implementasi siaran televisi digital atau analog switch off (ASO) yang sedang dikejar pemerintah paling lambat 2 November 2022. TV Android bisa digunakan untuk menangkap siaran digital tetapi membutuhkan box yang berbeda dari yang dimaksud sebagai Set Top Box (STB) dalam ASO untuk televisi yang belum bisa menangkap siaran digital. Set Top Box berfungsi menangkap siaran digital ke perangkat televisi analog, sedangkan Android TV Box mengubah televisi konvensional menjadi TV pintar atau smart TV. Pengguna smart TV ini akan bisa menonton layanan streaming berbayar atau konten YouTube di televisi biasa. (4rD1)
Visa umrah jemaah Indonesia tetap gunakan skema B to B
Jakarta, SUARA TANGERANG – Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Nasrullah Jasam menegaskan proses penerbitan visa umrah jemaah Indonesia masih menggunakan skema Business to Business. Nasrullah mengatakan pihaknya sudah memastikan hal itu dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Saudi di Jeddah, 20 September 2022. Hadir dalam pertemuan itu, Deputi Kementerian Haji dan Umrah Bidang Umrah Abdul Aziz Wazzan, Direktur Administrasi Layanan Jemaah Umrah Misy’al, Administrasi Layanan Jemaah Umrah Samiah, Kepala Kantor Deputi Kementerian Haji dan Umrah Bidang Umrah Aiman. Dari Kantor Urusan Haji, hadir Pembantu Staf Teknis Haji 2 (PSTH 2) Muhammad Luthfi Makki dan Sekretariat Teknis Urusan Haji Asmoni Abdurrahman. “Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait dengan penerbitan visa umrah bagi jemaah umrah dari Indonesia masih tetap B to B,” tegas Nasrullah di Jeddah, Kamis (22/9/2022). “Seluruh jemaah umrah harus sudah divaksin covid-19 sebanyak 2 (dua) kali sebelum masuk ke Arab Saudi,” sambungnya. Dijelaskan Nasrullah, penggunaan aplikasi tawakalna dan etamarna masih diberlakukan bagi jemaah yang akan melaksanakan umrah dan masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi. “Masa berlaku visa umrah selama 90 hari, dan dapat digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah di Arab Saudi dengan pengawasan dari Muassasah/Syarikah Arab Saudi yang mengeluarkan visa,” tuturnya. Terkait guide/pemandu jemaah umrah, Nasrullah mengatakan bahwa itu dianjurkan menggunakan jasa orang Saudi yang sudah berpengalaman. Pemandu bisa jiga menggunakan jasa warga Indonesia yang langsung menyertai jemaah sejak dari Indonesia. “Tidak dibenarkan menggunakan jasa mukimin Arab Saudi yang status pekerjaannya bukan sebagai guide,” tegasnya. Teknis Urusan Haji, kata Nasrullah, telah meminta kepada Kementerian Haji dan Umrah agar mengimbau Muassasah/Sayarikah Arab Saudi dan penyelenggara Ibadah Umrah agar mengatur pergerakan jemaah dari hotel ke airport pada saat kepulangan. Pergerakan jemaah agar memperhatikan rentang waktu yang wajar dengan jadwal penerbangan. “Kami minta agar penyelenggara umrah menertibkan jemaahnya saat transit di kota Jeddah agar tidak berkerumun di pinggir pertokoan Corniche Balad dan tidak mengganggu ketertiban umum,” sebutnya. “Kementerian Haji dan Umrah siap memberikan informasi berkala kepada Teknis Urusan Haji jika dibutuhkan terkait statistik dan pergerakan jemaah umrah dari Indonesia dan dari negara-negara lainnya selama berada di Arab Saudi,” tandasnya. Lebih 200 ribu jemaah umrah dari Indonesia sudah datang ke Arab Saudi dalam rentang Agustus sampai September 2022. Tahun ini, Pemerintah Indonesia menargetkan ada sekitar 1,5 juta sampai dengan 2 juta jemaah. (1st/*)
Dian Ediana Rae ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Lps Ex-Officio OJK
Jakarta, SUARA TANGERANG – Presiden Republik Indonesia menetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ex-Officio OJK. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Presiden Republik Indonesia Nomor 37/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tertanggal 7 September 2022. Petikan keputusan tersebut dibacakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara penyerahan SK Presiden RI mengenai pengangkatan Dian Ediana Rae selaku ADK LPS Ex-Officio OJK di Kantor LPS, Rabu. Menteri Keuangan dalam kesempatan itu menyatakan pentingnya peran ADK Ex-Officio OJK di LPS untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara LPS dengan OJK sekaligus berperan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan komitmennya untuk semakin memperkuat koordinasi OJK dan LPS dalam bentuk pertukaran informasi dan data yang mutakhir. “Kualitas pertukaran informasi akan semakin ditingkatkan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya sistem perbankan di masa yang penuh tantangan pada saat ini,” kata Dian. (1st/*)

Tandatangani MoU, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat danai Pemilu 2024
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten telah bersepakat untuk menyukseskan Pemilu 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang ditandatangani di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang Selasa (30/8/2022). Terkait kesepakatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan para pihak baik Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten siap sukseskan Pemilu 2024 mendatang. “Itu bagian dari kesepakatan, bahwa berdasarkan perhitungan Kabupaten/Kota dengan Provinsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024,” ungkap Al Muktabar. Ditambahkan Al Muktabar, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten/Kota nantinya akan menurunkan kesepakatan secara teknis apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Di antaranya terkait aspek pembiayaan dan hal-hal penunjang apa saja nantinya. “Dengan itu kita menyepakati besaran kemampuan keuangan daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi. Niatnya, beban itu ditanggung bersama,” jelasnya. “Termasuk mungkin porsi-porsi tertentu yang Provinsi bisa tangani sehingga Kabupaten/Kota tidak terlalu berat bebannya. Jadi ini proses pemerataan,” sambungnya. Lebih lanjut, Al Muktabar menyampaikan saat ini Pemprov Banten telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. “Provinsi Banten telah mulai dengan membuat Raperda terkait dana cadangan untuk memastikan itu tidak akan menganggu pelaksanaan pada 2024. Jadi lebih mengawal kepastiannya,” imbuhnya. Selain itu, Al Muktabar menuturkan bahwa Pemprov Banten sangat berkonsentrasi dalam turut serta menyukseskan Pilkada serentak 2024. Hal itu terlihat dengan menjadi daerah yang pertama kali merancang Raperda tentang Dana Cadangan, serta yang pertama melakukan Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Dari awal kita yang pertama dikunjungi oleh KPU, lalu Perda sedang proses dan sekarang kita juga mengawali MoU dengan Kabupaten/Kota, kita juga pertama kali memformulasikan cost sharing dan itu bagian upaya kita menyukseskan Pemilu 2024,” tuturnya. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan dengan adanya Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Itu yang harus dilaksanakan. Itu juga amanat. Bahwa ini Pilkada serentak harus dilaksanakan bersama-sama dan cost sharingnya juga sudah harus dibicarakan. Tadi juga pada nota kesepakatannya salah satunya itu,” ujarnya. Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ade Ariyanto menyampaikan bahwa pembahasan nota kesepahaman yang telah ditantangani tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. “MoU ini secara teknis kita bahas dari Januari dan merumuskan ada dua opsi, yaitu dibiayai masing-masing atau cost sharing sesuai amanat Permendagri nomo 54 Tahun 2019,” ungkapnya. “Yang disepakati opsi kedua, yaitu seluruh honor ad hoc didanai APBD Provinsi,” pungkas Ade. (1st/*)
Roadshow Mobile Quran Banten sapa anak-anak di Lebak Banten
Lebak, SUARA TANGERANG – PPPA Daarul Qur’an terus melanjutkan aksi Mobile Qur’an hingga ke Lebak Banten. Adapun dalam kegiatan ini PPPA Daqu Banten mengunjungi MI Mathlaul Anwar dan MI Al-Hidayah di Cileles, Lebak Banten. Terhitung sebanyak 80 siswa-siswi ikut memeriahKan acara kegiatan MOQU tersebut yang diadakan pada Selasa, (16/8/2022). Kegiatan MOQU yang berlangsung di Lebak Banten ini mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa UIN SMH Banten Kelompok 85. Atas permintaannya, PPPA Daarul Quran Banten mengunjungi MI dan MTS yang ada di Lebak. Enca Anisa atau yang akrab disapa Enca selaku salah satu panitia menuturkan rasa terima kasih atas berlangsungnya MOQU di Lebak. “Ahamdulilah kegiatan Moqu berlangsung dengan lancar, para peserta yang terdiri dari MI dan MTs sangat antusias menyambut kehadiran Moqu ini bahkan mereka rela menunggu selama 2 jam utk pelaksanaan kegiatan tersebut,” ucapnya. Kegiatan Mobile Qur’an dirasa sangat memacu semangat siswa-siswi untuk menjadi Hafidz dan Hafidzah. Dilihat dari cara mereka menanggapi Ustad Makmun sebagai pengisi kegiatan dan memberikan motivasi bagi siswa yang hadir. Dongeng motivasi dan penyampaian keutamaan seorang penghafal Alquran sangat baik dan tidak membosankan . Pada sesi renungan banyak dari siswa-siswi yang menangis dan tersentuh hatinya. mereka juga berharap Semoga setelah kegiatan ini, para siswa-siswi semakin yakin dan semangat untuk menjadi penghafal Al-Qur’an dan menjadi penolong bagi diri dan keluarganya kelak. Semoga kegiatan Moqu terus berlanjut agar semakin banyak siswa-siswi yang termotivasi menjadi penghafal Al-Qur’an. PPPA Daarul Qur’an Banten merencanakan jelajah Mobile Qur’an akan terus berjalan guna memberikan motivasi kepada anak-anak di sekolah maupun TPQ. Harapannya agar dakwah tahfidzul Qur’an semakin dikenal di semua daerah khususnya di Banten. (1st)
Dukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Dispar Provinsi Banten dorong geliat objek wisata dan UMKM
Tangerang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata Banten tengah komitmen dan terus bergerak melakukan pengembangan objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten. Selain itu juga ekonomi berbasis kerakyatan seperti ekonomi kreatif yang bergerak di bidang UMKM akan terus disuport. Demikian hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Alhamidi kepada Suara Tangerang usai acara tasyakuran Sekretariat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PUB di Kampung Kelapa Desa Sindang Sono Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Banten. Sabtu (23/7/2022). Pada kesempatan tersebut, pihaknya berharap dengan adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Paguyuban Urang Banten (PUB) dapat bersinergis, serta dapat membantu dan saling mendukung program dan atau kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. “Semoga bisa bersinergis dengan program Dinas Pariwisata Banten dalam rangka pengembangan pariwisata dan usaha ekonomi kerakyatan yang ada di provinsi Banten,”ungkapnya. Alhamidi menjelaskan, saat ini Dinas yang dipimpinnya sedang bergerak dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang ada di Provinsi Banten, hal ini guna mendorong percepatan ekonomi kerakyatan. “Tentunya dalam hal ini saya sangat mendukung adanya Sekretriat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari PUB, guna dapat bersinergis dalam pengembangan dan peningkatan usaha kreatif yang ada,” jelasnya. Alhamidi menyebutkan saat ini dari aga geliat sektor pariwisata cukup baik, bergerak naik hingga mencapai angka 54%, tentunya ke depan dari sektor akomodasi dan konsumsi dapat mendorong PAD terutama bidang UMKM di bidang ekonomi kreatif, yang mana kegiatan usaha berbasis masyarakat di bidang UMKM itu sendiri lebih maju lagi. Begitupun objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten akan terus dilakukan pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan yang mana wisatawan luar daerah dapat masuk di objek wisata yang ada di Banten, hal ini guna mendorong ekonomi kreatif yang ada. “Ribuan objek wisata yang ada di Banten ini sangat indah dan menarik, dan baru 777 wisata baru kita kembangkan termasuk wisata religi yang ada di Banten. Ada Banten lama ada Tenara dan banyak wisata lain yang terus dikembangkan,” pungkasnya. (4rDi)
Tinjau lapak penjualan hewan kurban di Tangsel, Pj Gubernur Al Muktabar: Hewan kurban yang dijual dipastikan sehat
Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (22/6/2022). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban yang dijual oleh para pedagang dalam kondisi Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan juga terbebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Selain melakukan peninjauan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga melakukan pemeriksaan terhadap 60 ekor sapi yang dijual di lapak tersebut. Satu di antaranya bahkan dilakukan pemeriksaan mulut. “Alhamdulillah hasil pemeriksaan tadi semua sapi di sini aman dan sehat, tidak ada yang terjangkit PMK. Pihak penjual juga memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat meskipun berasal dari berbagai daerah,” jelasnya. Dikatakan Al Muktabar, untuk mengantisipasi sebaran PMK di Banten, seluruh penjual hewan kurban diharuskan melakukan karantina terlebih dahulu, pengecekan dokumen kelengkapan serta memeriksa kondisi fisiknya untuk memastikan kesehatan hewan kurban. Selanjutnya, Pemprov juga melakukan check point terhadap hewan kurban yang akan masuk ke Banten. Selain itu Pemprov juga secara berkala melakukan kontrol di setiap lapak yang ada, yang ditunjang juga pemeriksaan secara rutin oleh petugas di Kabupaten dan Kota. “Ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk mempersembahkan kepada masyarakat yang aman khususnya dalam melaksanakan kurban yang sebentar lagi akan dilakukan,” pungkasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus Tauchid yang turut mendampingi Pj Gubernur Al Muktabar dalam peninjauan mengatakan, pihaknya sangat fokus terhadap penanganan dan pencegahan PMK yang menyerang hewan berkuku genap seperti sapi salah satunya. “Karena PMK itu daya penyebarannya sangat cepat dan luas, perbandingannya dari seribu ekor yang terjangkit, itu mengancam 1,2 juta ekor sapi. Jadi, kalau ini tidak ditangani secara serius, maka akan berakibat fatal,” katanya. Diakui Agus, Pj Gubernur Banten sangat konsen akan hal itu. Oleh karenanya, dirinya sudah menerjunkan sejumlah tim untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin dan berkala. “Personil kita sudah rutin melakukan pengawasan. Sehingga bisa dipastikan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak yang ada itu sudah dalam kondisi sehat,” katanya. (1st/*)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Pemkab Tangerang siap salurkan 134 ribu STB ke masyarakat

Harga BBM naik, tarif ojek pun ikut naik

Cegah TPA Cipeucang longsor kembali, Aktivis beri warning Pemkot Tangsel

Visa umrah jemaah Indonesia tetap gunakan skema B to B

Ketua Dewan Pers Azumardi Azra meninggal dunia, jenazah almarhum akan dimakamkan Selasa besok

Tolak kenaikan harga BBM, Buruh di 16 Kabupaten /Kota se-Jawa Barat bergerak

Dian Ediana Rae ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Lps Ex-Officio OJK

Sambut Haornas 2022, Tokopedia bagikan tren belanja kategori olahraga di wilayah Indonesia

Tempat Pelelangan Ikan Cituis Pakuhaji sepi penjual

Perbaikan dokumen parpol, KPU beri bimtek khusus ke Partai Gelora

Bukhori minta Kemenag beri pelatihan pengelolaan EMIS dan bantuan komputer bagi Ponpes

Bukhori Yusuf minta masyarakat lapor ke DPR jika dapati BLT BBM diselewengkan

Tandatangani MoU, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat danai Pemilu 2024

Roadshow Mobile Quran Banten sapa anak-anak di Lebak Banten

Dukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Dispar Provinsi Banten dorong geliat objek wisata dan UMKM

BNN RI-PT BTN MoU selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba

KY raih WTP lima belas kali berturut-turut

Rusuh, Satpol PP kewalahan, Emak – emak saling dorong cairkan BLT BBM

Pemancing yang tengelam di Pantai Muara Teluknaga Tangerang, akhirnya ditemukan BPBD

Upaya tingkatkan profesionalisme, dosen STIMA IMMI tandatangani pakta integritas

Kisah Dokter Beri Ivermectin kepada pasien Covid-19 di Indonesia

Hibur masyarakat di HUT ke 77 RI, Arif Setiawan gelar seni budaya Lenong pusaka asli Pekayon

Hibur masyarakat di HUT ke 77 RI, Pemerintah Kecamatan Teluknaga suguhkan seni budaya Lenong

Menparekraf: Kenaikan tarif masuk kawasan TN Komodo untuk biaya konservasi jasa ekosistem

Nggak cuma Skincare yang bisa dikombinasikan, Treatment kecantikan juga!

Australia Barat: Pesona wisata alam yang memukau dan kesiapan pasca pandemik untuk menyambut wisatawan internasional kembali

KOK Sukadiri dukung Turnamen Tenis Meja Camat Cup 2022

Prof. Azra dan Penguatan Demokrasi Kampus

Dari PSI Hingga ke PSSI, Gede Bacot Sepi Prestasi

Malah Bagus, Koran Kompas Memperjelas Posisinya

Tag Archives: PPKM Level 4 dan Level 3

Pelaksanaan PPKM Level 4 dan Level 3 harus didukung masyarakat